Harga Pupuk Melonjak, Petani Kelapa Sawit Minta Subsidi

Jakarta – Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengeluhkan tingginya harga pupuk saat ini. Ia menyebut harga sawit saat ini sedang turun sementara biaya produksi justru meningkat lantaran harga pupuk melonjak dari Rp 300 ribu menjadi Rp 1,2 juta per sak.

Karena itu, Gulat meminta kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menyalurkan subsidi untuk meredam kenaikan harga pupuk. Menurut dia, pemerintah harus berlaku adil dan tidak hanya memberikan subsidi untuk minyak goreng saja.

“Seperti kata Pak Joko Widodo. Semua harus setara seimbang, tidak boleh berpihak. Jangan hanya melihat kepentingan yang satu tapi kepentingan yang lain tidak diperhatikan,” kata Gulat saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada Rabu, 25 Januari 2023.

Adapun Apkasindo memperkirakan tahun ini produktivitas sawit di Tanah Air akan turun sampai 15 persen. Tetapi Apkasindo mencatat harga tandan buah segar kini sudah stabil di angka Rp 5.000 per kilogram. Sehingga, menurut Apkasindo, masalah yang dihadapi petani sawit saat ini hanya soal tingginya harga pupuk.

“Saya pikir hanya orang pikun lah yang mengatakan petani sawit bahagia. Maka dari itu kami melakukan berbagai macam terobosan untuk mencapai apa yang kita sebut dengan kesetaraan,” ujar Gulat.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga mengatakan hingga saat ini pemerintah hanya memberikan subsidi pupuk kepada petani yang menanam produk pangan.  Sedangkan untuk pupuk jenis perkebunan, kata dia, tidak ada subsidi sama sekali.

Ia menilai kondisi itu tidak adil. Pasalnya, petani sawit terus menerus diminta untuk menaikan produksinya. tetapi tidak ada bantuan pupuk yang bisa menggenjot hasil panen petani. “Jadi jangan satu sisi kami disuruh untuk produksi tinggi tapi di sisi lain pupuk digembosi oleh Kemendag,” pungkasnya.

sumber: https://bisnis.tempo.co/read/1684191/harga-pupuk-melonjak-petani-kelapa-sawit-minta-subsidi

Masa Depan Sawit di Tangan Petani

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Petani adalah masa depan bagi industri sawit Indonesia di supaya tetap eksis dan dapat terus berkembang. Hal ini disampaikan Dr. Gulat ME Manurung, MP,CIMA, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) dalam Jumpa Pers GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) di Jakarta, Rabu (25 Januari 2023).

“Sesungguhnya harapan dan masa depan industri sawit Indonesia ada di tangan petani. Karena itulah, berbagai persoalan yang dihadapi petani sebaiknya dapat diselesaikan seperti hambatan PSR (Peremajaan Sawit Rakyat), keadilan harga TBS sawit petani, legalitas lahan dan hilirisasi. Penyelesaian ini perlu dilakukan sebagai jalan menuju sawit Indonesia berkelanjutan” ujar Gulat dalam pemaparannya.

Menurutnya, masalah paling dominan justru dihadapi petani sawit dibandingkan perusahaan. Sebagai contoh, petani dihadapkan kepada persoalan tingginya harga pupuk dari sebelumnya Rp 300 ribu per kilogram menjadi Rp 1,2 juta per kilogram.

“Tidak subsidi pupuk kepada petani sawit, nol semua. Subsidi hanya diberikan kepada petani di sektor pangan. Kami minta Kementerian Perdagangan berlaku adil jangan minyak goreng di subsidi. Tapi berikan juga untuk pupuk,” urainya

Ketua Umum Dewn Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Sahat Sinaga menjelaskan permasalahan sawit Indonesia itu ada di regulasi. Regulasi itu harus konsisten dan berpihak ke hulu-hilir sawit.

Lulusan Institut Teknologi Bandung ini juga sepakat bahwa petani adalah masa depan industri sawit.”Sesungguhnya, petani inilah masa depan kita, tapi permasalahan mereka tidak pernah berujung dan terkesan terabaikan,” pungkas Sahat.

https://sawitindonesia.com/masa-depan-sawit-di-tangan-petani/

Indonesia Diajak Stop Ekspor Sawit ke Eropa, Pengusaha: Jangan Ikut Genderang Malaysia

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Pengusaha sawit meminta pemerintah Indonesia agar tidak mengikuti genderang Malaysia yang mengusulkan setop ekspor sawit ke Uni Eropa. Pernyataan ini disampaikan Joko Supriyono (Ketua Umum GAPKI) dan Sahat Sinaga (Direktur Eksekutif GIMNI) dalam jumpa pers GAPKI 2023 di Jakarta, Rabu (25 Januari 2023).

Joko Supriyono menceritakan pengalamannya bahwa Malaysia seringkali memilih jalan berbeda dengan Indonesia dalam beberapa kasus dan isu yang berkaitan sawit. Contohnya saja, kasus sawit di WTO di mana Malaysia memilih kebijakan litigasi berbeda dengan Indonesia.

“Ketika ikut CPOPC [Dewan Negara Produsen CPO], saya lihat seperti itu. Soal WTO awalnya kedua negara ingin litigasi bersama tapi ternyata enggak. Indonesia jalan sendiri, Malaysia jalan belakangan,” ujar Joko.

Pengalaman lainnya adalah berkaitan Isu kontaminan sawit mengandung monochlorpro-pandiol ester atau dikenal 3-MCPD Ester dan glycidol esters (GE) yang terjadi di Uni Eropa. Joko menjelaskan punya pemahaman dan sikap sama berkaitan hambatan ini tetapi di tengah jalan Malaysia mendukung standar 3-MCPD

“Dalam masalah 3-MCPD, baik Indonesia dan Malaysia kompak dalam pemahaman standar. Tapi ternyata Malaysia ambil sikap berbeda dengan mendukung standar Eropa tersebut, ” ujarnya.

Lulusan Universitas Gajah Mada ini meminta baik pemerintah Indonesia dan Malaysia punya komitmen bersama dulu dalam menghadapi hambatan dagang di Eropa. Karena itulah perlu ada tindakan nyata terutama dari Malaysia.

“Jangan sampai Indonesia malahan ditikung di tengah jalan seperti isu sebelumnya dengan Eropa. Hal seperti ini Malaysia harus buktikan dulu,” tutur Joko.

Senada dengan Joko. Sahat Sinaga meminta supaya Indonesia jangan ikut dengan tabuhan genderang Malaysia. Tetapi harus punya sikap sendiri dengan melalui serangkaian pertimbangan.

Dari data GAPKI, ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa mengalami penurunan menjadi 3,7 juta ton sampai November 2022 daripada periode sama tahun sebelumnya berjumlah 4,3 juta ton.

https://sawitindonesia.com/indonesia-diajak-stop-ekspor-sawit-ke-eropa-pengusaha-jangan-ikut-genderang-malaysia/

Ini Prediksi GAPKI terhadap Ekspor CPO Tahun 2023

Dibandingkan selama 2022, tahun ini industri sawit diperkirakan akan menurun. Proyeksi itu diungkapkan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono. Salah satu penyebab penurunan ekspor minyak sawit (crude palm oil/CPO) adalah mulai diterapkannya program pencampuran biodiesel ke dalam bahan bakar minyak solar yang akan ditingkatkan menjadi 35 persen atau B35.

Program B35 ini rencananya akan diterapkan per 1 Februari 2023. Joko menyebut estimasi kebutuhan biodiesel untuk mendukung implementasi B35 sebesar 13 juta kiloliter atau meningkat sekitar 19% dibandingkan tahun 2022. Dengan demikian akan terpakai untuk kebutuhan dalam negeri saja.

Faktor lain yang memengaruhi adalah ada beberapa tantangan terkait ekspor sawit, seperti ekonomi dunia yang masih lesu dan pelarangan impor sawit oleh Uni Eropa. “Meski tahaun ini flat ekspornya, tapi saya optimistis Indonesia tetap akan mempunyai pasar potensial yang baru. Harganya juga  masih cukup bagus meski ada penurunan sedikit,”  Joko menguraikan di Jakarta (25/01/2023).

Dalam kesempatan yang sama Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia Sahat Sinaga memprediksikan harga CPO akan berada di kisaran US$450 per ton tahun ini. Dengan harga sebesar itu, menurut Sahat, akan cukup berdampak pada keuntungan pengusaha dan kesejahteraan petani.  Dia mengingatkan, jika sawit terlalu tinggi bisa jadi racun.

GAPKI menyebut, ekspor minyak sawit Indonesia selama 4 tahun terakhir terus merosot. Tahun 2019 ekspor mencapai 37,4 juta ton. Lalu, turun menjadi 34 juta ton pada 2020 dan kembali turun menjadi 33,67 juta ton pada 2021. Sepanjang 2022 tren masih turun mencapai 30,8 juta ton atau turun 8,52 persen dibandingkan tahun 2021.

Ekspor 2022 sebesar 30,803 juta ton lebih rendah dari tahun 2021 sebesar 33,674 juta ton, dan merupakan  tahun ke-4 berturut-turut dimana ekspor turun dari tahun ke tahun. Nilai ekspor tahun 2022 mencapai US$ 39,28 miliar (CPO, olahan dan turunannya), lebih tinggi dari tahun 2021 sebesar US$ 35,5 miliar. Ini terjadi  karena memang harga produk sawit tahun 2022 relatif lebih tinggi dari harga tahun 2021.

Adapun 10 negara  tujuan ekspor minyak sawit Indonesia berturut-turut adalah China, India, USA, Pakistan, Malaysia, Belanda,  Bangladesh, Mesir, Rusia dan Italia. Peringkat USA naik dari peringkat 5 pada tahun 2020 menjadi peringkat  3 sebagai negara pengimpor utama produk sawit Indonesia pada tahun 2022.

Selama tahun 2022, di Indonesia diwarnai dengan kejadian-kejadian tidak biasa antara lain cuaca yang ekstrim  basah, lonjakan kasus Covid-19 di bulan Februari, dimulainya perang Ukraina-Rusia di bulan Februari, harga  minyak nabati termasuk minyak sawit sangat tinggi, harga minyak bumi sangat tinggi, kebijakan  pelarangan ekspor produk minyak sawit oleh pemerintah 28 April – 23 Mei, harga pupuk yang tinggi dan  sangat rendahnya pencapaian program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Kejadian tidak biasa tersebut  sangat berpengaruh terhadap kinerja industri sawit Indonesia baik dalam produksi, konsumsi, maupun  ekspor.

Secara teknis, cuaca ekstrim basah mengganggu aktivitas serangga penyerbuk dan kegiatan panen, pupuk  yang mahal dan sulit diperoleh mengganggu kegiatan pemeliharaan tanaman, pelarangan ekspor  menyebabkan buah tidak dipanen tidak hanya pada periode pelarangan tetapi juga beberapa bulan  sesudahnya ketika stok masih sangat tinggi.

Program PSR yang tidak mencapai target dan pertambahan  luas areal yang secara total hanya 600 ribu hektar dalam 5 tahun terakhir akibat moratorium perizinan  berusaha untuk kelapa sawit, menyebabkan hilangnya harapan kenaikan produksi dari tanaman-tanaman baru. Harga yang sangat tinggi juga menyebabkan penundaan replanting oleh banyak pekebun sehingga  porsi tanaman tua yang produktivitasnya lebih rendah menjadi lebih banyak.

Situasi ini berkontribusi terhadap pencapaian produksi CPO tahun 2022 sebesar 46,729 juta ton yang lebih  rendah dari produksi tahun 2021 sebesar 46,888 juta ton dan merupakan tahun ke-4 berturut-turut dimana  produksi cenderung terus turun/stagnan sejak kelapa sawit diusahakan secara komersial di Indonesia.

Konsumsi dalam negeri tahun 2022 secara total mencapai 20,968 juta ton, lebih tinggi dari tahun 2021  sebesar 18,422 juta ton. Konsumsi didominasi untuk industri pangan sebesar 9,941 juta ton yang lebih tinggi  dari tahun 2021 sebesar 8,954 juta ton dan lebih tinggi dari 2019 sebelum pandemi sebesar 9,860 juta ton.  Konsumsi untuk industri oleokimia mencapai 2,185 juta ton yang hanya 2,8% sedikit lebih tinggi tahun 2021  sebesar 2,126 juta ton dan jauh lebih rendah dari kenaikan konsumsi 2019-2020 sebesar 25,4% dan 2018- 2019 sebesar 60% yang diduga berhubungan dengan situasi pandemi Covid-19. Konsumsi untuk biodiesel  2022 mencapai 8,842 juta ton yang lebih tinggi dari konsumsi 2021 sebesar 7,342 juta ton.

Dengan pencapaian produksi, konsumsi dalam negeri dan ekspor seperti disampaikan di atas, stok minyak  sawit di dalam negeri diperkirakan mencapai 3,658 juta ton. Berdasarkan laju pertumbuhan produksi dan  konsumsi, maka faktor-faktor penghambat pertumbuhan produksi harus segera diatasi.

Kondisi yang memengaruhi industri sawit sepanjang tahun 2022 diperkirakan masih akan terjadi tahun 2023. Produksi diperkirakan masih belum akan meningkat, sementara konsumsi dalam  negeri diperkirakan akan meningkat akibat penerapan kewajiban B35.

Sumber: https://swa.co.id/swa/trends/ini-prediksi-gapki-terhadap-ekspor-cpo-tahun-2023

Ini Saran Pengusaha Kepada Pemerintah dalam Membentuk Harga Acuan Sawit

JAKARTA. Rencana pemerintah membentuk harga acuan sawit mendapat respon positif dari pengusaha.

Namun, Plt Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia Sahat Sinaga menyebut terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembentukannya.

“Soal Juni selesai bursa price sawit Indonesia itu sangat bagus, bukan berjalan begitu saja, yang perlu di situ adalah IT,” kata Sahat saat Konferensi Pers Gapki di Jakarta, Rabu (25/1).

Selain persiapan dari sisi teknologi, Sahat menekankan bahwa nantinya harga acuan sawit tak boleh ada pelibatan pengusaha lokal dalam kepengurusan.

Artinya pihak yang akan mengurusi bursa sawit nantinya diharapkan diisi oleh pihak independen.

“Nah tapi jangan pengurus ini anggota daripada pelaku usaha, jangan, supaya dia ada punya rasa independen. Itu yang penting,” imbuhnya.

Jika nantinya bursa sawit bisa berjalan akan ada kepastian harga bagi pelaku usaha. Hal tersebut berbeda jika mengacu pada harga di luar negeri yang bergantung pada situasi luar.

“Misalnya contoh, ini demand tinggi tapi Bursa Rotterdam membuat harga rendah. Loh ini siapa yang diuntungkan? kita dirugikan kan, nah itu aja yang perlu dijaga,” jelasnya.

https://industri.kontan.co.id/news/ini-saran-pengusaha-kepada-pemerintah-dalam-membentuk-harga-acuan-sawit

 

Soal Harga Acuan Sawit, Pengusaha Sarankan Pemerintah Perhatikan Hal Ini

JAKARTA. Rencana pemerintah membentuk harga acuan sawit mendapat respon positif dari pengusaha.

Namun, Plt Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia Sahat Sinaga menyebut terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembentukannya.

“Soal Juni selesai bursa price sawit Indonesia itu sangat bagus, bukan berjalan begitu saja, yang perlu di situ adalah IT,” kata Sahat saat Konferensi Pers Gapki di Jakarta, Rabu (25/1).

Selain persiapan dari sisi teknologi, Sahat menekankan bahwa nantinya harga acuan sawit tak boleh ada pelibatan pengusaha lokal dalam kepengurusan.

Artinya pihak yang akan mengurusi bursa sawit nantinya diharapkan diisi oleh pihak independen.

“Nah tapi jangan pengurus ini anggota daripada pelaku usaha, jangan, supaya dia ada punya rasa independen. Itu yang penting,” imbuhnya

Jika nantinya bursa sawit bisa berjalan akan ada kepastian harga bagi pelaku usaha. Hal tersebut berbeda jika mengacu pada harga di luar negeri yang bergantung pada situasi luar.

“Misalnya contoh, ini demand tinggi tapi Bursa Rotterdam membuat harga rendah. Loh ini siapa yang diuntungkan? kita dirugikan kan, nah itu aja yang perlu dijaga,” jelasnya.

https://industri.kontan.co.id/news/soal-harga-acuan-sawit-pengusaha-sarankan-pemerintah-perhatikan-hal-ini

Dukung Harga Acuan Sawit, Pengusaha Kasih Catatan Ini ke Pemerintah

Jakarta – Pengusaha sawit mendukung rencana pemerintah yang akan membentuk harga acuan sendiri untuk komoditi sawit. Plt Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia Sahat Sinaga mengatakan hal tersebut penting untuk kepastian harga sawit di dalam negeri.
“Soal Juni selesai soal bursa price sawit Indonesia itu sangat bagus. Bursa sawit itu saya kira, yang butuh di situ ya IT (telekomunikasinya),” ujar Sahat saat ditemui dalam acara Press Conference Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Rabu (25/1/2023).

Menurut Sahat ada sejumlah catatan untuk pemerintah dalam membentuk harga acuan sawit. Ia mewanti-wanti jangan sampai ada pemain bisnis atau pengusaha lokal yang terlibat. Sahat berharap bursa sawit bisa diurus dengan pihak yang independen.

“Kemudian tidak boleh dipengaruhi oleh misalnya anda pengusaha lokal perkirakan jual sekian, beli tinggi kan tapi jual Rp 14.000, berarti ada selisih. Nah kalo eksportir bagi harga lebih tinggi lebih bagus itu akan dibeli oleh mereka. Ini berjalan jadi pelaku lokal pun bisa ikut. Nah tapi jangan pengurus ini anggota daripada pelaku usaha. Jangan, supaya dia ada punya rasa independen. Itu yg penting,” jelasnya.

Ia pun mencontohkan salah satu perusahaan bursa yang menurunnya tak maksimal dalam mengatur harga acuan sawit nasional. Sahat mengungkap hal itu terjadi karena ada pemain dari pengusaha yang terlihat.

Menurut Sahat, adanya harga acuan sawit nasional akan menguntungkan pengusaha, karena ada kepastian harga. Jadi, tidak lagi bergantung pada harga di luar negeri yang menurutnya terkadang situasinya berbeda dengan dalam negeri.

“Nah kita kan bisa merasa loh, misalnya contoh, ini demand tinggi tapi bursa Rotterdam membuat harga rendah. Loh ini siapa yang diuntungkan. Kita dirugikan kan, nah itu saja yang perlu dijaga,” jelasnya.

“Jadi dalam konteks harga bursa internasional itu pure supply and demand. Kalau suplai naik harga deman turun ya itu otomatis turun (harga) kan oversupply. Tapi sebaliknya ah itu perlu ditentukan,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung juga mendukung adanya bursa sawit di dalam negeri. Menurutnya memang seharusnya negara lain juga bisa mengacu harga dari Indonesia.

“Paling tidak melirik, kita nggak usah ngekor. Dengan harga berjangka itu akan mempermudah kami menerjemahkan harga sesungguhnya. Kiblat kami ini selama in harga KPBN, harga Rotterdam, Malaysia yang tidak memberikan kepastian cukup kepada kami,” ujarnya.

Ia mendorong agar pemerintah bisa cepat merealisasikan bursa sawit ini. Karena sudah sejak lama Indonesia sebagai produsen sawit terbesar hanya mengacu dari harga negara lain.

“Faktanya semenjak tahun 1990an sudah nampak bahwa sawit ini ada di Indonesia, tetapi cukup lama itu dibiarkan. Jadi, bursa berjangka ini adalah harga yang ditunggu oleh petani sawit indonesia. Karena ini akan merangsang kami untuk lebih baik. kalau saya melihat itu sangat penting dan urgent,” tutupnya.

sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6534109/dukung-harga-acuan-sawit-pengusaha-kasih-catatan-ini-ke-pemerintah.

SPOT&IRU Ala Sahat Sinaga. Rendah Emisi, Cocok Untuk Petani, Lebih Kaya Vitamin

Jakarta, elaeis.co – “Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sudah lama menjalankan usaha sawit. Pertanyaan saya, apa betul kita tahu sawit ini?” sederhana pertanyaan Sahat M Sinaga pada World Palm Oil Confrence yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, 20-21 September lalu. Dia ikut presentasi di acara itu.

Walau terkesan sederhana, pertanyaan Plt Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) itu terjadi bisa memancing kegusaran sejumlah peserta confrence.

“Apa maksud bapak dengan pertanyaan itu? Kita kan sudah memproduksi sawit begitu banyak,” salah seorang  peserta dari Malaysia menjawab.

“Iya betul. Cuma, saya pikir kita pura-pura mengerti. Padahal sebenarnya tidak tahu,” lelaki 76 tahun ini menjawab.

Di situlah kemudian Direktur Eksekutif Gabungan  Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) ini membuka ide yang selama ini dia pendam; pengolahan kelapa sawit dengan cara Dry Process.

Kalau pabrik pengolahan TBS menjadi CPO dengan Wet Process disebut Pabrik Kelapa Sawit (PKS), Dry proces itu disebut Sahat Pabrik Minyak sawit Tanpa Uap (PMTU).

Secara teknis disebut Steam-less Palm Oil Technology & Impuritues Removal Unit (SPOT&IRU). Produknya disebut Superior Palm Oil (SPO).

Panjang lelaki asal Samosir Sumatera Utara (Sumut) ini menjelaskan ide itu. Ide yang muncul setelah dia bertemu dengan temannya yang orang Afrika di Jakarta medio 2016-2017 silam.

Waktu itu Sahat sempat bertanya,” Kenapa kalian tidak memakai sawit asal Indonesia?”

Dengan enteng si Afrika ini menjawab,”minyak sawit asal Indonesia eggak ada rasanya. No tekture,” katanya.

Mendengar jawaban itu Sahat kaget. “Ada rupanya rasa di sawit ini, kayak andaliman (rempah khas di Tanah Batak Sumatera Utara) lah. Yang tahu seperti apa rasanya itu ya orang yang memakan andaliman itu lah. Kalau ada rasa di sawit itu, bearti selama ini Indonesia sudah keliru memprosesnya. Dari sinilah awal pemikiran SPOT&IRU ini muncul,” tertawa Sahat saat ngobrol dengan elaeis.co, kemarin.

Biar getir (rasa) itu benar-benar dapat kata Sahat, proses pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) menjadi Crude Palm Oil (CPO) musti dilakukan dengan cara Dry Process. Tidak lagi dengan cara Wet Process.

Temperaturnya enggak boleh lebih dari 100 derajat. Dengan beguitu vitaminnya tetap ada di dalam, tidak seperti hasill Wet Process.

Perbandingnya begini; kalau TBS diolah pakai Wet Process, katakanlah masih dalam bentuk buah vitaminnya 100%, setelah jadi CPO yang tinggal justru hanya 40%.

Itu terjadi lantaran pada Wet Process, temperatur waktu memproses TBS ke CPO tinggi sekali. Tekanannya sampai tiga bar; 142 derajat celcius.

“Dengan temperatur setinggi itu, gizi di sawit menjadi rusak. Nah, kalau pakai Dry Process, yang tinggal di CPO masih 90%. Itu terjadi lantaran temperatur saat memproses tak sampai 100,” terangnya.

Di Afrika kata Sahat, kalau di buah vitaminnya 100%, setelah jadi CPO juga masih 100%. Soalnya orang Afrika mengolah TBS nya pakai kukusan, tidak pakai steam tekanan tinggi.

Sudahlah vitamin-vitamin semacam ini menjadi andalan untuk memerangi stunting, pabrik SPOT&IRU ini bisa dibangun dimana saja lantaran tak harus dekat dengan sungai.

Kalau Dry process ini, kapasitas kecil-kecil saja. Makanya bisa untuk petani. Ongkos angkut akan murah dan limbahnya sedikit.

“Emisi yang dihasilkan pun sangat rendah, hanya sekitar 210 kilogram CO2e per satu ton CPO,” katanya.

Dengan kondisi begitu kata Sahat, sudah sesuai dengan tuntutan Eropa. Enggak ada lagi alasan Eropa bilang emisi karbon sawit Indonesia tinggi.

Oleh penjelasan panjang lebar di World Palm Oil Conference tadi, orang Kongo langsung mengajak Sahat  pertemuan khusus.

Singkat cerita, Nigeria, Kongo dan Ivory Coast (Pantai Gading langsung memesan SPOT&IRU itu. Sahat menyuruh mereka datang ke Indonesia pada bulan puasa tahun depan untuk menengok SPOT&IRU itu.

“Maret tahun depan kita bikin yang kecil dulu.  Kapasitas 10 ton TBS per jam dan ini akan saya tunjukkan di Bali. Sebab pabrik ini akan dibahas di KTT Asean di Bali pada November tahun depan. Di sana saya akan bilang, ini lho hasil dari anak Samosir itu,” Sahat tertawa.

sumber: https://www.elaeis.co/berita/baca/spot-iru-ala-sahat-sinaga-rendah-emisi-cocok-untuk-petani-lebih-kaya-vitamin

Majalah Sawit Indonesia Anugerahkan 55 Penghargaan dalam Gelar Sawit Indonesia Award 2022

Majalah Sawit Indonesia menyerahkan 55 Penghargaan kepada tokoh sawit, perusahaan, petani, dan asosiasi dalam ajang Sawit Indonesia Award 2022, Rabu (14 Desember 2022) di Hotel Aryaduta, Jakarta.

Penghargaan ini merupakan rangkaian HUT ke-11 Majalah Sawit Indonesia yang di saat bersamaan juga diadakan Talkshow bertemakan “Optimalisasi Ekspor Sawit Sebagai Antisipasi Dampak Resesi”.

Dalam sambutannya, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan RI, mengapresiasi penghargaan ini sebagai bentuk tanggung jawab supaya tetap bekerja dalam rangka membantu petani maupun pengusaha sawit supaya semakin sejahtera dan memberikan kontribusi besar kepada perekonomian.

“Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan Dirgahayu ke 11 kepada Majalah Sawit Indonesia. Selama ini Majalah Sawit Indonesia hadir untuk menjadi panduan bagi industri sawit di Indonesia baik kepada investor, pengusaha dan petani. Bersama ini saya menyampaikan terima kasih untuk penghargaan bidang Monitoring Program Sawit kepada saya dalam ajang penghargaan ini,” ujar Moeldoko.

Moeldoko menjelaskan bahwa industri sawit menghadapi berbagai kesulitan dan hambatan persaingan dengan industri minyak nabati lain di luar negeri. Namun, tantangan ini diharapkan membuat industri sawit semakin kuat dan semakin tangguh.”Untuk itu, mari jadikan setiap tantangan sebagai pemacu kita dalam bekerja,” jelasnya.

Dalam kegiatan ini, Majalah Sawit Indonesia juga menyerahkan penghargaan Sawit Indonesia Award 2022 kepada Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan atas dedikasi dan kebijakannya dalam stabilisasi program minyak goreng.

Budi Santoso, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, yang membacakan sambutan Menteri Perdagangan RI, menyampaikan bahwa Kementerian Perdagangan sangat mengapresiasi Talkshow dan Sawit Indonesia Award 2022 pada hari ini. Dengan kegiatan seperti ini tentunya akan menciptakan sinergi yang kuat antara pemerintah selaku pengambil kebijakan dengan seluruh stakeholders yang terkait guna membangun dan mengembangkan sektor kelapa sawit Indonesia yang lebih baik dari hulu sampai hilir, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah sawit berkelanjutan.

Selanjutnya sebagaimana dibacakan Budi Santoso bahwa ancaman resesi, ketegangan geopolitik di Eropa Timur, cuaca ekstrem akibat perubahan iklim dan pandemi COVID-19 yang belum berakhir menimbulkan risiko perlambatan pemulihan ekonomi global. Untuk mengantisipasinya, pemerintah Indonesia terus berupaya mendukung pemulihan dan perkembangan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan mengupayakan pemberdayaan ekonomi domestik, penguatan produk lokal dan mendorong program Bangga Buatan Indonesia, serta hilirisasi industri yang berbasis Sumber Daya Alam (SDA) untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor, salah satunya adalah produk sawit dan turunannya.

“Kementerian Perdagangan telah menerbitkan kebijakan yang mendukung hal tersebut melalui Permendag Nomor 49 Tahun 2022 dan Permendag Nomor 50 Tahun 2022 untuk fleksibilitas dan kemudahan bagi pelaku usaha, mengoptimalkan penyediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi konsumen dari pasokan bahan baku yang harganya menguntungkan bagi pekebun dan secara pararel mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan ekspor produk sawit dan turunannya,” urai Budi.

Qayuum Amri, Ketua Panitia Sawit Indonesia Award 2022, menjelaskan bahwa Sawit Indonesia Award 2022 merupakan ajang penghargaan kepada insan perkelapasawitan nasional baik kepada individu dan lembaga. Penghargaan ini baru pertama kali diadakan di Indonesia yang ditujukan khusus bagi pelaku industri sawit.

“Jumlah penghargaan yang diserahkan sebanyak 55 penghargaan yang terdiri dari 12 penghargaan kategori Lifetime Achievement, 7 penghargaan kepada asosiasi dan lembaga kajian sawit. Selanjutnya, ada 36 penghargaan yang diberikan kepada perusahaan sawit dan supporting sesuai masing-masing kategori,” ujar Qayuum.

Musdhalifah Machmud, Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menjelaskan bahwa ajang penghargaan Sawit Indonesia Award menjadi upaya membangun komunikasi diantara pemangku kepentingan sawit baik dari kalangan pemerintah, pelaku usaha, dan petani.

Berikut ini 55 Peraih Sawit Indonesia Award 2022: 12 Penerima Kategori Lifetime Achievement

1. Soedjai Kartasasmita
2. Prof. Bungaran Saragih
3. Prof. Agus Pakpahan
4. Dr. Rosediana Suharto, Msc
5. Ir. Achmad Mangga Barani, MM
6. Ir. Sahat Sinaga
7. Ir. Derom Bangun
8. Joefly Bahroeny
9. Dr. Purwadi
10. Daud Dharsono
11. Ir. Maruli Gultom
12. Paulus Tjakrawan

7 Asosiasi dan Lembaga Kajian Sawit Peraih Sawit Indonesia Award 2022 
1. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)
2. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO)
3. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI)
4. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI)
5. Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN)
6. Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia
7. Palmoil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI)

36 Peraih Sawit Indonesia Award 2022 Berdasarkan Kategori

  • BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (BPDPKS) PEMBERDAYAAN UKMK DAN PETANI SAWIT
  • KANTOR STAF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MONITORING PROGRAM SAWIT
  • MUSIM MAS PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KESEJAHTERAAN PETANI SAWIT
  • PT. SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK PROGRAM KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
  • APICAL PRODUSEN MINYAK GORENG SEHAT
  • PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK KONSERVASI DAN PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
  • TUNAS SAWA ERMA PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT PAPUA
  • MINAMAS PLANTATION SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN SECARA TERPADU
  • PT ASTRA AGRO LESTARI TBK KOMUNIKASI MEDIA DAN INOVASI DIGITAL
  • PT KLK AGRISERVINDO/KLK GROUP KATEGORI INOVASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KATEGORI PRODUSEN BENIH SAWIT BERKUALITAS

  • PT BINA SAWIT MAKMUR (SAMPOERNA AGRO TBK)
  • PT SOCFIN INDONESIA
  • PT TUNGGAL YUNUS ESTATE
  • PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT

KATEGORI SOLUSI ERP PERKEBUNAN SAWIT

  • OWL PLANTATION

KATEGORI: SOLUSI LAYANAN TELEKOMUNIKASI PERKEBUNAN SAWIT

  • PT PRIMACOM INTERBUANA

KATEGORI: JASA KONSTRUKSI PABRIK SAWIT

  • PT MITRA ENGGAL MANDIRI

KATEGORI: JASA KONSULTAN PERKEBUNAN SAWIT DAN LABORATORIUM ANALITIK

  • PT MITRA AGRO SERVINDO

KATEGORI: SOLUSI ALAT BERAT PERKEBUNAN SAWIT

  • PT WAHANA INTI SELARAS
  • PT BERCA MANDIRI PERKASA
  • PT SATRINDO MITRA UTAMA
  • PT DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA
    PT LIUGONG MACHINERY INDONESIA
  • PT TRUBO ENGINEERING
  • PT SUMITOMO CONSTRUCTION MACHINERY SOUTHEAST ASIA

KATEGORI LEMBAGA PENDIDIKAN SDM SAWIT

  • INSTIPER YOGYAKARTA
  • AKPY INSTIPER
  • BEST PLANTER INDONESIA

KATEGORI PRODUK PUPUK MAJEMUK SAWIT BERKUALITAS

  • PT MEROKE TETAP JAYA
  • KATEGORI INOVASI PRODUK PERLINDUNGAN TANAMAN SAWIT
  • SYNGENTA INDONESIA

KATEGORI INOVASI PRODUK BIO

  • PT MITRA SUKSES AGRINDO
  • KATEGORI JASA EKSPEDISI SAWIT
  • PT. NUSANTARA JAYA EKSPRESS

KATEGORI SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN SAWIT

  • PT BEKAERT WIRE INDONESIA

KATEGORI SOLUSI TIMBANGAN DIGITAL SAWIT

  • GEWINN GOLD HOTAMA

KATEGORI SOLUSI ALAT PANEN SAWIT

  • PT PARAMITA DUTA PENTA

KATEGORI TOP MINI DUMPER OIL PALM PLANTATION

  • ANT MACHINERY CO. LTD

KATEGORI TOP PROVIDER OF EQUIPMENT AND ENGINEERING SERVICE IN OILS AND FATS

  • MYANDE GROUP CO. LTD

Praktisi Hukum Sebut Tak Ada Perbuatan Melawan Hukum Atas Penerbitan Persetujuan Ekspor CPO

Jakarta – Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian persetujuan ekspor (PE) minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Saksi yang dihadirkan mengakui dokumen yang diajukan sudah sesuai aturan.*

Hal tersebut disampaikan praktisi hukum Dr. Hotman Sitorus, SH, MH. Menurutnya, saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan mengakui penerbitan PE sesuai Permendag No. 2 tahun 2022 dan Permendag No. 8 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Artinya, dugaan perbuatan melawan hukum tak terbukti, sehingga tak ada korupsi. Bahkan, pelaku usaha berkomitmen membantu Pemerintah mengatasi kelangkaan minyak goreng sesuai dengan kesepakatan bersama.

“Niat baik bersama mengatasi permasalahan minyak goreng, justru dicurigai menjadi persengkongkolan jahat. Perlu dilihat kembali, bagaimana bisa niat baik dikatakan ada perbuatan melawan hukum, oleh jaksa penuntut umum yang didukung para ahlinya?” kata Hotman melalui keterangan tertulis, Selasa (13/12).

Permasalahan kelangkaan minyak goreng, menurutnya, sangat kompleks, cara mengatasinya pun memerlukan waktu yang lama. Apalagi, terungkap dalam persidangan tidak ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum.

“Semua proses dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng adalah kegiatan adminitrasi,” jelasnya.

Hotman berpendapat, dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng bersama pemerintah, para terdakwa sering berkomunikasi dengan berbagai pihak, bukan hanya perusahaan saja, tetapi juga dengan pengurus asosiasi yang terkait dengan minyak goreng.

“Tentu tidak masuk akal jika rapat-rapat tersebut dikatakan sebagai upaya perusahaan menekan dan mempengaruhi urusan PE. Bahkan, semua saksi yang dihadirkan, baik oleh JPU ataupun penasehat hukum menyebutk, tak ada prosedur administrasi yang dilanggar. Semua persyaratan sudah sesuai prosedur. Artinya, dugaan perbuatan melawan hukum tak terbukti,” jelas Hotman.

Hal itu, lanjutnya, sesuai keterangan yang disampaikan mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana tentang adanya sejumlah pertemuan di ruang kerjanya, adalah dalam rangka mengatasi kelangkaan minyak goreng. Bukan terkait dengan pemberian fasilitas ekspor CPO.

“Pertemuan 3 Maret itu tidak hanya 3 perusahaan ini, tetapi lebih dari 15 perusahaan ada di ruangan saya. Dalam pertemuan itu mereka membahas upaya mengatasi kelangkaan minyak goreng dan bukan terkait dengan PE,” ujarnya.

Menurut Indrasari, saat itu rapat dihadiri antara lain oleh Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group Stanley MA dan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor. Sementara, General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang yang juga didudukkan sebagai terdakwa saat itu tidak hadir karena sedang terpapar Covid-19.

Kebijakan HET Akibatkan Kelanggkaan Minyak Goreng

 

Indrasari Wisnu Wardhana menjelaskan, kebijakan harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000 menyebabkan para produsen minyak goreng menghentikan produksinya. Berdasarkan data yang dikantongi Wisnu, ada sebanyak 200 pengusaha minyak menghentikan produksinya.

“Ada 425 merek minyak goreng yang beredar, diproduksi oleh 256 produsen, ini (perusahaan) besar dan kecil. Itu ada sekitar 200 yang kecil-kecil ini tidak produksi dan ada satu yang besar juga tidak produksi itulah yang menyebabkan kenapa kolamnya tidak terisi seperti biasanya,” kata Wisnu.

Mengutip analisis ahli dari JPU pada sidang sebelumnya, Wisnu mengatakan bahwa minyak goreng mengalami kelangkaan jika kekurangan produksi adalah salah dan tidak memahami masalah kelangkaan minyak goreng.

Ia mencontohkan, pemasalahan kelangkaan migor, biasanya kolam terisi dengan 10 pompa. Namun kini hanya tujuh pompa yang beroperasi, maka kolam tersebut akan lambat terisi penuh.

“Jadi kalau yang tiga tidak jalan pompanya, otomatis untuk memenuhi itu lambat. Jadi kita paksa yang tujuh untuk lebih keras lagi mengisi, itulah yang dibilang komitmen sukarela tadi, supaya mereka mendouble pompanya, agar kolam tetap penuh. Tetapi untuk mendouble itu tidak mudah. Karena mereka juga mempunyai keterbatasan di kapasitas produksinya,” jelasnya.

Disain mesin pabriknya tidak otomatis bisa dipaksakan karena setiap pabrik sudah mempunyai disain kapasitas pabrik pengolah minyak gorengnya. Di sisi lain, belum ada sanksi yang mengikat bagi perusahaan yang tidak ikut memproduksi. Apalagi, perusahaan tersebut merupakan produsen kecil.

Menurut Indrasari, karena dipatok harga Rp14 ribu, sementara biaya produksinya itu sudah Rp 19 ribu mereka tidak melaksanakan produksi, apalagi mereka memproduksi untuk keperluan dalam negeri dan tidak melakukan ekspor. Tentu perusahaan tidak mau rugi.

Ia menambahkan, akibat 200 perusahaan kecil menghentikan produksinya, imbasnya adalah kelangkaan minyak goreng di pasaran. Sebab, kebutuhan minyak goreng di masyarakat dengan HET tidak terpenuhi.

Atas dasar itulah, produsen minyak goreng skala besar yang masih beroperasi secara berkomitmen secara sukarela ikut gotong royong membantu mengatasi kelangkaan di masyarakat. Namun memang, hal itu juga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Sebelumnya ahli tata kelola minyak goreng dan industri kelapa sawit, Sahat Sinaga menjelaskan, kelangkaan minyak goreng jelas bukan karena pelaku usaha melakukan ekspor melainkan karena berkurangnya produksi dari pelaku usaha yang bukan eksportir dan disebabkan masalah distribusi.

Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia, Dr. Sadino, SH, MH., menambahkan, kebijakan yang berubah-ubah jelas merugikan banyak pihak, terutama pelaku usaha dan masyarakat yang terkait dengan produksi minyak goreng.  Untuk melaksanakan kebijakan atau aturan baru, pelaku usaha perlu waktu untuk melakukan persiapan.

“Pelaku usaha perlu waktu dan strategi untuk melaksanakan kebijakan baru yang ditetapkan. Dengan adanya kebijakan yang berubah-ubah, dari pertama penerapan DMO-DPO kemudian melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan kemudian diubah kembali menjadi melarang ekspor CPO dan seluruh produk turunannya, jelas ini mercerminkan adanya ketidakkepastian hukum kepada para pelaku usaha,” kata Sadino.

Larangan ekspor CPO yang mendadak, lanjutnya,  pasti mempengaruhi kepercayaan dari investor termasuk mitra bisnis yang terkait dengan ekspor impor CPO. Kerugian lain juga dialami para petani atau pekebun kelapa sawit. Dengan aturan yang berubah-ubah ini sudah berdampak besar ke mereka yaitu penurunan harga TBS kelapa sawit.

“Kerugian terbesar diderita oleh petani sawit disaat harga sedang bagus-bagusnya. Bukannya menikmati harga tinggi malah mendapatkan penurunan harga TBS nya, 10-30 persen,” jelas dia.

Sadino menambahkan, kebijakan yang tidak konsisten tersebut bahkan membuat pelaku usaha menjadi terdakwa dugaan korupsi minyak goreng (migor).

“Mereka menjadi korban dari tidak konsistennya kebijakan yang ada,” ujarnya.

Padahal, lanjut Sadino, kebijakan HET lah yang justru menjadi penyebab kelangkaan minyak goreng. Dengan HET produsen migor kesulitan untuk menjual produknya karena mengalami kerugian yang sangat besar.

“Ini yang membedakan, antara kasus migor dengan BBM. Di migor pengolahnya adalah perusahaan swasta murni, sementara BBM oleh BUMN, Pertamina,” kata Sadino.

Akibatnya, pasokan minyak goreng di pasaran menurun hingga menimbulkan kelangkaan. Berawal dari sini, Kemendag mulai membuat serangkaian kebijakan, DMO dan puncaknya larangan ekspor.

“Regulasi ini mewajibkan eksportir diwajibkan untuk memenuhi DMO sebesar 20 persen. Jika tidak dilarang melakukan ekspor?” ujarnya

Sadino berpendapat, larangan ekspor akan menghambat pertumbuhan ekonomi, pemulihan krisis dan merugikan perekonomian negara khususnya devisa yang hilang akibat larangan ekspor.

“Justru kebijakan larangan ekspor ini yang merugikan keuangan negara, bukan pelaku usaha. Sebab, pelaku usaha justru mengalami kerugian. Ironinya, malah dituduh melakukan tindak pidana korupsi. Meski demikian, mereka tetap berkomitmen membantu pemerintah,” kata Sadino.

Menurut Sadino, jumlah kerugian yang didakwakan janggal. Sebab, kerugian negara merupakan pengeluaran pemerintah untuk  bantuan tunai langsung (BLT) penanganan kelangkaan minyak goreng.

“Sejak kapan Presiden memberi rakyatnya BLT, jadi tindak pidana korupsi. Adakah aturan yang demikian? BLT kan domain Pemerintah mulai dari pengusulan anggaran di APBN sampai dengan penyalurannya ke penerima BLT,” tegas Sadino.

Selain itu, lanjut Sadino, kebijakan DMO dan DPO tidak diperlukan. Yang dibutuhkan, kehadiran Pemerintah dalam industri minyak goreng dalam rangka stabilisasi harga migor dan distribusi migor ketika harga CPO mengalami kenaikan di pasar internasional.

“Mestinya disaat harga sedang tinggi, pemerintah mendorong ekspor sebesar-besarnya agar petani sejahtera. Bukan seperti sekarang, justru menghambat. Sebuah peluang yang jarang terjadi, malah tidak dimanfaatkan dengan baik,” tegasnya. (Mohar/Agus)