Revisi Tarif Pungutan Ekspor Minyak Sawit Mentah (CPO) Resmi Berlaku Hari ini

 

InfoSAWIT, JAKARTA – Pemerintah telah menyesuaikan tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru. Penyesuaian tarif pungutan ekspor minyak sawit mentah (CPO) sesuai PMK No. 76/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua PMK No. 191/PMK.05/2020 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud menuturkan, penyesuaian tarif pungutan ekspor tersebut merupakan tindak lanjut keputusan Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

 

Besaran tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit, termasuk CPO dan produk turunannya, ditetapkan berdasarkan harga referensi Kementerian Perdagangan dengan cut off perhitungan pungutan tarif tersebut adalah tanggal penerbitan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

“Pengenaan tarif baru tersebut mulai berlaku 7 (tujuh) hari setelah diundangkan pada 25 Juni 2021, dan mulai berlaku 2 Juli 2021,” tutur Musdhalifah pada acara sosialisasi PMK tersebut secara virtual, Kamis (1/7/2021).

Selain itu, keberlanjutan pengembangan layanan yang dimaksud antara lain perbaikan produktivitas di sektor hulu melalui peremajaan perkebunan kelapa sawit, serta penciptaan pasar domestik melalui dukungan mandatori biodiesel.

“Dengan diberlakukannya penyesuaian tarif pungutan ekspor ini, semua pihak diharapkan terus mendukung kebijakan Pemerintah, karena kami menyadari bahwa semua kebijakan terkait kelapa sawit tujuan akhirnya adalah sustainability dari kelapa sawit itu sendiri, mengingat peranannya sangat penting dalam perekonomian nasional,” ungkap Musdhalifah, dalam keterangan tertulis diterima InfoSAWIT(T2)

 

Sumber: Infosawit.com

Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Seluas 18 ribu Ha di Jambi Bakal Diremajakan di 2021

 

 

InfoSAWIT, JAMBI – Diungkapkan Kepala Dinas Perkebunan Jambi, Agurizal, pihaknya telah menargetkan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang bekerjasama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) y di Jambi seluas 18.000 ha untuk periode tahun 2021, dimana  usulan yang sudah masuk sejumlah 6.000 ha. Secara potensi untuk peremajaan sawit rakyat merujuk wilayah eks PIR di Jambi meliputi 90 ribu ha, yang tersebar di 7 kabupaten.

“Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (ASPEKPIR) Indonesia Cabang Jambi untuk bisa mendorong petani PIR yang kebunnya sudah masuk waktu peremajaan sawit rakyat, bisa turut dalam program tersebut,” katanya pada acara road show Pertemuan Teknis Percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Rabu (30/6/2021).

Untuk provinsi Jambi tahun 2021 ini ditargetkan 18 ribu ha yang tersebar di Batanghari seluas 1.500 ha, Bungo sejumlah 1.500 ha, Merangin sekitar 4.000 ha, Muaro Jambi terdapat 4.000 ha, Sarolangun ada seluas 1.000 ha, Tanjung Jabung Barat sebanyak 4.000 ha, Tebo sekitar 1.000 ha dan Tanjung Jabung Timur seluas 1.000 ha.

Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjenbun, Heru Tri Widarto menyatakan, tahun ini PSR agak tersendat dibanding tahun lalu lantaran terdapat berbagai kendala terkait temuan Badan Pemerika Keuangan (BPK).

Sebab itu, kata Heru, ASPEKPIR baik pengurus pusat maupun daerah diminta untuk ikut membantu mendampingi anggotanya sehingga target PSR bisa tercapai. Tahun ini jalur pengajuan hanya melalui dinas perkebunan, sedang Surveyor Indonesia distop dulu untuk menyelesaikan target tahun lalu.

Untuk mempercepat PSR saat ini kabarnya sedang digodok jalur baru dimana perusahaan bisa langsung mengajukan petani mitranya ke BPDP-KS tanpa lewat Dinas Perkebunan Kabupaten, Provinsi dan Ditjenbun. “Karena ini merupakan perintah komite pengarah saat ini  sedang dibuat aturannya,” catat Heru dalam keterangan tertulis diterima InfoSAWIT.

Sementara Ketua ASPEPKIR Indonesia Jambi, Roy Asnawi, menuturkan selama ini dengan biaya sendiri pengurus ASPEKPIR Jambi sudah bergerak melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Contohnya yang sudah dilakukan Suswiyanto  pengurus ASPEPKIR Jambi bersama dengan Ali Murthada dari ASPEKPIR Muaro Jambi.

Tercatat di Muaro Jambi tahun 2020 lalu hasil pengajuan PSR yang dilakukan pengurus ASPEKPIR terdapat  total luas 3.080,93 ha meliputi 1.549 pekebun, dan dana yang sudah tersalur untuk lahan sejumlah 624,22 ha mancakup 287 pekebun. Saat ini merujuk informasi dari ASPEKPIR sedang diambil titik koordinat untuk lahan seluas 209,26 ha meliputi 83 pekebun, serta yang belum diambil titik koordinat seluas 1.668,3 ha mencakup 200 KK, sedang dalam proses kelembagaan terdapat 579 ha meliputi 267 KK. Kelembgaan petani kelapa sawit ada 18 baik koperasi, KUD, Gapoktan dan Poktan.

Menurut Ali Murthada, proses sosialisasi tidak mudah, terutama mereka mempertanyakan makan apa ketika proses replanting. ASPEKPIR sudah tidak menyiapkan program ternak ayam, pemeliharaan lele, dan sekarang masyarakat sangat antusias. Sementara Noval dari ASPEKPIR Tebo menyatakan, masalah utama yang dihadapi adalah proses administrasi yang lama. Pihaknya sudah mengurus dan sudah satu tahun terus menghadapi masalah kurang dokumen. (T2)

Sumber: Infosawit.com

Tarif Ekspor Produk Kelapa Sawit Disesuaikan

 

Tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit mengalami penyesuaian sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Penyesuaian tarif pungutan ekspor tersebut merupakan tindak lanjut keputusan Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Penyesuaian tarif layanan pungutan ekspor ditujukan untuk meningkatkan daya saing produk kelapa sawit Indonesia di pasar internasional dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani kelapa sawit. Selain itu, memperhatikan juga keberlanjutan pengembangan layanan pada program pembangunan industri sawit nasional, antara lain perbaikan produktivitas di sektor hulu melalui peremajaan perkebunan kelapa sawit, serta penciptaan pasar domestik melalui dukungan mandatori biodiesel.

Batas pengenaan tarif progresif berubah yang semula pada harga CPO US$670/MT menjadi US$750/MT. Besaran tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit, termasuk Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya, ditetapkan berdasarkan harga referensi Kementerian Perdagangan dengan cut off perhitungan pungutan tarif tersebut adalah tanggal penerbitan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Pengenaan tarif baru tersebut mulai berlaku 7 hari setelah diundangkan pada 25 Juni 2021 (mulai berlaku pada 2 Juli 2021).

“Apabila harga CPO di bawah atau sama dengan US$750/MT, maka tarif pungutan ekspor tetap, yaitu misalnya untuk tarif produk crude adalah sebesar US$55/MT. Selanjutnya, setiap kenaikan harga CPO sebesar US$50/MT, maka tarif pungutan ekspor naik sebesar US$20/MT untuk produk crude, dan US$16/MT untuk produk turunan sampai harga CPO mencapai US$1000. Apabila harga CPO di atas US$1000, maka tarif tetap sesuai tarif tertinggi masingmasing produk,” jelas Eddy Aburrachman, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Dirut BPDPKS).

Sumber: Sawitindonesia.com

300 Ribu Ha Lahan Sawit Berpotensi Diremajakan, BPDP-KS & Aspekpir Lakukan Pertemuan Teknis

 

 

InfoSAWIT, JAMBI – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (ASPEKPIR)   Indonesia bekerjasama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) melakukan road show Pertemuan Teknis Percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), di setiap DPP ASPEKPIR yang tersebar di 6 provinsi, yang mana pertemuan pertama  dilakkukan di Jambi, Rabu (30/6/2021).

Dalam keterangan tertulis diterima InfoSAWIT, kegiatan menjadi salah satu bentuk partisipasi ASPEKPIR dalam mensukseskan program PSR. Bagi ASPEKPIR kemitraan merupakan hal yang sangat penting. PSR adalah pintu masuk untuk dilakukannya kembali kemitraan antara pekebun dengan perusahaan yang selama ini sudah menurun.

Harapannya dengan PSR ini bisa meningkatkan kesejahteraan petani anggota ASPEKPIR. Saat ini Rekomendasi Teknis (Rekomtek) yang sudah dikeluarkan sejumlah 200.025 ha, dimana sebagian besar merupakan eks petani plasma/petani plasma yang masih aktif dan merupakan anggota ASPEKPIR. “Masih ada 300.000 ha lagi potensi lahan milik petani PIR yang belum digarap. ASPEKPIR akan ikut menggarap ini sehingga target realisasi PSR bisa tercapai,” kata Bendahara ASPEKPIR, Sutoyo.

Acara ini juga akan melatih pengurus ASPEKPIR dari berbagai daerah melalui kegiatan Training of Trainer (TOT) untuk selanjutnya diwilayah masing-masing melatih lagi sehingga petani plasma siap masuk ke PSR. “Outputnya adalah menyiapkan sebanyak mungkin anggota ASPEKPIR siap PSR sehingga target bisa tercapai,” tutur Ketua Harian ASPEKPIR, Juwita Yandi.

Sementara Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Jambi, Tidar Bagaskara mengungkapkan, anggota GAPKi Jambi banyak yang merupakan pelaku sejarah kemitraan dengan menjadi pemitra pada program PIR tahun 1987-1995. Sekarang pada generasi ke dua  masuk peremajaan banyak hal yang sudah berubah, pemilik kebun, regulasi sehingga kemiitraan masa lalu tidak bisa diterapkan begitu saja tetapi harus diselaraskan.  “Masih banyak yang perlu dibahas pada kemitraan fase dua ini,” tutur Tidar.

Lebih lanjut tutur Tidar, berbeda dengan generasi pertama yang dilakukan dari nol, titik awal peremajaan ini berbeda, karena sudah punya pengalaman berkebun sawit sebelumnya. “Saya lihat pendampingan untuk proses administrasi sudah berjalan tetapi jangan lupa membangun kebun itu tidak sederhana. Ada kaidah agronomi yang harus dipenuhi. Pendampingan sampai kebun jadi dan menghasilkan ini yang belum ada,” kata Tidar.

Seba itu perlu dimunculkan petugas menyerupai ADO (Area Delopment Officer) layaknya pada jaman pembangunan PIR yang dahulu, namun untuk peremajaan sawit saat ini bisa dibentuk community replanting officer (CRO) yang bertanggung jawab atas areal peremajaan 1.000 ha. “CRO ini menjadi jembatan antara petani, perusahaan mitra dan kontraktor lanc clearing, juga dengan penangkar,” tutur Tidar.

Kepala Dinas Perkebunan Jambi, Agurizal menyatakan, di Jambi banyak kemitraan yang sudah putus. Melalui PSR, ASPEKPIR diharapkan bisa menjembatani kembali kemitraan ini. Pemprov Jambi sendiri sudah punya perda yang akan ditindaklanjuti dengan pergub yang akan memaksa perusahaan untuk bermitra dengan pekebun sekitarnya.

Akan ada sistim zonasi sehingga PKS sesuai kapasitasnya dimitrakan dengan petani sekitarnya. Dengan cara ini tidak ada lagi TBS yang dijual ke PKS yang butuh dua hari baru sampai untuk mengejar selisih harga Rp 100/kg.

“Kemitraan lewat pergub ini tetap harus saling menguntungkan. Harus ada surat perjanjian kerjasama yang disepakati keduabelah pihak dan harus sama-sama ditaati. Pemprov Jambi akan membentuk tim pengawas,” katanya. (T2)

 

 

Sumber: Infosawit.com

Pemkab Bangka Tengah lakukan peremajaan 500 hektare sawit masyarakat

Pemkab Bangka Tengah lakukan peremajaan 500 hektare sawit masyarakat

 

Kami mengimbau bagi masyarakat yang memiliki kebun kelapa sawit dengan usia sudah tua, dapat diajukan masuk program replanting

Koba, Babel, (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tahun ini melakukan peremajaan seluas 500 hektare kebun sawit masyarakat.

“Hingga Mei 2021 baru tercatat seluas 150 hektare kebun kelapa sawit yang sudah dilakukan peremajaan,” kata Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman di Koba, Rabu.

Peremajaan kebun kelapa sawit warga yang dilakukan pemerintah daerah tersebut sebagai bentuk realisasi dari program peremajaan sawit rakyat (PSR) atau dikenal dengan program replanting.

“Kami mengimbau bagi masyarakat yang memiliki kebun kelapa sawit dengan usia sudah tua, dapat diajukan masuk program replanting,” ujarnya.

Bupati menjelaskan, program replanting ini bagian dari upaya memberdayakan petani sawit agar perkebunan kelapa sawit mereka bisa kembali produktif.

“Pemerintah akan membantu permodalan untuk melakukan peremajaan satu hektare kebun kelapa sawit sebesar Rp30 juta,” kata bupati.

Menurut bupati, program replanting sudah tepat dilaksanakan tahun ini mengingat harga tandan buah sawit (TBS) terus naik.

“Tentu program ini mampu meningkatkan kesejahteraan petani, terutama petani kelapa sawit,” ujarnya.

 

 

Sumber: Antaranews.com

,

Bahaya, Marak Minyak Jelantah Dipakai untuk Gorengan

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Di Tanah Air banyak masyarakat awam yang menggunakan minyak jelantah sebagai pengganti minyak goreng. Kondisi ini terjadi lantaran minimnya pemahaman masyarakat.

Padahal, minyak jelantah mengandung senyawa karsinogenik atau zat yang bisa menjadi penyebab penyakit kanker, sehingga berbahaya bagi kesehatan.

Minyak jelantah adalah minyak bekas pemakaian, bisa berasal dari minyak goreng sisa kebutuhan rumah tangga, kebutuhan restoran dan lain lain. Minyak ini meliputi minyak sawit dan segala minyak goreng lainnya.

Selama ini, banyak pedagang pengepul yang mengumpulkan minyak jelantah untuk kemudian dijual kembali.

Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Bernard Riedo mengungkapkan, konsumsi minyak goreng di Indonesia per tahun sekitar 7 juta ton hingga 8 juta ton per tahun.

Sementara minyak goreng jelantah yang dihasilkan dari konsumsi tersebut 3 juta ton per tahun.

Bernard bilang, sebenarnya sah-sah saja minyak jelantah yang merupakan limbah diperdagangkan. Namun minyak jelantah seharusnya diolah kembali untuk dijadikan produk biodiesel yang dipakai untuk bahan bakar alternatif. Bukan dipakai untuk minyak konsumsi.

“Saat ini minyak jelantah menjadi barang yang dapat diperjual belikan, ada pembeilnya, ada pengumpul, dan eksportir,” jelas Bernard secara dikutip pada Rabu (30/6/2021).

“Sayangnya ini sepenuhnya belum disadari mengingat konsumsi minyak jelantah pada makanan seperti gorengan masih cukup besar, dan minyak jelantah masih banyak digunakan masyarakat,” kata dia lagi

Bernard mengatakan, saat ini dibutuhkan regulasi khusus terkait dengan pemanfaatan minyak jelantah, agar tidak kembali dikonsumsi masyarakat, utamanya untuk bahan baku pangan seperti gorengan.

“Pemanfaatkan minyak jelantah perlu diawasi, diatur, kami berharap bisa ada kerja sama dengan pemerintah dalam melakukan terobosan terkait kebijakan dan pengaturan sehingga minyak jelantah bisa didaur ulang untuk konsumsi lainnya, selain pangan,” ujar dia.

Pedagang nakal

Sebagai informasi, selama ini banyak pedagang atau pengepul nakal yang memanfaatkan minyak jelantah untuk dijual kembali sebagai minyak goreng.

Minyak jelantah yang dikumpulkan kemudian didaur ulang dengan diendapkan selama beberapa waktu untuk melepaskan kotoran pada minyak dan menghilangkan bau tengik.

Selain diendapkan, banyak pedagang nakal selama pemurnian minyak jelantah menggunakan bahan kimia penjernih seperti H2O2 atau hidrogen peroksida. Tujuannya, agar warna minyak jelantah semakin bening mendekati minyak baru.

Penggunaan minyak goreng hingga berulang-ulang sampai berkali-kali, sepertinya sudah menjadi kebiasaan di Tanah Air. Maklum, harga minyak jelantah daur ulang lebih murah ketimbang minyak goreng baru.

Diusulkan masuk limbah B3

Bernard memberikan usulan kepada pemerintah terkait dengan aturan tata niaga minyak jelantah.

Usulan ini dinilai penting demi mencegah penggunaan produk minyak jelantah untuk bahan baku pangan karena berbahaya bagi kesehatan.

“Kami berharap adanya regulasi khusus dalam pengaturan minyak jelantah agar tidak kembali dikonsumsi masyarakat terutama untuk makanan. Pemanfaatan minyak jelantah perlu diawasi dan diatur, kami harapkan bisa kerja sama dengan pemerintah melakukan trobosan terkait kebijakan dan pengaturannya,” kata dia.

Menurut Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga, ada beberapa usulan yang perlu dilakukan pemeritah untuk mengurangi konsumsi minyak jelantah sebagai bahan pangan di Indonesia, yakni dengan mendeklarasikan bahwa minyak jelantah merupakan limbah B3.

Kemudian, dia juga meminta pengumpul dan pengolah minyak jelantah memiliki legalitas yang jelas, terdaftar, dan berizin khusus. Hal ini dianggap penting agar pergerakan minyak jelantah bisa termonitor dengan baik.

“Persoalan minyak jelantah ini harus ada perubahan, pemerintah harus declare minyak jelantah sebagai limbah B3, pengumpul dan pengolahnya juga harus jelas dan berizin khusus. Kemudian, pemerintah harus konsistensi untuk melarang penjualan minyak curah di tahun 2022,” tegas dia.

Di sisi lain, Sahat menilai minyak juga punya pasar tersendiri di luar negeri, khususnya Eropa dengan harga jual yang cukup mahal. Hal ini karena pemerintah Eropa memberikan subsidi pengolahan biodiesel.

“Eropa membeli dengan harga tinggi karena mereka ada subsidi, dan bila industri fuel (bahan bakar) menggunakan jelantah, maka mereka mendapatkan insentif, jadi harganya bisa tinggi,” kata Sahat.

Mengingat konsumsi domestik akan minyak jelantah atau hasil pemurniannya yang berakibat pada kondisi kesehatan, Sahat mengimbau agar minyak jelantah diekspor. Namun, tentunya perlu regulasi dan sistem yang benar untuk mengatur hal tersebut.

“Ekspor minyak jelantah perlu menjadi perhatian kita, dari pengamatan kita minyak jelantah (HS15180060) tidak boleh dimakan, dan memiliki potensi besar untuk ekspor. Kalau harganya bisa tinggi, lebih baik di ekspor saja, daripada dipakai untuk domestic,” ungkap dia.

 

Sumber: Kompas.com

,

Tarif Baru Pungutan Ekspor Sawit, GIMNI: Cegah Spekulasi Harga

 

Bisnis.com, JAKARTA – Perubahan atas besaran tarif pungutan ekspor (PE) produk sawit dinilai pelaku usaha memberi kepastian dan bisa mencegah aksi spekulasi harga.

Penyesuaian PE tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 76/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang diundangkan pada 25 Juni 2021. Pengenaan tarif baru mulai berlaku pada 2 Juli 2021, 7 hari setelah beleid ini diundangkan.

“Yang utama dari dikeluarkannya PMK ini adalah kepastian dalam aktivitas industri sawit. Hal ini juga mencegah aksi-aksi spekulasi yang berdampak negatif pada harga sawit dan tentunya harga tandan buah segar di tingkat petani,” kata Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Bernard Riedo, Selasa (29/6/2021).

Kalangan petani sebelumnya menyebutkan bahwa pungutan ekspor yang maksimal dipatok US$175 per ton akan menggerus harga tandan buah segar (TBS) di petani swadaya sebesar Rp400 per kilogram (kg). Jika diakumulasikan dengan produksi sebesar 1 ton per hektare lahan, maka petani berisiko kehilangan pendapatan sebesar Rp400.000.

Bernard berharap perubahan tarif bisa meningkatkan volume transaksi, baik untuk ekspor maupun di pasar domestik. Dengan demikian, harga CPO bisa lebih stabil kembali usai mengalami penurunan yang cukup signifikan selama hampir sebulan.

“Kami harap volume transaksi bisa naik sehingga harga bisa stabil kembali setelah sempat turun signifikan hampir sebulan ini,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kemendag Kasan Muhri menyebutkan aspek harga TBS di petani menjadi salah satu pertimbangan penyesuaian pungutan ekspor.

 

Sumber: Bisnis.com

Menkeu sesuaikan tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit

Menkeu sesuaikan tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit

 

Apabila harga CPO di atas 1.000 dolar AS maka tarif tetap sesuai tarif tertinggi masing-masing produk

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menyesuaikan tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Berdasarkan keterangan resmi dari Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Selasa, penyesuaian tarif pungutan ekspor tersebut merupakan tindak lanjut keputusan Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Besaran tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit termasuk Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya ditetapkan berdasarkan harga referensi Kementerian Perdagangan.

Untuk cut off perhitungan pungutan tarif itu adalah tanggal penerbitan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sehingga pengenaan tarif baru ini mulai berlaku tujuh hari setelah diundangkan pada 25 Juni 2021 yakni mulai 2 Juli 2021.

Sesuai PMK Nomor 76/PMK.05/2021, batas pengenaan tarif progresif berubah yang semula pada harga CPO 670 dolar AS per MT dolar menjadi 750 dolar AS per MT.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Aburrachman menjelaskan jika harga CPO di bawah atau sama dengan 750 dolar AS per MT maka tarif pungutan ekspor tetap.

Ia mencontohkan untuk tarif produk crude sebesar 55 dolar AS per MT dan setiap kenaikan harga CPO sebesar 50 dolar AS per MT maka tarif pungutan ekspor naik sebesar 20 dolar AS per MT untuk produk crude dan 16 dolar AS per MT untuk produk turunan sampai harga CPO mencapai 1.000 dolar AS.

“Apabila harga CPO di atas 1.000 dolar AS maka tarif tetap sesuai tarif tertinggi masing-masing produk,” katanya.

Dasar pertimbangan penyesuaian tarif layanan pungutan ekspor adalah untuk meningkatkan daya saing produk kelapa sawit Indonesia di pasar internasional.

Meski demikian, hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani kelapa sawit dan keberlanjutan pengembangan layanan pada program pembangunan industri sawit nasional.

Untuk peningkatan daya saing produk kelapa sawit Indonesia maka kewajiban eksportir produk kelapa sawit yaitu pungutan ekspor dan bea keluar secara advalorem yang saat ini mencapai maksimal 36,4 persen maksimal dari harga CPO.

Dengan perubahan tarif sesuai PMK Nomor 76/PMK.05/2021 maka kewajiban eksportir secara advolerum turun menjadi maksimal di bawah 30 persen dari harga CPO sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk kelapa sawit di pasar internasional.

Untuk peningkatan kesejahteraan petani, penerapan pungutan ekspor pada 2020 dan 2021 terbukti tidak menyebabkan penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani.

Harga TBS di tingkat petani mengikuti kenaikan harga CPO yaitu pada Januari sampai Mei 2021 rata-rata harga TBS di tingkat petani adalah di atas Rp2.000 per kilogram.

Selain itu, Pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi perkebunan kelapa sawit rakyat dengan mengalokasikan dana peremajaan perkebunan kelapa sawit untuk 180 ribu hektar lahan per tahun.

“Alokasi dana untuk tiap hektar lahan yang ditetapkan sebesar Rp30 juta per hektar,” ujarnya.

 

Sumber: Antaranews.com

,

Kebijakan Tarif Pungutan Ekspor Sawit Picu Ekspor Produk Hilir Sawit Meningkat Pesat

 

 

INDUSTRY.co.id – Jakarta – Para pelaku usaha di industri kelapa sawit mendukung program hilirisasi yang telah digulirkan pemerintah sejak 2011. Salah satu kebijakan yang dinilai mendukung program hilirisasi yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2020 terkait tarif pungutan ekspor sawit.

Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Bernard Riedo mengatakan, dengan struktur pungutan ekspor sekarang, ekspor dalam bentuk produk hilir sawit meningkat pesat. Begitu pula investasi hilir terus bertambah di dalam negeri. Industri hilir sawit akan memberikan nilai tambah yang  lebih besar dari aspek penyerapan tenaga kerja, pajak, dan devisa.

“Skema tarif pungutan sawit yang lebih tinggi kepada produk hulu, dan tarif lebih rendah untuk produk hilir sangat mendukung daya saing ekspor produk hilir Indonesia di pasar global baik itu oleofood maupun oleokimia, serta menjaga stabilitas harga produk sawit untuk makanan di pasar dalam negeri,” ungkap Bernard Riedo dalam keteranganya yang dikutip INDUSTRY.co.id, Senin (28/6/2021).

Berdasarkan data yang dikumpulkan GIMNI, komposisi ekspor produk hilir terus meningkat. Sepanjang Januari- April 2021, komposisi ekspor produk hilir (high value add) dalam bentuk volume di atas  80% – 90%. Sedangkan, ekspor minyak sawit mentah (CPO & CPKO, low value add) rerata menurun drastis ke arah 10%-20%.

Pada Januari 2021, ekspor produk CPO dan turunannya mencapai 2,861 juta ton (24% Crude Oils/CO dan Palm Processed Oils/PPO sebesar 76%). Pada Februari 2021, volume ekspor sawit berjumlah 1,994 juta ton (crude oils 20% dan PPO sebesar 80%).

Volume ekspor sawit dan turunannya pada Maret 2021 naik menjadi  2,63 juta ton (crude oils 12% dan PPO 88 %).  Selanjutnya pada April 2021, volume ekspor kembali naik menjadi  3,078 juta ton (crude oils 10,6 % dan PPO 89,4 %).

Sejalan dengan hal di atas, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat ME Manurung, mengakui petani sangat menikmati tingginya harga tandan buah segar (TBS) sawit di 22 provinsi yang menjadi sentra sawit. Kondisi tersebut ditopang kebijakan tarif pungutan ekspor yang diterapkan pemerintah saat ini.

Adanya skema pungutan tersebut, menurut Gulat, pengusaha CPO sudah berpikir untuk hilirisasi dalam negeri karena tarif pungutan untuk ekspor produk hilir dari CPO jauh lebih rendah. Dengan demikian, industri hilir di dalam negeri dapat tumbuh sehingga penyerapan tenaga kerja meningkat.

Sumber: Industry.co.id

,

Tahun 2045 Indonesia Jadi Raja Hilir Sawit

Kajian Eksentif Sawit. Petani mengumpulkan buah sawit di perkebunan kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Komisi Uni Eropa sedang meninjau ulang kebijakan RED II dan hasilnya akan dipublikasikan pada bulan Juni tahun ini. Dengan melakukan penelitian ilmiah yang ektensif khususnya untuk komoditas minyak sawit sebagai bagian dari Green Deal. BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

 

Jakarta, Beritasatu.com – Program hilirisasi menjadi upaya membesarkan industri sawit nasional untuk tampil sebagai salah satu sektor andalan perekonomian Indonesia. Program hilirisasi selain memberikan manfaat ekonomi, juga akan mengantar Indonesia sebagai “Raja” hilir sawit pada tahun 2045 mendatang.

Pemerintah telah menggulirkan program hilirisasi industri kelapa sawit nasional sejak 2011 lalu. Berbagai kebijakan pun telah digulirkan terkait program hilirisasi. Upaya ini telah meningkatkan industri hilir kelapa sawit setiap tahunnya. Hilirisasi industri minyak kelapa sawit nasional merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan jangka panjang industri minyak sawit Indonesia, mengingat sawit merupakan salah satu komoditas strategis.

Deputi II Bidang Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengatakan, pemerintah tengah berupaya mengubah posisi Indonesia dari Raja crude palm oil (CPO) tersebut menjadi Raja Hilir Sawit pada 2045 mendatang.

“Sejak beberapa tahun terakhir pemerintah telah menggelar berbagai kebijakan dalam mendorong percepatan hilirisasi industri sawit nasional. Di antaranya insentif pajak, pengembangan kawasan industri integrasi industri hilir sawit dengan fasilitas/jasa pelabuhan, kebijakan bea keluar dan pungutan ekspor, serta kebijakan mandatori biodiesel untuk substitusi solar impor,” kata Musdhalifah melalui keterangan tertulis, pada Senin (28/6/2021).

Ia mengatakan, sejauh ini ekspor produk hilir sawit Indonesia sudah jauh lebih besar dari produk hulu. Jika pada tahun 2006, ekspor hulu masih sekitar 60%–70%. “Saat ini ekspor produk hilir justru mencapai 60%–70% dan produk hulu hanya sekitar 30%–40%,” katanya.

Hilirisasi minyak kelapa sawit yang sedang berlangsung di Indonesia dapat dikelompokkan atas tiga jalur yakni hilirisasi oleopangan complex, oleokimia complex, dan biofuel complex. Jalur hilirisasi oleopangan (oleofood complex) yakni industri-industri yang mengolah produk industri refinery untuk menghasilkan produk antara oleo pangan (intermediate oleofood) sampai pada produk jadi oleopangan (oleofood product). Berbagai produk hilir oleopangan yang telah dihasilkan di Indonesia antara lain minyak goreng sawit, margarin, hingga vitamin A.

Kedua, jalur hilirisasi oleokimia (oleochemical complex) yakni industri-industri yang mengolah mengolah produk industri refinery untuk menghasilkan produk-produk antara oleokimia/oleokimia dasar sampai pada produk jadi seperti produk biosurfaktan, misalnya ragam produk detergen, sabun, shampo), biolubrikan (misalnya biopelumas) dan biomaterial (misalnya bioplastik). Ketiga, jalur hilirisasi biofuel (biofuel complex) yakni industri-industri yang mengolah produk industri refinery untuk menghasilkan produk-produk antara biofuel sampai pada produk jadi biofuel seperti biodiesel, biogas, biopremium, bioavtur.

Dengan hilirisasi, jenis ragam produk hilir yang dihasilkan terus bertambah, dari semula berjumlah 70 produk (2011), naik menjadi 126 produk (2017), lalu meningkat menjadi 170 produk (2020), dengan dominasi produk pangan dan bahan kimia.

Tarif Pungutan Ekspor
Para pelaku usaha di industri kelapa sawit mendukung program hilirisasi yang telah digulirkan pemerintah sejak 2011. Salah satu kebijakan yang dinilai mendukung program hilirisasi yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2020 terkait tarif pungutan ekspor sawit.

Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Bernard Riedo mengatakan, dengan struktur pungutan ekspor sekarang, ekspor dalam bentuk produk hilir sawit meningkat pesat. Begitu pula investasi hilir terus bertambah di dalam negeri. Industri hilir sawit akan memberikan nilai tambah yang lebih besar dari aspek penyerapan tenaga kerja, pajak, dan devisa. “Skema tarif pungutan sawit yang lebih tinggi kepada produk hulu, dan tarif lebih rendah untuk produk hilir sangat mendukung daya saing ekspor produk hilir Indonesia di pasar global baik itu oleofood maupun oleokimia, serta menjaga stabilitas harga produk sawit untuk makanan di pasar dalam negeri,” ungkapnya.

Berdasarkan data yang dihimpun GIMNI, komposisi ekspor produk hilir terus meningkat. Sepanjang Januari- April 2021, komposisi ekspor produk hilir (high value add) dalam bentuk volume di atas 80% – 90%. Sedangkan, ekspor minyak sawit mentah (CPO & CPKO, low value add) rerata menurun drastis ke arah 10%-20%.

Pada Januari 2021, ekspor produk CPO dan turunannya mencapai 2,861 juta ton (24% Crude Oils/CO dan Palm Processed Oils/PPO sebesar 76%).

Pada Februari 2021, volume ekspor sawit berjumlah 1,994 juta ton (crude oils 20% dan PPO sebesar 80%). Volume ekspor sawit dan turunannya pada Maret 2021 naik menjadi 2,63 juta ton (crude oils 12% dan PPO 88 %). Selanjutnya pada April 2021, volume ekspor kembali naik menjadi 3,078 juta ton (crude oils 10,6 % dan PPO 89,4 %).

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat ME Manurung, mengakui petani sangat menikmati tingginya harga tandan buah segar (TBS) sawit di 22 provinsi yang menjadi sentra sawit. Kondisi tersebut ditopang kebijakan tarif pungutan ekspor yang diterapkan pemerintah saat ini.

Adanya skema pungutan tersebut, menurut Gulat, pengusaha CPO sudah berpikir untuk hilirisasi dalam negeri karena tarif pungutan untuk ekspor produk hilir dari CPO jauh lebih rendah. Dengan demikian, industri hilir di dalam negeri dapat tumbuh sehingga penyerapan tenaga kerja meningkat.

 

Sumber: Beritasatu.com