Sawit Bisa Tumbuhkan Ekonomi Masyarakat di Indonesia

 

InfoSAWIT, JAKARTA  – Dikatakan  Staf Khusus Wapres RI Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah, Imam Azis, kelapa sawit memang telah menjadi industri prioritas dalam pengentasan kemiskinan maka dari itu pengembangan kelapa sawit juga harus dilakukan di Indonesia Bagian Timur.

Tata kelola sawit perlu diperbaiki mulai dari tata kelola perkebunannya dan pekebun yang terlibat dalam kemajuan kelapa sawit. “Pemerintah pusat siap memberikan insentif untuk mendukung kelapa sawit dan siap mensejahterakan petani,” ujar dia dalam webinar yang dihadiri InfoSAWIT, Senin (12/4/2021).

Sementara, Direkur Eksektutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung mengatakan, perkebunan sawit turut membantu membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di Papua. Khususnya di daerah Keerom, Sorong, Sorong Selatan, Manokwari, Teluk Bintuni, Fak Fak dan Merauke.

Secara garis besar, Tungkot menilai, terdapat dua manfaat utama kelapa sawit yang paling dirasakan yakni penurunan  kemiskinan di pedesaan dan penyerapan tenaga kerja langsung dan tak langsung.

Direktur Tunas Sawa Erma (TSE) Group Luwy Leunufna mencatat, perusahaan sudah memberikan komitmen secara nyata dalam penciptaan lapangan kerja yang masif. Sejak tiga tahun terakhir, sudah lebih dari 2.400 tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP) yang terserap oleh TSE Group dan akan terus bertambah seiring dengan ekspansi perusahaan.

Melalui penyerapan tenaga kerja ini, TSE Group berharap distribusi pendapatan masyarakat Papua dapat meningkat. Dampak berikutnya, kesejahteraan mereka dapat terus membaik secara berkelanjutan.

Dampak lain yang diberikan perusahaan adalah pemberian layanan pendidikan hingga kesehatan. Layanan klinik di tiap area perkebunan, klinik berjalan hingga pembangunan sekolah dan bus sekolah disediakan untuk memastikan masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan dasar.

“Itu semua bisa terwujud karena investasi sawit. Sawit ini anugerah bagi bangsa Indonesia dan masyarakat Papua. Karena itu, syukurilah dan bukan hal sebaliknya seperti kampanye,” pungkas dia. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

PEREMAJAAN SAWIT PERLU DIPACU

 

Produktivitas kelapa sawit perlu ditingkatkan melalui program replanting atau peremajaan kelapa sawit. Target replanting sulit tercapai karena petani banyak yang menolak program tersebut.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar Syafrizal mengatakan total luas lahan perkebunan kelapa sawit di Sumbar mencapai 385.921 ha didominasi oleh perkebunan rakyat yang mencapai 219.661 ha.

Sedangkan perkebunan perusahaan seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Sumbar seluas 5.147 ha dan perusahaan besar swasta nasional (PBSN) seluas 161.113 ha.

Upaya peningkatan produksi terus dilakukan salah satunya dengan melakukan peremajaam kelapa sawit milik rakyat. Hal itu dilakukan karena dominasi lahan sawit di Sumbar berada di perkebunan rakyat.

“Lahan yang terluas itu adalah perkebunan rakyat. Kita juga telah mendorong produktivitas perkebunan ini dengan cara melakukan replanting atau peremajaan,” katanya, Rabu (14/4).

Pemprov Sumbar tahun ini menargetkan peremajaan tanamankelapa sawit8.000 ha atau turun 2.600 ha jika dibandingkan dengan tahun lalu. “Memang 2020 itu target replanting tidak tercapai. Makanya di tahun ini jumlah target diturunkan. Harapan saya masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini, supaya produktivitas bisa meningkat,” ujarnya.

Syafrizal menjelaskan untuk replanting tanaman kelapa sawit tahun ini, telah ditetapkan untuk enam kabupaten yakni Kabupaten Agam seluas 1.000 ha, Dharmasraya 2.000 ha, Pasaman Barat 3.000 ha, Pesisir Selatan 750 ha, Sijunjung 750 ha, dan Kabupaten Solok Selatan sebanyak 500 ha.

Keenam daerah tersebut dipilih karena memiliki produksi kelapa sawit yang besar dan banyak tanaman yang sudah memiliki usia tanam 25 tahun.

“Sesuai ketentuan, replantingkelapa sawit itu untuk tanamankelapa sawityang usianya 25 tahun. Replanting dilakukan bukan untuk mengurangi produktivitas, tetapi malahan meningkatkan produktivitas. Sebab, usia tanaman 25 tahun itu, jumlah panen tidak begitu banyak lagi,” ujarnya.

Dikatakannya kendati dari sisi pemerintah telah menyediakan kuota untuk replanting tanaman kelapa sawit, dan melihat pada tahun-tahun sebelumnya, target tidak pernah tercapai.

Hal itu diakibatkan dengan masih adanya petardkelapa sawityang enggan untuk melakukan replanting.

Dari beberapa informasi di lapangan, petani beranggapan bila melakukan peremajaan akan berhenti menikmati hasil panen karena harus menunggu kembali dari masa tanam ke masa panen.

Menurut Syafrizal, anggapan itu tidak benar karena ada komodias tanaman lain yang bisa dilakukan oleh petard saat replanting. Salah satunya dengan penanaman komoditas jagung, karena secara kondisi tanah, jagung sangat cocok di tanam di lahan manapun, termasuk di kawasan perkebunan kelapa sawit.

“Kelapa sawit itu bisa dipanen setelah ditanam itu sekitar 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu bisa ditanam jagung. Nah kan bisa menghasilkan uang. Artinya tidak yang perlu diragukan lagi,” ujarnya.

Bahkan bila telah menikmati hasil menanam jagung selama replanting dilakukan, dan apabila sudah memasuki masa panen, hasil panen atau tandan buah segar akan lebih berat, ketimbang memanen usiakelapa sawityang sudah berusia 25 tahun.

Selain itu juga akan menyulitkan bagi petard untuk memanennya, karena dari kondisi batangnya, usia tanamankelapa sawityang sudah 25 tahun sudah sangat tinggi.

Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy menambahkan replanting tidak terlepas dari upaya untuk memperbaiki mutu produksi perkebunan dengan menggunakan benih unggul yang merupakan salah satu persyaratan pemenuhan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).

Dari luas lahan perkebunan kelapa sawitd i Sumbar yakni 385.921 ha itu mampu memproduksi minyak CPO lebih dari 1,2 juta ton dengan yang disumbangkan oleh perkebunan rakyat sebesar 567.930 ton, PTPN sebesar 36.314 ton, dan PBSN sebesar 664.932 ton.

“Data itu saya dapatkan dari Data dan Statistik Perkebunan di kondisi 2019,” ucapnya.

Menurutnya sebenarnya tidak yang perlu dikhawatirkan bila melakukan peremajaan tanaman kelapa sawitnya. Karena kebun yang tengah melakukan replanting itu, bisa integrasikan dengan jagung sebagai tanaman sela sampai sawit berproduksi.

“Untuk sawit yang baru ditanam itu, masa tunggu antara 3-4 tahun. Nah bila ditanam jagung, petani dapat menanam jagung 10-12 kali musim tanam,” sebutnya.

Audy melihat integrasi sawit dan jagung ini selain mendongkrak produksi jagung tentu juga merupakan sumber penghasilan petani menjelang kelapa sawit menghasilkan dengan produksi normal.

HARUS DIPERLUAS

Peningkatan produktivitas kelapa sawit melalui replanting juga dilakukan oleh Provinsi Sumatra Selatan.

Perkebunankelapa sawitrakyat di Sumatra Selatan mencapai 40 % dari total luas kebun 1,3 juta ha. Untuk itu, program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang tengah berlangsung harus diperluas sehingga memberi hasil optimal ke depan.

Ketua Gabungan Pengusahakelapa sawitIndonesia (Gapki) Sumsel Alex Sugiarto mengatakan perkebunan sawit mandiri berperan penting terhadap industri minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

“Dari luas kebun sekitar 1,3 juta ha terdapat 40 % yang merupakan kebun plasma dan swadaya yang dikelola oleh petard mandiri,” jelasnya kepada Bisnis, Rabu (14/4).

Oleh karena itu, menurut Alex, perkebunan sawit rakyat harus diperkuat, salah satunya dengan program PSR yang dampaknya berujung pada peningkatan kesejahteraan petard.

Alex mengatakan produktivitas kebun sawit rakyat di Sumsel saat ini masih berkisar 2,5 ton-3 ton per ha per tahun, padahal potensinya mampu mencapai 6 ton-8 ton per ha per tahun.

Penggantian tanaman dengan bibit sawit unggul atau replanting diyakini mampu meningkatkan angka produktivitas kebun tersebut.

Gapki berkomitmen untuk mendukung PSR. Apalagi produksi perkebunan sawit rakyat telah memiliki pabrik penampung yang cukup. Saat ini terdapat 77 unit pabrik kelapa sawit (PKS) yang tersebar di provinsi itu.

“Seiring dengan bertambahnya produktivitas tentu akan ada penambahan unit maupun kapasitas PKS,” kata dia.

Sementara itu berdasarkan data Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS), luas kebun sawit yang telah diremajakan melalui program PSR mencapai 94.033 ha, di mana 19% berada di Sumsel.

Provinsi ini tercatat sebagai daerah dengan realisasi tertinggi dibandingkan dengan 20 provinsi lainnya yang ikut melaksanakan PSR.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrahman mengatakan secara nasional terdapat total 87.906 pekebunkelapa sawityang mengikuti program replanting.

“PSR bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas TBS [tandan buah segar] pekebun,” katanya.

Selain itu, pekebun yang melakukan peremajaan dapat menjalankan praktik berkebun yang baik [good agriculture practice/ GAP), serta memperbaiki tata ruang perkebunan.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

Target Peremajaan 3.500 Hektar Sawit Rakyat

 

BANJARMASIN – Pemerintah menargetkan peremajaan sawit rakyat (PSR) seluas 3.500 hektar di Kalimantan Selatan, tahun ini. PSR merupakan program dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian yang digulirkan sejak 2018. Dana untuk program peremajaan itu bersumber dari pungutan dana ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang dikelola Badan Pengelola

Dana Perkebunankelapa sawit(BPDPKS). Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel Suparmi menuturkan, Kalsel telah memenuhi target program PSR 2018-2020 seluas 10.517 hektar. Tahun ini, program PSR kembali digulirkan dengan target seluas 3.500 ha. “Program PSR ini bertujuan membantu petani sawit rakyat agar mereka bisa memperbarui kebun dengan tanamankelapa sawityang berkualitas dan berkelanjutan, serta meningkatkan produktivitas kelapa sawit,” kata Suparmi, Selasa (13/4/2021).

 

Sumber: Kompas

,

Presiden Tegaskan Komitmen Sawit Berkelanjutan

 

Presiden Joko Widodo tegaskan Komitmen Indonesia untuk menjaga Industri Sawit yang berkelanjutan ke Eropa melalui Hannover Messe 2021.

Tahun ini, Indonesia menjadi Official Partner Country pada Hannover Messe (HM), sebuah pameran yang berfokus pada berbagai isu terkini teknologi dan solusi industri manufaktur, seperti otomasi industri dan IT (Industri 4.0), energi berkelanjutan dan teknologi lingkungan, efisiensi energi, penelitian dan transfer teknologi, robotika dan teknologi lainnya.

Hal tersebut dapat menjadi peluang untuk menghadirkan Indonesia kepada dunia dalam upaya transformasi perekonomian khususnya di sektor industri 4.0 serta upaya pemulihan perekonomian nasional saat pandemi Covid-19.

Industri kelapa sawit telah menjadi mesin penggerak perekonomian Indonesia, sekaligus meningkatkan taraf hidup banyak orang, memberi akses pendidikan, layanan kesehatan, teknologi dan informasi. sekarang saatnya untuk membagikan manfaat tersebut kepada komunitas di seluruh dunia.

Kelapa sawit merupakan komoditas paling strategis bagi Indonesia. Industri ini telah berkontribusi pada pendapatan pemerintah, keuntungan bagi perusahaan, lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan bagi petani kecil.

BPDPKS didirikan pada tahun 2015 untuk mendorong pembangunan dan keberlanjutan sektor kelapa sawit melalui pengelolaan dana yang prudent, transparan, dan akuntabel.

Sebagai lembaga pengelola dana, BPDPKS memastikan prinsip “from palm oil to palm oil” diterapkan di setiap program. Program tersebut meliputi pemberian dukungan untuk program mandatori biodiesel, peremajaan sawit rakyat, penyediaan sarana dan prasarana kelapa sawit, penelitian dan pengembangan, pengembangan sumber daya manusia, serta program promosi dan advokasi.Q

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam pesan singkatnya menegaskan bahwa industri kelapa sawit Indonesia telah menyediakan bagi kita makanan sehat, energi terbarukan, dan produk yang selama ini kita gunakan sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari.

Indonesia telah melakukan transformasi terhadap industri minyak sawit dengan memasukkan praktik pertanian terbaik dan berkelanjutan ke dalam setiap aspek keputusan bisnisnya, sehingga perjalanannya ke rumah Anda tidak hanya dimaksudkan sebagai upaya komersial, tetapi juga komitmen untuk masa depan yang lebih baik bagi generasi masa depan kita.

Bergabunglah dalam perjalanan kami untuk membuat industri minyak sawit yang lebih berkelanjutan dengan berkunjung ke halaman digital kami di HM. Selanjutnya, BPDPKS bersama Masyarakat Biohidrokarbon Indonesia telah bekerja keras untuk menampilkan kebaikan industri sawit Indonesia kepada dunia melalui konten-konten digital di HM, salah satunya melalui presentasi live streaming dari beberapa orang terkemuka di Indonesia:

1. Dr. Mahendra Siregar, Wakil Menteri Luar Negeri RI judul ‘Indonesia Palm Oil: Our Commitment to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs)’

2  Dr. Ir. Mushdalifah Machmud, MT, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI judul ‘Palm for Food: Policy Perspective’

3. Dr. Ir. Dadan Kusdiana, M. Sc., Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI judul ‘Palm for Renewable Energy: Policy Perspective – We manage it, so it will not be detrimental for Human Food Supply’

4. Sahat M.Sinaga, Ketua Masyarakat Biohidrokarbon Indonesia judul ‘Empowering Small Holders through Corporatization of The Small and Advancement of Processing Technology  for Industrial Vegetable Oil’

5. Dr. Ir. Tatang Hernas, Peneliti Institut Teknologi Bandung judul The Magic of Palm Oil: The Goodness that we are willing to share with you’

6. Paulus Tjakrawan, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia judul ‘Palm Oil Based Biodiesel: Journey for Renewable and Affordable Energy’

7. Puspo Edi Griwono, PhD, Kepala SEAFAST Center judul ‘Health Aspect of Palm Oil’

 

Sumber: Majalahhortus.com

Harga TBS Sawit Jambi Periode 9-15 April 2021 Naik Rp 8,32/Kg

 

InfoSAWIT, JAMBI – Merujuk hasil dari tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi Jambi, harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Jambi periode 09-15 April 2021 Propinsi Jambi, telah menyepakati harga sawit umur 10 – 20 tahun naik Rp 8,32/Kg menjadi Rp 2.250,54/Kg.

Berikut harga sawit Jambi berdasarkan penelusuran InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 1.763,92/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 1.876,78/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 1.963,65/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 2.046,08/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 2.097,79/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 2.141,81/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun Rp 2.184,36Kg dan sawit umur 10-20 tahun Rp 2.250,54/Kg, sawit umur 21-24 tahun Rp 2.181,99/Kg, dan sawit umur 25 tahun Rp 2.080,35/Kg. Dimana harga minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 9.560,68/Kg dan harga Kernel Rp 6.439,17/Kg dengan indeks K 91,75%. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

Industri sawit entaskan 1,3 juta masyarakat pedesaan dari kemiskinan

Industri sawit entaskan 1,3 juta masyarakat pedesaan dari kemiskinan

 

 

Jakarta (ANTARA) – Keberadaan sektor industri kelapa sawit dinilai secara langsung mampu mengentaskan sebanyak 1,3 juta masyarakat pedesaan keluar dari kemiskinan semenjak 2020, termasuk diantaranya di kawasan Indonesia bagian timur

“Sejak 2020 sawit telah membantu 10 juta orang keluar dari kemiskinan yang mana setidaknya (diantaranya) 1,3 juta masyarakat pedesaan keluar dari kemiskinan secara langsung karena sawit, ” ujar Deputi Bidang Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud di Jakarta, Selasa.

Menurut Musdhalifa dalam keterangannya, tingkat kemiskinan di daerah dengan pengembangan sawit turun signifikan dibanding daerah lain yang bukan pengembangan sawit secara nasional.

“Pertumbuhan kemiskinan semakin rendah di daerah yang mengembangkan sawit sebagai komoditas andalan. Dengan masuknya keekonomian kelapa sawit bisa menekan terhadap rate kemiskinan nasional,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, potensi pengembangan kelapa sawit di Indonesia bagian timur harus terus dilakukan karena bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga menimbulkan multiplier effect.

Terkait pengembangan kelapa sawit di Papua, dia menyebutkan luas tutupan kelapa sawit Indonesia sebesar 16,38 juta hektare, sementara itu luas tutupan kelapa sawit di bagian timur Indonesia (pulau Sulawesi, Maluku dan Papua) sebesar 553.952 hektar atau 3,38 persen dari total luas tutupan kelapa sawit nasional.

Sedangkan khusus untuk Papua, luas tutupan kelapa sawit sebesar 58.656 hektare dan Papua Barat sebesar 110.496 hektare.

Lokasi tutupan kelapa sawit di wilayah Papua Barat terdapat di beberapa Kabupaten yaitu Manokwari, Sorong, Sorong Maybrat, Teluk Bintuni dan Fak Fak.

Lokasi tutupan kelapa sawit di wilayah Papua terdapat di beberapa Kabupaten yaitu Nabire, Jayapura, Keerom. Boven Digoel, Mappi dan Merauke.

Pada 2020 hingga 2022, lanjutnya, pemerintah menargetkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk Papua seluas 6.000 ha masing-masing Papua 3000 ha dan Papua Barat 3000 ha

“Manfaat PSR antara lain peningkatan produktivitas tanaman, peningkatan pendapatan pekebun dan pengelolaan sawit berkelanjutan,” katanya.

Sebelumnya Staf Khusus Wapres RI Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah, Imam Azis mengatakan kelapa sawit memang menjadi industri prioritas dalam pengentasan kemiskinan maka dari itu pengembangan kelapa sawit juga harus dilakukan di Indonesia bagian timur.

Tata kelola sawit perlu diperbaiki mulai dari tata kelola perkebunannya dan pekebun yang terlibat dalam kemajuan kelapa sawit.

“Pemerintah pusat siap memberikan insentif untuk mendukung kelapa sawit dan siap menyejahterakan petani,” ujar dia Diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) tentang “Penguatan Peranan Kelapa Sawit Dalam Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Bagian Timur” di Jakarta, Senin (12/4/).

Sementara itu Direkur Eksektutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung mengatakan, perkebunan sawit turut membantu membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di Papua. Khususnya di daerah Keerom, Sorong, Sorong Selatan, Manokwari, Teluk Bintuni, Fak Fak dan Merauke.

Menurut dia, manfaat utama kelapa sawit yang paling dirasakan yakni penurunan kemiskinan di pedesaan dan penyerapan tenaga kerja langsung dan tak langsung.

 

Sumber: Antaranews.com

Strategi Menambah Luasan dan Anggota BersertifIkat Berkelanjutan

 

InfoSAWIT – Merujuk data dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian tahun 2020, luas total perkebunan sawit di Indonesia mencapai 16,38 juta hektar. Dari luasan tersebut, pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini sekitar 53% dikelola oleh perusahaan perkebunan swasta besar, 6% dikelola oleh perusahaan perkebunan negara dan sisanya atau sebanyak 41% dikelola oleh petani kelapa sawit termasuk petani sawit swadaya.

Sedangkan jumlah petani kelapa sawit di Indonesia  diperkirakan terdapat sekitar 2,67 juta kepala keluarga. Menurut data Forum Petani Sawit Berkelanjutan (Fortasbi) mencatat, jumlah petani sawit swadaya yang ada di Indonesia tersebut, baru sebanyak 4.379 petani sawit swadaya yang tersertifikasi dengan luas lahan yang tersertifikasi 11.917 hektar.

Hingga tahun 2020, terdapat 29 organisasi petani swadaya berupa Kelompok Tani, KUD, maupun Asosiasi di Sumatra dan Kalimantan yang anggotanya bersertifikat RSPO. Saat ini skim sertifikasi untuk petani yang diikuti oleh petani sawit swadaya di Indonesia adalah Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)  dan International Sustainable Carbon Certification (ISCC).

Setiap skim sertifikasi menuntut syarat dan karakteristik tertentu yang harus dipenuhi supaya petani memperoleh sertifikat tersebut, termasuk di dalamnya ketentuan jumlah anggota maupun luasan. Dengan demikian strategi penambahan luasan dan anggota baru ini pun memerlukan konsultasi dengan lembaga sertifikasi.

Dari data Fortasbi diatas, jumlah petani sawit swadaya yang sudah mengikuti sertifikasi baru sekitar 0,16% dari total seluruh petani kelapa sawit. Di satu sisi bagi petani sawit swadaya, selisih yang begitu besar ini tentu saja mengundang petani yang belum tersertifikasi untuk mengikuti proses sertifikasi dan menikmati manfaat dari sertifikasi.

Di sisi yang lain, bagi organisasi petani swadaya yang sudah tersertifikasi, data ini menjadi dasar untuk menambah anggota baru dan luasan sehingga organisasi yang dikelola menjadi besar dan semakin banyak petani yang tergabung untuk mendapat manfaat.

 

Sumber: Infosawit.com

Menjadikan Harga TBS Sulsel Bisa Setara

 

MAKASSAR, SAWIT INDONESIA – Pemerintah memberikan perhatian khusus berkaitan rendahnya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di Sulawesi Selatan. Faktor rendahnya harga adalah persoalan rendemen sawit dan minimnya jumlah pabrik sawit.

Dalam presentasi berjudul “Penguatan Kemitraan Petani dan Tata Niaga Sawit Provinsi Sulawesi Selatan”, Jenderal TNI Dr. H. Moeldoko, S.I.P., Kepala Staf Kepresidenan RI, memaparkan data berkaitan rendahnya harga TBS sawit di Sulawesi Selatan.

“Harga TBS di Sulawesi Selatan termasuk
yang terendah dibandingkan dengan provinsi sentra sawit lainnya. Terbatasnya jumlah pabrik sawit membuat harga tidak kompetitif,” ujar Moeldoko saat menjadi Keynote Speaker dalam FGD Kemitraan Petani Kelapa Sawit Provinsi Sulawesi Selatan yang disertai dengan pelantikan pengurus DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Sulawesi Selatan periode 2020-2023, Jumat (9 April 2021).

Data periode Maret-April 2021, harga TBS di Sulsel sebesar Rp 1.610 per kilogram. Masih di bawah provinsi lain seperti Sumatera Utara sebesar Rp 2.360 per kilogram dan Riau sebesar Rp 2.240 per kilogram. Begitupula di Kalimantan Timur sebesar Rp 2.014 per kilogram.

Moeldoko menginstruksikan kepada pemerintah provinsi agar berkoordinasi dan memberikan perhatian khusus terhadap harga TBS petani yang Karena masalah ini juga pernah disampaikan petani sawit di Sulawesi Selatan dalam kegiatan KSP Mendengar.

“Untuk itu, sangat diperlukan mendukung iklim investasi perkelapasawitan di Sulsel. Dan juga rendemen minyak sawit juga harus diperbaiki karena dinilai masih rendah,” tegas Moeldoko yang juga menjabat sebagai yang juga Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO.

Dalam kesempatan tersebut, Moeldoko mengatakan pemerintah sangat berkepentingan terhadap industri kelapa sawit karena berkontribusi bagi ekspor sawit non migas senilai US$25,60 miliar (Rp 320 triliun) pada 2020. Selain itu, lebih dari 20 juta keluarga petani bergantung dari perkebunan kelapa sawit.

Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan RI, meminta pemerintah provinsi Sulawesi Selatan memperbaiki tata niaga harga TBS petani

Perhatian pemerintah kepada petani sawit sangatlah besar melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Presiden Joko Widodo memberikan target Peremajaan Sawit Rakyat
atau program replanting mencapai 500 ribu ha dalam tiga tahun mendatang.

Dari target tadi, dalam presentasinya, Moeldoko menyampaikan total keseluruhan lahan yang telah diremajakan mencapai 200.252 Ha dan telah melibatkan setidaknya 100.858 petani swadaya maupun plasma. Sampai dengan 2024, target yang masih harus dicapai 300.000 Ha.

“Pola kemitraan dapat menjadi solusinya agar petani dapat pendampingan. Pemerintah juga akan bantu berikan solusinya,” jelas Moeldoko.

Badaruddin Puang Sabang, Ketua DPW Apkasindo Sulsel menjelaskan rendahnya harga TBS di Sulsel karena merujuk tawar menawar harga. “Pabrik Kelapa Sawit (PKS) bikin harga rendah, petani menawar lebih tinggi. Biar transaksi jadi, ujung-ujungnya diambillah harga tengah,” terangnya.

Menurutnya, kalaupun muncul besaran rendemen dalam transaksi. Tetapi, besarannya sepihak dari pabrik sawit.  Di sinilah ketidakadilan itu muncul. Praktis harga di Sulawesi Selatan di bawah harga TBS di Sumatera.

Sampai sekarang kata ayah tiga anak ini, besaran rendemen sawit Sulsel belum ada tertera di peraturan gubernur sesuai arahan di lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

Solusi permasalahan ini, kata Badar, Apkasindo Sulsel mendorong agar rendemen sawit masuk dalam lampiran aturan daerah. Tujuannya aga semua pabrik sawit setempat dapat mengikutinya.

Badaruddin menuturkan sudah ada dukungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Sulsel dengan mengeluarkan rekomendasi kepada DPW Apkasindo Sulsel untuk melakukan uji rendemen.

“Rencana akan dilakukan pengujian bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan, Dinas Pertanian Sulsel dan BPDPKS. Mudah-mudahan BPDPKS berkenan membantu pembiayaan untuk ini. Kebetulan melalui DPP Apkasindo, kami sudah mengirimkan permohonan,” jelas doktor Manajemen SDM jebolan Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar.

Ia menegaskan salah satu tugas pokok APKASINDO untuk memastikan harga yang diterima petani dapat Berkeadilan.”APKASINDO adalah organisasi profesi petani sawit, bukan LSM. Maka, filosofi kerja APKASINDO jelas dan terukur,” ujarnya.

Ketua Umum DPP Apkasindo, Ir. Gulat ME Manurung, MP, CAPO, sangat mengapresiasi penjabaran visi dan misi DPP Apkasindo di DPW APKASINDO Sulsel. “Inilah bedanya petani sawit dulu dan sekarang. Sekarang petani sawit sudah naik kelas, sudah generasi kedua. Maka, keinginan setara menjadi pilihan,” ujarnya.

Lelaki 48 tahun ini berharap DPW APKASINDO daerah lain meniru inovasi yang dilakukan oleh Sulsel. “Yuk kita bikin Apkasindo ini benar-benar bermanfaat untuk petani sawit. Jangan vakum dan pasrah. Harus mau jemput bola” pintanya.

Moeldoko sebagai Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO juga menegaskan APKASINDO harus dapat bermanfaat dan membantu persoalan petani sawit.

“APKASINDO harus menjadi jembatan penghubung petani sawit dengan pemerintah, dan menjadi jembatan kepada pengusaha dan kelompok lainnya. Gunakan organisasi untuk memberikan nilai positif kepada masyarakat,” tegasnya

 

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Industri Sawit Butuh Rp 59 Triliun

 

JAKARTA- Industri perkebunan kelapa sawit membutuhkan biaya Rp 59 triliun untuk menjalankan kebijakan bebas kendaraan dengan muatan berlebih (over dimension and overloading/ODOL) pada 2023. Perinciannya, Rp 10 triliun untuk peremajaan armada lama sebanyak 14.628 unit dan pengadaan truk baru sebanyak 70.837 ribu unit senilai Rp 49 triliun.

Kebijakan ODOL juga membuat biaya angkut logistik di industri perkebunan melonjak 100% menjadi Rp 32 triliun per tahun. Meski penuh tantangan dan butuh banyak biaya, Gabungan Pengusaha Perkebunan kelapa sawit Indonesia (Gapki) tetap melakukan persiapan menuju bebas truk ODOL dengan beragam strategi.

PengurusGapkiAgung Wibowo menegaskan, aturan ODOL berdampak terhadap sektor usaha, salah satunya sektor perkebunan kelapa sawit. “Kami di industri sawit tentu saja akan mengikuti kebijakan ODOL ini. Namun, kami berharap kebijakan ini tidak menggerus daya saing industri sawit,” kata Agung dalam webinar bertajuk Kesiapan Perkebunan Menyiapkan Langkah-Langkah Strategis untuk Mewujudkan Program Bebas Truk ODOL yang diselenggarakan Forum Jurnalis Sawit (FJS), Kamis (8/4).

Agung memaparkan, perkebunan kelapa sawit tersebar di 22 provinsi. Dari jumlah itu, 13 provinsi merupakan sentra produsen sawit, seperti Sumatera dan Kalimantan. Selama periode 2019-2020, terdapat beragam hambatan yang menyangkut isu angkutan (logistik) . Contohnya, hambatan penerbitan dan perpanjangan Keur (truk kebun jalan raya). Hambatan ini terutama berdampak di 13 provinsi. “Hambatan lainnya berupa denda tilang, larangan masuk jalan tol untuk truk pengangkut CPO,” katanya.

Jika kebijakan ODOL benar-benar diterapkan pada 2023, dia menuturkan, industri sawit harus meremajakan 14.628 unit truk per tahun, dengan sasaran truk yang berumur 10 tahun.

Biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 10 triliun. Kebijakan ini juga akan berdampak terhadap 1.625 perusahaan perkebunan sawit.

Tak hanya itu, menurut perhitungan Agung, kebijakan ODOL akan menyebabkan biaya angkut/logistik di industri perkebunan melonjak dua kali lipat atau setara dengan Rp 32 triliun per tahun. Merespons ini, perusahaan sawit mempersiapkan tambahan jumlah truk dan supir menjadi dua kali dari saat ini.

Kemudian, dia menegaskan, perusahaan sawit mempersiapkan dana tambahan untuk modifikasi dan operasional, termasuk mempersiapkan proses hading dan unloading, sehingga tidak terjadi antrean yang panjang. “Kami juga minta penambahan lebar jalan maupun kelas jalan sesuai dengan bertambahnya armada truk yang akan beroperasi jika aturan ODOLini diberlakukan,” tandas Agung, yang dalam webinar itu mewakili Ketua Umum Gapki Joko Supriyono.

Sementara itu, Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat (Kemenhub) Mohamad Risal Wasal mengatakan, kendaraan ODOL bisa mengurangi daya saing internasional, karena tidak bisa melewati pos lintas batas negara (PLBN). Muatan berlebih juga bisa memperpendek umur kendaraan, serta menimbulkan polusi udara yang berlebihan.

Menurut Risal Wasal, perumusan kendaraan ODOL ini telah dilakukan sejak 2017. Pada 2020, dilakukan rapat antara Kemenhub, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Korlantas Polri, serta asosiasi industri untuk membahas aturan ini. “Dalam rapat tersebut menghasilkan kesepakatan bebas ODOL 2023,” kata Risal Wasal. Saat ini, pelaksanaan bebas ODOL mulai diterapkan di Tol Jakarta-Bandung. Aturan yang sama juga diberlakukan di Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni Ketapang-Gilimanuk.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Menko Airlangga yakin industri sawit tetap tunjukkan tren positif di 2021

 

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Tak hanya menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi 16 juta tenaga kerja di Indonesia, ekspor produk kelapa sawit pun mengalami peningkatan 13,6% menjadi US$ 22,97 miliar di 2020 meski di tengah pandemi Covid-19.  Airlangga pun meyakini tren positif ini akan tetap berlanjut di 2021.

“Tren positif ini terus berlanjut di 2021, harga referensi di Kemendag untuk CPO di periode April 2021 angkanya cukup tinggi yakni US$ 1093,83  per ton, dengan demikian bea keluar yang diterapkan sekitar US$ 116 per ton, dan ini tentu berdampak positif pada penerimaan negara,” ujar Airlangga dalam webinar ‘Sustainable Palm Oil Development in Indonesia’ Rabu (7/4).

Tak hanya pada penerimaan negara, hal ini pun akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan kelapa sawit, dimana akan terjadi peningkatan harga tandan buah segar (TBS).

Adapun, Airlangga menyebut bahwa pembangunan industri kelapa sawit dilakukan dengan memprioritaskan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.Menurutnya, ini sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang sudah diatur secara khusus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024.

Menurut Airlangga, pembangunan berkelanjutan ditetapkan sebagai salah satu aspek yang bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang adil dan inklusif serta menjaga lingkungan hidup. Ini pun diharapkan  mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan berbagai generasi.

“Dengan pendekatan tersebut pemerintah Indonesia meyakini bahwa pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dapat berkontribusi besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, dia juga mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengeluarkan aturan yang mewajibkan seluruh perusahaan dan pekebun sawit untuk mendapatkan sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Sertifikat tersebut merupakan jaminan bahwa praktek produksi yang dilakukan telah mengikuti prinsip dan kaidah berkelanjutan.

Dia pun meminta upaya untuk membangun kelapa sawit berkelanjutan ini mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari sektor hulu hingga hilir.

 

Sumber: Kontan.co.id