JAKARTA – PT Pertamina (Persero) tetap fokus memproduksi bensin di kilang Dumai dan Plaju kendati perseroan akan merevitalisasi kedua kilang itu agar mampu memproduksi biodiesel 100% (B100).
Syahrial Muchtar, Sekretaris Perusahaan Pertamina, mengatakan bahwa Kilang Dumai dan Plaju tetap akan memproduksi Solar dan seri gasolin. Setelah bekerja sama dengan Eni S.p.A, produksi B100 dari kedua kilang tersebut diharapkan tidak mengganggu kinerja produksi bahan bakar minyak (BBM).
“Kon sifatnya ekspansi. Jadi yang sudah ada sekarang tidak terganggu, kami masih memproduksi gasolin,” katanya ketika dihubungi Bisnis, Rabu (10/10).
Kerja sama Pertamina dan Eni itu akan diteken dalam acara Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group 2018 di Bali.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M. Soemarno mengatakan bahwa Eni mengoperasikan dua kilang minyak di Italia yang telah berumur cukup tua. Namun, Eni melakukan konversi kilang tersebut dari Solar menjadi produksi bahan bakar nabati atau biodisel 100%.
Rini menuturkan, pihaknya sedang menyiapkan Kilang Plaju di Sumatra Selatan dan Kilang Dumai di Riau untuk menjadi lebih modern. Hal itu sejalan dengan upaya menurunkan kebutuhan impor. “Dua tempat ini akan kami konversi dengan bahan baku minyak kelapa sawit biodiesel B100 yang benar-benar energi hijau,” ujarnya di Nusa Dua, Bali.
Alasan pemilihan lokasi Kilang Dumai dan Plaju sejalan dengan lokasi yang berdekatan dengan sumber bahan baku energi hijau, kelapa sawit. Untuk bahan baku, Pertamina akan menjalin kerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara (Persero).
Saat ini, Refinery Unit (RU) II Dumai berkapasitas produksi 170.000 barel per hari (bph) dan RU III Plaju sebanyak 133.700 bph.
Namun, di tengah upaya revitalisasi kilang, performa fasilitas pengolahan BBM dihadapkan dengan antisipasi kerusakan komponen fasilitas produksi bahan bakar minyak secara tiba-tiba (unplanned shutdown).
Kerusakan atau tidak berfungsinya beberapa komponen kilang minyak menyebabkan operasi kilang berhenti. Hal tersebut dapat mengganggu produksi bahan bakar minyak.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar telah melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina terkait dengan unplanned shutdown di beberapa kilang milik perusahaan pelat merah tersebut.
Sementara itu, pemerintah akan mengubah kebijakan perpajakan terkait pungutan pajak kepada kontraktor kontrak kerja sama yang menjual minyak ke Pertamina.
Arcandra Tahar mengatakan, ada revisi beleid di Ditjen Pajak untuk meringankan pajak kontraktor yang menjual minyak mentah ke Pertamina.
“Peraturan di Ditjen Pajak perlu direvisi, keuntungan yang diperoleh kontraktor dari selisih harga yang digunakan untuk biaya yang timbul dari transaksi [dengan Pertamina], hanya keuntungannya saja yang dikenakan pajak.”
Sumber: Bisnis Indonesia
