Jakarta – Perancis sebagai Ketua Amsterdam Declaration on Sustainable palm oil akan membantu pengelolaan sawit berkelanjutan di Indonesia. Amsterdam Declaration adalah komitmen politik antarnegara Eropa yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan bertujuan mendukung implementasi komitmen pihak swasta atas deforestasi dan pelestarian kelapas awit
“Perancis adalah mitra Indonesia untuk mengembangkan mekanisme keberlanjutan berdasarkan lan-skap pertanian,” ujar Duta Besar Prancis untuk Lingkungan Hidup Xavier Sticker dalam sesi wawancara terbatas dengan beberapa media di Kedutaan Besar Prancis di Jakarta, disalin dari Antara, pekan lalu.
Selama tiga hari kunjungannya di Jakarta dan Pekanbaru, Riau, ia membawa serta anggota delegasi yang terdiri atas pemerintah Prancis, Badan Pembangunan Prancis (AFD), Pusat Kerja Sama Internasional untuk Agronomi (C1RAD), dan aliansi bisnis Prancis untuk industri sawit berkelanjutan.
Sticker ingin membangun dialog terutama dengan pelaku industri sawit untuk mengetahui pencapaian, tantangan, dan peluang yang mereka lakukan untuk mendukung pengelolaan sawit berkelanjutan.
Hasil dari dialog tersebut akan ditindaklanjuti dengan pertukaran pengetahuan dan penelitian, serta pengembangan mekanisme keberlanjutan berdasarkan lanskap pertanian. Menurut dia, pemerintah Prancis dan Indonesia, juga para pemangku kepentingan lainnya memiliki tanggung jawab bersama untuk berkolaborasi dan menemukan solusi yang tepat terkait isu sawit
“Kita perlu menciptakan kolaborasi kebijakan terbaik untuk membantu memenuhi harapan para petani kecil, produsen dan konsumen, tanpa mengabaikan prinsip konservasi alam untuk membantu negara mencapai target pengurangan karbon,” turur dia.
Niat Prancis untuk membantu Indonesia menjadi angin segar di tengah isu sawit yang kembali mengemuka setelah Parlemen Eropa menyetujui RUU penghapusan biofuel berbahan kelapa sawit pada 2021.
RUU tersebut berisi rencana untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan hingga 35 persen dari total penggunaan energi secara keseluruhan sekaligus juga membatasi penggunaan bahan bakar nabati dari makanan dan tanaman sampai hanya tujuh persen dari seluruh bakan bakar transportasi.
Pemerintah Indonesia secara tegas memprotes RUU yang dianggap diskriminatif serta mengabaikan fakta bahwa perkebunan kelapa sawit telah membantu jutaan masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan dan dikelola secara berkelanjutan.
Mengatakan bahwa RUU tersebut belum dapat diimplementasikan sebelum proses konsultasi dengan Dewan Eropa dan Komisi Eropa, Sticker mengatakan bahwa Prancis akan mendorong Uni Eropa mengembangkan rencana aksi untuk menyelesaikan isu ini dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak termasuk negara produsen seperti Indonesia. “Kami akan mendorong Uni Eropa untuk terlibat secara aktif dalam menemukan solusi bersama dengan para pemangku kepentingan lainnya,” tegasnya.
Xavier Sticker menegaskan bahwa negaranya tidak mendiskriminasi produk kelapasawitdari Indonesia, menyusul persetujuan Parlemen Eropa tentang penghapusan biofuel berbahan minyak sawit pada 2021. “Prancis terikat pada prinsip non-diskriminasi yang juga berlaku pada penggunaan komoditas spesifikseperti minyak sawit sebagai bahan biofuel,” ujar Sticker
Sejauh ini Prancis tidak berencana menetapkan pajak khusus untuk membatasi masuknya minyak sawit mengingat isu multidimensi ini sangat kompleks. Amsterdam Declaration adalah komitmen politik antarnegara Eropa yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan bertujuan mendukung implementasi komitmen pih ak swasta atas deforestasi dan pelestarian kelapa sawit
Menurut Sticker, pemerintah Prancis dan Indonesia, juga para pemangku kepentingan lainnya memiliki tanggung jawab bersama untuk berkolaborasi dan menemukan solusi yang tepat terkait isu sawit. “Aspek keberlanjutan dalam industri sawit menjadi perhatian utama saat ini, dan upaya ini harus dilakukan secara kolaboratif,” tutur dia.
Karena itu, Sticker secara khusus berkunjung ke Indonesia untuk meninjau potensi kerjasama yang bisa dilakukan antarkedua negara untuk membantu mengimplementasikan pengelolaan industri sawit berkelanjutan.
Selama tiga hari kunjungannya di Jakarta dan Pekanbaru, Riau, ia membawa serta anggota delegasi yang terdiri dari pemerintah Prancis, Badan Pembangunan Prancis (AFD), Pusat Kerja Sama Internasional untuk Agronomi (CIRAD), dan aliansi bisnis Prancis untuk industri sawit berkelanjutan.
“Kami ingin membangun dialog terutama dengan pelaku industri sawit untuk mengetahui pencapaian, tantangan dan peluang mereka untuk mendukung pengelolaan sawit berkelanjutan,” tuturnya.
Sumber: Harian Ekonomi Neraca
