Luhut Panjaitan memimpin negosiasi untuk menghadang Resolusi Parlemen Uni Eropa terkait penghapusan biodiesel sawit. Bergerak lincah dan aktif melobi berbagai kalangan dari politisi, pemerintah, dan agamawan.
Dari 22-27 April 2018, Menko Luhut Panjaitan dan delegasi Indonesia yang terdiri dari tim Kemenko Maritim, GAPKI, APROBI, dan APKASINDO bertemu perwakilan Komisi Uni Eropa di Brussel, Belgia. Selain itu, mereka bertemu kementerian terkait dan perwakilan di Jerman, Belanda, dan Vatikan. “Menko Luhut diutus Presiden Jokowi (Red-Joko Widodo) untuk mengurusi persoalan sawit ini,”ungkap Rino.
Pernyataan Rino Afrino ini diamini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan saat bertemu media massa pada 11 Mei 2018. Luhut Panjaitan mengatakan diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk melakukan pertemuan-pertemuan mengenai sawit di Uni Eropa. Pertemuan ini bagian dari lobi pemerintah menghadapi rencana pengesahan rancangan proposal Parlemen Uni Eropa untuk menghapuskan penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel pada 2021 mendatang.
“Saya diperintahkan presiden untuk pergi ke Uni Eropa untuk melakukan pertemuan-pertemuan mengenai sawit. Kepentingan saya soal sawit sebenarnya renewable energy-nya dan biodieselnya. Jadi jangan tanyakan kenapa Menko Maritim urus sawit, saya urus biodieselnya, biodieselnya asalnya dari sawit, gitu aja. Supaya clear dulu”, kata Menko Luhut saat memulai paparan tentang Diplomasi Sawit di Uni Eropa pada pertemuan media di kantor Kemenko Maritim, Jakarta (11 Mei 2018).
Sebagai informasi bahwa persoalan Renewable Energy Directive (RED) II dan biodiesel menjadi perhatian Kemenko Maritim karena Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai kementerian teknis sesuai Perpres Nomor 10 tahun 2015 berada dalam koordinasi dengan Kemenko Maritim.
Menko Luhut menjawab isu yang dilontarkan Eropa mengenai masalah lingkungan hidup, deforestasi dan hak asasi manusia terkait sawit. “Saya jelaskan bagaimana kita peduli pada lingkungan, kita peduli pada peatlands. Untuk masalah human rights, kita sekarang disclose masalah human rights ini, masalah human rights sudah diselesaikan sejak saya masih di Menkopolhukam. Jadi saya pikir itu bukan issue lagi.”
Terkait deforestasi lahan, Menko Luhut menjelaskan bahwa luas lahan sawit sudah 12 juta hektar dan kita sudah moratorium, jadi tidak ada penambahan lahan baru. “Kita menanam sawit di tanah-tanah bekas, jadi kita tidak menanam yang baru. Kita sudah moratorium (lahan untuk menanam sawit) sejak 6 tahun yang lalu.”
Dalam kunjungan ke Jerman, Menko Luhut menceritakan pertemuannya dengan Menteri Ekonomi dan Energi Jerman, Peter Almaier. Menko Luhut dalam pertemuan itu menyampaikan kadatangannya ke Eropa dalam rangka memberikan penjelasan tentang situasi bisnis kelapa sawit di Indonesia.
Sumber: Sawitindonesia.com
