Harga TBS Sawit Jambi Periode 23-29 Juli Naik Rp 94,06/Kg

 

InfoSAWIT, JAMBI – Merujuk hasil dari tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi Jambi, harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Jambi periode 23 – 29 Juli 2021, telah menyepakati harga sawit umur 10 – 20 tahun naik Rp 94,06/Kg menjadi Rp 2.453,00/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi Jambi berdasarkan penelusuran InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 1.931,47/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 2.046,37/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 2.141,77/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 2.232,20/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 2.288,71/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 2.335,97/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun Rp 2.382,87/Kg dan sawit umur 10-20 tahun Rp 2.453,00/Kg, sawit umur 21-24 tahun Rp 2.376,84/Kg, dan sawit umur 25 tahun Rp 2.263,45/Kg. Dimana harga minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 10.920,72/Kg dan harga Kernel Rp 5.850,61/Kg dengan indeks K 90,96%. (T2)

 

 

 

Sumber: Infosawit.com

 

Harga TBS Sawit Sumut Periode 21-27 Juli 2021 Naik Rp 111,43/Kg

 

 

InfoSAWIT, MEDAN – Merujuk hasil dari tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk periode 21-27 Juli 2021, telah menyepakati harga sawit umur 10 – 20 tahun naik Rp 111,43/Kg menjadi Rp 2.527,56/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi Sumut berdasarkan penelusuran InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 1.964,49/Kg; sawit umur 4 tahun 2.148,21/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 2.267,06/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 2.330,78/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 2.354,42/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 2.414,70/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun Rp 2.462,39/Kg dan sawit umur 10-20 tahun Rp 2.527,56/Kg, sawit umur 21 tahun Rp 2.521,68/Kg, dan sawit umur 22 tahun Rp 2.486,59/Kg, sawit umur 23 tahun Rp 2.460,53/Kg, sawit umur 24 tahun Rp 2.374,31/Kg dan sawit umur 25 tahun Rp 2.297,12/Kg. Dimana harga minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 11.316,51/Kg dan harga Kernel Rp 6.460,94/Kg dengan indeks K 88,59%. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

Minyak Sawit Bergerak Naik

 

 

Harga komoditas minyak sawit mentah (crude palm oil atau CPO) bergerak naik pada perdagangan Senin (19/7). Harga CPO di Bursa Malaysia tercatat senilai MYR4.155 per ton, naik 0,44% dari posisi akhir pekan lalu.

Harga CPO sedang dalam tren bullish. Dalam satu pekan terakhir, harga naik 7,56% dan selama sebulan ke belakang kenaikannya mencapai 22,53%.

Dari sisi fundamental, salah satu penyebab kenaikan harga CPO adalah risiko penurunan
pasokan. Ini karena Malaysia dan Indonesia, dua negara produsen CPO terbesar dunia, sedang bermasalah dengan pandemi Covid-19.

Jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia bertambah 34.257 orang menjadi 2.911.733 orang per 19 Juli 2021.

Sementara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat pasien positif Covid-19 di Malaysia per 19 Juli 2021 berjumlah 927.533 orang.

Perkembangan ini membuat pemerintah di dua negara memberlakukan pengetatan aktivitas dan mobilitas masyarakat.

Di Malaysia namanya Perintah Pembatasan Kawalan Pergerakan sementara di Indonesia adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Pembatasan ini membuat sumber daya manusia di berbagai sektor berkurang, karena mobilitas memang diperketat. Salah satunya adalah di perkebunan kelapa sawit. Akibatnya, panen pun tidak bisa maksimal.

Sumber: Bisnis Indonesia

Kenaikan Harga CPO Global Berlanjut

 

 

 

JAKARTA-Tren kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar internasional pada paruh pertama tahun ini akan berlanjut pada periode paruh kedua. Permintaan yang masih tinggi, terutama dari pasar India, menjadi pemicu kenaikan harga komoditas perkebunan tersebut. Harga CPO pada semester 11-2021 diperkirakan bisa meningkat 6-8% dari semester 1-2021 dan rata-rata harga komoditas itu sepanjang tahun ini tetap bertengger di angka US$ 1.000 per ton.

Dalam data Bank Dunia disebutkan, harga CPO sepanjang semester 1-2021 telah mencapai US$ 1.049 per ton. Angka itu jauh melebihi rata-rata harga CPO pada semester 1-2020 yang hanya US$ 700 per ton. Selain itu, jauh lebih tinggi dari rata-rata harga sepanjang tahun 2020 sebesar US$ 752 per ton dan sepanjang 2019 yang hanya sebesar US$ 601 per ton. Bank Dunia sendiri memproyeksikan harga CPO sepanjang tahun ini di angka US$ 975 per ton dan pada 2022 sebesar US$ 983 per ton.

Sementara itu, harga CPO di Bursa Malaysia juga menunjukkan tren peningkatan sejak awal bulan ini. Harga CPO sempat turun jauh pada Juni dengan titik terendah RM 3.375 per ton namun pada Juli ini menunjukkan pergerakan hingga di atas RM 3.700 per ton. Harga CPO di Bursa Malaysia sempat menyentuh RM 4.500 per ton pada Mei 2021. Sementara itu, harga CPO di bursa tersebut pada Senin (12/7) mencapai RM 3.863 per ton dan terus menanjak menjadi RM 4.111 per ton pada Kamis (15/7).

Wakil Ketua Umum III Gabungan Pengusaha kelapa sawit Indonesia (Gapki) Urusan Perdagangan dan Keberlanjutan Togar Sitanggang menuturkan, harga CPO pada semester II-2021 masih akan menguat dengan kenaikan dibanding semester 1-2021 di kisaran 8% dan hingga akhir tahun harga CPO tetap di angka US$ 1.000 per ton. Faktor utama yang mempengaruhi harga CPO tetap berada di level terkuatnya adalah permintaan terhadap minyak nabati dunia yang terus meningkat, terutama untuk soybean yang diekori CPO. “Harga CPO pasti akan mengikuti permintaan soybean, jika harga soybean naik pasti harga CPO juga terdampak positif, ikut naik,” kata dia saat dihubungi Investor Daily, Jumat (16/7).

Togar menjelaskan, sejak pertengahan tahun lalu kenaikan harga CPO membonceng minyak matahari (sunflower), sedangkan mulai awal tahun ini pergerakannya membonceng minyak kedelai (soybean) karena ada masalah produksi di Amerika Utara dan Amerika selatan. “Sampai akhir tahun ini, harga CPO akan tetap mengacu harga soybean, soybean ke mana harga

CPO ikut, soybean happy CPO happy. Soybean dan soft oil termasuk minyak sawit, biodiesel, pergerakannya sejalan perekonomian yang membaik. Kalau situasi Covid-19 dan ekonomi membaik, program biodiesel termasuk di RI jalan, itu menjadi faktor tambahan yang membuat harga minyak nabati membaik. Kami berpikir rata-rata harga CPO (FOB) bisa US$ 1.000 per ton tahun ini,” kata Togar.

Menurut Togar, kebijakan Pemerintah Indonesia yang menurunkan tarif pungutan ekspor (PE) tidak terlalu berdampak ke harga CPO, kebijakan itu lebih banyak berpengaruh kepada industri hilir. “Tarif PE yang lebih rendah pada produk hilir akan bermanfaat dalam mendorong hilirisasi sawit di dalam negeri,” jelas dia. Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menyesuaikan tarif PE produk sawit sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No: 76/ PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No: 57/ PMK.05/2020 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Ekonom senior Indef Fa-dhil Hasan mengatakan, harga CPO pada semester 11-2021 akan terus menguat dan tetap stabil tinggi. Kenaikan harga CPO dipengaruhi permintaan minyak nabati global yang meningkat dan CPO menjadi pilihan komoditas yang dicari. Kebijakan India yang memangkas tarif bea masuk (BM) juga berpengaruh pada harga CPO global ditambah India merupakan pasar ekspor terbesar Indonesia. Karena kondisi Covid-19 di India semakin meningkat maka pemerintahnya memberlakukan insentif pemangkasan tarif BM dan kebijakan ini berdampak positif pada pergerakan harga CPO. “Harga CPO terus membaik dan akan terus menguat hingga akhir tahun, saya tidak bisa memperkirakan pada level berapa tetapi tidak akan menurun,” ujar dia, Sabtu (17/7).

Pilihan Utama

Sementara itu, analis pasar modal dan ekonom dari LBP Institute Lucky Bayu Purnomo mengatakan, harga CPO sempat melemah pada Juni namun saat ini grafik harga CPO terus menguat. Tren harga CPO pada semester 11-2021 cenderung menguat pada kisaran 6-8% dari semester sebelumnya. Selain faktor India, sentimen penguatan harga CPO adalah kinerja sektor perkebunan tersebut yang ters membaik. Para investor atau trader perdagangan global senang memilih sawit sebagai trade commodity. “Harga CPO hingga akhir tahun bergerak di level US$ 1.000 per ton karena apresiasi minyak nabati dunia lain mulai menurun dan minyak sawit menjadi pilihan utama para investor,” papar dia.

Lucky Bayu berpendapat, kebijakan relaksasi tarif PE dari pemerintah tidak akan terlalu nempengaruhi ekspor CPO nasional. Kinerja ekspor lebih ditentukan oleh harga CPO yang memang sedang menguat. “Pasar akan memberikan atensi lebih kepada harga daripada kebijakan. Kebijakan itu bersifat statis dan dapat digunakan dalam jangka panjang, sementara harga bersifat dinamis,” tutur dia.

Seperti dilansir Antara, harga CPO di Medan, Sumatera Utara (Sumut), kembali menguat menjadi Rp 11.748 per kilogram (kg) pada Jumat (16/7) setelah pada Juni sempat turun dengan harga rata-rata Rp 9.863 per kg.

Sebelumnya, harga CPO sedikit tertekan karena panen kelapa sawit diperkirakan masih banyak. “Harga jual CPO yang menguat pada Juli itu terlihat sejak awal bulan yang mana pada 6 Juli 2021 sudah menembus Rp 11.118 per kg,” ujar Sekretaris Eksekutif Gapki Sumut Darma Sucipto. Harga CPO pada tender Kharisma Perusahaan Bersama Nusantara (KPBN) pada Juli terus naik dari 1 Juli yang masih Rp 10.513 per kg menjadi Rp 11.748 per kg pada Jumat (16/7).

 

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Aksi Ambil Untung Tekan CPO

 

Harga minyak sawit mentah (crudepalm oilatau CPO) turun pada perdagangan Rabu 14/7). Adanya aksi ambil untung masih menjadi pemberat harga komoditas ini.

Harga CPO sempat naik lumayan tajam pada perdagangan hari sebelumnya, Selasa (13/7) akibat pemangkasan bea masuk dan pajak ekspor di India menjadi pengatrol harga CPO. Namun, pada Rabu (14/7) harga CPO di Bursa Malaysia tercatat MYR 3.952 per ton. Ini berarti tu-
run 0,63 % dibandingkan hari sebelumnya.

Aksi profit taking masih menghantui harga CPO. Walau turun, harga masih membukukan kenaikan 4,14% dalam sepekan terakhir. Dalam sebulan ke belakang, kenaikan harga CPO mencapai 10,39 %.

Para analis memperkirakan harga CPO masih berpeluang naik saat fase konsolidasi selesai. Target resistance berada di kisaran MYR 4.009 per ton-MYR4.105 per ton.

Tren bullish dianggap su-
dah terkonfirmasi pada 6 Juli pada saat harga menyentuh MYR3.978 per ton. Maka ketika harga ternyata mencapai MYR4.105 per ton akan ada ruang untuk naik hingga ke MYR4.260 per ton.

Meski demikian, masih ada risiko harga CPO akan terkoreksi. Apabila gagal menyentuh MYR4.009 per ton ada pertanda harga bakal bearish. Ketika ini terjadi, target harga berada pada kisaran MYR3.757 per ton hingga MYR3.853 per ton.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

Nilai Ekspor Minyak Sawit Indonesia Mei Melesat US$ 3,063 Miliar

 

 

InfoSAWIT, JAKARTA – Nilai ekspor produk minyak sawit bulan Mei 2021 mencapai US$ 3,063 miliar dan menjadi nilai ekspor sawit bulanan tertinggi sepanjang sejarah. Pencapaian tersebut didukung oleh harga rata-rata bulan Mei yang sangat tinggi yakni US$ 1.241/ton CIF Roterdam yang merupakan harga rata-rata bulanan tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Nilai ekspor sawit tersebut mencapai 18,5% dari total nilai ekspor nasional bulan Mei yang besarnya US$16,60 miliar dan menghasilkan neraca perdagangan bulanan +US$2,37 miliar.

Dikatakan Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Mukti Sardjono, kenaikan nilai ekspor juga didukung oleh kenaikan volume ekspor sebesar 12,0%  atau meningat menjadi 2,952 juta ton, dibanding ekspor minyak sawit bulan April 2021.

Kenaikan ekspor tertinggi terjadi pada produk olahan Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 432 ribu ton atau naik 22,9% menjadi 2.318 ribu ton dan olahan Palm Kernel Oil (PKO) meningkat 31 ribu ton atau terjadi penigkatan 34,8% menjadi 119 ribu ton. “Sedangkan ekspor CPO dan crude PKO keduanya turun 119 ribu ton atau turun sekitar 40%,” catat Mukti Sardjono dalam keterangan tertulis diterima InfoSAWIT, Rabu (14/7/2021).

Kenaikan ekspor tertinggi terjadi untuk tujuan Pakistan yang meningkat 138 ribu ton menjadi 265,5 ribu ton, tujuan Afrika (selain Mesir) naik 103,6 ribu ton menjadi 243,2 ribu ton, Timur Tengah (selain Mesir) naik 75,1 ribu ton menjadi 154,72 ribu ton, sedangkan ekspor ke Mesir turun 15,8 ribu ton menjadi 77,0 ribu ton. Penurunan terbesar terjadi untuk tujuan China sebesar 157,6 ribu ton menjadi 467,3 ribu ton dan ke India sebesar 83,7 ribu ton menjadi 213,9 ribu ton. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

Sulawesi Barat Susun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan

 

InfoSAWIT, JAKARTA – Bertambah lagi daerah yang telah berkomitmen untuk melaksanakan mandat Inpres 6/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan yakni Provinsi Sulawesi Barat.

Hal tersebut terungkap dari hasil kunjungan kerja rombongan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang turut didampingi oleh Yayasan KEHATI dan Sulawesi Community Foundation (SCF) ke kantor Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil (PPH) Perkebunan, Kementerian Pertanian pada 3 Juni 2021 yang lalu.

Diungkap Kabid PPHP Dinas Perkebunan Sulawesi Barat, Kimoto Bado, secara umum, Sulawesi Barat memiliki profil komoditas unggulan yang cukup beragam – seperti kakao, briket batok kelapa yang diekspor untuk konsumen di Timur Tengah dan komoditas kopi yang diekspor oleh petani.

Saat ini, Sulawesi Barat sedang menginisiasi Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD PSKB) yang harapannya disahkan dalam bentuk Peraturan Gubernur. Kasie Pembinaan Usaha Disbun Sulbar, Agustina Palimbong menyebutkan, proses penyusunan RAD KSB Sulawesi Barat diawali pada Oktober 2020.

Pada November 2020 lalu, Tim Penyusun RAD PKSB Sulawesi Barat terbentuk dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor: 188.4/434/Sulbar/XI/2020. Komposisi tim ini terdari unsur organisasi perangkat daerah terkait dan unsur non pemerintah yakni SCF dan Yayasan KEHATI.

“Sampai saat ini, Sulawesi Barat telah mengajukan permohonan harmonisasi rancangan peraturan daerah kepada Ditjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri dan dalam proses telaah oleh tin lintas sektor di Sulawesi Barat terdapat kesimpulan bahwa rancangan RAD telah selaras dengan UU Cipta Kerja,” ungkap Agustina seperti dikutip InfoSAWIT, dalam laman resmi Foksbi.

Lebih lanjut tutur Agustina, total tutupan kebun kelapa sawit di Sulawesi Barat mencapai 158.755 ha dan 89.442 ha di antaranya adalah lahan perkebunan kelapa sawit rakyat, atau setara 56,34% dari total lahan sawit Sulawesi Barat. Sementara itu hingga tahun 2021, fasilitasi penerbitan STB-B sudah mencapai 1.811 ha lahan kelapa sawit yang mencakup sekitar 1.101 pekebun. (T2)

Sumber: Infosawit.com

Pertemuan Menaker Ida dan GAPKI: Hubungan Industrial Sawit Harus Dijaga

 

Jakarta–Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan peran penting industri sawit dalam menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja akan terus bertambah seiring meningkatnya produksi di sektor industri sawit ini.

“Industri kelapa sawit ini merupakan industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja,” kata Menaker Ida saat menerima audiensi pengurus GAPKI secara virtual, Selasa (15/6/2021), dalam keterangan tertulis.

Merujuk pada data Kementerian Pertanian (2019), jumlah petani yang terlibat di kelapa sawit sebanyak 2.673.810 orang dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di perkebunan kelapa sawit sebanyak 4.425.647 pekerja. Jumlah tersebut terdiri atas 4,0 juta (90,68 persen) pekerja di perkebunan sawit besar swasta nasional, 321 ribu (7,26 persen) pekerja perkebunan sawit besar negara, dan 91 ribu (2,07 persen) pekerja perkebunan sawit besar swasta asing.

Menaker Ida mengatakan, banyaknya pekerja yang ada dalam industri ini perlu mendapat perhatian dari GAPKI agar hubungan industrial terjaga dengan baik.“Hubungan industrial yang harmonis itu sangat penting,” ucapnya.

Dalam upaya mewjudkan hubungan industrial yang kondusif pada sektor perkebunan kelapa sawit, ia pun mengemukakan berbagai upaya yang perlu dilakukan GAPKI. Pertama, peningkatan pemahaman hak-hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja, seperti melalui sosialisasi dan workshop.

Kedua, peningkatan komunikasi antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan antara Dinas yang membidangi ketenagakerjaan dengan pengusaha maupun pekerja/buruh. Ketiga, peningkatan peran dan fungsi LKS Bipartit di perusahaan, sehingga hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha terlindungi dan mempunyai kepastian hukum melalui penerapan syarat kerja yang berkualitas dan akhirnya dapat menjaga kelangsungan berusaha serta sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.

Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia pada sektor perkebunan. Kelima, Pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat memfasilitasi dan melayani pekerja/buruh, pengusaha dalam rangka kejelasan hubungan kerja dan konsultasi untuk peningkatan syarat kerja.

Keenam, peningkatan kualitas syarat-syarat kerja serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Ketujuh, peningkatan kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan.

Sementara Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono, menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan upaya perbaikan dan berkomitmen mempromosikan kerja layak di perkebunan kelapa sawit. Perbaikan dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan ILO, CNV Internationaal, dan Federasi Serikat Pekerja Hukatan beserta Serikat Pekerja lainnya dalam memperbaiki kondisi ketenagakerjaan dalam perkebunan kelapa sawit melalui berbagai kegiatan.

 

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Mengenal Biofuel Generasi Kedua dari Limbah Sawit

 

 

 

InfoSAWIT, JAKARTA – Cellulosic Ethanol, biofuel generasi kedua bisa menjadi salah satu solusi ketersediaan bahan bakar nabati ramah lingkungan di masa mendatang, hanya saja pengembangannya butuh dukungan pemerintah.

Bahan bakar nabati berasal perkebunan kelapa sawit ternyata bisa dikembangkan tidak hanya menjadi biodiesel saja, ini lantaran perkembangan teknologi kian pesat. Lewat teknologi biofuel generasi kedua, bahan baku dari perkebunan kelapa sawit bahkan bisa diubah menjadi bioethanol yang bisa dicampur dengan bensin, dan pula mampu diubah menjadi greendiesel.

 

Diungkapkan peneliti International Council on Clean Transportation (ICCT), Tenny Kristiana, sejak 2016 di Indonesia tercatat tidak ada produksi dan konsumsi bahan bakar bioetanol, walaupun pemerintah telah mendorong pemanfaatan bioetanol dengan target pencampuran sebesar 2% (E2) di beberapa kota di Indonesia.

Dalam perkembangannya menunjukkan, justru konsumsi bensin di Indonesia selama periode tahun 2010-2019 terus meningkat hingga melebihi konsumsi solar di tahun 2015 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 48%. Untuk memenuhi permintaan bahan bakar bensin, Indonesia diprediksi akan terus meningkatkan impor BBM dan dalam penelitian yang dilakukan ICCT, memproyeksikan bahwa permintaan BBM dan impor akan terus mengalami peningkatan kedepannya.

“Padahal sebenarnya Indonesia memiliki bahan baku yang melimpah untuk Cellulosic Ethanol yang bisa di campur (blanding) dengan bensin dan bisa mengurangi impor bensin nasional,” katanya dalam sebuah webinar yang dihadiri InfoSAWIT, akhir Maret 2021 lalu.

Tenny menjelaskan, bahan bakar nabati generansi kedua ini tercatat menggunakan teknologi maju dibanding proses etanol konvensional, dimana bahan baku yang biasa digunakan adalah biomasa selulosa seperti residu pertanian, termasuk perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit.

Dengan luasnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia, industri cellulosic ethanol diharapkan bisa memanfaatkan kelebihan residu sawit yang diproduksi dari industri minyak sawit di Indonesia. Dalam studi ICCT, tutur Tenny, sebelumnya mengevaluasi residu dari proses pengolahan kelapa sawit dan residu di kebun kelapa sawit serta penggunaannya di Indonesia. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

 

Sertifikasi ISPO, Petani, dan Tantangan Global

 

Sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) menjadi harapan untuk menunjukkan tata kelola sawit yang berkelanjutan dan sejalan dengan prinsip Sustainable Development Goals. Tantangan terberat adalah membantu petani untuk mengimplementasikan ISPO di perkebunan.

“Tantangan sekarang ini yaitu mengangkat kebun petani swadaya dan plasma untuk mengakselerasi ISPO ini. Dalam RAN KSB (red-Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan fokusnya lebih banyak ditujukan petani swadaya,” ujar Rusman Heriawan, Penasihat Forum Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan diskusi Masa Depan ISPO: Menuju Pengakuan Internasional yang diselenggarakan lembaga ekonomi INDEF, Senin (7 Juni 2021).

Dari data disampaikan Rusman Heriawan bahwa sampai akhir 2020, sertifikasi ISPO di perkebunan sawit mencapai 682 sertifikat. Dengan luas lahan bersertifikat ISPO mencapai 5,8 juta hektare dari luas perkebunan sawit 16,38 juta hektare merujuk data Kementerian Pertanian RI.

Data luasan 16,38 juta hektar terdiri dari 8,68 juta hektar dikelola perusahaan sawit swasta. Berikutnya 6,72 juta hektar dikelola oleh petani sawit, baik plasma atau yang terikat pada perusahaan maupun yang swadaya. Sisanya, sekitar 1 juta hektar milik perusahaan negara.

Berkaitan lahan yang menerima sertifikat ISPO, dari lahan swasta seluas 8,68 juga hektar sudah 63% bersertifikat ISPO. Perkebunan negara dari sekitar 1 juta hektar sudah bersertifikat ISPO 32,5%.

Akan tetapi, dari luas perkebunan sawit petani sekitar 6,72 juta hektare. Baru 0,19 persen yang sudah bersertifikat ISPO. Rusman meminta ketidak seimbangan sertifikasi ini harus mendapatkan perhatian. Tidak mungkin untuk memberikan kelonggaran aturan terutama bagi petani kecil plasma maupun swadaya, dan seluruh proses ini merupakan tanggung jawab bersama.

Kementerian Pertanian menyatakan proses sertifikat kebun kelapa sawit yang berkelanjutan di tanah air juga terus berkembang. Saat ini, sudah ada 15 lembaga sertifikasi ISPO, 7 lembaga pelatihan ISPO, dan 1.893 auditor ISPO. Hal ini diungkapkan Dedi Djunaedi, Direktur Pemasaran dan Hasil Pengolahan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI.

Ia mengatakan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam sertifikasi ISPO kepada pengelola perkebunan kelapa sawit telah relevan dengan indikator yang ada pada SDGs. “Sejauh ini kami sudah identifikasi terdapat 12 indikator dari tujuan SDGs yang relevan dengan prinsip kriteria ISPO,” kata Dedi.

Dedi mengatakan hal tersebut bisa menjadi kekuatan Indonesia dalam meningkatkan eksistensi sertifikasi ISPO agar diterima di pasar internasional.

Diah Suriadiredja, Senior Advisor Yayasan Kehati menjelaskan bahwa sektor kelapa sawit Indonesia menghadapi tekanan global dari berbagai pihak mulai dari Lembaga Swadaya Masyarakat sampai negara-negara konsumen terutama Uni Eropa.

 

“Karena tekanan inilah kita bersama-sama mesti bangkit untuk membenahi sawit Indonesia,” kata Diah.

Ia mengatakan ada lima aspek yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan ISPO ini. Pertama, adalah pengambilan keputusan dan penerbitan sertifikat yang dilakukan pihak ketiga yang independen. Strategi ini menjawab keraguan mengenai independensi dan transparansi.

Sumber: Sawitindonesia.com