,

Indonesia-Amerika Berkomitmen Tingkatkan Nilai Perdagangan – Niaga Bilateral

Jakarta – Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan Arlinda menyatakan Republik Indonesia dan Amerika Serikat berkomitmen meningkatkan nilai perdagangan masing-masing negara.

“Indonesia dan AS memiliki keinginan yang sama guna meningkatkan hubungan perdagangan,” kata Arlinda dalam acara Business Matching Indonesia-USA yang diselenggarakan di Konjen RI di New York, Amerika Serikat, disalin dari Antara, pekan lalu.

Arlinda ketika memberikan kata sambutan dalam acara tersebut memaparkan pada periode Januari hingga Oktober 2018, perdagangan antara kedua negara meningkat 2,6 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Menurut dia, pada saat ini juga terjadi peningkatan korporasi yang berasal dari Negeri Paman Sam yang ingin berinvestasi di dalam Indonesia. Dirjen PEN juga mengemukakan dalam rangka menunjukkan keseriusan tersebut, dalam rangka kunjungan Mendag ke AS, pihaknya membawa pengusaha dari sekitar 15 perusahaan.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita menyambut 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat dengan mengawali kunjungan diplomasi perdagangan Indonesia tahun 2019 ini ke AS.

“Kunjungan kerja sekaligus misi dagang ini dilakukan karena AS merupakan salah satu negara terpenting tujuan ekspor Indonesia dan sumber investasi asing saat ini. Melalui kunjungan kerja ini, Indonesia terus menjaga dialog terbuka untuk memperkuat kemitraan perdagangan dan investasi dengan AS,” jelas Mendag.

Delegasi bisnis Indonesia yang menyertai kunjungan kerja Mendag kali ini terdiri dari para pengusaha yang berminat mengembangkan ekspor dan impor dengan AS, serta melakukan investasi baik di AS maupun di Indonesia. Hal ini merupakan kelanjutan dari kunjungan kerja pada bulan Juli 2018, di mana Mendag RI dan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross antara lain sepakat untuk meningkatkan perdagangan dua arah dari 28 miliar dolar AS saat ini menjadi 50 miliar dolar AS.

Sejumlah pengusaha Indonesia yang akan mengikuti misi dagang ini antara lain bergerak di sektor kelapa sawit, alumunium dan baja, hasil laut, kedelai dan gandum, kapas dan tekstil, kopi, ban mobil, emas dan perhiasan. Selain itu, turut serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Indonesia Biofuels Producers Association (APROBI-IBPA) dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI).

Sebagaimana diketahui, total perdagangan Indonesia-AS mencapai 25,92 miliar dolar AS, surplus untuk Indonesia sebesar 9,7 miliar dolar AS. Sementara total perdagangan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif sebesar 0,39 persen. Pada tahun 2017, AS merupakan negara tujuan ekspor nonmigas ke-2 setelah China dengan nilai 17,1 miliar dolar AS. Sedangkan produk ekspor utama Indonesia ke AS, antara lain udang; karet alam; alas kaki; ban, dan pakaian wanita.

Sebelumnya, Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa ada kemajuan dalam pembahasan mengenai penerapan pemberian fasilitas kemudahan perdagangan “Generalized System of Preferences” (GSP) oleh Amerika Serikat.

“Untuk GSP, kita sudah ada kemajuan dan mereka (pemerintah Amerika Serikat) akan membahas lebih lanjut karena ada beberapa hal yang harus kita penuhi sambil menunggu kita memenuhi komitmen,” kata Mendag setelah melakukan pembahasan GSP di Kantor Perwakilan Perdagangan AS (USTR) di Washington DC, Amerika Serikat, disalin dari Antara.

Enggartiasto mengungkapkan bahwa proses evaluasi yang dilakukan AS terhadap status Indonesia sebagai negara penerima GSP masih berjalan sehingga berbagai fasilitas terkait GSP yang diterima oleh beragam komoditas yang diekspor dari RI ke AS juga masih berlaku.

Mendag juga mengemukakan, dirinya juga bertemu dengan Kamar Dagang dan Industri AS (United States Chamber of Commerce) yang juga menunjukkan dukungan agar berbagai produk dari Indonesia juga masih tetap mendapatkan fasilitas GSP dari pemerintahan AS. “Kadin AS akan bertemu Duta Besar USTR untuk membicarakan mengenai GSP,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, GSP merupakan program pemerintah AS dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, yaitu dengan membebaskan bea masuk ribuan produk negara-negara itu, termasuk Indonesia, ke dalam negeri Paman Sam tersebut.

Sebanyak 3.546 produk Indonesia diberikan fasilitas GSP berupa eliminasi tarif hingga 0 persen. Dalam tujuh bulan terakhir, Pemerintah Indonesia telah melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan AS agar status Indonesia dapat tetap dipertahankan di bawah skema GSP.

Hal tersebut karena program ini dinilai memberi manfaat baik kepada eksportir Indonesia maupun importir AS yang mendapat pasokan produk yang dibutuhkan. Pada Oktober 2017, Pemerintah AS melalui USTR mengeluarkan Peninjauan Kembali Penerapan GSP Negara (CPR) terhadap 25 negara penerima GSP.

Sumber: Neraca.co.id