,

Penyebab RI Tak Bisa Kendalikan Harga CPO Meski Jadi Produsen Terbesar

Indonesia merupakan produsen kelapa sawit mentah (crude palm oil atau CPO) terbesar di dunia. Namun, Indonesia belum dapat mengatur harga sawit CPO termasuk minyak goreng  (migor).

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan berdasarkan data Council of Palm Oil Producing Countries (CPOC), industri nasional memasok sekitar setengah dari konsumsi CPO dunia.

Namun, tingkat konsumsi CPO di dalam negeri hanya mencapai 35%. Kondisi ini yang membuat Indonesia tak bisa mengendalikan harga CPO.

“Kalau (tingkat konsumsi CPO) masih seperti sekarang, belum mencapai 60%, maka harga sangat dipengaruhi patokan internasional karena mereka yang membeli produk terbanyak,” kata Sahat kepada Katadata, Rabu (19/1).

Tingkat konsumsi CPO di dalam negeri pada 2021  meningkat dibandingkan realisasi 2019 sebesar 31%. Sahat meramalkan tingkat konsumsi CPO domestik akan terus meningkat dan menjadi 37% pada 2022.

Peningkatan konsumsi pada tahun ini akan didorong oleh program peningkatan campuran CPO dalam bentuk Fatty Acid Methyl Ester (FAME) ke dalam bahan bakar atau lebih dikenal dengan Biodiesel. Pemerintah juga mulai uji coba dengan bahan bakar campuran 40% FAME atau B40 pada Februari 2022.

Oleh karena itu, pemerintah meningkatkan angka kebutuhan biodiesel pada 2022 sebanyak 7,84% menjadi 10,15 juta kiloliter dari kebutuhan pada 2021 sejumlah 9,41 juta kiloliter. Pemenuhan keutuhan biodiesel pada tahun ini akan diemban oleh 22 badan usaha dengan kapasitas terpasang 15,49 juta kiloliter.

Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), konsumsi CPO oleh industri biodiesel pada Januari-November 2021 mencapai 6,56 juta ton. Pada waktu yang sama, konsumsi CPO di industri pangan mencapai 8,24 juta ton, sedangkan oleh industri oleokimia sebanyak 1,94 juta ton.

Adapun, total ekspor industri minyak sawit pada 11 bulan 2021 mencapai 31,21 juta ton. Jenis minyak sawit dengan volume terbanyak adalah refined palm oil sebanyak 23,45 juta ton.

 

Berdasarkan negara tujuan, Cina menjadi tujuan utama ekspor minyak sawit nasional yang mencapai 6,3 juta ton atau 26,86% dari total ekspor hingga November 2021. Selanjutnya diikuti India sebanyak 3,42 juta ton), Pakistan sebanyak 2,36 juta ton, Malaysia sebanyak 1,77 juta ton, dan Belanda sebanyak 1,62 juta ton.

Dari sisi ekspor, Wakil Ketua Umum III Gapki Togar Sitanggang  menyatakan industri pengolah CPO domestik akan mendapat tambahan bahan baku dari sebagian alokasi ekspor pada tahun ini. Pasalnya, India diramalkan mengurangi konsumsi CPO pada 2022 lantaran harga minyak nabati berbagai jenis juga tinggi.

Togar mengatakan di tengah harga komoditas yang naik, pelaku industri India diproyeksi akan menambah konsumsi minyak kedelai pada 2022.

Togar meramalkan utilisasi industri pengolah CPO domestik akan menembus level 90% pada tahun ini akibat pengalihan CPO dari yang seharusnya diekspor ke India. Pada saat yang sama, Togar menilai kebutuhan industri pengolah CPO di dalam negeri akan naik dari posisi 2021 sebanyak 49 juta ton.

Saat ini, kapasitas terpasang industri pengolah CPO adalah sekitar 55 juta ton. Walau demikian, Togar berpendapat industri pengolah CPO akan menahan investasi penambahan kapasitas terpasang.

“Sekarang kan belum tahu kondisi ekonomi (global) seperti apa. Kalau India beli CPO lagi, turun lagi dong (utilisasinya). Kalaupun ada rencana penambahan kapasitas, tidak dalam waktu dekat,” kata Togar.

 

Sumber: Katadata.co.id

 

,

Gimni Minta Pengawasan Minyak Goreng Subsidi Diperketat

 

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gabungan Industri Minyak Goreng Nabati (Gimni) meminta pemerintah dapat mengawasi dengan ketat program minyak goreng bersubsidi yang akan dilaksanakan dalam enam bulan ke depan. Sebab, terdapat potensi terjadinya kecurangan dalam penyalahgunaan minyak goreng bersubsidi tersebut.

 

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati (Gimni), Sahat Sinaga, mengatakan, penjualan minyak goreng subsidi secara bebas dapat memberikan celah bagi oknum-oknum yang memanfaatkan subsidi. Salah satu praktik yang harus diantisipasi adalah penimbunan minyak goreng subsidi di level distributor sehingga tak sampai ke tangan konsumen. Penimbunan itu dengan tujuan mengumpulkan barang bersubsidi dan dijual kembali dengan harga normal.

 

“Kalau minyak goreng bersubsidi tidak sampai ke tangan konsumen, apa gunanya? Ini yang menjadi pemikiran kita. Perlu juga antisipasi dari Satgas Pangan karena seperti itu ada kejadian di Malaysia,” kata Sahat kepada Republika.co.id, Selasa (18/1/2022).

Sahat menegaskan, Gimni pada dasarnya siap mendukung pemerintah menyukseskan program subsidi tersebut. Sebab, lewat subsidi harga minyak goreng yang kini berada pada kisaran Rp 18 ribu – Rp 20 ribu per liter akan dijual seharga Rp 14 ribu per liter.

Sahat menuturkan, pemerintah dapat mencontoh sistem kebijakan subsidi yang diterapkan di Malaysia. Di mana, sistem subsidi dijalankan dengan cara klaim dari toko ritel yang menyediakan minyak goreng kepada pemerintah.

Namun, sistem tersebut pun masih memiliki celah pemalsuan data klaim yang bisa merugikan pemerintah. “Memang ini berat tapi lebih baik kita belajar, daripada tidak sama sekali,” kata Sahat.

Pemerintah telah menganggarkan subsidi minyak goreng Rp 3,6 triliun untuk semester pertama 2021. Dana subsidi itu bersumber dari dana pungutan ekspor sawit yang dikelola di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Adapun jumlah minyak goreng subsidi yang disiapkan 1,2 miliar liter. Jika selama enam bulan harga minyak goreng masih tinggi, pemerintah siap menambah subsidi minyak goreng menjadi 2,4 miliar liter untuk semester kedua 2022.

 

Sumber: Republika.co.id

,

Ekspor CPO Akan Dihentikan, Apakah Benar?

 

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Rencana penghentian sementara ekspor minyak sawit mentah (CPO) sedang menjadi pembahasan pemerintah. Kabar ini diterima oleh tim redaksi sawitindonesia.com, dari salah satu narasumber yang enggan disebutkan namanya.

Untuk memastikan informasi, tim redaksi menghubungi pejabat pemerintah dan kalangan pelaku industri Sawit. Apalagi rencana pembahasan ini dikabarkan melalui sebuah rapat khusus, Selasa besok (18 Januari 2022).

Dr. Musdhalifah Machmud, Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian RI, menepis isu yang menyebutkan ekspor CPO akan dihentikan sementara.

“Nggak lah masa mau dihentikan (ekspor CPO),” ujar Musdhalifah melalui layanan pesan WhatsApp, Senin (17 Januari 2022).

Musdhalifah yang meraih gelar Doktor di IPB University, menegaskan pemerintah belum pernah membahas kebijakan penghentian ekspor CPO. Apalagi dikaitkan dengan masih tingginya harga minyak goreng di masyarakat.

“Waduh belum pernah kita bahas, ” paparnya singkat.

Kalangan pelaku industri baik hulu dan hilir sawit menyatakan belum mendengar niatan pemerintah untuk setop ekspor CPO.

“Belum dengar (rencana penghentian ekspor CPO),” jelas Joko Supriyono, Ketua Umum GAPKI.

Bernard Riedo, Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) juga mengeluarkan pernyataan serupa.

“Sampai sore ini (tidak ada undangan untuk membahas penghentian ekspor CPO). Kami juga belum dengar rencana tersebut,” kata Bernard.

Ketika ditanyakan, ekspor CPO masih tetap berjalan sampai akhir Januari ini. Musdhalifah Machmud menjawab tetap berjalan.”Iya,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid sempat mengusulkan kepada pemerintah untuk menunda sementara ekspor minyak sawit mentah CPO ke luar negeri.

Usulan tersebut diungkapkannya dalam upaya menstabilkan harga minyak goreng di dalam negeri.

“Alasannya guna menjaga stabilitas harga minyak goreng dalam negeri, terutama di kalangan masyarakat bawah,” kata Nusron dalam keterangan tertulis beberapa waktu.

Ia mendapatkan laporan dari lapangan kalau kini harga minyak goreng menembus Rp25.000 per liter. Situsi ini pasti memberatkan rakyat kecil.

Dalam pandangan Politikus Partai Golkar ini meski operasi pasar sudah dilakukan berkali-kali, tapi harga minyak goreng tetap tinggi di lapangan.

,

GIMNI Menilai Isu Kartel Minyak Goreng Tak Masuk Akal

 

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Harga minyak goreng saat ini masih dalam harga yang tinggi. Merujuk laman resmi Kementerian Perdagangan (Kemendag) per 14 Januari 2022, harga minyak goreng curah berada di angka Rp 18.100 per liter dan harga minyak goreng kemasan sederhana Rp 18.900 per liter.

Tingginya harga minyak goreng (migor) ini dinilai Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) diduga ada praktik kartel di baliknya. Hal ini karena harga minyak goreng selama tiga bulan masih tinggi, belum menunjukkan harga yang turun.

Adanya isu mengenai kartel migor, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menilai, hal tersebut hanya bagi orang yang tahu dan berkecimpung di pasar dalam negeri saja.

“GIMNI melihat bahwa sebutan kartel itu ada bagi mereka yang hanya tahu dan berkecimpung di pasar DN (dalam negeri) saja, dan kurang pengetahuan bahwa minyak sawit itu adalah produk dunia yang punya pangsa pasar terbesar,” katanya kepada Kontan, Minggu (16/1).

Dalam arti, Sahat menilai bahwa adanya isu kartel ini tidak ada, karena dalam pengamatan GIMNI sehari-hari dan di lapangan, ia tidak melihat adanya kartel yang memainkan harga migor sehingga harganya melonjak. Ia bahkan menilai isu ini asal bunyi atau asbun.

“Dari produksi sawit Indonesia yang mencapai 51,16 juta ton itu 65,2% adalah pasar LN (luar negeri). Pemakaian domestik, termasuk biodiesel, hanya 34,8%. Melihat dominasi pasar ekspor, di mana rumusnya ada kartel? kecuali kita yang memang hobi bikin isu,” ungkap Sahat.

Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan sedang meneliti dari adanya isu mengenai kartel migor ini. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur kepada Kontan mengungkapkan bahwa saat ini belum ada posisi mengenai isu ini.

“Saat ini KPPU belum ada posisi. Kami masih menelitinya. Insha Allah dalam minggu ini kami sampaikan,” kata Deswin ketika dihubungi Kontan, Minggu (16/1).

Sahat menjelaskan, bahwa saat ini yang bisa dilakukan agar harga migor bisa turun dan terjangkau oleh masyarakat, adalah dengan adanya pengeluaran biaya atau tunjangan dari kemahalan harga migor, dan menjadi program pemerintah.

“Kalau mau harga jual migor turun dan affordable iya ada pengeluaran biaya atau tunjangan kemahalan harga migor, dan ini dapat dijadikan sebagai Program Pemerintah,” kata Sahat.

Sahat juga berpendapat, agar suasana tidak menjadi rumit dan tidak terjadi ketimpangan dari harga migor di pasar, menurutnya tunjangan kemahalan itu dapat diambil dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan dibagikan ke masyarakat melalui kementerian yang berwenang.

“Apabila tunjangan kemahalan ini disalahgunakan oleh oknum untuk menimbun harga yang murah itu, lalu di ekspor, maka penimbun tersebut perlu dikenai pidana,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah jangan sampai mengorbankan petani sawit untuk menurunkan harga migor ke depannya, karena mereka sedang menikmati harga di pasar global yang sedang tinggi. “Jangan lupa bahwa republik ini juga dihuni oleh petani sawit, dengan harga sawit di pasar global tinggi, maka para petani juga menikmati, dan punya daya beli yang lebih baik.

Apakah mereka harus dikorbankan untuk menyenangkan para penduduk di perkotaan yang tak punya sawit?” katanya.

 

Sumbel: Kontan.co.id

,

Harga minyak goreng bertahan mahal, pemerintah putuskan naikkan HET

 

 

JAKARTA, kabarbisnis.com: Di tengah lonjakan harga minyak goreng dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah memutuskan untuk rencana merevisi ketentuan terkait Harga Eceran Tertinggi (HET).

Harga minyak goreng mahal memang tengah terjadi belakangan ini. Lonjakan harga minyak goreng di Indonesia ini jadi ironi, mengingat pasokan minyak sawit di Indonesia selalu melimpah.

Bahkan, Indonesia tercatat jadi negara penghasil CPO terbesar di dunia. Harga minyak goreng Indonesia tercatat lebih mahal daripada harga minyak goreng yang dijual di Malaysia.

Sebagai pembanding, Negeri Jiran juga produsen sawit dunia terbesar dunia dan memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi.

Sementara di Indonesia, para produsen kompak menaikkan harga dengan dalih menyesuaikan dengan harga minyak sawit (CPO) di pasar global.

Hampir tiga bulan, lonjakan harga minyak goreng di dalam negeri melesat tanpa kendali. Sejak dua bulan terakhir, minyak goreng juga berkontribusi besar terhadap inflasi.

Mengutip laman Pusat Informasi Pangan Strategis Nasional (PIHPS) pada Minggu (9/1/2022), harga minyak goreng per kilogramnya dijual di kisaran Rp 19.000 sampai dengan Rp 24.000.

Bahkan di sejumlah pasar, harga minyak goreng bahkan menembus Rp 26.350 per kilogramnya. Padahal sebelum melonjak, harga minyak nabati ini berkisar Rp 11.000 hingga Rp 13.000 tergantung kemasannya.

Kini, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berencana merevisi HET minyak goreng. Saat ini, HET minyak goreng diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen.

Dari regulasi tersebut, HET minyak goreng kemasan sederhana yang dalam aturan tersebut disebut sebagai Harga Acuan Penjualan di tingkat konsumen dipatok sebesar Rp 11.000.

HET minyak goreng kemasan sederhana di tingkat konsumen bakal dinaikkan dari Rp 11.000 per liter menjadi Rp 14.000 per liter.

Perubahan ini menyesuaikan harga minyak kelapa sawit mentah atau CPO dunia yang diperkirakan masih tetap tinggi pada tahun ini.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan, HET itu akan berlaku permanen untuk menggantikan HET sebelumnya.

Menurutnya, penentuan HET lama mengacu pada harga CPO global yang waktu itu di kisaran US$600 per ton.

“HET lama perlu diubah karena sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang,” kata Oke beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, pada akhir Oktober 2021, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) meminta HET minyak goreng kemasan sederhana dinaikkan lantaran lonjakan harga CPO global serta peningkatan biaya produksi. GIMNI meminta HET minyak goreng itu dapat naik menjadi Rp 15.600 per liter.

Saat ini, harga CPO global masih di atas US$1.300 per ton. Hingga akhir tahun nanti, harganya diperkirakan terkoreksi, tapi masih relatif tinggi.

Dalam Konferensi Minyak Sawit Indonesia ke-17 dan Tinjauan Harga 2022, Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memperkirakan harga CPO dunia berkisar US$1.000 per ton hingga US$1.250 per ton.

 

Sumber: Kabarbisnis.com

,

Agar Tepat Sasaran, Distribusi Migor Murah Butuh Data Kemensos dan KemenkopUKM

 

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Kebijakan minyak goreng (migor) murah yang digulirkan pemerintah harus tepat sasaran dan tepat manfaat kepada masyarakat khususnya menengah bawah. Minyak goreng seharga Rp 14.000 per liter ini akan disalurkan sebanyak 1,2 miliar liter sampai enam bulan mendatang.

“Menurut saya target penerima manfaat migor murah adalah penduduk berpendapatan rendah ke bawah dan UKM pengguna migor (pangan). Cara penyaluran pada target sasaran penerima manfaat sangat kritikal,” ujar Dr. Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif PASPI melalui pembicaraan melalui telepon.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menjelaskan kebijakan minyak goreng kemasan sederhana dengan harga khusus tersebut akan disediakan sebanyak 1,2 miliar liter selama jangka waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Dana sebesar Rp 3,6 triliun akan digunakan untuk menutup kebutuhan biaya selisih harga, PPN dan biaya Surveyor. Dana ini bersumber dari anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Selisih harga yang dimaksud adalah selisih harga produksi dan distribusi dengan harga eceran/retail.

Dr. Tungkot Sipayung mengingatkan kebijakan minyak goreng harus tepat sasaran supaya dampaknya dirasakan masyarakat. Kebijakan ini idealnya membantu masyarakat yang sehari-hari menjadi  pengguna minyak goreng curah dan kemasan sederhana.

Ada dua cara  supaya penyaluran tepat sasaran. Pertama, asosiasi seperti GIMNI bekerjasama dengan Kemensos dan Kemenkop UKM.

“Kemensos  memiliki data masyarakat berpendapatan rendah/miskin yang menjadi sumber data penyaluran bansos covid 19. Termasuk Kemenkop sudah punya data UKM pangan. Selanjutnya, GIMNI bisa bekerjasama penyaluran minyak goreng bekerjasama dengan Kemensos dan Kemenkop,” ungkap doktor lulusan IPB University ini.

Cara kedua, dengan jalur distribusi migor yang ada selama ini, yakni dengan minyak goreng curah yang disubsidi sehingga harga yang dibayar konsumen target adalah  harga subsidi yang ditetapkan penerintah.

“Migor kemasan jangan disubsidi karena konsumen pengguna adalah masyarakat pendapatan tinggi. Akan lebih baik kalau minyak goreng murah ini gunakan kemasan khusus seperti pupuk subsidi,” kata Tungkot.

Ia pun mendukung kebijakan insentif minyak goreng melalui penggunaan dana sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Sebab, penggunaan dana ini sesuai dengan regulasi yang salah satunya digunakan bagi kebutuhan ketahanan pangan.

“Jadi, memang boleh untuk stabilisasi harga minyak goreng dalam negeri. Landasan penggunaan (dana sawit) untuk minyak goreng memang ada dasar aturannya,” pungkas Tungkot.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

Ngeri! Pertarungan Energi Vs Pangan, Terjadi di Minyak Goreng

 

Jakarta, CNBC Indonesia – Pertarungan kepentingan energi dan pangan kini benar-benar terjadi. Saat terjadi lonjakan harga minyak goreng di dalam negeri, ada desakan dari pengusaha agar mandatori B30 atau kewajiban pencampuran minyak sawit sebanyak 30% pada solar kembali dikurangi.

Dengan kata lain kebijakan mandatori B30 turut menjadi sasaran untuk menekan lonjakan harga minyak goreng di Tanah Air. Produsen minyak nabati nasional, GIMNI menyebutkan, untuk menahan laju harga minyak goreng, harus dilakukan dengan memangkas konsumsi CPO di dalam negeri.

Harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang adalah bahan baku minyak goreng, memang tengah bergerak liar di pasar internasional. Akibat kurang pasokan global saat permintaan bergerak naik pasca pelonggaran PPKM di sejumlah negara dan daerah Indonesia. Ditambah gangguan cuaca yang menekan tingkat produksi minyak nabati dunia.

 

Jelang akhir tahun 2020, permintaan CPO dunia bergerak naik 2,3% dan meningkat jadi 3,2% di tahun 2021. Sementara produksi Indonesia meleset dari target 51,5 juta ton menjadi hanya 50,3 juta ton. Produksi CPO Malaysia juga diperkirakan drop 12% dari sebelum pandemi Covid-19. Dipicu pengetatan pembatasan aktivitas masyarakat saat pandemi, berdampak pada terbatasnya pemanen.

“Produksi rapeseed oil dan kedelai global juga drop. Secara total, produksi minyak nabati dunia anjlok 3,5% di tahun 2021. Padahal, setelah lockdown mulai dilonggarkan, permintaan meningkat. Jadi, short supply picu kenaikan harga,” Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga kepada CNBC Indonesia, Selasa (4/1/2022).

Produksi minyak nabati dunia tahun 2022 diprediksi tidak akan berbeda dibandingkan tahun 2021. Sementara permintaan dunia diprediksi naik jadi 240,4 juta ton dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 240,1 juta ton. Menurut Sahat, sekitar 84,7 juta ton diantaranya adalah minyak sawit (CPO dan PKO).

“Dengan ekspektasi produksi minyak sawit Indonesia tahun 2022 relatif baik, short supply global diprediksi masih berlanjut. Sehingga harga CPO kemungkinan masih akan bertengger di rentang RM 4.900 per metrik ton atau Rp 14.300 per kg untuk harga Dumai,” kata Sahat.

Untuk menekan laju permintaan yang diharapkan bisa membatasi lonjakan harga CPO dan produk turunannya, Sahat mengusulkan pemerintah untuk sementara menurunkan mandatori biodisel dari B30 menjadi B20. Hal ini bisa mengurangi tekanan permintaan, sehingga bisa berimbas pada turunnya harga bahan baku minyak goreng.

“Dengan begitu, konsumsi CPO untuk biodiesel akan berkurang 3 juta ton. Ini cukup untuk memenuhi kebutuhan 1 tahun minyak goreng curah di dalam negeri,” kata Sahat.

Di sisi lain, dia menambahkan, pemerintah bisa membantu mengurangi beban masyarakat berpenghasilan rendah yang paling terpengaruh lonjakan harga minyak goreng. Dengan memberikan subsidi langsung dengan menggunakan dana APBN.

“Tapi, subsidi harus langsung kepada konsumen yang berpenghasilan rendah. Bisa dengan kartu. Jangan diberikan subsidi kepada produsen, apalagi menggunakan dana BPDPKS. Nanti bisa-bisa kita diajukan ke WTO, jadi malapetaka,” kata Sahat.

 

Sumber: Cnbcindonesia.com

,

Harga Migor ‘Terbang’, Minyak Jelantah Juga Laris Diekspor!

 

 

Lonjakan harga minyak goreng yang bergerak naik bahkan tembus tertinggi Rp 25.000 per kilogram di provinsi Gorontalo memaksa Presiden Joko Widodo turun tangan. Dan memerintahkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi segera melakukan stabilisasi harga.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, lonjakan harga minyak goreng dipicu penguatan harga bahan baku, yakni minyak sawit mentah/ crude palm oil (CPO). Meski, dia menambahkan, jika sampai menembus Rp 25.000 per kilogram sudah tentu disertai aksi ambil untung berlebihan.

Sahat mengatakan, perintah Presiden Joko Widodo yang menekankan perusahaan pengelola sumber daya alam mengutamakan kebutuhan dalam negeri sudah tepat. Larangan ekspor bahan mentah harus diterapkan dan mengutamakan ekspor produk olahan.

“Selain itu, untuk menekan gerak harga CPO agar bisa menahan laju harga minyak goreng, pemerintah harus melarang ekspor used cooking oil atau minyak jelantah. Minyak jelantah saat ini jadi komoditas ekspor karena harganya bagus, hampir setara CPO,” kata Sahat kepada CNBC Indonesia di Jakarta, Selasa (4/1/2022).

Produksi minyak jelantah di Indonesia diprediksi berkisar 20-22% dari pemakaian minyak goreng per tahun. Volume pasar minyak goreng domestik tahun 2022 diprediksi berkisar 5,45 juta ton, naik dari tahun 2021 yang mencapai 5,18 juta ton.

“Artinya ada sekitar 1,1 juta ton minyak jelantah per tahun. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk produksi biodiesel nasional yang tahun ini diprediksi mencapai 9,2 juta ton,” kata Sahat.

Akibat masih terbatasnya pasokan global, harga CPO diprediksi masih akan tertahan di level atas RM 4.900 per metrik ton.

“Untuk harga Dumai, kemungkinan masih akan bertahan di kisaran saat ini, Rp 14.300/KG. Ini masih akan bertahan hingga Lebaran nanti,” kata Sahat.

Selain melarang ekspor jelantah, solusi menekan lonjakan harga minyak goreng juga membutuhkan pengorbanan berbagai pihak.

“Termasuk dengan mengencangkan ikat pinggang, kurangi konsumsi makanan yang digoreng. Itu solusi yang tidak ribet. Jadi, target pemerintah dari devisa dan ekspor tercapai, harga minyak goreng bisa dijaga. Butuh pengorbanan memang,” ujar Sahat.

 

Sumber: Cnbcindonesia.com

Presiden Jokowi Instruksikan Harga Minyak Goreng Harus Terjangkau

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian terhadap tingginya harga minyak goreng dalam beberapa bulan terakhir. Untuk meredam lonjakan harga, Presiden menginstruksikan Kementerian Perdagangan memaksimalkan operasi pasar minyak goreng.

“Prioritas pemerintah kepada kebutuham rakyat. Harga minyak goreng harus tetap terjangkau, ” ujar Jokowi saat memberikan keterangan, Senin (3 Januari 2022).

Presiden Jokowi mengatakan kenaikan harga minyak goreng dipicu tingginya harga CPO di pasar ekspor.

Dalam rangka menjamin stabilitas harga minyak goreng, dikatakan Presiden Jokowi, Kementerian Perdagangan telah diperintahkan menjamin stabilitas harga minyak goreng.

“Saya perintahkan Kementerian Perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri,” ujarnya.

Dijelaskan Jokowi, Kementerian Perdagangan dapat melakukan lagi operasi pasar supaya harga minyak goreng dapat terkendali.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga minyak goreng curah mengalami kenaikan perlahan-lahan dari Rp 18.250 per kilogram pada 28 Desember 2021. Selanjutnya meningkat menjadi Rp 18.550 per kilogram pada 3 Januari 2022.

Pertama, menghitung ulang Harga Pokok Produksi (HPP) 1 liter migor. Kedua, mewajibkan Ekportir CPO mengalokasikan kecukupan bahan dasar migor nasional.

Ketiga, membuat kemasan kluster Migor menjadi tiga kelompok yaitu premium (kualitas tinggi), standar, dan  migor gotong royong (Migor-GR). Langkah ini butuh kerjasama dengan produsen Migor Nasional.

Keempat, sebaiknya Kementerian Koperasi dan UKM mempelopori industri skala rumah tanggi minyak goreg yang dikelola oleh UKMK.

Kelima, memberikan insentif kepada masyarakat melalui dana pungutan ekspor.Pemberian insentif dari PE (Pungutan Ekspor CPO) adalah pilihan terakhir.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Harga CPO Berpotensi Melanjutkan Naik Kuartal I-2022

 

 

JAKARTA. Sempat terkoreksi, harga crude palm oil (CPO) atawa minyak sawit kembali menguat di pengujung tahun lalu. Harga naik karena pasokan CPO kembali tersendat akibat kekhawatiran penyebaran Covid-19 varian omicron yang meluas.

Jumat (31/12), harga CPO di Malaysia Derivatives Exchange kontrak Maret 2022 ditutup di RM 4.720 per ton, naik 1,52% dalam sepekan. Sepanjang 2021, harga CPO melambung 70,58%.

Sebelum kembali naik, sepekan lalu harga CPO sempat melemah ke bawah RM 4.400 pe ton. Research Development ICDX Girta Yoga mengatakan, harga CPO sempat terperosok lantaran pelaku pasar merespons negatif kabar penyebaran omicron. “Penyebaran virus omicron di berbagai negara memunculkan kekhawatiran akan penumnan permintaan CPO di pasar,” kata Yoga, Kamis (30/12).

Meski ada ancaman dari sisi permintaaan akibat penyebaran varian omicron, harga CPO berhasil kembali naik. Kekhawatiran pelaku pasar berkurang setelah sejumlah pengamat kesehatan mengatakan dampak varian omicron tidak akan separah varian delta.

Di sisi lain, berbagai negara sudah melakukan antisipasi dengan melakukan pembatasan kegiatan. Ini membuat pasokan CPO menurun. “Tenaga kerja di perkebunan sawit mengalami kekurangan,” kata Yoga. Penurunan pasokan CPO juga dipengaruhi oleh curah hujan yang lebih tinggi di negara produsen sawit.

Yoga memprediksi tahun ini harga CPO akan tetap berada pada tren bullish, setidaknya di kuartal 1-2022. Sentimen positif datang dari efek badai Ia nina. Selain itu, permintaan CPO biasanya naik saat perayaan imlek.

Kelanjutan program manda-tori biodiesel di Indonesia pada tahun ini juga akan menjadi sorotan pelaku pasar. Bila berjalan, permintaan CPO akan naik. Selain itu, wacana Indonesia menyetop ekspor CPO mentah untuk tujuan hi-lirisasi juga bisa menaikkan harga CPO.

Yoga memprediksi resistance CPO di kuartal 1-2022 berada di RM 5.000-RM 5.250 per ton. Sementara support ada di RM 4.500-RM 4.250.

 

Sumber: Harian Kontan