Upaya diplomasi perlu terus dilakukan secara strategis untuk mengkampanyekan kelapa sawit Indonesia yang menunjang pembangunan berkelanjutan. Kampanye dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di luar negeri, termasuk mahasiswa, profesional, dan diaspora Indonesia, di antaranya di Belanda.
Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral Kementerian Luar Negeri Dindin Wahyudin dalam Dialogue on Sustainable palm oil yang diselenggarakan di KBRI Den Haag, Belanda, Kamis (21/11), mengatakan, berbagai pihak Uni Eropa terus meluncurkan kampanye hitam dan informasi yang menyesatkan mengenai industri kelapa sawit Indonesia, termasuk di dalam berbagai forum PBB dan multilateral lainnya.
Padahal, Pemerintah Indonesia bersama dengan kalangan swasta dan para petani telah mengambil langkah-langkah agar industri sawit Indonesia menjadi lebih berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain memenuhi sertifikasi RSPO dan ISPO. “Pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan moratorium pembukaan lahan bagi perkebunan kelapa sawit, intensifikasi produktivitas kelapa sawit yang ada, hingga mendorong implementasi sistem zero waste management,”‘kata dia.
Minyak kelapa sawit merupakan komoditas strategis bagi Indonesia. Kelapa sawit menjadi sumber kehidupan bagi para petani kecil yang mencakup 42% dari total kepemilikan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Industri kelapa sawit juga menciptakan peluang kerja bagi 17 juta orang.
Seperti dilansir Antara, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Jambi Bambang Irawan menyampaikan bahwa industri kelapa sawit terbukti secara ilmiah memiliki dampak positif pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan bagi masyarakat pedesaan di Indonesia. Industri minyak sawit Indonesia merupakan 54% dari total pasokan minyak bersertifikasi di dunia. Di Indonesia, industri kelapa sawit setidaknya mendukung pencapaian delapan dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Sumber: Investor Daily Indonesia
