Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend mengatakan akan mendukung upaya Indonesia untuk mencapai 100 persen target sawit. Meski demikian, dia berharap agar sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) ditingkatkan levelnya.
“Saat ini kunci utamanya adalah meningkatkan level ISPO ke tingkat global, sehingga bisa dipertimbangkan para konsumen,” tutur Guerend dalam media gathering di kediamannya, Selasa 4 Desember 2018 malam.
Menurut dia, standar ISPO belum diakui dunia. Pasalnya hanya diimplementasikan 15 persen produsen minyak kelapa sawit dunia.
Guerend menuturkan Uni Eropa tidak menetapkan standar khusus untuk minyak sawit. Namun sebagai importir terbesar kedua minyak sawit Indonesia setelah India, Uni Eropa mendorong negara produsen untuk memberlakukan standar kredibel, kuat, dan dihargai konsumen.
Ia menambahkan sejumlah sertifikat minyak sawit yang diproduksi dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan diantaranya Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Menurut dia, RSPO ini memang lebih diakui global.
RSPO didesain untuk mempromosikan produksi dan konsumsi minyak sawit berkelanjutan untuk manusia, planet bumi, dan kemakmuran. Sedikitnya 40 persen produsen minyak sawit dunia merupakan anggota RSPO.
Sementara itu, ISPO baru diluncurkan pemerintah Indonesia pada 2011, dan sering mendapat kritik karena kurangnya keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam penyusunannya.
“Kami sangat mendorong pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali standar ISPO dan mungkin membuatnya lebih bertanggung jawab dan transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat sipil,” ujarnya.
Setahun terakhir, Komisi Uni Eropa melarang produk sawit Indonesia. Kerusakan lingkungan menjadi alasannya.
Padahal, Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Disusul Malaysia di peringkat kedua.
Indonesia menargetkan 100 persen kelapa sawit berkelanjutan 2020. Sejumlah kebijakan diambil Pemerintah Indonesia, seperti moratorium izin perkebunan sawit, tinjauan atas sertifikasi ISPO, replantasi kelapa sawit, intensifikasi lahan perkebunan, dan program pengembangan kapasitas petani kecil mandiri, dianggap telah menuju arah yang tepat.
Sumber: Metrotvnews.com
