Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi (Rakor) terkait sawit di kantornya.
Turut hadir Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dan perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Pertanian serta pejabat lembaga yang terkait.
Menteri ATR Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah memikirkan bagaimana cara untuk melawan kampanye negatif yang dilakukan Uni Eropa. Salah satu cara yang akan dilakukan dengan menyelaraskan data luas lahan sawit yang ada di Indonesia.
Persamaan metodologi perhitungan luas lahan kebun sawit penting untuk menjawab diskriminasi Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit Indonesia. Khususnya, mengenai deforestasi atau penggundulan hutan akibat lahan sawit.
Oleh karena itu, dalam rapat tersebut sepakat untuk menyelaraskan penghitungan luas lahan kebun kelapa sawit yang berada di Indonesia. Penyelarasan sendiri ditargetkan rampung pada akhir Agustus 2019.
“Iya (penyelarasan data lahan sawit rampung Agustus 2019) itu targetnya,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (10/5/2019).
Nantinya, lanjut Sofyan, BIG, Lapan, dan ATR akan mengkonsolidasikan data yang ada dengan metode perhitungan luas lahan yang akan diterapkan bersama. Sehingga, data mengenai luas lahan sawit nasional hanya satu dan diakui secara bersama.
“Itu mereka berkomitmen semua akan diselesaikan oleh BIG dan Lapan, pada akhir bulan Agustus,” kata Sofyan.
Menurut Sofyan, selama ini data mengenai luas lahan sawit di Indonesia sangat beragam. Misalnya ada data dari BPDP Kelapa Sawit, Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), hingga LSM seperti Kehati memiliki data dan isinya berbeda-beda.
“Sekarang ini kan data sawit kan beda-beda. Itu mau diverifikasi kenapa, harusnya kan faktanya satu, datanya satu,” ucapnya.
Sumber: Okezone.com
