Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, implementasi mandatori B30 yang akan dilaksanakan pada 1 Januari 2020 diproyeksikan dapat menghemat devisa negara hingga US$ 4,8 miliar sepanjang 2020.
“Saat implementasi mandatori B30 dilaksanakan secara formal pada 1 Januari 2020 diproyeksikan terjadi penghematan devisa sebesar US$ 4,8 miliar sepanjang 2020,” ucap Airlangga di Kantornya, Jumat (16/11).
Pemerintah, lanjut dia, akan melakukan uji coba penggunaan B30 di sektor transportasi pada November 2019, sebab hasil road test sementara kendaraan bermesin diesel menunjukkan bahwa B20 dan B30 telah memenuhi spesifikasi parameter short test. Spesifikasi parameter short test sendiri terdiri dari kadar FAME, kadar air, visko-sitas, densitas, dan angka asam.
“Penggunaan B20 dan B30 juga tidak memperlihatkan perbedaan dampak yang signifikan terhadap daya kendaraan,\’ ucap Airlangga.
Ia menilai implementasi mandatori B30 tersebut akan mampu menekan nilai impor Indonesia yang pada Oktober 2019 mencapai US$ 14,77 miliar atau naik 3,37% (mtm) dibanding bulan lalu.
“Berbagai langkah yang sedang dan akan diambil pemerintah Indonesia saat ini diharapkan dapat menurunkan angka impor ke depan di antaranya pemberlakuan mandatori B30,” ujarnya.
Ia mengatakan, pemerintah juga akan melakukan berbagai langkah untuk terus mengurangi nilai impor di Indonesia seperti merevitalisasi Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) untuk mensub-stitusi produk impor petrokimia. Disaat yang sama pemerintah pun akan melakukan pengembangan program gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai upaya substitusi Liquified Petroleum Gas (LPG) dan pengembangan green refinery.
“Semuanya ini merupakan bagian dari quick wins pemerintah dalam upaya memperkuat neraca perdagangan Indonesia,” ucap Airlangga.
Pemberdayaan Ekonomi
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, penggunaan B30 juga ikut memberdayakan perekonomian masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari permintaan yang tinggi untuk minyak kelapasawityang akan mendorong penyerapan tenaga kerja.
“Ini meningkatkan ekonomi masyarakat, daya beli petani meningkat sehingga konsumsi barang yang dihasilkan dalam negeri bisa lebih kuat. Ketika ekspor menurun, kita memberdayakan ekonomi domestik bukan hanya dari APBN tetapi (juga) melalui kebijakan,” ucap Iskandar,
Sumber: Investor Daily Indonesia
