BANGKAPOS.COM – Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Moch Edy Yusuf menyatakan bahwa pemerintah memiliki perhatian sangat besar terhadap kelapa sawit Indonesia. Sebab, kata Edy, potensi kelapa sawit sangat besar, yakni menjadi market share dan eksportir terbesar di dunia.
“Pada 2019, ekspor kelapa sawit sebesar 37,3 juta ton, sementara market share sebanyak 55 persen. Dan pertumbuhan kelapa sawit rata-rata mencapai 8 persen, dan ekspor rata-rata mencapai 7 persen,” kata Edy.
Dilihat dari luas lahannya, berdasarkan data terakhir, luasnya16,381 juta hektare dengan persebaran di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan sedikit di Jawa.
Menurutnya, kontribusi atas besarnya jumlah tenaga kerja itu membuat pemerintah terus menaruh perhatian pada sawit.
Deputi Direktur Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan, Zainudin, mengatakan, kelapa sawit merupakan salah satu industri yang tidak terdampak Covid-19. Bahkan, sawit akan terus menjadi komoditi yang sangat strategis untuk Indonesia.
“Makanya saya sering sampaikan, sawit itu harga diri bangsa. Jadi harus kita perjuangkan bersama,” kata Zainuddin.
Zainuddin juga menyatakan bahwa kini pihaknya memiliki lima program jaminan sosial setelah kehadiran Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Lima jaminan tersebut, ialah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
Perwakilan dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Yuli MY mengemukakan enam isu dan persoalan pekerja pada sektor perkebunan kelapa sawit.
Keenam isu tersebut mengenai status ketenagakerjaan, dialog sosial hubungan industrial, penerapan K3 & kesehatan kerja, pekerja anak, pengupahan, dan pengawasan pemerintah.
Dalam menjawab enam tantangan tersebut, pihaknya bersama-sama dan berkolaborasi dengan NGO, perwakilan pekerja, pemerintah, dan korporasi.
Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) mengadakan Webinar Kader Norma Ketenagakerjaan (KNK) Sektor Perkebunan Kelapa Sawit, Senin (9/11/2020).
Direktur Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan, M Iswandi Hari menjelaskan, KNK merupakan personel perusahaan yang telah mendapat pembekalan mengenai norma ketenagakerjaan agar memiliki pemahaman dan kemampuan membantu pengusaha dalam melaksanakan norma-norma ketenagakerjaan di perusahaan.
“Dalam perkembangannya hingga Juli 2019, KNK terdapat di 22 provinsi dan 648 perusahaan. Adapun jumlahnya terbagi menjadi KNK Muda sebanyak 925, KNK Madya sebanyak 250, dan KNK Utama sebanyak 162,” kata Iswandi dalam keterangannya, Selasa (10/11/2020).
Sementara output dari KNK, tersusunnya rekomendasi usulan perbaikan terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit.
Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan KNK dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit.
Output lainnya, ialah terlaksananya sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan perkebunan kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit.
“Terlaksananya pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit pada 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala,” kata Iswandi.
Iswandi memastikan, Kementerian Ketenagkerjaan dalam hal ini Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3 mendukung penuh Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 dengan mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas KNK.
Pihaknya juga menyatakan siap mengawal pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit. (*)
Sumber: Bangka.tribunnews.com
