Gabungan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalbar mengadakan even dan seminar Borneo palm oil Stake Holder Forum (Borneo Forum) yang bertajuk Peluang dan Tantangan Pertumbuhan Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kalimantan yang diadakan di Hotel Ibis, Rabu (20/3/2019).
Borneo Forum yang bertujuan merokemendasikan solusi masalah perkelapa sawitan baik hulu maupun hilir dan memantapkan tata kelola sawit yang berkelanjutan. Ketua Gapki Kalbar, Mukhlis Bentara mengatakan Borneo Forum adalah memberi wadah bagi para stakeholders perkelapasawitan di Kalimantan untuk mendiskusikan sampai pada tingkat rencana aksi atas hal-hal yang menjadi isu utama (hot issues) sawit regional Kalimantan saat ini.
“Borneo Forum pasti berbicara tentang Kalimantan, persoalan kita di Kalimantan ini sebenarnya hampir sama setiap tahunnya, Jadi tujuan forum ini untuk membedah isu-isu utama dalam peluang dan tantangan pertumbuhan industri kepala sawit berkelanjutan di Kalimantan,” ujar Mukhlis.
Dikatakannya, penyampaian isu yang menjadi peluang dan tantangan pertumbuhan juga senada dikatakan oleh Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi.
” jadi fungsinya forum ini membedah permasalahan yang dihadapi di wilayah Kalimantan secara khusus untuk di angkat dan dibahas bersama dengan stakeholder holder dan juga pemerintahan,” ujarnya.
Lanjutnya, jika suatu cabang mendapatkan suatu permasalahan maka akan disampaikan kepadaGapkipusat dan dibahas bersama bagaimana mitra dengan pemerintah bisa sejalan untuk membantu dan mencari solusi bagi masyarakat sekitar.
Selain itu, sebelum Borneo Forum dimulai Gapki pusat sudah melakukan rapat kordinasi dengan pihak pemerintahan. Maka selanjutnya pihak Gapki pusat juga menyetujui setiap kinerja dari Gapki cabang dengan mengangkat isu yang muncul di daerahnya tersebut.
Mukhlis mengatakan, permasalahan utama yang menjadi perbincangan masih dalam ruang lingkup tata ruang. Adanya tumpang tindih antara kelola tata ruang pengusaha dengan pemerintah seperti pengelolaan izin.
“Dari Pemda sendiri, atau Badan Pertanahan Nasional (BPN), sudah mengeluarkan izin karena tidak masuk dalam kawasan, akan tetapi dari Kementrian atau Gapki Pusat, itu masuk dalam zona kawasan, disitulah letak tumpang tindih permasalahan sampai kini,” paparnya.
Permasalah tata ruang dikatakan Mukhlis untuk kawasan Kalimantan kini masih terhitung lemah, terutama di wilayah Kalimantan Tengah yang masih besar dan juga untuk di Kalbar, Mukhlis menyampaikan masih ada permasalahan kawan dan bukan itu saja izin seperti perusahan tambang dan kebun yang masih tumpang tindih.
Sumber: Tribunpontianak.co.id
