,

GIMNI: Revisi Pungutan Ekspor Sawit Butuh Kepastian

 

Jakarta – Pelaku industri  sawit menunggu keputusan pemerintah terkait Pungutan Ekspor  (PE) yang rencananya akan direvisi. Keputusan ini perlu cepat diambil supaya tidak terjadi aksi spekulasi dan profit taking yang akan berdampak kepada industri serta petani.

“GIMNI menyambut baik apa pun keputusan final dari pemerintah karena sudah mempertimbangkan seluruh masukan dari pelaku industri kelapa sawit kita, baik dari sisi hulu perkebunan dan indstri hilir,“ ujar Bernard Riedo, Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dalam keterangan tertulis, Senin (14/6).

Bernard menambahkan bahwa sebaiknya rencana perubahan tarif pungutan ekspor segera direalisasikan agar memberikan kepastian kepada pelaku pasar.  Tujuannya  untuk menghindari aksi spekulasi dan ambil posisi dalam transaksi jual beli yang bisa  berdampak negatif pada harga.

Sejak disampaikan adanya rencana perubahan tarif pungutan, harga cenderung menunjukan trend penurunan karena permintaan CPO khususnya ekspor menurun. Salah satu faktornya karena pelaku pasar menunggu revisi tarif PE yang rencananya lebih rendah.

“Ketidakpastian menyebakan adanya langkah-langkah wait and see di pasar. Situasi ini sangat disayangkan karena dapat berdampak negatif kepada harga,” ujarnya.

Sebagai informasi, harga TBS di Sumatera Utara turun Rp 96/kilogram menjadi Rp 2.399/kilogram. Di Bursa Malaysia Derivatif Exchange, harga CPO untuk pengiriman Agustus 2021 turun 5% menjadi RM 4.029/ton.

“Jika revisi ini bisa diputuskan secepatnya tentu dapat memberikan kepastian dalam bertransaksi sehingga menjaga stabilitas harga,” ujarnya.

Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI, menyebutkan dari informasi yang diperolehnya bahwa kebijakan pungutan ekspor akan membuat sejumlah revisi. Pertama, jumlah kolom disederhanakan jumlahnya dari 15 kolom menjadi 7 kolom.

Kedua, maksimum tarif layanan CPO yang  besarannya USD 255/ton bila Harga Patokan Ekspor (HPE) di atas USD 955/ton , akan diturunkan ke level tertentu.

“Dengan revisi tersebut pemerintah tetap menjaga konsistensi agar volume ekspor minyak sawit tertuju pada produk hilir yang bernilai tambah tinggi sesuai arahan Presiden Jokowi,” ujarnya.

“Kami tentu mengharapkan agar pemerintah dapat segera putuskan kebijakan pungutan ekspor,” pinta Sahat.

 

Sumber: Neraca.co.id

,

Industri Sawit Minta Kepastian Revisi Pungutan Ekspor

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menunggu keputusan pemerintah terkait Pungutan Ekspor (PE) yang  rencananya akan direvisi. Keputusan tersebut perlu cepat diambil demi menghindari aksi spekulasi dan profit taking yang akan berdampak kepada industri serta petani sawit.

“GIMNI menyambut baik apa pun keputusan final dari pemerintah karena sudah mempertimbangkan seluruh masukan dari pelaku industri kelapa sawit kita, baik dari sisi hulu perkebunan dan indstri hilir, “ kata Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Bernard Riedo, Senin (14/6).

Bernard menambahkan, sebaiknya rencana perubahan tarif pungutan ekspor segera direalisasikan agar memberikan kepastian kepada pelaku pasar.  Tujuannya  untuk menghindari aksi spekulasi dan ambil posisi dalam transaksi jual beli yang bisa  berdampak negatif pada harga.

Sejak disampaikan adanya rencana perubahan tarif pungutan, harga cenderung menunjukan tren penurunan karena permintaan CPO khususnya ekspor menurun. Salah satu faktornya karena pelaku pasar menunggu revisi tarif PE yang rencananya lebih rendah.

“Ketidakpastian menyebakan adanya langkah-langkah wait and see di pasar. Situasi ini sangat disayangkan karena dapat berdampak negatif kepada harga,” ujarnya.

Sebagai contoh harga tandan buah segar (TBS) di wilayah Sumatera Utara turun Rp 96 per kilogram (kg) menjadi Rp 2.399 per kg. Di Bursa Malaysia Derivatif Exchange, harga CPO untuk pengiriman Agustus 2021 turun 5 persen menjadi 4.029 ringgit Malaysia per ton.

“Jika revisi ini bisa diputuskan secepatnya tentu dapat memberikan kepastian dalam bertransaksi sehingga menjaga stabilitas harga,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga, menyebutkan dari informasi yang diperolehn,  kebijakan pungutan ekspor akan membuat sejumlah revisi. Pertama, jumlah kolom disederhanakan jumlahnya dari 15 kolom menjadi 7 kolom.

Kedua, maksimum tarif layanan CPO yang besarannya 255 dolar AS per ton bila Harga Patokan Ekspor (HPE) di atas 955 dolar as per ton, akan diturunkan ke level tertentu.

“Dengan revisi tersebut pemerintah tetap menjaga konsistensi agar volume ekspor minyak sawit tertuju pada produk hilir yang bernilai tambah tinggi sesuai arahan presiden. Kami tentu mengharapkan agar pemerintah dapat segera putuskan kebijakan pungutan ekspor,”  kata dia.

 

Sumber: Republika.co.id

,

Cegah Harga Turun, Pengusaha Minta Kepastian Revisi Pungutan Ekspor Sawit

Ilustrasi CPO 4 (Liputan6.com/M.Iqbal)

 

Liputan6.com, Jakarta – Pelaku industri sawit menunggu keputusan pemerintah terkait Pungutan Ekspor (PE) yang rencananya akan direvisi. Keputusan ini perlu cepat diambil supaya tidak terjadi aksi spekulasi dan profit taking yang akan berdampak kepada industri serta petani.

“GIMNI menyambut baik apa pun keputusan final dari pemerintah karena sudah mempertimbangkan seluruh masukan dari pelaku industri kelapa sawit kita, baik dari sisi hulu perkebunan dan indstri hilir, “ ujar Bernard Riedo, Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dalam keterangan tertulis, Senin (14/6/2021).

Bernard menambahkan bahwa sebaiknya rencana perubahan tarif pungutan ekspor segera direalisasikan agar memberikan kepastian kepada pelaku pasar. Tujuannya untuk menghindari aksi spekulasi dan ambil posisi dalam transaksi jual beli yang bisa berdampak negatif pada harga.

Sejak disampaikan adanya rencana perubahan tarif pungutan, harga cenderung menunjukan trend penurunan karena permintaan CPO khususnya ekspor menurun. Salah satu faktornya karena pelaku pasar menunggu revisi tarif PE yang rencananya lebih rendah.

“Ketidakpastian menyebakan adanya langkah-langkah wait and see di pasar. Situasi ini sangat disayangkan karena dapat berdampak negatif kepada harga,” ujarnya.

Sebagai informasi, harga TBS di Sumatera Utara turun Rp 96 per kilogram menjadi Rp 2.399 per kilogram. Di Bursa Malaysia Derivatif Exchange, harga CPO untuk pengiriman Agustus 2021 turun 5 persen menjadi RM 4.029 per ton.

“Jika revisi ini bisa diputuskan secepatnya tentu dapat memberikan kepastian dalam bertransaksi sehingga menjaga stabilitas harga,” ujarnya.

 


Pungutan Ekspor

Sementara itu, Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga, menyebutkan dari informasi yang diperolehnya bahwa kebijakan pungutan ekspor akan membuat sejumlah revisi. Pertama, jumlah kolom disederhanakan jumlahnya dari 15 kolom menjadi 7 kolom.

Kedua, maksimum tarif layanan CPO yang besarannya USD 255 per ton bila Harga Patokan Ekspor (HPE) di atas USD 955 per ton , akan diturunkan ke level tertentu.

“Dengan revisi tersebut pemerintah tetap menjaga konsistensi agar volume ekspor minyak sawit tertuju pada produk hilir yang bernilai tambah tinggi sesuai arahan Presiden Jokowi,” ujarnya.

“Kami tentu mengharapkan agar pemerintah dapat segera putuskan kebijakan pungutan ekspor,” pinta Sahat.

Sumber: Liputan6.com

,

Cegah Spekulasi, Industri Sawit Desak Pemerintah Segera Umumkan Revisi Pungutan Eskpor

 

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku industri kelapa sawit masih menantikan keputusan pemerintah terkait rencana revisi Pungutan Ekspor (PE). Keputusan ini perlu cepat diambil supaya tidak terjadi aksi spekulasi dan ambil untung yang akan berdampak kepada industri serta petani.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan bahwa kebijakan baru pungutan ekspor sawit akan memuat sejumlah revisi. Pertama, jumlah kolom disederhanakan jumlahnya dari 15 kolom menjadi 7 kolom.

Kedua, maksimum tarif layanan CPO yang besarannya US$255 per ton bila Harga Patokan Ekspor (HPE) di atas USD 955/ton , akan diturunkan ke level tertentu.

“Dengan revisi tersebut pemerintah tetap menjaga konsistensi agar volume ekspor minyak sawit tertuju pada produk hilir yang bernilai tambah tinggi sesuai arahan Presiden Jokowi,” ujar Sahat, Sabtu (13/6/2021).

Dalam regulasi yang berlaku saat ini, Kementerian Keuangan memberlakukan pungutan ekspor progresif untuk minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 191/PMK.05/ 2020 yang merevisi PMK 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Umum Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit.

Secara terperinci, besaran pungutan ditetapkan berdasarkan rentang harga yang terdiri atas beberapa lapisan. Pungutan ekspor CPO ditetapkan senilai US$55 per ton ketika harga komoditas tersebut berada di bawah US$670 per ton. Besaran pungutan akan naik US$5 untuk kenaikan pada lapisan pertama lalu naik US$15 untuk setiap kenaikan harga CPO sebesar US$25 per ton pada lapisan selanjutnya.

Artinya, saat harga CPO berada di rentang US$670 sampai US$695 per ton, besaran pungutan menjadi US$60 per ton. Namun untuk lapis harga US$695 sampai US$720 per ton, besaran pungutan menjadi US$75 per ton.

“Kami tentu mengharapkan agar pemerintah dapat segera putuskan kebijakan pungutan ekspor,” kata Sahat.

Adapun harga CPO yang menjadi acuan pengenaan pungutan ekspor ini merujuk pada harga referensi yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

Untuk Juni, harga referensi yang ditetapkan adalah US$1.223,90 per ton. Harga referensi tersebut meningkat US$113,22 atau 9,25 persen dibandingkan dengan periode Mei 2021, yaitu US$1.110,68 per ton.

Sementara itu, Ketua GIMNI Bernard Riedo mengatakan bahwa pelaku industri menyambut baik apapun keputusan final dari pemerintah. Dia mengatakan rencana revisi sendiri telah mempertimbangkan seluruh masukan dari pelaku industri kelapa sawit kita, baik dari sisi hulu perkebunan dan industri hilir.

Bernard menambahkan bahwa sebaiknya rencana perubahan tarif pungutan ekspor segera direalisasikan agar memberikan kepastian kepada pelaku pasar. Dengan demikian, aksi spekulasi dan ambil posisi dalam transaksi jual beli yang bisa berdampak negatif pada harga bisa dihindari.

Sejak rencana perubahan tarif pungutan mengemuka, dia menyebutkan harga cenderung menunjukan tren penurunan karena permintaan CPO khususnya ekspor menurun. Menurutnya, salah satu faktor pemicu adalah aksi pasar yang menunggu revisi tarif PE yang rencananya lebih rendah.

“Ketidakpastian menyebabkan adanya langkah-langkah wait and see di pasar. Situasi ini sangat disayangkan karena dapat berdampak negatif kepada harga,” ujarnya.

Sebagai informasi, harga tandan buah segar (TBS) di Sumatra Utara turun Rp96 per kilogram menjadi Rp2.399 per kilogram. Di Bursa Malaysia Derivative Exchange, harga CPO untuk pengiriman Agustus 2021 turun 5 persen menjadi RM4.029 per ton.

“Jika revisi ini bisa diputuskan secepatnya tentu dapat memberikan kepastian dalam bertransaksi sehingga menjaga stabilitas harga,” ujarnya.

Sumber: Bisnis.com

,

GIMNI Minta Kepastian Revisi Pungutan Ekspor Sawit

 

RM.id  Rakyat Merdeka – Pelaku industri sawit menunggu keputusan pemerintah terkait Pungutan Ekspor (PE) yang rencananya akan direvisi. Keputusan ini perlu cepat diambil supaya tidak terjadi aksi spekulasi dan profit taking yang akan berdampak kepada industri serta petani.

GIMNI menyambut baik apa pun keputusan final dari pemerintah karena sudah mempertimbangkan seluruh masukan dari pelaku industri kelapa sawit kita, baik dari sisi hulu perkebunan dan indstri hilir,“ ujar Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Bernard Riedo, Jumat (11/6).

Menurut dia, sebaiknya rencana perubahan tarif pungutan ekspor segera direalisasikan agar memberikan kepastian kepada pelaku pasar.  Tujuannya untuk menghindari aksi spekulasi dan ambil posisi dalam transaksi jual beli yang bisa  berdampak negatif pada harga.

Sejak disampaikan adanya rencana perubahan tarif pungutan, harga cenderung menunjukan trend penurunan karena permintaan CPO khususnya ekspor menurun. Salah satu faktornya karena pelaku pasar menunggu revisi tarif PE yang rencananya lebih rendah.

“Ketidakpastian menyebakan adanya langkah-langkah wait and see di pasar. Situasi ini sangat disayangkan karena dapat berdampak negatif kepada harga,” ujarnya.

Sebagai informasi, harga TBS di Sumatera Utara turun Rp 96/kilogram menjadi Rp 2.399/kilogram. Di Bursa Malaysia Derivatif Exchange, harga CPO untuk pengiriman Agustus 2021 turun 5% menjadi RM 4.029/ton.

“Jika revisi ini bisa diputuskan secepatnya tentu dapat memberikan kepastian dalam bertransaksi sehingga menjaga stabilitas harga,” ujarnya.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan, dari informasi yang diperolehnya bahwa kebijakan pungutan ekspor akan membuat sejumlah revisi. Pertama, jumlah kolom disederhanakan jumlahnya dari 15 kolom menjadi 7 kolom. Kedua, maksimum tarif layanan CPO yang besarannya 255 dolar AS/ton bila Harga Patokan Ekspor (HPE) di atas 955 dolar AS/ton, akan diturunkan ke level tertentu.

“Dengan revisi tersebut pemerintah tetap menjaga konsistensi agar volume ekspor minyak sawit tertuju pada produk hilir yang bernilai tambah tinggi sesuai arahan Presiden Jokowi,” ujarnya.

“Kami tentu mengharapkan agar pemerintah dapat segera putuskan kebijakan pungutan ekspor,” tambah Sahat. [DIT]

 

 

Sumber: Rm.id

,

GIMNI minta kepastian revisi pungutan ekspor sawit

 

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Pelaku industri sawit menunggu keputusan pemerintah terkait Pungutan Ekspor (PE) yang rencananya akan direvisi.

Keputusan ini perlu cepat diambil supaya tidak terjadi aksi spekulasi dan profit taking yang akan berdampak kepada industri serta petani.

“GIMNI menyambut baik apa pun keputusan final dari pemerintah karena sudah mempertimbangkan seluruh masukan dari pelaku industri kelapa sawit kita, baik dari sisi hulu perkebunan dan industri hilir, “ ujar Bernard Riedo, Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dalam keterangan tertulis, Jumat (11/6).

Bernard menambahkan bahwa sebaiknya rencana perubahan tarif pungutan ekspor segera direalisasikan agar memberikan kepastian kepada pelaku pasar. Tujuannya untuk menghindari aksi spekulasi dan ambil posisi dalam transaksi jual beli yang bisa berdampak negatif pada harga.

Sejak disampaikan adanya rencana perubahan tarif pungutan, harga cenderung menunjukkan trend penurunan karena permintaan CPO khususnya ekspor menurun. Salah satu faktornya karena pelaku pasar menunggu revisi tarif PE yang rencananya lebih rendah.

Bernard menambahkan bahwa sebaiknya rencana perubahan tarif pungutan ekspor segera direalisasikan agar memberikan kepastian kepada pelaku pasar. Tujuannya untuk menghindari aksi spekulasi dan ambil posisi dalam transaksi jual beli yang bisa berdampak negatif pada harga.

Sejak disampaikan adanya rencana perubahan tarif pungutan, harga cenderung menunjukkan trend penurunan karena permintaan CPO khususnya ekspor menurun. Salah satu faktornya karena pelaku pasar menunggu revisi tarif PE yang rencananya lebih rendah.

“Ketidakpastian menyebabkan adanya langkah-langkah wait and see di pasar. Situasi ini sangat disayangkan karena dapat berdampak negatif kepada harga,” ujarnya.

Sebagai informasi, harga TBS di Sumatra Utara turun Rp 96 per kilogram menjadi Rp 2.399 per kg. Di Bursa Malaysia Derivatif Exchange, harga CPO untuk pengiriman Agustus 2021 turun 5% menjadi RM 4.029/ton.

“Jika revisi ini bisa diputuskan secepatnya tentu dapat memberikan kepastian dalam bertransaksi sehingga menjaga stabilitas harga,” ujarnya.

Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI, menyebutkan dari informasi yang diperolehnya bahwa  kebijakan pungutan ekspor akan membuat sejumlah revisi. Pertama, jumlah kolom disederhanakan jumlahnya dari 15 kolom menjadi 7 kolom.

Kedua, maksimum tarif layanan CPO yang  besarannya USD 255/ton bila Harga Patokan Ekspor (HPE) di atas USD 955/ton , akan diturunkan ke level tertentu.

“Dengan revisi tersebut pemerintah tetap menjaga konsistensi agar volume ekspor minyak sawit tertuju pada produk hilir yang bernilai tambah tinggi sesuai arahan Presiden Jokowi,” ujarnya.

“Kami tentu mengharapkan agar pemerintah dapat segera putuskan kebijakan pungutan ekspor,” pinta Sahat.

Sumber: Kontan.co.id

Mandatori Biodiesel Sawit Momentum Perbaikan Rantai Pasok Ditingkat Petani

 

InfoSAWIT, JAKARTA – Diungkapkan Ricky Amukti dari Traction Energy Asia mengatakanmenempatkan pekebun mandiri kelapa sawit dalam rantai pasok biodiesel sangat dimungkinkan, terlebih Pekebun sawit mandiri menguasai 40% dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia. “Namun mereka sama sekali tidak mendapat manfaat dari program biodiesel secara langsung selama ini,” kata Ricky.

Lebih lanjut kata dia, dengan memasukkan pekebun sawit mandiri dalam rantai pasok produksi biodiesel akan membantu meningkatkan kesejahteraan dan memberantas kemiskinan. Termasuk, mengurangi resiko deforestasi dan menjaga hutan alam yang tersisa dan menggunakan TBS kelapa sawit yang dihasilkan dari lahan pekebun sawit mandiri dapat mengurangi emisi dari keseluruhan daur produksi biodiesel.

Sampai saat ini kondisi rantai pasok TBS dari Petani ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) bervariasi. Panjangnya rantai pasok TBS mengurangi keuntungan petani swadaya. “Dengan mandatori biodiesel ini bisa menjadi momentum dalam upaya perbaikan rantai pasok dari petani,” kata Ricky dalam FGD Sawit Berkelanjutan Vol 8, bertajuk “Peranan BPDPKS Mendorong Petani Kelapa Sawit Suplai Bahan Baku Biodiesel,” Kamis (10/6/2021) yang diselenggarakan InfoSAWIT, di Jakarta.

Biasanya keengganan PKS menempatkan pekebun mandiri sebagai pemasok bahan baku (PKS) terkait karakteristik usahanya, dimana rata – rata, skala usaha pekebun mandiir masih terbatas (rata-rata luas lahan di bawah 3 ha dan modal kerja/usaha terbatas), pengelolaan/manajemen usaha tradisional, tingkat produktivitas rendah (volume panen TBS per 1 ha kurang dari 3 ton), mutu TBS rendah (tingkat rendemen di bawah 20%), dan Kinerja usaha kurang efisien (biaya produksi lebih tinggi terhadap pendapatan operasional.

Maka muncul hambatan eksternal yang dihadapi pekebun mandiri, yakni akses pasar terbatas dan Harga jual TBS tidak sebanding biaya pokok produksi. “Satu-satu solusi untuk menjamin kelangsungan usaha pekebun mandiri adalah dengan memberi jaminan pasar,” kata Ricky.

Sebab itu, pengadaan TBS dari Pekebun Mandiri yang dilakukan PKS sebaiknya dengan menempatkan Pekebun Mandiri sebagai pelaku rantai pasok CPO melalui Kerjasama Kemitraan berbasis karakteristik usaha, dimana kemitraan antara pekebun mandiri dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit/pabrik kelapa sawit adalah solusi untuk peningkatan kinerja dan skala usaha pekebun mandiri.

Setidaknya tutur Ricky, terdapat lima tujuan penyelenggaraan program kemitraan berbasisi karakteristik usaha, yakni pertama, memberikan jaminan pasar bagi TBS petani swadaya, kedua, memberikan akses petani swadaya untuk memperoleh bibit dan pupuk berkualitas, ketiga, memberikan bimbingan teknis peningkatan produksi TBS, keempat, memberikan bimbingan teknis peningkatan mutu TBS petani swadaya sesuai standar industry kelapa sawit dan keliman, memberikan bimbingan teknis pola usaha tani/berkebun yang baik dan berkelanjutan.

Sementara diungkpakan Sekretaris Jenderal Serikat Petani kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto, dalam program madatori biodiesel sawit, terdapat 18 industri memperoleh jatah untuk penyedia biodiesel yang ditetapkan oleh ESDM, untuk menjalankan program B30. Namun, sayangnya tidak ada prasyarat kemitraan dengan petani.

Untuk itu kata Darto, guna menunjang jalannya program tersebut, dilakukan dengan menerapkan pungutan ekspor CPO didasarkan pada peraturan mentri keuangan (191 tahun 2020). Lantas, pungutan ini kemudian berdampak pada tergerusnya harga Sawit di tingkat pekebun serta mempengaruhi stabilitas bisnis sawit Indonesia khususnya perusahaan kecil dan menengah/BUMN. “Berdasarka hitungan kami pungutan ekspor itu bisa menggerus harga TBS Sawit petani sekitar Rp 600/kg,” tutur Darto.

Merujuk riset yang dilakukan oleh SPKS, memperlihatkan perusahaan besar (yang mengontrol hulu dan juga hilir) dalam contoh kasus Wilmar memperoleh bahan baku dari 32 group perusahaan atau sebanyak 32 perusahaan, 4 di antara – nya perusahaan asing (3 Malaysia dan 1 srilangka).

“Ini yang membuat kami petani sangat tersinggung, kenapa program ini justru melibatkan pihak asing, bukannya dengan petani sawit yang memang ada di Indonesia dan menerapkan regulasi yang ditetapkan pemerintah, kenapa kami tidak dilibatkan langsung,” katanya.

Lebih lanjut tutur Darto, pihaknya melakukan tracking di lapangan, faktanya petani sawit swadaya tidak terhubung sama sekali dengan program mamdatori biodiesel, dalam radisu 5 Km saja disekitar wilayah produsen biodiesel petani swadaya tidak diperhatikan atau tidak diajak bermitra.

 

Tentang Diskusi Sawit Bagi Negeri :

Diskusi Sawit Bagi Negeri merupakan diskusi interaktif para pemangku kepentingan usaha kelapa sawit nasional, yang menghadirkan pembicara sebagai narasumber dari berbagai kalangan, untuk memberikan gambaran utuh mengenai keberadaan minyak sawit. Bertujuan memberikan pemahaman yang benar mengenai keberadaan dan kontribusi minyak sawit, bagi negara, sosial dan lingkungannya.

Diskusi Sawit Bagi Negeri mendapatkan dukungan pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), Yayasan Transformasi Energi Asia dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dengan mitra strategis Media InfoSAWIT dan Palm Oil Magazine. Diskusi yang merangkul para pemangku kepentingan minyak sawit seperti pemerintah, pelaku usaha, periset, organisasi, aktivis sosial dan lingkungan serta pihak lainnya, untuk berdiskusi membangun minyak sawit Indonesia.

 

Sumber: Infosawit.com

,

GIMNI Minta Pungutan Ekspor Segera Diputuskan

 

JAKARTA, investor.id  – Pelaku industri  sawit menunggu keputusan pemerintah terkait Pungutan Ekspor  (PE) yang  rencananya akan direvisi. Keputusan ini perlu cepat diambil supaya tidak terjadi aksi spekulasi dan profit taking yang akan berdampak kepada industri serta petani.

“GIMNI menyambut baik apa pun keputusan final dari pemerintah karena sudah mempertimbangkan seluruh masukan dari pelaku industri kelapa sawit kita, baik dari sisi hulu perkebunan dan indstri hilir, “ ujar Bernard Riedo, Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dalam keterangan tertulis, Kamis (10/6/2021).

Bernard Riedo, Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI)
Bernard Riedo, Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI)

Bernard menambahkan bahwa sebaiknya rencana perubahan tarif pungutan ekspor segera direalisasikan agar memberikan kepastian kepada pelaku pasar.  Tujuannya  untuk menghindari aksi spekulasi dan ambil posisi dalam transaksi jual beli yang bisa  berdampak negatif pada harga.

Sejak disampaikan adanya rencana perubahan tarif pungutan, harga cenderung menunjukan trend penurunan karena permintaan CPO khususnya ekspor menurun. Salah satu faktornya karena pelaku pasar menunggu revisi tarif PE yang rencananya lebih rendah.

“Ketidakpastian menyebakan adanya langkah-langkah wait and see di pasar. Situasi ini sangat disayangkan karena dapat berdampak negatif kepada harga,” ujarnya.

Perlu diketahui, harga TBS di Sumatera Utara turun Rp 96/kilogram menjadi Rp 2.399/kilogram. Di Bursa Malaysia Derivatif Exchange, harga CPO untuk pengiriman Agustus 2021 turun 5% menjadi RM 4.029/ton.

“Jika revisi ini bisa diputuskan secepatnya tentu dapat memberikan kepastian dalam bertransaksi sehingga menjaga stabilitas harga,” ujarnya.

Sahat Sinaga, direktur eksekutif GIMNI. Foto: Investor Daily/Gora Kunjana
Sahat Sinaga, direktur eksekutif GIMNI. Foto: Investor Daily/Gora Kunjana

Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI, menyebutkan dari informasi yang diperolehnya bahwa  kebijakan pungutan ekspor akan membuat sejumlah revisi. Pertama, jumlah kolom disederhanakan jumlahnya dari 15 kolom menjadi 7 kolom.

Kedua, maksimum tarif layanan CPO yang  besarannya US$ 255/ton bila Harga Patokan Ekspor (HPE) di atas US$ 955/ton , akan diturunkan ke level tertentu.

“Dengan revisi tersebut pemerintah tetap menjaga konsistensi agar volume ekspor minyak sawit tertuju pada produk hilir yang bernilai tambah tinggi sesuai arahan Presiden Jokowi,” ujarnya.

“Kami tentu mengharapkan agar pemerintah dapat segera putuskan kebijakan pungutan ekspor,” pinta Sahat.

 

 

Sumber: Investor.id

,

Gimni minta kepastian revisi pungutan ekspor sawit

Gimni minta kepastian revisi pungutan ekspor sawit

 

Jika revisi ini bisa diputuskan secepatnya tentu dapat memberikan kepastian dalam bertransaksi sehingga menjaga stabilitas harga

Jakarta (ANTARA) – Pelaku industri sawit menunggu keputusan pemerintah terkait pungutan ekspor (PE) yang rencananya akan direvisi dan mengharapkan kebijakan itu cepat diambil supaya tidak terjadi aksi spekulasi dan profit taking yang akan berdampak kepada industri serta petani.

“Gimni menyambut baik apa pun keputusan final dari pemerintah karena sudah mempertimbangkan seluruh masukan dari pelaku industri kelapa sawit kita, baik dari sisi hulu perkebunan dan indstri hilir,” ujar Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Bernard Riedo melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Bernard mengatakan sebaiknya rencana perubahan tarif pungutan ekspor segera direalisasikan agar memberikan kepastian kepada pelaku pasar, guna menghindari aksi spekulasi dan ambil posisi untung dalam transaksi jual beli yang bisa berdampak negatif pada harga.

Sejak disampaikan adanya rencana perubahan tarif pungutan, harga cenderung menunjukkan tren penurunan karena permintaan CPO khususnya ekspor menurun, tambahnya, salah satu faktornya karena pelaku pasar menunggu revisi tarif PE yang rencananya lebih rendah.

“Ketidakpastian menyebabkan adanya langkah-langkah wait and see di pasar. Situasi ini sangat disayangkan karena dapat berdampak negatif kepada harga,” ujarnya.

Sebagai informasi, harga TBS di Sumatera Utara turun Rp96/kilogram menjadi Rp2.399/kilogram. Di Bursa Malaysia Derivatif Exchange, harga CPO untuk pengiriman Agustus 2021 turun lima persen menjadi RM4.029/ton.

“Jika revisi ini bisa diputuskan secepatnya tentu dapat memberikan kepastian dalam bertransaksi sehingga menjaga stabilitas harga,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Gimni Sahat Sinaga menambahkan dari informasi yang diperolehnya bahwa kebijakan pungutan ekspor akan membuat sejumlah revisi yakni pertama, jumlah kolom disederhanakan jumlahnya dari 15 kolom menjadi 7 kolom.

Kedua, maksimum tarif layanan CPO yang besarannya 255 dolar AS/ton bila harga patokan ekspor (HPE) di atas 955 dolar AS/ton, akan diturunkan ke level tertentu.

“Dengan revisi tersebut pemerintah tetap menjaga konsistensi agar volume ekspor minyak sawit tertuju pada produk hilir yang bernilai tambah tinggi sesuai arahan Presiden Jokowi. Kami tentu mengharapkan agar pemerintah dapat segera putuskan kebijakan pungutan ekspor,” ujar Sahat.

 

Sumber: Antaranews.com

Jubir GAPKI: Terima kasih Pak Jokowi, Sawit Dapat Dukungan Luar Biasa

 

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Tofan Mahdi, Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengapresiasi dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada industri kelapa sawit. Ini terbukti, kelapa sawit tetap diposisikan sebagai komoditas strategis dan andalan perekonomian Indonesia.

“Gapki mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi dan jajaran menteri terkait. Sebab memberikan dukungan luar biasa terhadap kelapa sawit. Pemerintah menjadikan  kelapa sawit sebagai sektor strategis dan andalan,” ujar Tofan Mahdi saat menjadi pembicara dalam program Squawk Box, CNBC Indonesia Rabu (9 Juni 2021).

Menurutnya, kelapa sawit menunjukkan ketangguhannya saat pandemi dengan tetap berkontribusi bagi devisa dan perekonomian nasional.

Ia mengakui, “Hampir semua kementerian kompak untuk mendukung kampanye positif sawit. Begitupun pemerintah tidak lagi mengambil posisi defensive melainkan lebih ofensif dan menyerang.”

Terkait black campaign, dikatakan Tofan, bahwa akan ujung-ujungngnya perang dagang. Oleh karena itu, baik Indonesia dan Malaysia bekerjasama menghadapi kampanye negatif. Kedua negara saling mitra karena kontribusinya sangat besar bagi pangsa pasar sawit dunia. Indonesia menghasilkan minyak sawit sebanyak 51,5 juta ton  pada 2020. Sementara, produksi sawit Malaysia diperkirakan 20 juta ton.

“Indonesia dan Malaysia adalah mitra sesame produsen sawit. Kedua negara ini bersaing dengan minyak nabati non sawit yang sampai hari ini tidak bisa mengalahkan pangsa pasar sawit. Dari segi produktivitas sudah terbukti minyak sawit lebih tinggi,” urai Tofan yang juga menjabat Senior Vice President Communication PT Astra Agro Lestari Tbk.

Karena tidak mampu bersaing, dijelaskan Tofan, kelapa sawit mendapatkan serangan dengan berbagai isu tidak relevan dari aspek lingkungan dan kesehatan. Kendati demikian, isu negatif ini dapat dapat diperdebatkan secara ilmiah. Sebagai contoh referendum di Swiss yang memberikan hasil positif kepada perdagangan kelapa sawit.

“Sebenarnya di kalangan masyarakat Eropa sudah melihat fakta objektif kelapa sawit. Tetapi, adanya kepentingan dagang membuat fakta tadi ditutupi,” pungkasnya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com