Sektor perkebunan sawit saat ini merupakan salah satu sektor yang strategis didalam menyumbang devisa negara, bahkan sektor ini bisa mengalah kan sektor lain seperti mMigas dan pertambangan. Sekadar catatan, pada 2017 lalu devisa negara dari kelapa sawit mampu mencapai angka Rp 320 Triliun.
Ketua SPKS Rokan Hulu-Riau, Yusro Fadly menyampaikan, saat ini Dana Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) sektor perkebunan sawit dari Pemerintah Pusat belum dirasakan oleh daerah Kabupaten atau Propinsi penghasil sawit.
Kata Fadly, misalnya di Kabupaten Rokan Hulu sebagai kabupaten terluas yang memiliki perkebunan kelapa sawit di Riau, sekitar 553.000 ha. “Hanya saja DBH dari sektor sawit belum maksimal ke Rokan Hulu secara khusus, Riau umum nya dan daerah2 penghasil sawit lainnya,” katanya kepada InfoSAWIT, di sela-sela acara pada Indonesia Palm Oil Smallholders Conferences & Expo, di Pontianak.
Selain bagi hasil DBH Fadly juga menyampaikan beberapa hal terkait permasalahan sawit khususnya petani sawit mandiri atau swadaya, diantaranya Tata niaga, Legalitas Lahan, Sarana Jalan Perkebunan, khusus untuk BPDPKS, Fadly mengharapkan konsen BPDPKS tidak hanya terfokus di bidang replanting aja.
“Saya berharap Dana BPDPKS tidak fokus ke peremajaan sawit aja, tetapi diharapkan juga bisa digunakan untuk pelatihan petani, pemetaan kebun petani, sarana serta infrastruktur pendukung untuk sektor perkebunan sawit,” tutur dia.
Sumber: Infosawit.com
