Jakarta, CNN Indonesia — Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyatakan 12 perusahaan yang menjadi anggota asosiasi telah menggelontorkan 320 ribu kilo liter atau setara 272 ribu metrik ton stok minyak goreng ke ritel dan pasar tradisional sepanjang Februari 2022.
Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga memproyeksi 12 perusahaan itu akan kembali mengucurkan 320 ribu kilo liter minyak goreng pada Maret 2022.
Sementara, ia mengatakan perusahaan akan mendistribusikan minyak goreng lebih banyak jelang Ramadan dan Lebaran. Menurut Sahat, pasokan yang didistribusikan akan naik menjadi 360 ribu kilo liter sampai 370 ribu kilo liter pada April-Mei 2022.
“Estimasi GIMNI per bulan itu sekitar 320 ribu kilo liter-330 ribu kilo liter jadi sebetulnya kami melihat supply sudah cukup ditambah stok-stok di pasar,” jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (4/3).
Sementara, Sahat mengatakan konsumsi minyak goreng nasional rata-rata hanya 300 ribu-310 ribu kilo liter per bulan. Angkanya di bawah jumlah minyak goreng yang didistribusikan oleh perusahaan yang tergabung di GIMNI.
Namun, pasokan minyak goreng masih langka saat ini. Masih banyak warga yang kesulitan mendapatkan minyak goreng di pasar atau ritel modern.
Sahat menduga ada dua faktor yang menyebabkan minyak goreng masih langka di pasaran. Pertama, karena terjadi panic buying dan spekulan warga yang bolak-balik mengantre beli minyak goreng.
“Anak dan cucu juga disuruh ikut antre, tapi itu relatif kecil,” ujar Sahat.
Kedua, ia menduga sebagian pihak yang memborong minyak goreng adalah oknum-oknum tertentu karena harga untuk warga lebih murah ketimbang industri. Menurut Sahat, harga minyak goreng untuk industri masih di level Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter, sedangkan warga Rp14 ribu per liter.
“Yang saya paling takutkan ada cukong besar memborong semua produk-produk begitu banyak, begitu keluar diborong habis. Tujuannya untuk mengambil keuntungan yang besar langsung karena industri itu butuh sekitar 190 ribu kilo liter per bulan,” papar Sahat.
Ia sendiri mengaku heran melihat polemik minyak goreng tak kunjung selesai meski pengusaha sudah diwajibkan menggelontorkan minyak goreng sesuai aturan kewajiban pemenuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO), yakni 20 persen dari total ekspor masing-masing perusahaan.
Oleh karena itu, ia meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) menempatkan satgas khusus untuk memantau distribusi minyak goreng.
Terpisah, Corporate Affairs Director Sinarmas Agribusiness and Food Harry Hanawi mengungkapkan telah meningkatkan produksi serta mempercepat penyaluran minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Sejak Februari 2022 lalu, kami telah meningkatkan kapasitas produksi hingga 21 ribu ton per bulan, di atas kapasitas normal yakni sekitar 18 ribu ton,” ujar Harry dalam keterangan resmi.
Perusahaan juga mengoptimalkan kemitraan dengan penyalur di berbagai jaringan pemasaran yang menjangkau pasar tradisional, pasar modern, dan marketplace. Hal ini dilakukan guna mempercepat distribusi minyak goreng.
“Distributor memberikan imbauan kepada semua toko untuk memastikan harga minyak goreng ke tangan konsumen akhir, sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan,” tutur Harry.
Harry menjelaskan pihaknya telah menyalurkan minyak goreng ke 460 ribu titik di 67 kota. Lebih rinci, 14 juta liter minyak goreng kemasan disalurkan ke 125 ribu toko di pasar tradisional, 40.300 toko modern, dan 300 ribu jaringan e-commerce.
Persoalan kelangkaan minyak goreng di pasaran sebelumnya disorot oleh Sekretaris Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) I Gusti Ketut Astawa. Ia mengaku heran pasokan minyak goreng masih langka di pasaran meski produsen sudah diminta untuk membanjiri pasar dalam dua pekan terakhir.
“Sebenarnya, secara komitmen, pemenuhan ini harusnya banjir terpenuhi dalam jangka waktu sebulan,” kata Ketut.
Kemendag, sambungnya, sudah meminta produsen menggelontorkan 351 juta liter sebagai bentuk kewajiban DMO selama 14 hari terakhir. Angka itu harusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan per bulan yang berkisar 279 juta sampai 300 juta liter.
“Pak Menteri (Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi) sudah memberitakan produsen agar segera penuhi DMO dengan menormalkan distribusi kepada distributor,” jelas Ketut.
Tidak hanya itu, Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi sedang melakukan evaluasi terhadap distribusi minyak goreng agar tidak terjadi penimbunan atau bentuk kecurangan lainnya.
Namun, ia juga menilai pola pikir masyarakat yang melakukan panic buying juga perlu diubah agar persediaan tidak selalu diborong habis.
Sumber: Cnnindonesia.com
