Bantah Kampanye Negatif Sawit, GAPKI Latih Kader Kepatuhan Ketenagakerjaan

 

InfoSAWIT, JAKARTA – Sebagai organisasi pengusaha, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) terus berupaya mempromosikan praktik kerja layak (decent work). Ini sejalan dengan agenda sektor Sumberdaya Manusia (SDM) yang dianut pemerintahan Presiden Jokowi, sekaligus berkontribusi dalam agenda SDGs.

“Jadi guna mewujudkan industri kelapa sawit di Indonesia berkelanjutan sekaligu untuk mencapai tujuan nasional adalah upaya multi pihak dan multi aspek,” catat Ketua Bidang Ketenagakerjaan GAPKI, Sumarjono Saragih, dalam keterangan tertulis diterima InfoSAWIT, Senin (1/3/2021).

Lebih lanjut kata Sumarjono, tiga pilar keberlanjutan yang dikenal adalah 3P: yakni People, Planet and Profit perlu menjadi landasan dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit. Dimana aspek P (People = Manusia) menjadi salah satu pilar. Pekerja atau buruh menjadi salah satu unsur utama dan jumlahnya cukup besar, merujuk data Bapennas 2015 menyebutkan ada 16 juta lebih pekerja.

Lantas, beberapa tahun terakhir aspek pekerja mendapat sorotan dan tudingan dari berbagai pihak, baik dari domestik maupun tingkat global. “Menyikapi situasi ini, GAPKI menggalang berbagai inisiatif dan bekolaborasi dengan berbagai pihak,” kata Sumarjono.

Studi Diagnostik ILO (Intr Lab Org) 2015 menyebutkan salah satu defisit perburuhan sawit Indonesia adalah  pengawasan. Pemerintah sebagai otoritas pengawas memang memiliki keterbatasan sumberdaya (dana dan anggaran). Oleh karena itu Pemerintah memperkenalkan SK Menaker No. 257 tahun 2014. Mendorong tentang Kepatuhan Mandiri (self compliance). Internal perusahaan akan memiliki mekanisme dan kader kepatuhan bersertifikasi. Dikenal dengan KNK (Kader Norma Ketenagakerjaan). “Kita berharap dengan kepatuhan yang tinggi akan menutup celah kampanye negatif dan akhinya memulihkan citra sawit Indonesia,” katanya.

Kata Sumarjono, kegiatan pelatihan ini adalah tahap awal dari serangkain rencana pelatihan KNK. Kali ini, GAPKI – ILO dan JAPBUSI melatih 25 orang calon KNK. Kombinasi 10 orang dari serikat buruh dan 15 orang dari perusahaan anggota GAPKI.

Pelatihan dilakukan virtual selama 50 jam. Dalam 5 hari mulai 1-5 Maret 2021. Pelatihan virtual dengan kombinasi ceramah, diskusi dan e-learning.

Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi kolaborasi seluruh pihak pada sektor perkebunan kelapa sawit, terkait isu ketenagakerjaan. “Semoga kelas eksekutif KNK yang diprakarsai GAPKI dan ILO ini dapat memberikan semangat yang lebih dalam rangka penguatan Inpres terkait Rencana Aksi Kelapa Sawit Berkelanjutan tahun 2020 – 2024” ujar Pejabat Penanggung Jawab Program KNK, Armansyah.

Kegiatan ini juga bagian dari rangkain progam GAPKI menyambut may day. “May Day 2021: Kerja Layak Menuju Sawit Indonesia Berkelanjutan”. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

,

Ekspor Sawit Bisa Tembus US$ 30 Miliar

 

JAKARTA – Ekspor minyak sawit nasional bisa menembus US$ 30 miliar tahun ini, atau naik 30,61 % dari realisasi 2020 yang mencapai US$ 22,97 miliar. Selain membaiknya harga, kenaikan ekspor tersebut juga dipicu oleh meningkatnya permintaan komoditas sawit di pasar internasional. Rata-rata harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar global pada 2021 diperkirakan berada di kisaran US$ 900-1.000 per ton, sedangkan Indonesia mampu menaikkan volume ekspor di level 36-37 juta ton.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) yang juga Pit Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengatakan, pasar ekspor sawit tahun ini akan semakin cerah karena adanya program vaksinasi di beberapa negara, meskipun Covid-19 belum hilang tetapi setidaknya ada harapan angka penyebaran Covid-19 bisa menurun. Dengan adanya penurunan kasus maka pasar ekspor bisa tumbuh positif dan inilah yang menjadi harapan semua pengusaha. “Kami kira ada kenaikan volume ekspor sawit 8% tahun ini menjadi sekitar 36 juta ton dari 2020 yang mencapai 34 juta ton. Secara nilai juga naik, dari US$ 22,97 miliar pada 2020, kami proyeksikan mencapai US$ 30 miliar pada 2021,” kata Sahat, kemarin.

Menurut Sahat, jenis produk sawit yang mengalami pertumbuhan ekspor adalah produk hilir sawit. Ekspor sawit Indonesia tahun ini memiliki komposisi 76% berupa produk hilir/ olahan dan 24% berupa CPO. Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang memberlakukan tarif pungutan ekspor (PE) cukup mempengaruhi perfoma ekspor, produk hulu dikenai tarif PE meningkat sedangkan produk hilir menurun, sehingga banyak pelaku usaha yang bergairah untuk lebih mendorong ekspor produk hilir sawit yang bernilai tambah tinggi. Penundaan program B40 tidak terlalu pengaruh terhadap ekspor sawit karena ekspor tergantung kondisi pasar dan tentunya harga. “Kami perkirakan harga CPO global tahun ini berada di bawah US$ 1.000 per ton tapi di atas US$ 900 per ton,” ungkap Sahat kepada Investor Daily, belum lama ini.

Sahat menjelaskan, pasar ekspor yang paling berpotensi dan masih menjanjikan untuk digenjot volumenya adalah Asia dan Afrika Timur. Pasar ekspor di Afrika Timur sedang berkembang karena kawasan itu umumnya tidak mempunyai tangki penimbunan minyak sawit dan mereka lebih menyukai produk yang sudah di-packing.

Karena pemerintah menurunkan tarif PE untuk produk hilir maka banyak pelaku usaha yang mendorong melakukan pengemasan produk hilir mereka karena sudah bernilai tambah. “Pasar Asia masih sangat menjanjikan dan pasar Afrika Timur memiliki peluang luar biasa terutama untuk produk hilir sawit,” jelas Sahat.

Kendala yang mungkin dihadapi pengusaha dalam mendorong ekspor adalah kontainer. GIMNI pernah menyampaikan ke pemerintah bahwa suatu saat semua kontainer milik Indonesia bisa saja dibawa kembali atau diborong Tiongkok yang memang dikenal sebagai produsen kontainer terbesar di dunia. Solusinya, Indonesia harus mempunyai atau mengoperasikan industri penghasil kontainer yang berkualitas sehingga tidak lagi mengandalkan kontainer impor. “Dengan ekonomi Tiongkok yang begitu besar bisa saja mereka mengambil semua kontainer, hancur sudah pasar Indonesia, ini perlu diantisipasi,” ujar Sahat.

Indonesia harus memanfaatkan peluang naiknya permintaan dan membaiknya harga komoditas untuk memacu ekspor minyak sawit lebih tinggi tahun ini. Upaya tersebut bisa membantu pemerintah dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi Covid-19. Merujuk data Gabungan Pengusaha kelapa sawit Indonesia (Gapki), komoditas minyak sawit selalu menjadi penyelamat neraca perdagangan atau paling tidak meminimalkan defisit neraca perdagangan nasional.

Pada 2015, neraca dagang RI surplus US$ 7,67 miliar, saat itu ekspor sawit berkontribusi US$ 19,75 miliar. Lalu pada 2016, neraca dagang RI surplus US$ 9,53 miliar dan ekspor sawit menyumbang US$ 19,85 miliar. Pada 2017, neraca dagang RI surplus US$ 11,84 miliar dengan kontribusi ekspor sawit US$ 24,94 miliar. Pada 2018, kontribusi ekspor sawit US$ 23,34 miliar sehingga defisit neraca dagang RI hanya US$ 8,69 miliar. Pun dengan 2019, sawit menyumbang US$ 20,22 miliar sehingga defisit neraca dagang hanya US$ 3,23 miliar. Pada 2020, surplus neraca dagang RI mencapai US$ 21,72 miliar berkat ekspor sawit yang mencapai US$ 22,97 miliar.

Peremajaan Sawit

Pada bagian lain, kendala administratif seperti status lahan petani yang masih berada di kawasan hutan dalam program peremajaan sawit rakyat (PSR) harus segera dituntaskan. Sejak PSR diluncurkan pada 2016, realisasi PSR baru sekitar 196 ribu hektare (ha) padahal pemerintah menargetkan 180 ribu ha setiap tahunnya dan pada tahun lalu terealisasi 94 ribu ha atau 52% dari target sepanjang tahun. PSR bertujuan meningkatkan produktivitas sawit petani di Tanah Air. Wakil Ketua Umum Gapki Kacuk Sumarta mengatakan, kendala administratif tersebut perlu diselesaikan secara cepat karena kendala itu yang paling banyak dihadapi dalam percepatan PSR. “Masalah paling krusial terkait administratif adalah lahan petani yang diindikasi berada dalam kawasan hutan dan masalah ini harus cepat diselesaikan dan dicarikan solusinya,” ungkap Kacuk Sumarta.

Ketua Umum Asosiasi Petani kelapa sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan, status hukum lahan perkebunan yang akan diremajakan masih menjadi kendala utama percepatan PSR karena lahan tersebut berada di dalam kawasan hutan. “Tanpa kejelasan status hukum perkebunan maka tidak mungkin memenuhi persyaratan untuk mengikuti program PSR yang sedang dilakukan pemerintah untuk membantu para petani sawit,” kata dia di Jakarta, kemarin. Hal itu mendesak mengingat para petani merupakan pemilik dari sekitar 41% dari total 16,38 juta hektare (ha) lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Sahat Sinaga juga mengatakan, pengusaha mengusulkan kepada pemerintah agar lahan sawit yang diduga masuk kawasan hutan sebaiknya dilepaskan dari hutan. “Dengan begitu, ada jaminan untuk berusaha,” jelas Sahat. Sementara itu, Deputi

Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Mahmud mengatakan, kawasan hutan menjadi salah satu permasalahan yang menghambat program PSR Terkait itu, saat ini Kemenko Perekonomian sedang menunggu SOP (standar operasional prosedur) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang sedang menyusun peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. “Yang penting semangatnya dalam mempercepat program PSR dan semua kendala yang dihadapi akan diatasi perlahan,” ujar dia.

 

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Harga TBS Sawit Kaltim Periode Maret 2021 Naik Rp 7,91/Kg

Harga TBS Sawit Kaltim Periode Maret 2021 Naik Rp 7,91/Kg

 

InfoSAWIT, SAMARINDA – Merujuk hasil dari tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bulan Februari  2021 untuk perhitungan harga TBS pada periode Maret 2021, menetapkan harga sawit umur > 10 tahun naik Rp 7,19/kg menjadi Rp 1.939,70/Kg.

Berikut harga sawit Kalimantan Timur dari penelusuran InfoSAWIT,  sawit umur 3 tahun Rp 1.709,05/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 1.823,82/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 1.833,77/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 1.853,26/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 1.864,29/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 1.878,41/Kg.

 

Sementara sawit umur 9 tahun Rp 1.917,12/Kg dan sawit umur > 10 tahun Rp 1.939,70/Kg. Dimana harga minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 9.170,35/Kg dan harga Kernel Rp 6.063,01/Kg dengan indeks K 84,04%. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

Langkah Menjaga Harga Minyak Sawit

 

InfoSAWIT, JAKARTA – Pergerakan harga minyak sawit selama periode 2020 tercatat sangat anomali, lantaran pada awal tahun 2020 harga bergerak menurun, namun tidak berapa lama harga kembali naik semenjak pertengahan tahun. Perbedaan peningakatan harga tercatat cukup signifikan.

Jelas anomali ini telah memberikan dampak yang beragam bagi pelaku perkebunan kelapa sawit. Bagi pelaku hulu peningkatan harga ini menjadi modal untuk menutupi ongkos biaya dikala harga minyak sawit melorot.

Lantas bagi pelaku dari kelompok petani, kenaikan harga ini pun menjadi berkah lantaran setelah 2 tahun  mengalami pelemahan harga, kini para petani mulai bisa menikmati keuntungan dari berkebun kelapa sawit. Padahal sebelumnya, sebagian petani bahkan telah berpikir untuk mengkonversi perkebunannya ke komoditas lain.

Namun demikian berbeda dengan sektor hilir, dengan meningginya harga minyak sawit justru memberikan dampak yang kurang baik, lantaran harga bahan baku menjadi lebih tinggi sehingga mempengaruhi harga jual.

Kendati dari berbagai laporan, serapan sektor hilir dari oleokimia meningkat pesat tetap saja dengan harga CPO yang terlalu tinggi berdampak pada harga jual. Demikian pula, program mandatori biodiesel, yang tahun ini masih ditetapkan menjadi penerapan untuk mandatori B30.

Harapannya program tersebut bakal menyerap biodiesel sekitar 9,6 Kiloliter namun terealisasi baru mencapai 7,2 juta kiloliter. Munculnya pandemi Covid-19 dan kejatuhan harga minyak mentah dunia, menjadi musabab serapan biodiesel menjadi tidak maksimal.

Bahkan, program ini terancam mandeg lantaran disparitas harga yang cukup dalam antara harga biodiesel dengan harga minyak solar berbasis fosil, akibatnya dana insentif untuk program mandatori yang disediakan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) jauh dari kata cukup.

Sebab itu pada awal Desember 2020, Pemerintah Indonesia sepakat untuk mengubah tarif layanan pungutan BPDP-KS, dengan harapan dana yang terkumpul bisa memenuhi kebutuhan insentif biodiesel, termasuk pengembangan program lainnya.

Alasan pemerintah merubah kebijakan tersebut melihat tren harga minyak sawit yang terus positif, sekaligus untuk tetap menerapkan kebijakan biodiesel, berharap harga minyak sawit tetap bisa terjaga dengan baik.

Namun, pelaku hulu beranggapan lain. Akibat pungutan BPDP-KS dan Bea Keluar (BK) CPO yang masih berjalan justru ditengarai akan menggerus daya saing industri hulu minyak sawit. Sebab itu muncul gagasan untuk meniadakan BK, toh keduanya memliki tujuan yang sama yakni untuk mendukung industri hilir sawit nasional.

Lantas bagaimana sejatinya dampak dari kebijakan ini bagi kedua sektor kelapa sawit di Indonesia? Nah, untuk mengetahui lebih jauh pembaca budiman bisa melihatnya dalam Rubrik Fokus kami pada Edisi Desember 2020. Selain tema tersebut kami juga membahas tema lainnya yang tidak kalah menarik, misalnya mengenai kelanjutan kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) setalah terbitnya Permentan ISPO sebagai regulasi teknis dalam implementasi ISPO.

Termasuk juga membahas mengenai penyelenggaraan “Hari Sawit Nasional”, yang menjadi momentum bagi industri kelapa sawit melakukan evaluasi, guna memajukan sektor sawit di masa yang akan mendatang. Terlebih sawit telah diakui sebagai salah satu komoditas yang telah benyak berkontribusi terhadap perekonomian bangsa. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

Harga TBS Sawit Riau Periode 24 Feb – 02 Maret 2021 Naik Rp 68,43/Kg

 

Merujuk hasil dari tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi Riau merujuk surat Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Riau No.08 periode  24 Februari  s/d  02 Maret 2021, telah menyepakati harga sawit umur 10 – 20 tahun naik Rp 68,43 /Kg menjadi Rp 2.241,15/Kg.

Berikut harga sawit Riau berdasarkan penelusuran InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 1.665,78/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 1.799,23/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 1.960,90/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 2.007,28/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 2.085,53/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 2.142,49/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun Rp 2.191,20/Kg dan sawit umur 10-20 tahun Rp 2.241,15/Kg, sawit umur 21 tahun Rp 2.148,96/Kg, dan sawit umur 22 tahun Rp 2.138,53/Kg, sawit umur 23 tahun Rp 2.129,83/Kg, sawit umur 24 tahun Rp 2.042,86/Kg dan sawit umur 25 tahun Rp 1.995,02/Kg. Dimana harga minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 9.740,11/Kg dan harga Kernel Rp 7.022,21/Kg dengan indeks K 89,29%. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

Minyak Nabati Kalsel Tembus Ukraina

 

Minyak nabati, produk olahan kelapa sawit, dari Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), berhasil menembus Malaysia dan Ukraina Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Banjarmasin Nur Hartanto, Senin (22/2/2021), mengatakan, untuk pertama kalinya, Kementerian Pertanian melalui Balai Karantina Pertanian Banjarmasin memfasilitasi ekspor 26.900 ton minyak nabati ke Malaysia dan Ukraina “Nilai ekspor produk olahan kelapa sawit ke dua negara tersebut sebesar Rp 386,86 miliar,” ujarnya melalui siaran pers, Senin. Berdasarkan data sistem perkarantinaan (IQFAST System), ekspor minyak nabati ini dilakukan PT Sime Darby Oils (SDO) Kotabaru. Pada tahun lalu, PT SDO telah 19 kali mengekspor komoditas tersebut senilai total Rp 881,98 miliar ke enam negara, yaitu China, Vietnam, Korea Selatan, Filipina, Thailand, dan Turki.

 

 

Sumber: Kompas

Wabup Sanggau Hadiri Tanam Perdana Tanaman Kelapa Sawit Program PSR di Desa Harapan Makmur

 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU – Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot menghadiri kegiatan penanaman perdana tanaman kelapa sawit program peremajaan kelapa sawit rakyat (PSR) di KUD Desa Harapan Makmur, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalbar, Selasa 23 Februari 2021.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau H Syafriansyah, Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Ketua GOW Kabupaten Sanggau, Yohana Kusbariah, Forkopincam, perwakilan dari perusahaan Bintang Harapan Desa, Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Sutari Harapan Makmur Aduardus Sunardi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan masyarakat Desa Harapan Makmur.

Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan semangat kepada para petani sawit yang hari ini mereka melakukan replanting.

“Replanting ini adalah dana yang diberikan oleh pemerintah kepada para masyarakat tani yang bantuannya perhektare Rp 30 juta rupiah. Nah, di tahun anggaran 2020 yang hari ini kita laksanakan ada 208 hektar, jadi cukup besar,”katanya, Selasa 23 Februari 2021.

Jadi, lanjutnya, ini salah satu perhatian pemerintah untuk para petani dan sebenarnya aturan perkebunan inikan kita berharap di koperasi ini mereka secara mandiri mempersiapkan diri untuk bagaimana mereka menghadapi replanting selama masa panen kurang lebih 20 tahun itu.

Mudah-mudahan nanti di periode berikutnya mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik terkait dengan replanting tersebut.

“Baik nanti dapat menabung melalui koperasi untuk persiapan replanting untuk masa tertentu, Sehingga tidak lagi mereka berpikir dari mana bantuannya. Syukur-syukur ada bantuan dari pemerintah dan tadi kita sudah katakan pemerintah inikan terbatas juga dan tentu untuk banyak orang, bukan hanya untuk satu kelompok tertentu saja,”tegasnya.

Ia berharap transisi yang kurang lebih 3 hingga 4 tahun ini tentu juga disisi pendapatan berkurang. dan kita berharap mereka harus cerdas bagaimana menggunakan lahan ini untuk dijadikan tanaman tumpang sari.

“Yang mana tadi pak Kadis Perkebunan dan Peternakan sudah mengingatkan supaya mereka melakukan bagaimana upaya-upaya untuk bisa dapat uang tambahan dari areal yang sudah di caping ini dan tentu tanaman tumpang sari sangat dibutuhkan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, H Syafriansyah menyampaikan bahwa kegiatan replanting ini sudah kita mulai dari tahun 2019. Pada tahun 2019 kita bisa realisasikan lebih kurang 1000 hektar dan kemudian di tahun 2020 sebesar 2.200 hektar, jadi total sekarang sudah 3.200 hektar.

“Dan hari ini merupakan bagian dari 3.200 hektar itu seluas 208 hektar KUD Sawit Sutari Desa Harapan Makmur ini,”katanya.

Dari 3.200 hektar ini, lanjutnya, Sudah 2.094 hektar yang sudah tanam, bearti kurang lebih 70 persen dan inilah bentuk perhatian pemerintah yang seperti disampaikan Pak Wakil Bupati tadi untuk membantu masyarakat.

“Perlu kami sampaikan mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Wakil Bupati disini memberikan motivasi kepada petani yang lain untuk segera mengikuti program ini. Karena yang kita tahu bantuan seperti inikan programnya tidak berlangsung sepanjang tahun, mungkin nanti ada suatu titik program ini berhenti,”ujarnya.

Sehingga sekarang bagaimana petani mengambil keputusan untuk ikut atau tidak. Pertama kuncinya kita tidak memaksa, tidak mengharuskan, tetapi ini pilihan para petani.

“Tetapi pilihan itu harus segera diambil, kita tahu petani sekarang kesulitan terutama masalah dana apalagi untuk replanting. Nah, momen ini adalah suatu kesempatan dan saya yakin ini tidak akan terulang,”ujarnya.

Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Sutari Harapan Makmur Aduardus Sunardi menyampaikan terkait dengan bantuan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) ini yang jumlahnya Rp 30 juta perhektar.

“Kami sebagai petani sangat bangga sekali, karena kalau tidak ada bantuan ini tentunya kami tidak bisa menanam kembali sawit yang telah ada,” tuturnya.

Terkait dengan itu kami di KUD Sutari Harapan Makmur ini telah mengikuti program peremajaan kelapa sawit rakyat (PSR) ini kurang lebih sebanyak 208 hektar.

“Untuk kedepan kami sangat berharap kepada pemerintah selalu membimbing kami, sehingga apa yang di cita-citakan oleh petani supaya dapat berjalan dengan baik dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dan petani bisa sejahtera,”pungkasnya. (*)

 

Sumber: Pontianak.tribunnews.com

,

Apolin jalin kerjasama dengan Politeknik ATI Padang kembangkan SDM industri

 

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA – JAKARTA. Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin) dan Politeknik ATI  Padang menandatangani Nota Kesepahaman atau  Memorandum of Understanding secara virtual, Senin (22 Februari 2021).

MoU ini berkaitan kegiatan pengembangan kurikulum link and match dengan kebutuhan industri, pelaksanaan kuliah kerja praktek dual system bagi mahasiswa Politeknik ATI Padang, pelaksanaan magang dosen Politeknik ATI Padang, dan penyelenggaraan kerjasama seminar/kuliah umum/dan atau penelitian serta pengabdian masyarakat.

“Kerjasama diantara dunia pendidikan, industri dan pemerintah menjadi suatu keharusan dalam mencari terobosan untuk menghasilkan SDM yang handal, menciptakan teknologi yang maju dan menghasilkan berbagai produk yang bernilai tambah tinggi serta kompetitif baik pasar domestik dan pasar global,” ujarnya Ketua Umum Apolin, Rapolo Hutabarat dalam keterangannya, Senin (22/2).

Rapolo mengatakan khusus tentang industri oleochemical di Indonesia dengan kapasitas 11,3 juta ton per tahun dan kalau digabung dengan nomenklatur Fatty acid methyl ester (FAME) atau yang kita kenal saat ini biodiesel yang merupakan kelompok oleochemical dengan kapasitas 12 juta ton per tahun.

”Maka total kapasitas oleochemical Indonesia saat ini telah mencapai 23,3 juta ton per tahun. Ini merupakan kapasitas terbesar di dunia yang berbasis baku minyak sawit,” ujar Rapolo.

Adapun produk-produk oleochemical Indonesia saat Ini terdiri dari lima kelompok utama, (1) Fatty acid, (2) Fatty alcohol, (3) Methyl ester, (4) Glycerin dan (5) Soap noodle. Berbagai turunan dari kelompok utama tersebut tahun 2020 telah mampu di ekspor Indonesia ke berbagai belahan dunia sebesar 3,87  juta ton dengan nilai ekspor US$ 2,64 miliar.

Rapolo mengatakan dengan permintaan global yang senantiasa tumbuh positif. Apolin mengajak seluruh elemen bangsa terutama dari perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya untuk secara Bersama-sama mencari dan menggali berbagai teknologi unggul dan beragam produk oleochemical terutama untuk menghasilkan turunan yang lebih hilir lagi dari produk fatty acid, fatty alcohol, dan methyl ester tersebut yang sangat dibutuhkan industri di masa kini. Serta industri  masa akan datang guna memenuhi kebutuhan masyarakat global.

“Penandatanganan MoU dengan Politeknik ATI Padang merupakan langkah sangat strategis bagi stakeholder industri sawit nasional sehingga link and match antara perguruan tinggi dengan dunia industri dapat terwujud secara bertahap,” ujar Rapolo.

Penandatangan MoU disaksikan oleh kementerian dan asosiasi sawit lainnya. Diantaranya Arus Gunawan, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Lila Harsyah Bakhtiar, Kepala Sub Direktorat Industri Hasil Perkebunan Non Pangan Kementerian Perindustrian) Sahat Sinaga, Plt. Ketua Umum DMSI), Togar Sitanggang, Waketum Gapki), Delima Hapsari, Ketua Umum GPPI, Agnes Irawan, Sekjen Apolin,  Ernest, Sekjen Aprobi, Rino Afrino, Sekjen Apkasindo dan jajaran pengurus/anggota Apolin.

Dalam sambutannya, Direktur Politeknik ATI Padang, Ester Edwar menjelaskan, sebagai sebuah pendidikan vokasi, tentu hal utama yang menjadi fokus Politeknik ATI Padang adalah link and match antara kurikulum pendidikan yang diselenggarakan dengan kebutuhan industri.

“Penandatangan MoU dengan Apolin merupakan usaha kami untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pendudukan vokasi yang link and match dengan kebutuhan industri,” ujar Ester.

Ruang lingkup Kerjasama yang disepakati dengan Apolin adalah pengembangan kurikulum yang link and match dengan kebutuhan industri, pelaksanaan kuliah kerja praktek/magang dual system, pelaksanaan magang dosen, penyelenggaraan seminar, kuliah umum dan kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

“Dalam waktu dekat kegiatan yang akan kami wujudkan adalah mengundang praktisi Apolin memberikan kuliah langsung kepada mahasiswa kami sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan dalam kurikulum, sehingga mahasiswa kami dapat mendapat pengayaan langsung dari pelaku industri baik tentang hal teknis maupun tentang soft skill yang harus dimiliki calon tenaga kerja industri,” ujar dia.

Menurut Ester, Politeknik ATI Padang sudah melibatkan para praktisi industri secara langsung dan konsisten sejak penerapan kurikulum dual system pada 2018. Praktisi tidak hanya memberikan kuliah umum, tetapi terlibat langsung dalam mata kuliah inti tertentu pada setiap semester, berdampingan dengan dosen tetap.

“Biasanya pelaksanaannya kami lakukan dengan system Blok karena praktisi industri langsung datang ke kampus selama beberapa hari, Namun di masa pandemi ini, kami akan mengatur pelaksanaannya secara daring dan menyesuaikan dengan ketersediaan waktu praktisi,” jelas Ester.

Apolin, yang berdiri tahun 1995 dan berkedudukan di Jakarta merupakan asosiasi yang terhimpun dari perusahaan-perusahaan industri oleochemical di lndonesia yang saat ini beranggotakan sebanyak 11 perusahaan oleokimia.

Dari sebelas perusahaan anggota Apolin, kata Ester, baru empat perusahaan menjalin MoU dengan  Politeknik ATI Padang. Keempat perusahaan tersebut antara lain PT Ecogreen Oleochemicals, PT APICAL, PT Sumi Asih, dan PT Energi Sejahtera Mas.

Arus Gunawan, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri mengapresiasi kerjasama antara Apolin dan Politeknik ATI Padang dalam rangka membangun link and match sumber daya manusia dengan industri.

“Pemerintah telah memiliki kebijakan untuk memperkuat struktur industri seperti harga gas, program hilirisasi, dan secara umum program subtitusi impor sebesar 35%,” ujarnya.

Kementerian Perindustrian menyiapkan 6 program prioritas untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) nasional yang berdaya saing di  bidang industri. Antara lain pengembangan pendidikan vokasi industri menuju dual system, pembangunan Politeknik/Akademi Komunitas di Kawasan Industri, membangun link and match SMK dan Industri, menerapkan pendidikan dan pelatihan (diklat) sistem 3 in 1 yakni pelatihan, sertifikasi kompetensi, penempatan kerja, pembangunan infrastruktur kompetensi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri, dan pendirian Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0.

 

Sumber: Kontan.co.id

Riau Replanting Sawit 26.500 Ha

 

 

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau tahun ini memperoleh jatah program peremajaan kelapa sawit seluas 26.500 hektare (ha) yang menjadi perolehan paling tinggi di seluruh Indonesia. Perolehan lahan yang cukup luas untuk peremajaan kepala sawit Riau yang diberikan pusat itu dengan pertimbangan potensi sawit Riau yang cukup besar. “Peremajaan komoditas nonmigas itu seluas 26.500 ha merupakan bagian dari target yang diusulkan ke pusat untuk peremajaan dan tahun yang sama, sebelumnya seluas 23.774 ha,” kata Kepala Dinas Perkebunan Riau Zulfadli seperti dilansir Antara di Pekanbaru, pekan lalu.

Karena itu, kata Zulfadli, dari jatah 26.500 ha peremajaan yang diberikan pusat, Disbun Riau menargetkan bisa terealisasi 80% hingga akhir 2021. “Untuk mencapai target 80% replanting itu, membutuhkan dukungan semua pihak terkait, sehingga perlu digandeng Asosiasikelapa sawitdan pihak terkait lainnya untuk mendukung suksesnya program ini,” katanya. Dari luas total luas lahan peremajaan itu, tersebar di Kabupaten Kampar seluas 4.500 ha, di Kabupaten Rokan Hulu 2.000 ha, di Kabupaten Pelalawan 5.000 ha, di Kabupaten Rokan Hilir 2.000 ha, dan di Kabupaten Siak seluas 4.000 ha.

Berikutnya di Kabupaten

Kuantan Singingi seluas 3.000 ha, di Kabupaten Indragiri Hulu 2.000 ha, di Kabupaten Bengkalis 1.000 ha, di Kabupaten Indragiri Hilir 2.000 ha, dan di Kota Dumai. “Kalau melihat pemberian target pusat, Kabupaten Kampar paling luas mendapat peremajaan kelapa sawit dan paling kecil yakni di Kota Dumai atau hanya seluas 1.000 ha saja. Sedangkan dua daerah lainnya yakni Kepulauan Meranti dan Pekanbaru tidak memiliki target replanting karena tidak punya potensi kelapa sawit,” kata dia.

Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, pada 2021, juga menargetkan peremajaan tanaman sawit tidak produktif karena menggunakan bibit asalan dan berusia tua di lahan milik kelompok tani seluas 1.500 ha. Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Erri Siagian mengatakan, target peremajaan tahun ini lebih luas dari 2020 yang hanya 500 ha. Saat ini, sudah ada sejumlah petani yang tersebar di sejumlah wilayah daerah ini yang membentuk kelompok tani untuk diusulkan sebagai calon petani dan calon lokasi (CPCL) peremajaan sawit. Target peremajaan ini tersebar di Kecamatan Kota Mukomuko, Air Manjuto, Pondok Suguh, Penarik, XIV Koto, Lubuk Pinang, dan Malin Deman.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Kuliah Umum AKPY-Stiper : Motivasi dan PeluangKerja di Perkebunan Rakyat

 

UNGARAN, SAWIT INDONESIA – Sebanyak 250 mahasiswa Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY-Stiper) yang berasal dari Putra dan Putri Petani/buruhsawit, program Diploma I Beasiswa BPDP-KS, mendapat motivasi yang dikemas Kuliah Umum dari perwakilan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.

Motivasi dan peluangkerja di perkebunan sawit rakyat disampaikan oleh Agus Hartono selaku Tim Sekretariat Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di sela-sela Kuliah Learning Factory yang ditengah berjalan di Kebun Pelatihan dan Pendidikan (KP2) Ungaran, Semarang, Kamis (18 Februari 2021).

Perlu diketahui, Kuliah Umum diikuti oleh 50 mahasiswa/mahasiswi sesuai protokol kesehatan yang ada, selebihnya melalui Dalam Jaringan (Daring) atau online.

Agus Hartono menyampaikan perlu dan pentingnya Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor perkebunan rakyat yang saat ini tengah menjalani program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). “SDM diperlukan sebagai pendamping petani sawit rakyat yang akan meremajakan kebunnya,” ujarnya.

Selanjutnya, Agus menjelaskan tujuan program PSR yang saat ini menjadi program nasional.“Di antaranya meningkatkan produktivitas pekebun sawit rakyat, mengoptimalisasi lahan. Sasaran dari program tersebut yaitu kebun dengan tanaman yang sudah tidak produktif dan produktivitasnya kurang dari 10 ton/hektar/tahun. Petani sawit dulu hampir 80-90% menanam sawit benih asalan/tidak tersertifikat,” jelasnya.

Seperti diketahui hingga 2022 pemerintah memiliki target 500 ribu hektar, dengan target 180 ribu hektar/tahun sejak 2020, perkebunan rakyat yang harus diremajakan atau replanting.

Kendati, program peremajaan kebun sawit rakyat sudah berjalan sejak 2017, dengan dana hibah Rp 30 juta dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Namun hingga kini pelaksanaanya belum optimal. Untuk mendukung kesuksesan program tersebut, sumber daya manusia memilki peran penting.

“Program PSR banyak menghadapi permasalah teknis dan non teknis. Dari target yang sudah ditetapkan 180 ribu hektar/tahun hanya mampu tercapai kurang dari 100 ribu hektar. Salah satunya karena keterbatasan SDM terutama di tingkat Dinas Perkebunan Kabupaten untuk pendampingan Petani Sawit Rakyat (Kelompok, KUD dan Gapoktan),” ungkap Agus yang menjabat sebagai Kasubdit Tanaman Kelapa Sawit, Tanaman Tahunan dan Penyegar, Ditjenbun, Kementerian Pertanian.

Agus mengakui minimnya sosialisasi program PSR pada masyarakat (petani sawit) sehingga mempengaruhi capaian target. Memang untuk mendapatkan dana hibahdari BPDP-KS sebesar Rp 30 juta, ada persayaratan yang harus dipenuhi. Sebelumnya ada 14 persyaratan kemudian dikurangi menjadi 8 persyaratan, saat ini hanya dua persyaratan yaitu legalitas lahan dan kelembagaan.

Terkait dengan kendala yang dihadapi petani dalam program PSR, Agus menegaskan jika kalian (mahasiswa) sudah lulus maka kembali kemasyarakat untuk menjadi petani sawit Milenial dan menjadi pendamping petani sawit.

“Kami berharap mahasiswa AKPY-Stiper setelah lulus dapat berkarya sebagai pendamping petani di perkebunan sawit rakyat. Antara lain sebagai pendamping petani untuk mengurusi persoalan administrasi, verifikasi legalitas kartu kependudukan termasuk CPCL yang menjadi dasar usulan untuk dana hibah program PSR), dan mendampingi progres pekerjaan. SDM Pendamping ini nantinya yang akan mengurus administrasi keperluan persyaratan program PSR,”tegasnya.

“Jika kalian bisa bekerja mendampingi petani sawit dengan baik maka program nasional PSR bisa tercapai dengan target 180 ribu hektar/tahun,” imbuhnya

Terkait dengan kebutuhan SDM, Agus menambahkan kebutuhan SDM nantinya akan disesuaikan dengan rekomendasi teknis (rekomtek).“Selanjutnya, diserahkan ke BPDP-KS dan akan disalurkan keinstitusi pendidikan untuk proses seleksi dan mendidik menjadi tenaga pendamping,” pungkasnya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com