,

Nasib Menggantung Moratorium Sawit

Pekerja memanen tandan buah segar kelapa sawit saat panen di Desa Jalin, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, 23 Agustus 2021. ANTARA/Syifa Yulinnas

 

JAKARTA – Pemerintah belum memastikan nasib kebijakan moratorium pemberian izin baru perkebunan kelapa sawit yang berakhir pada 19 September lalu. Sebelumnya, melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018, Presiden Joko Widodo menunda pemberian izin operasi baru untuk perkebunan sawit dan memerintahkan kementerian/lembaga mengidentifikasi serta mengevaluasi kepatuhan perizinan sawit.

Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Kementerian Pertanian, Heru Tri Widodo, menyatakan belum bisa memberikan kepastian soal keberlanjutan moratorium perkebunan sawit. Dia beralasan bahwa kebijakan tersebut bersifat lintas kementerian dan lembaga, sehingga harus diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Perekonomian. “Kementerian Pertanian sedang mengevaluasi perizinan dan produktivitas perkebunan sawit. Banyak yang sudah ditindaklanjuti,” ujar Heru kepada Tempo, kemarin.

Saat ini, Heru mengimbuhkan, Kementerian Pertanian sudah memiliki data tutupan luas perkebunan sawit nasional. Berdasarkan data terbaru, luas tutupan lahan sawit mencapai 16,381 juta hektare yang tersebar di 26 provinsi. Ia mengatakan data tersebut sudah dirinci secara tematik berdasarkan kepemilikan lahan—baik itu milik PT Perkebunan Nusantara, perkebunan besar swasta, maupun perkebunan rakyat. Selain itu, Kementerian Pertanian telah merekam data luas tutupan berdasarkan umur tanaman.

Heru menyebutkan, Kementerian Pertanian masih terus mendata perkebunan sawit rakyat melalui surat tanda daftar budi daya sejak 2019, serta mendata perizinan usaha perkebunan secara daring. Kementerian Pertanian juga menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 yang menjadi pedoman dalam melakukan fasilitasi pembangunan kebun sawit masyarakat sebesar 20 persen.

Perkebunan kelapa sawit di Siak, Riau. Dok Tempo/Riyan Nofitra

Ia menambahkan, Kementerian Pertanian sudah melaksanakan program peremajaan sawit rakyat untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia petani sawit, serta mempercepat sertifikasi sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO) melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020. Kementerian Pertanian, tutur Heru, kini mengetahui perusahaan-perusahaan sawit yang tidak mematuhi aturan.

“Kami mendapat tembusan dari beberapa provinsi dan kabupaten tentang perusahaan-perusahaan sawit yang dicabut izin usahanya karena tidak mematuhi Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Perkebunan,” tutur Heru.

Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia Sahat M. Sinaga menilai berakhirnya masa berlaku Inpres Nomor 8/2018 bukan berarti kebijakan moratorium otomatis berakhir. Menurut Sahat, apabila kebijakan tersebut diteruskan, pemerintah memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas petani sawit. Ia mendorong pemerintah tidak lama-lama menggantung nasib kebijakan tersebut. “Moratorium perluasan lahan sawit akan memotivasi petani menaikkan produktivitas dan mengelola kebun secara ramah lingkungan,” ujar Sahat.

Juru kampanye Forest Watch Indonesia, Agung Ady Setiyawan, mempertanyakan sikap pemerintah soal kelanjutan moratorium karena hanya memberikan respons menggantung dalam beberapa kesempatan. Pemerintah, kata dia, selalu memunculkan pernyataan bahwa beberapa poin yang ada dalam Inpres 8/2018 sudah diakomodasi oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

“Ketidakjelasan ini akan berdampak pada komitmen pemerintah. Berarti tidak ada iktikad baik untuk melindungi hutan,” tutur Agung.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono berujar bahwa industri sawit sudah mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya yang berkaitan dengan evaluasi perizinan dan penyelesaian tumpang-tindih perizinan dan kawasan hutan. “Ekspansi pengembangan baru sudah tidak ada. Kami berfokus pada peningkatan produktivitas,” tutur Joko.

Sekretaris Jenderal Gapki Eddy Martono mengungkapkan, pengusaha menyerahkan keputusan moratorium kepada pemerintah. Dia menyebutkan, pelaku usaha lebih menaruh perhatian pada peningkatan produktivitas lahan. Selain itu, kata Eddy, Gapki membantu pemerintah dalam percepatan peremajaan sawit rakyat yang berujung pada peningkatan produktivitas nasional. “Anggota Gapki sama sekali tidak melakukan ekspansi. Kalaupun ada, tidak signifikan, karena hanya menyelesaikan perizinan yang sudah ada,” ujar Eddy.

 

Sumber: Koran.tempo.co

 

Terganggu Kampanye Hitam Sawit, Presiden Jokowi Titip Pesan Ini untuk Senat Ceko

 

InfoSAWIT, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta delegasi senat Republik Ceko untuk mendukung produk kelapa sawit Indonesia di Eropa.

Bagi bangsa Indonesia, produk kelapa sawit merupakan komoditas penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Hal tersebut disampaikan Presiden saat menerima delegasi Senat Republik Ceko di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/9/2021).

Presiden Jokowi meminta, delegasi senat Republik Ceko itu, mendukung produk kelapa sawit Indonesia di Eropa. Bagi Indonesia, produk kelapa sawit merupakan komoditas penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Hadir dalam kesempatan tersebut, perwakilan kamar dagang dan industri Republik Ceko. “Pesan yang disampaikan adalah permintaan dukungan terhadap produk kelapa sawit Indonesia,” kata Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), AM Fachir saat menjelaskan hasil pertemuan tersebut.
Menurut Fachir, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa sekitar 17 juta orang Indonesia menggantungkan hidupnya pada kelapa sawit.

Karena itu, perlu dukungan dan perhatian dari pelbagai pihak untuk menjaga stabilitas ekspor sawit sehingga kehidupan petani berada dalam kondisi aman.

Permintaan dukungan disampaikan mengingat banyaknya kampanye negatif terhadap produk kelapa sawit Indonesia. Kampanye tersebut cukup mempengaruhi kebijakan pemerintah, khususnya di Uni Eropa sehingga menghambat masuknya produk kelapa sawit dan turunnya ke kawasan itu.

Menanggapi hal tersebut delegasi Repulik Ceko menyampaikan bahwa pihaknya mendukung agar persoalan terkait sawit ini, bisa segera diselesaikan. Mereka juga menyampaikan niatnya untuk bekerja sama di bidang ekonomi, khususnya di sektor energi. (T3)

,

GIMNI: Early Warning Terhadap Peredaran Minyak Goreng Curah

GIMNI: Early Warning Terhadap Peredaran Minyak Goreng Curah

 

Pemerintah sudah berencana untuk menghapuskan peredaran minyak goreng curah sejak delapan tahun lalu. Akan tetapi, implementasinya masih tertunda berkali-kali akibat kendala non teknis yang ada di lapangan.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga. Lebih lanjut dijelaskan Sahat, sejalan dengan rencana launching minyak goreng dalam kemasan sederhana ini, telah diterbitkan Permenperin Nomor 46/2019 tentang Pemberlakuan SNI 7709:2012 Minyak Goreng Sawit.

Dalam Permenperin tersebut, ada waktu relaksasi bagi para produsen dan unit pengemas MdS yaitu masih memperbolehkan produk minyak goreng curah yang dikemas itu tanpa tanda SNI untuk beredar hingga 31 Desember 2021.

“GIMNI kembali lagi menyampaikan early warning ini kepada produsen minyak goreng dari sawit dan juga unit-unit pengemasan di lapangan supaya segera berbenah diri,” ujar Sahat.

Sahat mendukung bahwa per 1 Januari 2022, dalam hal peredaran minyak goreng dari sawit di pasar dalam negeri akan menjalani sejarah baru yaitu perubahan pola edar dari bentuk curah/ centongan/ berbungkus plastik terikat dengan simpul karet yang tak bermerek dagang, ke bentuk kemasan sederhana. Sebagaimana tertera dalam Permendag Nomor 36/2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan.

Kementerian Perdagangan memastikan, kewajiban kemasan untuk minyak goreng konsumsi pangan akan dimulai pada 1 Januari 2022 setelah ketentuan ini sempat diundur. Pemberlakuan kewajiban ini diharapkan dapat mengurangi aliran minyak jelantah ke pasar konsumsi pangan.

 

Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Susi Herawaty mengharapkan aturan tersebut bisa berlaku dengan optimal. Dia menyebutkan Kemendag akan mengawasi secara ketat implementasi aturan tersebut demi mencegah beredarnya kembali minyak goreng curah.

 

Sumber: Wartaekonomi.co.id

Masa Berlaku Moratorium Izin Kebun Sawit Berakhir

 

 

JAKARTA. Masa berlaku Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan kelapa sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan kelapa sawit resmi berakhir pada Minggu (19/9) kemarin.

Pasalnya, beleid yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu diundangkan pada 19 September 2018 dan perlu dievaluasi paling lambat tiga tahun setelah berlaku. Dengan demikian, saat ini terjadi kekosongan hukum
atas kebijakan moratorium perizinan perkebunan sawit.

Sejumlah pihak mendesak agar pemerintah memperpanjang aturan moratorium perizinan dan pembukaan lahan sawit baru tersebut.

Direktur Eksekutif Sawit Watch Andi Inda Fatinaware meminta kepada Presiden Jokowi untuk memperpanjang beleid moratorium sawit

Menurutnya, kebyakan moratorium sawit sebagai kebijakan yang baik dalam perbaikan tata kelola sawit di Indonesia. Moratorium ini juga
diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sawit di kawasan hutan.

Selain itu, perpanjangan moratorium juga dinilai akan berdampak pada mengatasi kebakaran hutan. “Kalau ada moratorium sawit,kebakaran hutan dan penebangan hutan besar-besaran bisa dicegah,” ungkapnya, Minggu (19/9)..

Perpanjangan Inpres Mora-toriun Sawur ini penting. Pasalnya, berdasarkan data Yayasan Madani Berkelanjutan, terungkap bahwa pada akhir 2020 lalu ada 8,4 juta hektare

(ha) kebun sawit tak berizin. Selain itu, ada 10,7 juta ha izin kebun sawit yang tak bertutupan.

Teguh Surya, Pendiri Yayasan Madani Berkelanjutan mengatakan, dari data tersebut saja masih terdapat banyak lahan yang tidak diketahui statusnya. Alhasil, tata kelola perizinan sawit belum selesai sehingga moratorium perlu diperpanjang.

“Permasalahan ini dapat terjawab melalui evaluasi perizinan, pengecekan antara area perkebunan sawit de-
ngan data perizinan, baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan termasuk di wilayah kelola masyarakat,” kata Teguh

Sebelumnya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Alue Dohong mengatakan, wacana perpanjangan moratorium izin perkebunan sawit tengah dilakukan di tingkat kementerian. “Kami evaluasi, kalau efektif akan kami lanjutkan,” ujar dia beberapa waktu lalu.

 

Sumber: Harian Kontan

,

DMSI sebut moratorium sawit penting untuk kejelasan jaminan berusaha

 

 

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) menyebut moratorium lahan sawit penting untuk kejelasan berusaha.

Hal itu untuk menyelesaikan masalah lahan sawit yang berada pada areal hutan. Bila masalah tersebut belum selesai sementara moratorium berakhir maka akan ada ketidakjelasan jaminan berusaha. “Bila Moratorium itu di setop sekarang ini, jaminan berusaha sawit akan semakin tidak  terselesaikan,” ujar Wakil Ketua DMSI Sahat M Sinaga saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (19/9).

Sahat bilang, selama ini pemberian izin lahan sawit dilakukan oleh pemerintah daerah. Sementara itu, pemerintah daerah seharusnya memahami lokasi lahan yang masuk dalam kawasan hutan.

Namun, bila ditemukan area lahan sawit yang masuk dalam kawasan hutan akan dikenai denda terhadap pelaku usaha. Oleh karena itu, perlu ada moratorium hingga masalah lahan sawit dalam kawasan hutan rampung.

Selain itu, moratorium juga mendorong produktivitas sawit petani rakyat. Sehingga bila moratorium dihentikan akan dapat berdampak bagi pengembangan petani rakyat. “Areal petani smallholders untuk lebih produktif dan bisa bersertifikat ISPO akan makin jauh dari harapan,” terang Sahat.

Selain itu, Sahat menyebut masalah penting lainnya adalah terkait meningkatkan kapasitas petani rakyat. Sehingga ke depannya daya tawar petani rakyat dapat semakin meningkat.

 

 

Sumber: Kontan.co.id

Target 180.000 Ha, Musdhalifah: PSR Solusi Pengangguran di Daerah

 

InfoSAWIT, JAKARTA – Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan salah satu Program Strategis Nasional sebagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit, dengan menjaga luasan lahan, agar perkebunan kelapa sawit dapat dimanfaatkan secara optimal, sekaligus untuk menyelesaikan masalah legalitas lahan yang terjadi.

Pemerintah menargetkan Program PSR 2020-2022 dapat terealisasi 540 ribu hektar (ha) yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, diantaranya wilayah Sumatera sebanyak 397.200 ha, Jawa 6.000 ha, Kalimantan 86.300 ha, Sulawesi 44.500 ha, dan Papua 600 ha.

 

Target pemerintah dalam Program PSR pada tahun 2021 seluas 180.000 ha dan dapat didukung dengan pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebesar Rp30 juta/ha dengan maksimal lahan seluas 4 ha/pekebun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Musdhalifah Machmud melakukan peninjauan atas pelaksanaan Program PSR atau replanting pada KUD Gajah Mada di Desa Telaga Sari, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (17/09/2021).

Luasannya mencapai 7.200 ha yang tersebar di 13 desa pada 3 kecamatan, dengan jumlah pekebun sebanyak 5.274 orang. Bibit yang digunakan adalah jenis DXP Dami Mas dengan produksi mencapai 25-30ton TBS/ha.

 

“Hal ini merupakan contoh konkrit multipihak dalam menyukseskan Program PSR dan diharapkan ke depannya kepedulian para Bupati/Kepala Daerah di wilayah lain yang menjadi sentra produksi kelapa sawit dapat terpacu untuk mencapai target Program PSR,” ujar Musdhalifah.

Program PSR telah berkontribusi terhadap pemulihan perekonomian nasional di masa pandemi Covid-19 dengan menyerap banyak tenaga kerja dan memutar roda perekonomian atau menciptakan multiplier effect.

 

Sebagai produsen sekaligus eksportir terbesar minyak sawit di dunia, Indonesia telah memproduksi 47,18 juta ton pada 2020, di mana sekitar 37,3 juta ton terserap di pasar ekspor. Nilai ekspor tersebut menunjukkan bahwa kelapa sawit merupakan komoditas yang penting bagi perekonomian Indonesia dan berperan dalam menyumbang devisa terbesar bagi negara.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833 Tahun 2019, luas lahan tutupan kelapa sawit nasional mencapai 16,38 juta Ha yang didominasi oleh perkebunan rakyat sebesar 42% atau sebesar 6,94 juta ha. Dengan demikian peran perkebunan rakyat dalam industri sawit nasional tidak bisa lagi dipandang sebelah mata.

Pemerintah juga telah mengeluarkan regulasi terkait penyelesaian lahan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak atas tanah.

Selain itu, Pemerintah juga menerbitkan Kebijakan Satu Peta melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 serta sedang melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 guna mengakomodir isu-isu strategis yang perlu diatur dalam regulasi tersebut seperti legalitas lahan, simplifikasi pengajuan proposal PSR namun tetap prudent, dan kerjasama semua pihak termasuk Aparat Penegak Hukum dalam pencapaian target Program PSR.

 

Turut hadir dalam acara ini Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Ganip Warsito, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset dan Inovasi Kemenko Perekonomian Montty Girianna, Panglima Komando Armada II Laksamana Muda Iwan Isnurwanto, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian, Gubernur Kalimantan Selatan Sabhirin Noor, Bupati Kotabaru Sayed Jafar, Ketua Eka Tjipta Foundation Hong Tjhin, Managing Director Sinarmas Saleh Husin, CEO Perkebunan Sinarmas 3 Suryanto Bun, dan Direktur PT SMART Harry Hanawi. (T3)

 

 

Sumber: Infosawit.com

Harga Meroket, Ekonomi Pemprov Kalbar Tertolong Ekspor CPO

 

InfoSAWIT, KALBAR – Kenaikan harga minyak sawit mentah alias Crude Palm Oil (CPO) membawa berkah bagi daerah yang punya perkebunan sawit luas. Salah satunya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

Keberadaan industri sawit mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalbar hingga ke level 10,81% pada kuartal II-2021. Jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional kuartal II-2021 yang mencapai 7,07% secara tahunan (year on year/yoy).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Agus Chusaini mengatakan, faktor utama yang membuat perekonomian provinsi termuda di Indonesia ini bisa melompat tinggi adalah ekspor CPO. “Hal tersebut didorong oleh kinerja sektor utama Kalbar, yaitu pertanian dan industri pengolahan, ditambah beberapa sektor pendukung,” jelas Agus saat webinar ‘Akselerasi Pengembangan Industri Kelapa Sawit untuk Mendukung Ekonomi Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat’, Kamis (16/9/2021).

Agus memaparkan, nilai ekspor Kalbar pada Juni 2021 mencapai US$183,23 juta, atau meningkat 104,63 persen (yoy) ketimbang Juni 2020 sebesar US$89,54 juta. Peningkatan tersebut didorong nilai ekspor komoditas utama Kalbar, yaitu CPO yang pada kuartal II-2021 yang secara kumulatif mencapai US$128,76 juta, atau lebih tinggi dibandingkan kuartal II-2020 yang sebesar US$0,750 juta. Kinerja ekspor ini diperkirakan akan berlanjut pada triwulan III-2021.

“Berdasarkan komoditas, pada triwulan II 2021 terjadi peningkatan ekspor komoditas CPO, karet, bauksit dan alumina. Komoditas CPO dan karet mengalami kenaikan nilai ekspor searah dengan demand global dan harga komoditas dunia pada yang mengalami peningkatan,” paparnya.

Agus menjelaskan, harga internasional CPO pada Juni 2021 sebesar US$975,88/MT, tumbuh 72,39 persen (yoy) dari Juni 2020 yang sebesar US$566,07/MT. Sementara harga internasional karet pada Juni 2021 sebesar US$2,52/Kg, tumbuh 31,25 persen (yoy) dari Juni 2020 yang sebesar US$1,92/Kg.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Prof Purwiyatno Hariyadi, menjelaskan, Indonesia merupakan negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Di mana, Kalbar adalah salah satu pusat industrinya.

Menurutnya, Kalbar mempunyai peluang untuk berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Indonesia dan dunia. Dan, minyak sawit secara alami tidak mengandung asam lemak trans untuk produk pangan dan memiliki keseimbangan antara komponen saturated fats dan unsaturated fats.   Di samping itu, minyak sawit juga memiliki keunggulan lain berupa kandungan fitonutrien yang sangat tingi seperti beta karoten dan tocopherol.

Direkrur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Kementerian Pertanian, Emil Satria memaparkan, sektor perkebunan kepala sawit menjadi salah satu penolong ekonomi di tengah pandemi. “Sektor industri kelapa sawit merupakan salah satu wahana andalan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), dan merupakan bantalan dalam menghadapi dampak pandemic terhadap kinerja perekonomian nasional,” ungkapnya.

Pemerintah sendiri, kata dia, terus memdorong investasi di sektor industri hilir kepala sawit, termasuk di Kalbar. Tujuannya agar lebih banyak nilai tambah serta penyerapan tenaga kerja yang berujung kesejahteraan masyarakat. “Kebijakan Pemerintah menempatkan sector industry hilir kelapa sawit sebagai prioritas nasional merupakan hal yang strategis dan menguntungkan perekonomian Indonesia pada jangka Panjang. Target pencapaian visi hilirisasi sudah sangat jelas, menjadi produsen dan konsumen terbesar minyak sawit dunia 2045,” terangnya.

Dukungan Pemerintah dalam hilirisasi industri kelapa sawit, termasuk pengembangan perwilayahan dan kawasan industri di provinsi penghasil bahan baku CPO/CPKO. “Dalam hal ini Provinsi Kalimantan barat menjadi salah satu pilihan investasi yang menarik karena keberlanjutan industry sangat ditentukan oleh ketersediaan bahan baku berikut ongkos logistik yang lebih efisien,” jelasnya.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) juga menyoroti pentingnya peremajaan perkebunan kelapa sawit agar lahan yang tersedia bisa produktif dan efisien. Melalui CPO Funds, pihaknya menjalankan banyak program untuk menjaga, menopang dan memajukan industri kelapa sawit tersebut. (T3)

 

Sumber: Infosawit.com

,

Wake-up Call Launching Migor dari Sawit (MdS) dalam Kemasan Sederhana Per 1 Januari 2022

 

 

Per 1 Januari 2022, dalam hal peredaran MdS  dipasar Dalam Negeria kan menjalani sejarah baru , yaitu :  perubahan pola edar dari bentuk curah/centongan/ berbungkus plastik terikat dengan simpul karet yang tak bermerek dagang , kebentuk kemasan sederhana. sesuai dengan Permendagno. 36/2020 tentang ” Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan”

 

Sahat M SInaga

Dir. Executive GIMNI

 Rencana perubahan edar MdS curah/centongan kebentuk kemasan sederhana sudah dimulai sejak  8 tahun lalu , tapi terjad ipenundaan  launching migor kemasan ini berkali-kali , akibat dari berbagai halangan non-teknis di lapangan. Sejalan dengan rencana launching MdS dalam kemasan sederhana ini , Permenperin Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan SNI 7709:2012 Minyak Goreng Sawit- ada waktu relaksasi bagi para produsen dan unit pengemasMdS  –  yaitu masih memperbolehkan produk MdS yang  dikemas itu tanpa tanda SNI untuk beredar sampai dengan 31 Desember 2021.

 

GIMNI   kembali lagi menyampaikan early warning ini kepada produsen MdS dan juga unit-unit pengemasan di lapangan, supaya segera berbenah diri. Total produsen/ pengemas/ penyalur MdS curah/ kemasan sederhana itu berjumlah  132  unit  usaha ( catatan GIMNI – bentuk   Usaha Dagang  6  unit  ; bentuk CV  16 unit  dan bentuk PT 110 unit), dan harus mempersiapkan diri secepatnya , mulai dari sekarang untuk berkemampuan meliput pasar MdS yang tersebar di 416 Kabuptendan 98 Kota diseluruh Indonesia. Regulasi yang ada produk makanan dalam kemasan, harus dilengkapi dengan: merek dagang yang terdaftar, nama dan alamat produsen, kandungan zat apa saja didalamnya, ber SNI 7709:2012 ( perlu sertifikasi dari LS ) , dan dapat ijin edardari  BPOM. Pekerjaan ini masih dapat dikejar dalam 3 bulan mendatang oleh unit pengemas migor, agar supaya launching migor kemasan mengganti curah ini dapat berjalan baik mulai 1 Januari 2022.

 

Sasaran dari wajib kemas MdS sederhana ini adalah agar masyarakat mendapatkan minyak goreng sawit yang higienis , kaya dengan vitamin dan terjamin pemasoknya, dan sekaligus menghindari terpakainya kembali MdS bekas (Jelantah) . Jelantah itu meskipun disaring atau mencapai kejernihan semula, tapi zat kimia- toxin  HNE ( 4-hydroxy -trans 2nonenal)- akibat pemakaian minyak goreng berkali-kali –   tetap berada didalam minyak jelantah tersebut . Berbahaya apabila kembali diperdagangkan oleh pasar-pasar MdS curah. Zat kimia ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia ( hasil penelitian Nutritionist Inggris, publikasi 2017),a.l :  penyakit Parkinson, Alzheimer, Huntington , Cancer  dan Stroke/Jantung.

Mari kita. cermati secara serius untuk menjalankan /mengedarkan MdS dalam kemasan sederhana ini , agar masyarakat kita memperolah MdS yang Halal dan Sehat.

 

GIMNI

 

,

Siap-Siap, Harga Minyak Goreng Bakal Naik

Ilustrasi gambar minyak goreng bekas

 

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melihat harga kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) masih akan terus naik di semester II 2021. Dengan kenaikan harga CPO ini maka harga minyak goreng juga bakal naik.

“Proyeksi harga berpotensi naik karena pengaruh kenaikan harga CPO,” demikian dikutip dari data Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (16/9/2021).

Harga minyak goreng nasional saat ini tercatat sebesar Rp 14.100 per liter untuk minyak goreng curah. Kemudian untuk minyak goreng kemasan sebesar Rp 16.300 per liter. Sementara itu, harga CPO sebesar Rp 10.069 per liter.

Terhadap kenaikan harga CPO, pelaku usaha mengusulkan evaluasi harga acuan penjualan di tingkat konsumen minyak goreng kemasan sederhana dimana saat ini ditetapkan sebesar Rp 11.000 per liter.

“Penyediaan minyak goreng sawit kemasan sederhana belum optimal. Stok minyak goreng per 15 September 2021 sebesar 628.300 ton yang dimiliki oleh produsen anggota GIMNI, sementara stok minyak goreng Perum Bulog sebesar 712,59 ton,” tulis Kemendag.

Produksi Minyak Goreng

Sementara itu, tindak lanjut yang dilakukan adalah memonitoring penyediaan pasokan minyak goreng nasional per 15 September 2021, sebanyak 21 perusahaan telah menyampaikan laporan produksi.

Total produksi kuartal I minyak goreng kemasan 141.000 ton, minyak goreng kemasan sederhana 32.000 ton, dan minyak goreng curah 244.000 ton.

Total produksi kuartal  II, minyak goreng kemasan 123.000 ton, minyak goreng kemasan sederhana 31.000 ton, dan minyak goreng curah 215.000 ton.

Kemudian total produksi kuartal III, minyak goreng kemasan 116.000 ton, minyak goreng kemasan sederhana 34.000 ton, dan minyak goreng curah 174.000 ton.

Sumber: Liputan6.com

 

Harga TBS Sawit Riau Periode 15-21 September 2021 Naik Rp 14,22/Kg

 

InfoSAWIT, PEKANBARU — Merujuk hasil dari tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi Riau merujuk surat Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Provinsi No. 37 periode  15 s/d  21 September 2021, telah menyepakati harga sawit umur 10 – 20 tahun naik Rp 14,22/Kg menjadi Rp 2.814,86/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi Riau berdasarkan penelusuran InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 2.072,06/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 2.245,99/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 2.456,35/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 2.515,63/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 2.613,94/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 2.686,39/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun Rp 2.750,02/Kg dan sawit umur 10-20 tahun Rp 2.814,86/Kg, sawit umur 21 tahun Rp 2.694,40/Kg, dan sawit umur 22 tahun Rp 2.680,77/Kg, sawit umur 23 tahun Rp 2.669,40/Kg, sawit umur 24 tahun Rp 2.555,77/Kg dan sawit umur 25 tahun Rp 2.493,27/Kg. Dimana harga minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 12.517,19/Kg dan harga Kernel (inti sawit)  Rp 6.612,98/Kg dengan indeks K 90,78%. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com