,

Indonesia Harus Terus Jalankan Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

 

JAKARTA-lndonesia harus terus konsisten menjalankan tata kelola sawit berkelanjutan, meski ke depan gaung kampanye atau kebijakan antisawit di pasar internasional mereda. Dengan tata kelola sawit berkelanjutan, sawit Indonesia bukan hanya menguntungkan secara ekonomi karena produktivitas yang lebih baik dan daya saing meningkat tapi ekosistem lingkungan juga tetap akan terjaga.

Pit Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) yang juga Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, Indonesia harus mengantisipasi apapun yang menyerang sawit, termasuk apabila ada negara yang antisawit atau mendiskriminasikan sawit. Kalaupun kemudian serangan itu mereda, Indonesia tetap harus mempertahankan tata kelola sawit berkelanjutan yang sudah berjalan. “Apapun itu sekarang melunak atau tidak, Indonesia tetap harus membuat minyak sawit tetap berkelanjutan sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” kata dia kepada Investor Daily, Senin (18/1).

Seperti ditulis Robert Hii dalam laman www.thecspo.org, Uni Eropa (UE) mengisyaratkan lebih lunak terhadap komoditas sawit. Hal ini tergambarkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) UE-Asean pada 1 Desember 2020. Terkait produksi minyak nabati berkelanjutan, UE menyambut baik diluncurkannya joint working group antara UE dengan negara-negara anggota Asean dalam membahas tantangan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelan-
jutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di sektor minyak nabati, terutama terkait pendekatan holistik terhadap lingkungan.

Sahat Sinaga menjelaskan, diskriminasi terhadap minyak sawit Indonesia sejatinya sudah lama terjadi, bahkan bukan UE yang pertama kali melainkan Amerika Serikat (AS) yang pada 1978 menganggap sawit Indonesia tidak baik untuk kesehatan karena banyak lemak sehingga menyebabkan obesitas dan penyakit jantung. Nyatanya, setelah dilakukan penelitian hal tersebut tidaklah benar dan AS berhenti melakukan kampanye negatif terhadap sawit pada awal 2006 dan terjadi kesepakatan antara produsen minyak sawit dengan AS bahwa tidak akan ada lagi kampanye negatif terhadap minyak sawit.

Pada 2005, UE mulai menggunakan green energy untuk menyerang sawit. “Ini bukan lagi aspek kesehatan tetapi yang diserang aspek lingkungan,” ujar dia. Untuk itu, Pemerintah Indonesia hendaknya tetap konsisten memantau dan mengarahkan agar minyak sawit nasional harus dikelola berkelanjutan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mengatasi permasalahan kebun petani yang berada di areal hutan, kebun -kebun tersebut dianggap tidak berkelanjutan. Padahal penyelesaian masalah itu bisa membantu Indonesia meningkatkan bauran energi dengan penggunaan bahan bakar nabati (BBN) sawit.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusahakelapa sawitIndonesia (Gapki) Mukti Sardjono mengatakan, kebijakan antisawit maupun kampanye negatif terhadap sawit, baik yang menyerang dari sisi kesehatan maupun lingkungan, bisa dilawan dengan bukti ilmiah dan diplomasi. “Dan Indonesia harus tetap konsisten menjalankan pengelolaan sawit berkelanjutan. Ada atau tidak ada kampanye negatif, konsep pengelolaan sawit berkelanjutan di Indonesia harus dipertahankan,” kata Mukti.

Menurut Mukti Sardjono, sikap UE yang mungkin mulai melunak terhadap komoditas sawit bisa memberikan angin segar, namun demikian Indonesia harus tetap melobi agar UE tidak lagi menyerang sawit. Sikap tersebut juga belum bisa menggambarkan kebijakan UE ke depan. “Yang jelas, kalau ada kampanye yang menyerang sawit Indonesia harus mengantisipasi dan terus memantaunya,” jelas dia. Selain UE, pasar sawit yang menjanjikan bagi sawit Indonesia adalah India, untuk itu pasar tersebut harus juga dijaga.

Sedangkan menurut Sahat, India dan Pakistan masih pasar yang potensial dan meskipun UE terus menyerang sawit namun mereka pasti tetap mencari karena sawit mempunyai banyak keistimewaan. Sawit merupakan komoditas anugerah dari Tuhan yang diberikan ke Indonesia. Kelebihan sawit di antaranya menjadi bahan baku minyak goreng dan cokelat. “Sawit tetap dibutuhkan, sawit Indonesia masih dan akan tetap dibutuhkan dunia. Meski mereka menyerang, tapi mereka juga butuh,” ujar Sahat.

Ekspor Naik

Sebelumnya, Indonesia justru dinilai berhasil meningkatkan ekspor minyakkelapa sawitke UE pada 2020 di tengah sengketa perdagangan yang disebut Indonesia sebagai diskriminasi sawit. Secara nilai, ekspor sawit Indonesia ke UE naik 27%, sedangkan secara volume naik 10%. “Perdagangan kita turun cukup signifikan yakni 11% dalam 10 bulan pertama 2020 dan itu dapat dipahami (terkait situasi krisis Covid-19),” kata Duta Besar UE untuk Indonesia Vincent Piket seperti dilansir Antara, belum lama ini.

Perdagangan Indonesia-UE diwarnai perselisihan soal minyakkelapa sawitpada 2019, setelah blok itu membuat kebijakanrenewable energyDirective II (RED II) dan Delegated Regulation yang disebut akan dapat membatasi akses masuk produk-produk bahan bakar hayati yang dinilai tidak bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan {unsustainable crop based biofuels), termasuk minyak sawit. “Indonesia bertahan surplus, kebanyakan berkat keberhasilan negara ini dalam ekspor minyakkelapa sawitke UE, yang faktanya naik sebesar tak kurang dari 27% secara nilai dan 10% secara volume,” ujar Piket.

 

Sumber : Investor Daily Indonesia

,

Waspada Harga Sawit Tinggi

 

Harga sawit yang tinggi dapat mengoreksi permintaan sawit di tahun depan. Para analis berbeda pendapat berkaitan harga. Kebijakan pungutan ekspor sawit berperan besar.

“Harga sawit jangan tinggi sekali. Tidak bagus juga untuk daya saing sawit terhadap minyak nabati lain. Memang akan dinikmati petani dan industri dalam negeri, tetapi saya pribadi menilai bisa jadi bumerang,” ujar Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI.

Untuk itu, Sahat memastikan harga berada pada posisi stabil, dia mengatakan Indonesia sebagai produsen utama harus bisa menjaga pasokan CPO ke pasar global dengan volume yang ideal. Hal ini bisa dicapai dengan mengoptimalisasi konsumsi domestik.

Kalangan analis harga juga bedapendapat. Analis komoditas dari LMC International Ltd Inggris, James Fry, memperkirakan harga CPO (minyak sawit mentah) akan tetap tinggi hingga kuartal kedua tahun 2021.  Dampak La Nina dan pemeliharaan kebun yang tidak optimal sejak pandemik covid-19 akan mempengaruhi produksi tandan buah segar (TBS) di perkebunan sawit di Indonesia dan Malaysia.

“Tahun ini kinerja produksi minyak sawit rendah, bukan karena dampak musim kemarau panjang satu atau dua tahun sebelum may saja.  Tetapi juga karena pemeliharaan kebun yang kurang baik akibat penggunaan pupuk berkualitas rendah beberapa tahun lalu,” kata James Fry saat menjadi pembicara dalam IPOC (Indonesian Palm Oil Conference) 2020 New Normal, Kamis (3/12).

Perkiraan akan dampak Covid-19 di tahun 2020 terhadap industri kelapa sawit tidak sesuai. Padahal, Sepanjang tahun 2020 berbagai industri terkontraksi sebagai dampak pandemi. Hal ini disampaikan Analis LMC Internasional Dr. James Fry pada Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2020 yang dilakukan secara virtual pada Rabu, 3 Desember 2020.

Fry mengatakan, secara umum kinerja industri sawit cukup baik sepanjang pandemik covid-19.  Meskipun mengalami penurunan volume ekspor akibat penerapan lock down di beberapa negara tujuan, termasuk dua pasar utama yaitu Tiongkok dan India, memasuki kuartal ketiga tahun 2020, tren permintaan ekspor sawit berangsur pulih.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur ISTA Mielke Gmb H Thomas Mielke menjelaskan perubahan pasokan dan permintaan minyak sawit dan minyak kedelai menentukan faktor fundamental yang menentukan harga minyak nabati. Tahun 2020, minyak sawit memegang pangsa 32% dari total produksi minyak nabati dunia, sementara minyak kedelai sebesar 25%.

“Mengejutkan, harga minyak sawit dan sebagian minyak nabati lainnya mencapai harga tertinggi dalam kurun enam tahun terakhir yakni di bulan November,” jelas  Mielke.

Mielke mengatakan, produksi minyak sawit lebih rendah dari ekspektasi, hal ini terjadi terutama dari bulan Juli sampai September 2020. Produksi minyak sawit dunia turun hampir di atas 8 juta ton, terutama di Indonesia.

Sementara itu, analis komoditas dari Godrej International Dorab Mistry mengatakan produksi minyak sawit Indonesia tahun 2020 juga hanya 1 juta ton lebih tinggi dibandingkan 2019. Rendahnya suplai ini menyebabkan tingginya harga minyak sawit di pasar global.

Sumber: Sawitindonesia.com

PTPN Holding Kembali Prioritaskan Sawit dan Tebu Tahun Ini

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Holding Perkebunan Nusantaran PTPN III (Persero) kembali memprioritaskan komoditas kelapa sawit dan tebu pada tahun ini. Perseroan menyatakan akan terus fokus mengembangkan dua komoditas tersebut hingga sampai pada produk hilir yang memberikan nilai tambah.

Corporate Secretary Holding Perkebunan Nusantara PTPN III, Imelda Alini Pohan, mengatakan, kedua komoditas prioritas itu diharapan mampu mencapai kenaikan produksi pada 2021.

Produksi minyak kelapa sawit ditargetkan sebesar 2,7 juta ton, atau naik 13,2 persen dari realisasi (unaudit) 2020 yang sebanyak 2,4 juta ton. Adapun untuk gula tebu ditargetkan sebanyak 869 ribu ton atau meningkat 23,6 persen dari realisasi (unaudit) tahun lalu 703 ribu ton.

Ia mengatakan, selain sawit dan tebu, terdapat tiga komoditas lainnya yang juga menjadi fokus perseroan. Yakni karet, teh, dan kopi. Ketiga komoditas itu juga ditargetkan bisa meningkatkan produksi.

“Total kelima komoditas tersebut memiliki prospek yang sangat baik berdasarkan hasil pemetaan antara kemampuan internal dan daya tarik pasar. Khusus sawit dan tebu akan menjadi prioritas termasuk produk hilirnya,” kata Imelda kepada Republika.co.id, Senin (18/1).

Imelda mengatakan, Holding Perkebunan Nusantara pada tahun ini telah memproyeksikan modal operational expenditure (Opex) sebesar Rp 40,3 triliun sementara modal capital expenditure (Capek) sebanyak Rp 6,7 triliun. Adapun untuk target pendapatan diharap mencapai Rp 44,2 triliun dengan laba bersih yang diproyeksikan sebanyak Rp 596 triliun.

Untuk mencapai target-target tersebut, ia mengatakan perusahaan menjalankan tiga pilar utama. Yakni optimalisasi portofolio sekaligus keunggulan operasional dan komersial, ekspansi produk hilir, serta optimalisasi aset dan kemitraan strategis.

“Strategi ini diperkuat dengan pondasi utama berupa pengembangan kapabilitas dan budaya serta peningkatan sistem dan teknologi,” katanya.

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III, Mohammad Abdul Ghani, mengatakan, fokus dua komoditas itu sekaligus menjadi agenda perusahaan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi.

Di mana, sawit akan difokuskan untuk mendukung penggunaan bahan bakar berbasis minyak nabati atau biofuel untuk kendaraan bermotor. Sementara tebu berperan dalam bidang pangan karena menghasilkan gula yang dikonsumsi masyarakat

“Manajemen telah merumuskan roadmap, maka ke depan kami akan fokus ke komoditas kelapa sawit dalam kaitan kecukupan energi dan tebu dalam kaitan pangan,” kata Abdul.

Ia mengatakan, diluar sawit dan tebu, PTPN masih memiliki enam komoditas lainnya yang dibudidayakan. Dua yang terbesar di antaranya yakni karet dan teh. Namun ia mengakui dua komoditas itu dalam beberapa tahun terakhir kurang menguntungkan.

Harga komoditas karet terus menurun karena pengaruh harga global sedangkan bisnis teh membutuhkan perubahan model bisnis. Karena itu, Abdul mengatakan PTPN Holding bakal mulai mengurangi lahan untuk karet dan kopi dan akan diganti dengan sawit dan tebu.

“Kami kurangi luas areal karet dan teh tapi menambah kelapa sawit dan tebu. PTPN sebagai BUMN harus jalankan fungsi korporasi,” ujarnya.

 

Sumber: Republika.co.id

,

Waduh! Para Pakar Ini Pertanyakan RPP UUCK

 

Jakarta, Gatra.com – Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Profesor Budi Mulyanto menyebut kalau Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) nomor 11 tahun 2020 masih kental dengan egosektoral.

“Dari analisis yang saya bikin, antara RPP yang satu dengan yang lain, hampir tidak ada keterhubungan,” ujar lelaki 64 tahun ini saat didapuk menjadi pembicara pada webinar yang digelar oleg DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Selasa malam lalu.

Founder dan Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), DR. Tungkot Sipayung menguatkan apa yang dibilang Budi tadi.

“Ada yang keliru dalam penyusunan RPP itu. Di UUCK tidak asda disebut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri ATR/BPN. Yang ada disitu disebut Menko Perekonomian. Kalau penyusunan dilakukan sendiri-sendiri oleh kementerian, apa gunanya Undang-Undang Omnibuslaw ini?” katanya.

Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Prof Sambas Sabarnurdin juga mengatakan, mestinya jangan sendiri-sendiri.

“Menko seharusnya kasih pemahaman tentang kerja bersama itu, jangan sendiri-sendiri. Kalau kayak gini, cita-cita Presiden rasanya kayak terhambat,” ujarnya.

Ketua Masyarakat Biohidrokarbon Indonesia (MBI), Sahat Sinaga juga merasakan hal yang sama. Dia mempertanyakan keseriusan kementrian menjiwai apa yang diharapkan Presiden.

“Serius enggak mereka, atau malah masih dengan egosektoralnya? Sebab yang rasakan, UUCK itu sebagai angin segar, tapi RPP malah angin ribut yang mulai ada. Kalau mereka tidak bisa sejiwa, mestinya diberitahu Presiden,” tegasnya.

Tak berlebihan kalau guru besar dan pakar ini menyebut soal ketidakterhubungan tadi. Sebab pada persoalan lahan misalnya, RPP kehutanan dan perkebunan menganggap kalau sengkarut tanah yang terjadi adalah ulah rakyat yang main serobot atas tanah di kawasan hutan itu.

Padahal yang sesungguhnya terjadi adalah, kebijakan penataan ruang telah sejak lama dikangkangi oleh kebijakan kawasan hutan.

“Persoalan kunci untuk bisa melaksanakan amanah UUCK dengan baik adalah menyelesaikan masalah pertanahan. Kalau urusan pertanahan beres, yang lain bisa diberesi dengan baik,” kata Budi.

Petrus Gunarso, PhD juga mengingatkan bahwa UUCK akan sukses jika Tata Ruang Kesepakatan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Hak-hak masyarakat diakui dan dihormati, apalagi kawasan hutan yang disebut-sebut itu, sebagian besar masih berdasarkan penunjukan.

“Kalau KLHK menyebut bahwa kawasan hutan yang sudah dikukuhkan sudah lebih dari 80%, legitimasinya ini perlu dilihat. Kalau masyarakat enggak diajak berebuk dalam pentuan batas, maka legitimasi kawasan hutan yang dikukuhkan itu rendah dan akan menimbulkan permasalahan sengketa, konflik, perkara agraria yang tak akan pernah selesai,” ujar Budi.

Jadi kata Budi, RPP tindak lanjut UUCK ini harus dilakukan tata batas tanah-tanah masyarakat yang sudah punya hak atas tanah.

Mulai dari Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Surat Keterangan Tanah (SKT), Girik, Letter C, dan surat-surat terkait penguasaan dan pemilikan tanah.

Hak ulayat masyarakat hukum adat harus dihormati dan dikeluarkan dari kawasan hutan. Selanjutnya tanah tersebut harus didaftarkan ke ATR/BPN untuk mendapatkan sertifikat tanah.

Kalau semua yang di atas dilakukan kata Budi, otomatis batas kawasan hutan juga akan semakin jelas dan mempunyai legitimasi. “Artinya batas-batas diakui masyarakat dan akan dijaga pula oleh masyarakat,” ujarnya.

“Saya hampir bisa memastikan bahwa kehutanan bukan sekedar tidak serius bahkan seriusnya itu serius menghambat, serius mensabotase program, itu yang saya yakini. Saya yakin kehutanan memang berusaha melakukan sabotase terhadap persoalan pertanahan di Indonesia,” kata Profesor Sudarsono Soedomo pula.

Bagi DR.Sadino, rakyat sudah dibodohi dengan istilah kawasan itu dan itu sama saja dengan membodohi diri sendiri dan orang asing. “Siapa yang menikmati pemodohan ini, oknum NGO yang notabene antek asing,” katanya.

Pada akhirnya Profesor Yanto Santosa kemudian mengatakan, Tata Ruang Kesepakatan bukan sepihak adalah prakondisi mutlah yang diperlukan untuk tercapainya cita-cita UUCK.

 

Sumber: Gatra.com

Pekebun Sawit Swadaya, Bangun Destinasi Wisata di Tengah Perkebunan

 

InfoSAWIT, JAKARTA – Koperasi Desa Tani Subur (KUD), sebuah kelompok pekebun swadaya bersertifikasi RSPO, telah menyulap rawa tak produktif di tengah perkebunan sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, menjadi destinasi wisata populer.

Menurut Ketua KUD Tani Subur, Sutiyana, ide awalnya adalah mengubah rawa menjadi kolam ikan untuk Dusun Pangkalan Tiga. Pada tahun 2016, petani anggota koperasi membangun bendungan di sungai untuk merevitalisasi rawa. Bendungan yang diberi nama Situ Berkah (Bendungan Berkah) ini menjadi tempat berenang favorit anak-anak setempat.

Selain kolam renang, kompleks yang kini dikenal sebagai Agrowisata Education ini juga memiliki kolam pemancingan, arena bermain dan wahana permainan, outbond course, restoran, dan aula untuk menyelenggarakan acara besar.

Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), penting untuk memiliki sumber pendapatan tambahan di luar produksi pertanian untuk melindungi pendapatan petani kecil dari berbagai risiko. Kegiatan di pertanian untuk keluarga petani kecil rata-rata hanya berkontribusi 49% untuk pendapatan tahunan mereka, sementara pendapatan dari sumber non-pertanian atau wirausaha, termasuk upaya kewirausahaan, menyumbang 30% dari pendapatan tahunan bruto mereka, menurut FAO.

Merujuk data Kementerian Pertanian tahun 2019, di Indonesia, pekebun sawit kecil menguasai lebih dari 5,8 juta hektar perkebunan kelapa sawit, atau sekitar 40% dari total luas kelapa sawit. KUD Tani Subur saat ini memiliki 1.400 anggota dengan total luas perkebunan sawit 1.420 hektar dan sekitar setengah dari anggotanya telah tersertifikasi RSPO sejak 2017.

Pekebun sawit swadaya dan warga Desa Pangkalan Tiga bahu membahu membangun Pendidikan Agrowisata di tahun 2017, mulai dari pendanaan dan perencanaan hingga pembangunan. Dimana total investasinya mencapai Rp 5,6 miliar (US$ 360 ribu), yang ditanggung oleh anggaran KUD Tani Subur, termasuk dari tabungan peremajaan perkebunan, dan pinjaman bank.

Koperasi tersebut juga telah menyisihkan sebagian dari penjualan Kredit minyak sawit berkelanjutan RSPO yang mencapai Rp 1,8 miliar pada 2019, hanya tiga tahun setelah memperoleh sertifikasi RSPO, digunakan untuk pemeliharaan dan perluasan kompleks pariwisata selanjutnya.

Edukasi Agrowisata memberikan penghasilan tambahan tidak hanya untuk KUD Tani Subur, tapi juga warga sekitar: “Masyarakat disini bisa berjualan barang di kawasan agrowisata. Pengunjung yang menginap di kampung bisa berbelanja di UMKM (Usaha Kecil, Mikro dan Menengah) binaan warga setempat, ”jelas Sutiyana dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT.

Dibuka pada 1 Januari 2018, dalam waktu satu tahun, Agrowisata Education telah menjadi destinasi wisata terpopuler kedua di Kabupaten Kotawaringin Barat. Total pengunjung mencapai 139.000 pada 2019, dengn pendapatan tahunan sebesar Rp2,27 miliar.

“Bahkan ada pengunjung yang datang jauh-jauh dari Kalbar, menempuh perjalanan 12 jam untuk sampai ke sini,” tutur Pembina Pendidikan Agrowisata, Dedi Firmansyah. “Mereka mengetahui Agrowisata dari media sosial,” tambah Dedi. KUD Tani Subur menggunakan Facebook, YouTube, dan Instagram untuk mempromosikan Pendidikan Agrowisata dan menjangkau orang-orang dari kabupaten lain.

Pendidikan Agrowisata memiliki keunikan karena terletak di tengah perkebunan kelapa sawit. Mencapai seluas 23,5 hektar, juga menyediakan fasilitas wisata pertanian, seperti peternakan dan perkebunan. Sementara pembanguna fasilitas penginapan telah dilakukan yang telah mencapai 80% penyelesaian konstruksi.  “Pengemudi truk tangki pengangkut CPO sering membawa istri dan anak-anaknya ke sini. Di desa, alat transportasi apa pun yang nyaman akan digunakan,” kata Dedi.

Sekarang rawa di tengah perkebunan kelapa sawit telah memberikan keuntungan finansial bagi pekebun sawit swadaya dan penduduk desa setempat. Ini tidak hanya meningkatkan perekonomian lokal, tetapi juga membantu meningkatkan akses masyarakat ke kabupaten, karena beberapa jalan yang menghubungkan desa ke jalan lintas provinsi kini telah diubah menjadi jalan aspal oleh pemerintah kabupaten. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

RI Sukses Ekspor Sawit Lebih Banyak ke Eropa

JAKARTA-Indonesia justru berhasil meningkatkan ekspor minyakkelapa sawitke Uni Eropa (UE) pada 2020 di tengah sengketa perdagangan yang disebut Indonesia sebagai diskriminasi sawit. “Perdagangan kita turun cukup signifikan yakni 11% dalam 10 bulan pertama 2020 dan itu dapat dipahami (terkait situasi krisis Covid-19),” Duta Besar UE untuk Indonesia Vincent Piket, Rabu (13/1).

Perdagangan Indonesia-UE diwarnai perselisihan soal minyakkelapa sawitpada 2019, setelah blok itu membuat kebijakanrenewable energyDirective II (RED II) dan Delegated Regulation yang disebut akan dapat membatasi akses masuk produk-produk bahan bakar hayati yang dinilai tidak bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan {unsustainable crop based biofuels), termasuk minyak sawit. “Indonesia bertahan surplus, kebanyakan berkat keberhasilan negara ini dalam ekspor minyakkelapa sawitke UE, yang faktanya naik sebesar tak kurang dari 27% secara nilai dan 10% secara volume,” ujar Piket.

Namun demikian, dalam Pertemuan ke-23 Tingkat Menteri Asean-UE awal Desember tahun lalu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi kembali meminta UE untuk memperlakukan produkkelapa sawitIndonesia dengan adil. “Indonesia tidak mengorbankan kelestarian lingkungan hanya untuk mengejar pembangunan ekonomi,” kata Retno dikutip dari keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI pada 1 Desember 2020. Sebelumnya, Indonesia telah menyampaikan gugatan mengenai isukelapa sawitkepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), 9 Desember 2019-dan prosesnya masih berjalan hingga sekarang. Sementara dalam pernyataan pers awal tahun ini, Dubes Piket menyebut bahwa kenaikan angka
ekspor minyakkelapa sawitdi atas adalah suatu bukti yang sangat jelas bahwa pintu UE masih terbuka bagi komoditas alam Indonesia dan juga minyak kelapa sawit.

UE juga menyatakan tidak mempunyai target khusus untuk waktu penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (I-EU CEPA) dan memastikan bahwa isu minyak sawit masuk ke dalam pembahasannya. UE akan menunggu sesuai waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perundingan, kendati pihaknya sama seperti Indonesia juga menginginkan CEPA segera disepakati.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Bahas Miyak Sawit, Dubes RI Serahkan Surat Kepercayaan ke Raja Belgia

 

Jakarta – Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Belgia, Andi Hadi, melakukan pertemuan dengan Raja Philippe Belgia. Salah satu pembahasan dalam pertemuan itu mengenai minyak sawit berkelanjutan.

Pertemuan itu digelar pada Rabu (13/1) di di Istana Raja di Brussel (Royal Palace of Brussels). Dalam pertemuan itu, Andi menyerahkan surat kepercayaan kepada Raja Philippe Belgia.

Palm oil justru merupakan satu-satunya vegetable oil yang memiliki proses sertifikasi. Semua palm oil Indonesia yang diekspor ke Eropa adalah palm oil yang berkelanjutan,” ujar Andi kepada Raja Philippe Belgia melalui keterangan tertulis seperti diterima detikcom.

Andi menyampaikan minyak sawit berkelanjutan Indonesia telah disertifikasi secara ketat. Sertifikasi itu sudah dilakukan dari lembaga nasional (ISPO) maupun internasional (RSPO).

Dalam pertemuan itu, keduanya sepakat mengenai perlunya penyelesaian segera negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (l-EU CEPA). Penyelesaian itu perlu segera dilakukan untuk mengoptimalkan potensi dari kedua negara.

Pada kesempatan itu, Andi juga bercerita kepada Raja Philippe Belgia bahwa Indonesia sedang melakukan vaksinasi. Andi juga bercerita kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai orang pertama yang divaksin di Indonesia.

“Sebagai negara dengan penduduk lebih sekitar 270 juta, tentunya Indonesia menghadapi beberapa tantangan menangani pandemi COVID-19 ini. Namun demikian, dengan adanya vaksin, diharapkan Indonesia akan dapat mengelola pandemi COVID-19 dengan lebih baik,” ucap Andi.

Diketahui, hubungan bilateral antara Indonesia dan Belgia sudah berlangsung sejak 1949. Perdagangan antara Belgia dan Indonesia pada Januari-Oktober 2020 tercatat sebesar USD 1.4 miliar.

 

Sumber: Detik.com

,

Induknya Angin Segar, Turunannya Angin Ribut

 

Jakarta, Gatra.com – Tadinya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) nomor 11 tahun 2020 dianggap banyak orang, khususnya petani, menjadi angin segar.

Sebab bagi mereka UUCK ini menyodorkan misi mulia; mempermudah orang berusaha dan menciptakan lapangan kerja.

Tapi belakangan, persis setelah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang menjadi turunan dari UUCK itu dibuat, satu persatu prahara mulai muncul.

Di sektor kehutanan misalnya, RPP yang dibikin langsung memicu jeritan petani kelapa sawit. Sebab di RPP itu, selain lahan petani kelapa sawit dibatasi hanya 5 hektar, yang berada dalam klaim kawasan hutan pun, diwajibkan membayar denda Rp25 juta x luas lahan x lama menguasai lahan x jumlah tutupan kayu saat lahan belum diusahai.

Padahal banyak yang menyebut bahwa kawasan hutan itu masih didominasi penunjukan. Kalaupun ada kawasan hutan yang sudah ditetapkan, penetapan itu juga dipertanyakan lantaran hakekatnya, kalau kawasan hutan sudah ditetapkan, berarti tidak ada lagi hak-hak rakyat di dalam klaim kawasan hutan itu.

“Itulah makanya saya bilang, UUCK itu angin segar, tapi setelah RPP muncul, angin ribut yang datang,” kata Ketua Masyarakat Biohydrocarbon Indonesia, Sahat Sinaga, saat mengikuti webinar yang ditaja oleh Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), tadi malam.

Selain para petani utusan dari 22 provinsi, di acara yang berdurasi lebih dari 2,5 jam itu hadir juga sederet guru besar, praktisi dan wartawan.

Deretan guru besar dan praktisi itu antara lain; Prof Budi Mulyanto, Prof Yanto Santosa, Prof Sudarsono Soedomo (guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB)), Guru Besar Universitas Gadjah Mada Prof Sambas Sabarnurdin, Petrus Gunarso, PhD, DR. Sadino, DR. Tungkot Sipayung, hingga Staf Ahli Menteri Pertanian Syamsul Bahri.

Mestinya angin ribut itu tidak akan ada kata Prof Budi jika otoritas kehutanan bekerja untuk kepentingan Indonesia.

“Saya yakin petani sawit maupun rakyat yang tanahnya diklaim dalam kawasan hutan, sudah mempunyai legalitas, minimal Surat Keterangan Tanah (SKT),” kata lelaki 64 tahun ini.

Alas hak ini kata Budi diakui oleh Undang-Undang Pokok Agraria. “Jangan lihat pemerintah itu hanya Jakarta. Indonesia ini luas, di desa juga ada pemerintahan,” ujarnya.

Lantaran rakyat sudah punya alas hak kata Budi, kalau kemudian kehutanan akan menunjuk dan kemudian menetapkan kawasan hutan, tata batas sangat penting.

“Dalam proses tata batas ini hak rakyat musti dikeluarkan. Ingat, hukum agraria menyebut batas adalah garis yang ditentukan oleh pihak yang berbatasan, tidak boleh sepihak. Batas kawasan dengan desa, hak pihak lain teramat sangat penting. Kalau tata batas itu dilakukan dengan baik, negeri ini akan dingin,” katanya.

Jadi kata Budi, kehutanan musti menjalankan aturan kehutanan itu, plus aturan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi terkait kehutanan.

“Antar institusi pemerintah musti saling menghormati. Kehutanan misalnya, jangan menganggap izin lokasi, izin lingkungan tidak berlaku sebelum izin kehutanan didapat. Pikiran semacam ini tidak boleh dilakukan di NKRI. Kalau dilakukan juga, ini bukan NKRI namanya,” tegasnya.

Bagi DR.Sadino, munculnya klaim-klaim kawasan hutan tadi lantaran rezim kehutanan masih mempertahankan kawasan hutan sebagai basis regulasi.

“Kalau hanya berdasarkan kawasan, ini malah akan jadi tempat berlindung pengelola kehutanan itu sendiri,” katanya.

Sebab teramat banyak kawasan hutan yang disebut tadi kata Sadino, justru sudah jadi lahan terlantar tanpa tutupan hutan.

Giliran rakyat merestorasi lahan terlantar tadi dengan menanam sawit hingga lahan itu produktif, dikejar-kejar.

“Di NTT ada kawasan hutan, tapi ilalang semua. Kalau ini dimanfaatkan rakyat, pasti akan dikejar-kejar. Lagi-lagi saya bilang, rezim telah membikin kawasan menjadi segala-galanya. Mendewakan kawasan hutan. Yang enggak ada isinya pun bisa dijadikan memenjarakan orang,” rutuknya.

Jadi kata Sadino, rakyat sudah dibodohi dengan istilah kawasan itu dan itu sama saja dengan membodohi diri sendiri dan orang asing. “Siapa yang menikmati pemodohan ini, oknum NGO yang notabene antek asing,” katanya.

 

Sumber: Gatra.com

Mereformasi Pola Kemitraan Inti-Plasma Sawit

 

InfoSAWIT, JAKARTA –  Diungkapkan Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategi Berkelanjutan (FP2SB), Achmad Mangga Barani, faktanya Pola PIR telah menunjukkan keberhasilan, diantaranya mampu menjadikan Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, dimana pada tahun2006 dengan seluas 6,59 juta ha, mampu berproduksi 17,35 juta ton, menghasilkan devisa, menciptakan lapangan kerja, pengembangan wilayah pengembangan di wilayah remote dan pembentukan wilayah baru, termasuk mendukung kemandirian energy.

Lantas bagaimana dengan Pola PIR yang mesti dikembangkan untuk masa mendatang? Terdapat empat point yang mesti diperhatikan, pertama banyaknya peremajaan kelapa sawit menggunakan benih generasi, kedua, yang memiliki produktivitas tinggi sekitar 30-40 ton TBS/ha, serta tahan terhadap ganoderma.

“Ketiga, Kepemilikan lahan petani bisa antara 2 ha sampai 4 ha dalam melakukan kerjasama pola PIR, lantas keempat, membentuk korporasi yang kuat, dan dimungkinkannya kepemilikan saham Pabrik Kelapa Sawit (PKS) bagi petani sebanyak 20%,” kata dia, dalam sebuah acara webinar yang dihadiri InfoSAWIT, belum lama ini. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

Sektor Sawit Dukung Pengembangan UMKM Berbasis Kearifan Lokal

InfoSAWIT, JAKARTA – Upaya mengembangan kearifan lokal tidak sebatas pada memahami budaya lokal setempat, bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit, peningkatan ekonomi lewat pengembangan produk berbasis kearifan lokal juga menjadi fokus lainnya.

Kegiatan mendukung UMKM berbasis kearifan lokal sudah dilakukan perusahaan perkebunan kelapa sait ini secara terus-menerus, misalnya saja dikala Bumitama Gunajaya Agro (BGA) Group turut ambil bagian dalam kegiatan Pameran Budaya, Sosialisasi dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam kegiatan Gelar Karya Kalteng, tahun 2019 lalu, serta kegiatan Ketapang Expo di Kalimantan Barat. Nampak perusahaan memfasilitasi UMKM mitra binaan unggulan yang berada di sekitar operasional BGA Group.

Kegiatan tersebut memiliki misi menumbuhkan inovasi daerah terhadap produk kerajinan, produk layanan publik, destinasi wisata maupun karya-karya komunitas pengrajin. Dipadukan dengan kolaborasi pameran karya inovasi, industri, layanan publik, karya daerah, budaya, kuliner dan hiburan berbasis konten lokal.

Dalam acara Gelar Karya Kalteng, BGA Group menampilkan produk-produk UMKM mitra binaan. Diantaranya makanan olahan dari jamur, bonggol pisang, kerajinan ukir, kerajinan anyaman, aneka buah-buahan hortikultura sirup lemon asli dan lebah madu kelulut.

Melalui kegiatan memfasilitasi UMKM untuk berpameran, beberapa Pimpinan Daerah seperti Gubernur dan Bupati serta dinas terkait dapat mengetahui secara langsung potensi Produk UMKM yang berada di wilayah Kalteng.

Dikutip dari Majalah InfoSAWIT, para pengrajin UMKM mitra binaan juga secara langsung menjual produknya kepada pengunjung yang hadir. Program tanggung jawab perusahaan (CSR) dalam kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah masyarakat di sekitar perkebunan kelapa sawit.

Kegiatan serupa juga dilakukan pihak perusahaan di Kalimantan Barat, lewat agenda rutin tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang, yakni kegiatan Ketapang Expo. Dalam kegiatan tersebut, BGA Group turut mempromosikan produk UMKM binaan berbasis kearifan lokal secara langsung kepada masyarakat setempat.

Produk yang telah dikembangkan pihak perusahaan dengan masyarakat lokal sekitar perkebunan diantaranya Kopi Uteh Kayok dari Desa Simpang Tiga Sebelangaan Kec. Nanga Tayap, Madu Hutan dari Desa Ulak Medang Kec. Muara Pawan, Padi jenis GoGo dari Desa Sengkaharak dan Lalang Panjang Kec. Sungai Melayu, Pandai Besi dari Desa Kendawangan Hilir, Kec. Kendawangan, serta aneka ragam produk makanan olahan dari kelompok ibu-ibu PKK di sekitar anak perusahaan BGA Group yakni PT Gunajaya Karya Gemilang (GKG) di Desa Kendawangan Kec. Kendawangan. (T2)

Sumber: Infosawit.com