Sembilan negara anggota Uni Eropa (UE), yakni Belgia, Spanyol, Finlandia, Irlandia, Swedia, Hongaria, Belanda, dan Inggris serta Perwakilan Food and Agriculture Organization (FAO) berkunjung ke perkebunan sawit anggota ISPO di Provinsi Riau pada 8-9 Mei 2019.
Kunjungan yang dihadiri perwakilan Kedutaan Besar (Kedubes) merupakan kegiatan diinisiasi Ditjen Amerika dan Eropa (Amerop) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memberikan pemahaman dan bukti nyata penerapan Indonesian Sustainable palm oil (ISPO) sebagai komitmen Indonesia menerapkan skema keberlanjutan.
“Dalam kunjungan itu, UE aktif berdialog dengan para pemangku kepentingan sawit mulai dari pemerintah, dunia usaha, dan petani. Dalam dialog dengan para petani, UE mulai memahami bahwa ISPO melupakan bagian penting dari komitmen Indonesia yang mampu meningkatkan produksi TBS hingga 50%, memperbaiki kualitas, serta mendorong kenaikan harga jual. Mereka sangat mengapresiasi hal tersebut,” kata Kepala Sekretariat Komisi lSPO Azis Hidayat diJakarta kemarin.
UE memuji para petani anggota ISPO yang punya pengetahuan teknis baik terkait pengelolaan sawit produktif dan berkelanjutan. “Bahkan UE mendorong agar petani lebih banyak dilibatkan dalam skema ISPO. Hal ini karena perkebunan sawit di Indonesia merupakan bagian penting dari ekonomi kerakyatan dengan lebih dari 40% kebun petani di dalamnya,” kata Aziz.
Menurut Aziz, dari kunjungan itu, UE semakin memahami bahwa Pemerintah Indonesia punya transparansi dan komitmen kuat serta dalam melakukan pengelolaan berkelanjutan. Bahkan, UE baru mengetahui bahwa ISPO tidak sekadar mengadopsi prinsip-prinsip internasional, tapi juga punya standar di atas rata-, rata kriteria yang dipersyaratkan lembaga sertifikasi internasional.
“ISPO tidak hanya mempersyaratkan No Deforestasi, No Peat, dan No Exploitation (NDPE). Ada kriteria tambahan, seperti tanggung jawab sosial dan pemberdayaan masyarakat, serta memikirkan peningkatan usaha secara berkelanjutan. Semuanya ada tujuh prinsip yang harus diikuti sebelum diterima sebagai anggota ISPO,” kata Aziz.
Pemerintah juga memberi pemahaman bahwa produksi minyak sawit dengan skema ISPO punya peran besar mengurangi deforestasi dan memperbaiki kondisi lingkungan.
Bambang Aria Wisena, Ketua Bidang Fiskal Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI), mengharapkan ISPO menjadi platform utama bagi keberlanjutan industri sawit Indonesia.Sebagai sertifikat wajib, ISPO dengan kendali regulasi yang ketat sangat membantu industri sawit meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan, bertanggung jawab. dan legal.
Penguatan ISPO juga menjadi bagian penting mempertahankan posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia sekaligus penghasil komoditas penghasil devisa tertinggi di Indonesia.
Sumber: Harian Seputar Indonesia
