Perusahaan sawit di bawah naungan GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) mendukung penuh pembangunan di Kalimantan Barat. Salah satunya akan ikut mewujudkan program 400 Desa Mandiri dalam 5 tahun ke depan yang digagas Sutarmidji, Gubernur Kalimantan Barat.
Pada 7 Oktober 2019, pengurus GAPKI yang dinakhodai Joko Supriyono melakukan audiansi dan berbincang hangat dengan Sutarmidji di Pendopo Gubernur Kalbar. Dalam pertemuan, Joko Supriyono menjelaskan komitmen perusahaan sawit anggota GAPKI untuk membantu program desa mandiri di Kalimantan Barat.
“Kami ingin membantu program pak Gubernur meningkatkan jumlah Desa Mandiri di Kalbar khususnya desa-desa yang ada di sekitar perkebunan kelapa sawit,” ujar Joko penuh semangat.
Pada saat bertemu Gubernur, Joko melaporkan bahwa GAPKI telah membantu rehabilitasi dan renovasi sekolah Ma’had Nurul Islam. Sekolah ini terletak di Dusun Saga Desa Sungai Enau, Kecamatan Kuala Mandor B. Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat yang akan diresmikan pada esok harinya tgl 8 Oktober 2019.
Dibangun tahun 1982, sekolah Ma’had Nurul Islam dilakukan rehabilitasi dan renovasi oleh GAPKI melalui program “Pendidikan Membangun Bangsa”.
Mendengar informasi ini, Sutarmidji menyatakan apresiasinya atas bantuan yang diberikan GAPKI. Ia pun menjelaskan bahwa pemerintah daerah berupaya mendorong lahirnya 400 desa mandiri di provinsi Kalbar. Sebagai informasi, data per Agustus 2019 disebutkan dari 2.031 desa yang ada di Provinsi Kalbar sudah terdapat 87 akan menjadi desa mandiri.
Susanto Yang, Wakil Ketua Umum GAPKI Bidang Kebijakan Publik, yang hadir dalam pertemuan tersebut, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk dukungan GAPKI pusat dan GAPKI Kalbar terhadap program pembangunan yang berjalan di daerah tersebut seperti desa mandiri. “Kami ingin mengambil peran yang dapat dilakukan pihak kebun dalam rangka mempercepat terwujudnya desa mandiri,” jelas Susanto.
Selain itu, dijelaskan Susanto, GAPKI memberikan informasi kepada Gubernur Kalbar bahwa dari kurang lebih 350 perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kalbar, hanya 59 perusahaan yang menjadi anggota GAPKI Kalbar. Untuk itu, dihimbau bagi perusahaan yang belum bergabung dapat segera menjadi anggota GAPKI. Dengan begitu, pemerintah daerah lebih mudah membangun koordinasi dan sosialisasi pembangunan daerah.
“Himbauan ini ditanggapi Gubernur Kalbar (Sutarmidji) dengan mengarahkan perusahaan sawit agar bergabung menjadi anggota. Harapan kami menghindari tuduhan seperti kebakaran lahan di perusahaan non anggota. Tetapi, pemerintah berpandangan itu (perusahaan) bagian GAPKI,” jelas Susanto.
Gubernur Sutarmidji menyinggung perusahaan perkebunan sawit yang enggan bergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI). “Saat ini ada sekitar 350 perusahaan perkebunan kepala sawit. Namun yang bergabung dalam Gapki hanya sekitar 59 perusahaan,” ujarnya.
Terkait penanganan kebakaran lahan dan hutan, dirinya meminta penataan dan evaluasi serta adanya data yang benar mengenai luasan lahan yang dikelola perusahaan. “Jangan sampai (pihak) tertentu melakukan pembakaran lahan, tetapi yang lain yang harus menanggung,” ucapnya dalam Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Karhutla dan Solusinya .
Pertemuan tersebut dihadiri Gubernur Kalbar, Sutarmidji, dan seluruh stakeholder yang berasal dari Kalimantan Barat. Agendanya, membahas tentang penanganan serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan, yang kerap kali terjadi di wilayah Kalbar.
Sumber: Sawitindonesia.com
