JAKARTA. Badan Pengelola Dana Perkebunankelapa sawit(BPDPKS) memperkirakan butuh dana Rp 49,11 triliun untuk pembayaran selisih harga alias subsidi biodiesel dan Solar pada program kewajiban mencampur solar dengan bahan bakar nabati sebesar 30% atau B30 pada 2021.
Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman kepada KONTAN, pekan lalu menjelaskan proyeksi angka Rp 49,111 triliun ini berdasarkan pembayaran selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dengan HIP solar.
Subsidi tersebut dibutuhkan dengan target penyaluran B30 sebesar 9,2 juta kiloliter (KL) sepanjang tahun 2021. Eddy mengakui, proyeksi pembayaran selisih harga tersebut meningkat bila dibandingkan dengan 2020. Pasalnya, realisasi pembayaran biodiesel di 2020 sebesar Rp 28,09 triliun untuk penyaluran biodiesel sebanyak 8,4 juta KL.
“Proyeksi pembayaran program B30 di tahun 2021 meningkat tajam disebabkan karena tingginya harga CPO/bio-diesel sedang harga solar kenaikannya relatif kecil sehingga sehingga selisih harga biodiesel dan harga solar semakin besar,” terang Eddy.
Eddy juga mengatakan, BPDPKS siap untuk membayar selisih harga biodiesel tahun ini. Adapun, pada Desember lalu BPDPKS memproyeksi bahwa pihaknya bisa menghimpun dana dari pungutan ekspor sawit hingga Rp 45 triliun di tahun 2021. Namun, dana ini bisa didapatkan apabila harga CPO terus bertahan tinggi di tahun mendatang. Pasalnya, harga CPO cenderung fluktuatif, sehingga BPDPKS membuat target alternatif sebesar Rp 36 triliun.
Sumber: Harian Kontan
