Penjualan bibit tanaman kelapa sawit diperkirakan mencapai 90 juta kecambah, atau naik 3,45% dari realisasi 2018 yang sebanyak 87 juta kecambah. Peningkatan penjualan tersebut seiring berjalannya program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang digalakkan pemerintah untuk tahun ini seluas 200 ribu hektare (ha) atau meningkat dari target tahun sebelumnya 185 ribu ha.
Direktur Pusat Penelitian Kelapa sawit (PPKS) Medan Hasril Hasan Siregar memperkirakan, penjualan bibit kelapa sawit tahun ini bisa mencapai 90 juta kecambah. Sepanjang 2018, penjualan bibit kelapa sawit nasional mencapai 87.778.735 kecambah yang diproduksi oleh 15 produsen bibit kelapa sawit nasional. “Total penjualan bibit kelapa sawit tahun ini kami perkirakan sekitar 80 juta kecambah, tapi bisa jadi penjualan meningkat menjadi 90 juta kecambah apabila
program pembangunan sawit rakyat lancar sekali,” kata Hasril di Jakarta, kemarin.
Lebih jauh Hasril mengatakan, khusus penjualan bibit kelapa sawit oleh PPKS Medan sepanjang 2018 mencapai 24.142.761 kecambah. Dengan angka itu, PPKS Medan menikmati pangsa pasar hingga 27,50%, sedangkan pada 2017 pangsa pasar PPKS Medan tercatat sebesar 27,25%. Sejak 2015, PPKS Medan tercatat sebagai produsen bibit kelapa
sawit dengan pangsa pasar terbesar. Pada 2015, penjualan bibit kelapa sawit nasional mencapai 93.297.781 kecambah, PPKS Medan menikmati pangsa pasar 28,86% atau dengan penjualan bibit kelapa sawit 26.925.350 kecambah.
Pada 2018, lanjut Hasril, penjualan PPKS Medan naik dari 2017 yang sebanyak 22.425.855 kecambah. Peningkatan penjualan ditopang oleh langkah PPKS Medan yang pro-aktif ke pasar rakyat atau petani, meski marginnya relatif rendah karena harus jemput bola. Untuk 2019, PPKS Medan menargetkan penjualan 24,50 juta kecambah. “Kalau pasar membaik lagi akan dinaikan menjadi 25 juta kecambah. Penjualan bibit di segmen kebun rakyat ditopang oleh kegiatan peremajaan. Sebab, banyak pekebun kelapa sawit rakyat yang melakukan peremajaan sendiri. Bahkan, untuk pembibitan kebutuhan peremajaan tahun depan,” jelas Hasril.
Pelaku usaha di bidang pembenihan tanaman sawit sebelumnya menyatakan bahwa mendukung penuh program PSR yang tengah digalakkan pemerintah. Saat ini, kapasitas produksi benih sawit nasional mencapai 250 juta kecambah per tahun yang disumbang oleh sekitar 15 perusahaan. Dengan target PSR 2018 yang menyasar 185 ribu ha, kebutuhan benih di bawah 50 juta kecambah.
Ketua Forum Kerja Sama Produsen Benih Kelapa sawit Indonesia (FK-PBKSI) Dwi Asmono mengatakan, produsen benih sawit siap mendukung program pemerintah dalam meremajakan kebun sawit rakyat. Produsen benih memiliki kapasitas terpasang nasional sebesar 250 juta kecambah setiap tahunnya. Untuk 1 ha kebun sawit dibutuhkan 200 kecambah atau setara 135 batang bibit siap tanam. “Produsen benih sawit siap mendukung program replanting pemerintah, selama perencanaan sudah jelas, alokasi petaninya clear, kita siap, kecambah tersedia,” kata Dwi Asmono.
Dwi Asmono menjelaskan, untuk menghasilkan bibit kelapa sawit siap tanam dibutuhkan waktu 12 bulan masa pembibitan, dengan tambahan waktu penundaan tanam maksimal tiga bulan. Apabila melebihi masa 15 bulan tersebut, bibit telah melebihi batas umur yang berarti tidak memenuhi prinsip budidaya yang baik.
“Namun demikian, kami berharap perencanaan tanam program PSR harus jelas, karena masa pembibitan dari kecambah hingga siap tanam butuh 12 bulan, ditambah maksimal tiga bulan kalau penanaman tertahan,” kata Dwi Asmono.
Menurut Dwi, hingga 35% segmen pasar benih sawit saat ini adalah petani, sedangkan 65% sisanya adalah perusahaan swasta dan BUMN. Perusahaan biasanya memiliki jadwal peremajaan yang terencana dengan porsi berkisar 5-7% dari total luasan kebun perusahaan setiap tahunnya. Hal itu dilakukan secara bertahap dengan siklus terjadwal.
Dana Tersedia
Pemerintah sendiri menargetkan program PSR 2019 mencapai 200 ribu ha atau meningkat 8,11% dibandingkan target 2018 yang dipatok mencapai 185 ribu ha. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS) Dono Boestami mengatakan, tersedia dana yang mencukupi untuk membiayai program pemerintah terkait kelapa sawit, mulai dari pembiayaan program biodiesel, riset dan pengembangan, hingga PSR. “Dana ada, lebih dari cukup,” kata Dono.
Dono menjelaskan, realisasi program PSR bukanlah tergantung pada dana. Bahkan apabila target program PSR tahun ini dinaikkan menjadi 500 ribu ha dari sebelumnya 200 ribu ha oleh Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), pendanaan tidak akan ada masalah. “Pada 2018, alokasi dana untuk biodiesel 70%, peremajaan sawit 22%, sisanya program-program lain sekitar masing-masing 2%. Kami tidak terpaku pada alokasi tersebut. Kalau target peremajaan tahun ini 200 ribu ha, tapi ternyata bisa 500 ribu ha, itu nggak masalah. Tinggal kami rapatkan lagi dengan Komite Pengarah BPDPKS,” kata Dono Boestami.
Sebelumnya, Ditjen Perkebunan Kementan mencatat, realisasi program PSR sepanjang 2017-2018 baru 14.792 ha. Angka itu diklaim bakal terus bertambah. Secara total, pada 2018 Ditjen Perkebunan Kementan telah menerbitkan 169 ribu surat rekomendasi teknis (rekomtek). Setelah mendapatkan rekomtek, proses penyaluran dana PSR oleh BPDPKS dapat dimulai.
Sumber: Investor Daily Indonesia
