Industri Sawit Berkontribusi Kurangi Angka Kemiskinan Masyarakat di Sabang Sampai Merauke

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) mengakui peranan kelapa sawit untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Kelapa sawit juga menunjukkan kontribusinya bagi pemenuhan pangan di dalam negeri bahkan dunia.

Berdasarkan riset Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), perkebunan kelapa sawit mampu membangun daerah miskin dan terbelakang untuk menjadi sentra perekonomian baru.

Sentra ekonomi baru ini tersebar di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Papua dan Papua Barat.

“Kelapa sawit membantu dunia dalam Sustainable Development Goals (SDG) di bidang mengatasi persoalan kemiskinan,” ujar Dr. Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI).

Hal ini diungkapkannya dalam Diskusi Webinar Forum Wartawan Pertanian (FORWATAN) yang bertemakan “Peranan Kelapa Sawit Dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Mewujudkan Gratieks”, Rabu (31 Maret 2021).

Pembicara lain yang hadir antara lain Heru Tri Widarto (Direktur Tanaman Tahunan dan Tanaman Penyegar Kementerian Pertanian RI) dan Dr. Bedjo Santoso (Pengamat Kehutanan).

Dikatakan Tungkot, tiga jalur industri minyak sawit menolong kemiskinan dunia. Pertama, jalur produksi melalui sentra perkebunan sawit.

Kedua, jalur hilirisasi di negara importir minyak sawit. Ketiga adalah jalur konsumsi minyak sawit.

Setelah era bisnis HPH (Hak Pengusahaan Hutan ) berakhir, muncul kota mati atau kota hantu karena ekonomi tidak bergerak. Imbasnya, masyarakat setempat menjadi miskin.

“Di sinilah, peranan kebun sawit rakyat yang merestorasi lahan eks HPH menjadi daerah produktif dan lestari secara lingkungan. Selain itu, perekonomian mulai bergerak dengan hadirnya perkebunan sawit,” jelas Tungkot.

Dari aspek ekonomi, terjadi nilai transaksi antara masyarakat kebun sawit dengan ekonomi di pedesaan dan perkotaan.

Nilai transaksi masyarakat kebun sawit dengan masyarakat perkotaan sebesar Rp 202,1 triliun/tahun dan masyarakat kebun saiwt dengan ekonomi pedesaaan sebesar Rp 59,8 triliun/tahun.

Pertumbuhan perkebunan sawit di setiap daerah berkontribusi menurunkan kemiskinan. Kondisi serupa dialami oleh Malaysia, Thailand, Papua Nugini.

“Jadi, di mana ada perkebunan sawit di situ kemiskinan turun karena ada tenaga kerja yang masuk ke sana. Tumbuh pusat pusat pertumbuhan ekonomi baru,”ucap dia.

Begitupula di luar negeri, ada kesempatan kerja yang tercipta di industri hilir negara importir sawit. Penciptaan lapangan kerja mencapai 2,73 juta orang di negara tujuan sawit.

Dari sisi income generating sebesar Rp 38 triliun untuk program hilirisasi minyak sawit di negara importir.

“Kita (Indonesia) negara eksportir mampu meningkatkan kinerja sawit. Begitupula di negara importir kesempatan kerja meningkat. Itu terjadi di India meningkat, China dan Uni Eropa,” ujarnya.

“Sebenarnya UE (Uni Eropa) pura-pura saja menolak sawit.Sebab jika mereka tetap begitu hilang kesempatan kerja di sana, dan pendapatan turun,”papar Tungkot

Pengamat Kehutanan, Dr. Bedjo Santoso mengungkapkan industri kelapa sawit mampu menyerap 16,2 juta orang tenaga kerja.

Rinciannya, 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung.

Devisa kelapa sawit tahun 2018 sebesar 240 trilliun rupiah. Kelapa sawit mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

“Saya tidak sepakat dengan kebijakan moratorium sawit (Inpres No.8 Tahun 2018). Aturan ini tidak jelas arahnya dan menggerogoti sawit sebagai tulang punggung ekonomi nasional,” ujar Bedjo.

 

Ia mengatakan Pengembangan kelapa sawit (terutama sawit rakyat) dapat ditempuh melalui pembangunan ekosistem hutan tanaman kelapa sawit yang ramah lingkungan berbasis kearifan lokal.

“Kebijakan pemerintah dalam perkelapasawitan yang kontraproduktif dengan upaya pengentasan kemiskinan perlu ditinjau kembali agar sesuai prioritas kepentingan nasional,” jelasnya.

Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjen Perkebunan Kementan Heru Tri Widarto menyebut total luas lahan sawit 16,38 juta hektar.

Dari jumlah tersebut, luas perkebunan sawit rakyat 6,72 juta hektar. Sementara itu, potensi peremajaan sawit rakyat 2,78 juta hektar dengan sebaran dominan di Sumatera dan Kalimantan.

 

“Target PSR periode 2020-2022 tumbuh 180 ribu hektar setiap tahunnya. Targetnya di 21 provinsi dan 108 kabupaten/kota,”ucap Heru.

Secara keseluruhan Ditjen Perkebunan menargetkan nilai ekspor komoditas utama , andalan dan pengembangan perkebunan periode 2020-2024 sebesar US$74,31 milliar atau setara Rp 1.040,33 trilliun rupiah.

Untuk mengejar seluruh target tersebut Ditjen Bun mendorong pengembangan logistik benih, meningkatkan produksi dan produkivitas, meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor.

“Kami juga mendorong modernisasi perkebunan , pembiayaan melalui KUR (kredit usaha rakyat), peningkatan kapasitas SDM (sumber daya manusia), optimasi jejaring stakeholder,”ucap Heru Tri

Ditjen Perkebunan juga menargetkan selama 2020-2024 produksi perkebunan naik 7 persen per tahun, penyerapan tenaga kerja 5 persen, peningkatan PDB perkebunan 5 persen per tahun serta mengurangi losses 3 persen.

 

 

Sumber:Tribunnews.com

 

Industri Sawit Diyakini Mampu Kurangi Angka Kemiskinan di Indonesia

 

InfoSAWIT, JAKARTA – Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) mengakui  peranan kelapa sawit untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan  kesejahteraan petani sawit. Selain itu, kelapa sawit menunjukkan kontribusinya bagi pemenuhan pangan di dalam negeri bahkan dunia.

Berdasarkan riset Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), perkebunan kelapa sawit mampu membangun daerah miskin dan terbelakang untuk menjadi sentra perekonomian baru. Sentra ekonomi baru ini tersebar di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Papua dan Papua Barat.

“Kelapa sawit membantu dunia dalam Sustainable Development Goals (SDGs) di bidang mengatasi persoalan kemiskinan,” ujar Dr. Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif Palm  Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI).

Hal ini diungkapkannya dalam Diskusi Webinar Forum Wartawan Pertanian (FORWATAN) yang bertemakan “Peranan Kelapa Sawit Dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Mewujudkan Gratieks”, Rabu (31 Maret 2021), yang dihadiri InfoSAWIT.

Dikatakan Tungkot, tiga jalur industri minyak sawit menolong kemiskinan dunia. Pertama, jalur produksi melalui sentra perkebunan sawit. Kedua, jalur hilirisasi di negara importir minyak sawit. Ketiga adalah jalur konsumsi minyak sawit.

Setelah era bisnis HPH (Hak Pengusahaan Hutan ) berakhir, muncul kota mati atau kota hantu karena ekonomi tidak bergerak. Imbasnya, masyarakat setempat menjadi miskin. “Disinilah,  peranan  kebun sawit rakyat  yang merestorasi lahan eks HPH menjadi daerah produktif dan lestari secara lingkungan. Selain itu, perekonomian mulai bergerak dengan hadirnya perkebunan sawit,” jelas Tungkot.

Dari aspek ekonomi, terjadi nilai transaksi antara masyarakat kebun sawit dengan ekonomi di pedesaan dan perkotaan. Nilai transaksi masyarakat kebun sawit dengan masyarakat perkotaan sebesar Rp 202,1 triliun/tahun dan masyarakat kebun sawit dengan ekonomi pedesaaan sebesar Rp 59,8 triliun/tahun.

Pertumbuhan perkebunan sawit di setiap daerah berkontribusi menurunkan kemiskinan. Kondisi serupa dialami oleh Malaysia, Thailand, Papua Nugini.  “Jadi, dimana ada perkebunan sawit disitu kemiskinan turun karena ada tenaga kerja yang masuk ke sana. Tumbuh pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,”ucap dia.

Begitupula di luar negeri, ada kesempatan kerja yang tercipta di industri hilir negara importir sawit. Penciptaan lapangan kerja mencapai 2,73 juta orang di negara tujuan sawit. Dari sisi income generating sebesar Rp 38 triliun untuk program hilirisasi minyak sawit di negara importir.

“Kita (Indonesia) negara eksportir mampu meningkatkan kinerja sawit. Begitupula di negara importir kesempatan kerja meningkat. Itu terjadi di India meningkat, China dan Uni Eropa,” ujarnya.

“Sebenarnya UE (Uni Eropa) pura-pura saja menolak sawit. Sebab jika mereka tetap begitu hilang kesempatan kerja di sana, dan pendapatan turun,”papar Tungkot

Pengamat Kehutanan, Bedjo Santoso mengungkapkan, industri kelapa sawit mampu menyerap 16,2 juta orang tenaga kerja. Rinciannya, 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung. Devisa kelapa sawit tahun 2018 sebesar 240 trilliun rupiah. Kelapa sawit mampu menjadi tulang punggung  perekonomian nasional.

“Saya tidak sepakat dengan kebijakan moratorium sawit (Inpres No.8 Tahun 2018). Aturan ini tidak jelas arahnya dan menggerogoti  sawit sebagai tulang punggung ekonomi nasional,” ujar Bedjo.

Lebih lanjut kata dIa, pengembangan kelapa sawit (terutama sawit rakyat) dapat ditempuh melalui pembangunan ekosistem hutan tanaman kelapa sawit yang ramah lingkungan berbasis kearifan lokal. “Kebijakan pemerintah dalam perkelapasawitan yang kontraproduktif dengan upaya pengentasan kemiskinan perlu ditinjau kembali agar  sesuai prioritas kepentingan nasional,” jelasnya.

Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjen Perkebunan Kementan Heru Tri Widarto menyebut total luas lahan sawit 16,38 juta hektar. Dari jumlah tersebut,  luas perkebunan  sawit rakyat  6,72 juta hektar. Sementara itu, potensi peremajaan sawit rakyat 2,78 juta hektar dengan sebaran dominan di Sumatera dan Kalimantan.

“Target PSR periode 2020-2022 tumbuh 180 ribu hektar setiap tahunnya. Targetnya di 21 provinsi dan 108 kabupaten/kota,”ucap Heru.

Secara keseluruhan Ditjen Perkebunan menargetkan nilai ekspor komoditas utama , andalan dan pengembangan perkebunan periode 2020-2024 sebesar US$74,31 milliar atau setara Rp 1.040,33 trilliun rupiah.

Untuk mengejar seluruh target tersebut Ditjen Bun mendorong pengembangan logistik benih, meningkatkan produksi dan produkivitas, meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor.

“Kami juga mendorong modernisasi perkebunan , pembiayaan melalui KUR (kredit usaha rakyat), peningkatan kapasitas SDM (sumber daya manusia), optimasi jejaring stakeholder,” ucap Heru Tri

Ditjen Perkebunan juga menargetkan selama  2020-2024 produksi perkebunan naik 7 persen per tahun, penyerapan tenaga kerja 5 persen, peningkatan PDB perkebunan 5 persen per tahun serta mengurangi losses 3 persen. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

 

Indonesia gaungkan sertifikat ISPO promosikan sawit di internasional

 

Indonesia gaungkan sertifikat ISPO promosikan sawit di internasional

Jakarta (ANTARA) – Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan Asep Asmara, mengatakan siap menggaungkan sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk mempromosikan produk kelapa sawit di dunia internasional.

Menurut Asep, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia menjawab berbagai kritik dan isu-isu negatif yang dilayangkan dunia internasional terhadap produk kelapa sawit.

“Perpres Nomor 44 tahun 2020 tentang sertifikasi ISPO, itulah yang akan kita gaungkan. Kami negara yang ingin maju dengan kelapa sawitnya, kelapa sawit menjadi tumpuan, banyak memberi penghidupan pada masy yang kami ingin maju,” kata Asep dalam webinar yang digelar INA Palm Oil di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, kampanye negatif tentang kelapa sawit yang kerap dilontarkan dunia internasional, khususnya Uni Eropa, melalui isu lingkungan dan kerusakan hutan sudah dijawab dalam Perpres tersebut untuk diperbaiki melalui sistem sertifikasi.

“Silakan diteliti dan dimonitoring lagi situasi keadaan kelapa sawit kita. Kami sudah moratorium pembukaan lahan sawit di land clearing kehutanan. Itu yang harus dipahami oleh Uni Eropa,” kata Asep.

Asep berharap sertifikasi ISPO milik Indonesia bisa diterima di dunia internasional dan bisa disejajarkan dengan sertifikasi kelapa sawit dari negara lain.

Kemendag mencatat terdapat beberapa kendala ekspor sawit Indonesia dari negara-negara Uni Eropa seperti penghapusan insentif pajak produk biofuel dari kelapa sawit oleh Prancis, isu kontaminan 3-MCPD Uni Eropa, antisubsidi oleh otoritas Uni Eropa terhadap produk impor biodiesel dari Indonesia.

Kendala lainnya, pelabelan produk pangan bebas kelapa sawit dan pembatasan atau penghentian penjualan produk minyak kelapa sawit di beberapa swalayan negara-negara Eropa.

 

Sumber: Antaranews.com

 

BPDPKS Kelola Dana Rp 62,86 Triliun

 

JAKARTA-Total dana yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan kelapa sawit (BPDKS) untuk tahun ini diperkirakan mencapai Rp 62,86 triliun, atau meningkat 54,83% dari realisasi 2020 yang sebesar Rp 40,59 triliun.

Peningkatan tersebut didorong oleh melonjaknya raihan dana pungutan ekspor (PE) sawit hingga 160,66%, yakni dari Rp 20,26 triliun pada 2020 menjadi Rp 52,82 triliun pada 2021, seiring membaiknya harga komoditas sawit di pasar internasional.

Dari total dana Rp 62,86 triliun tersebut, sebanyak Rp 55,20 triliun akan dibelanjakan atau dikembalikan ke industri sawit, di antaranya untuk program peremajaan sawit rakyat (PSR) Rp 5,57 triliun dan program insentif biodiesel Rp 49,11 triliun. Sedangkan pada 2020, BPDKS membelanjakan Rp 31,03 triliun dari total dana yang dikelola Rp 40,59 triliun, di antaranya untuk program PSR sebesar Rp 2,71 triliun dan program insentif biodiesel Rp 28,09 triliun. Dengan demikian, alokasi dana PSR tahun ini naik 105,50% dan dana biodiesel melonjak hingga 74,79%.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman menjelaskan, PSR dan insentif biodiesel masih menjadi program utama yang mendapat dukungan pembiayaan dari BPDPKS untuk tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Total dana yang telah disalurkan BPDPKS untuk program PSR sejak 2016 hingga akhir Maret 2021 telah mencapai Rp 5,93 triliun, sedangkan untuk program insentif biodiesel penyaluran dananya sejak 2015 hingga akhir 2020 telah menembus Rp 57,72 triliun. “Penyaluran dana tersebut telah sesuai Perpres No 61 Tahun 2015 jo Perpres No 66 Tahun 2018,” kata Eddy dalam rapat Panja Pengembangan Sawit Rakyat dengan Komisi IV DPR, Selasa (30/3).

Mengacu Perpres No 61 Tahun 2015 jo Perpres No 66 Tahun 2018 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dana yang dihimpun BPDPKS akan disalurkan untuk program terkait kepentingan peremajaan sawit rakyat, pengembangan sumber daya manusia (SDM) perkebunan sawit rakyat, dan penyediaan sarana prasarana perkebunan sawit rakyat Lalu, program riset, penelitian, dan pengembangan yang terkait sawit, promosi sawit, dan mendukung pelaksananan program ba-han bakar nabati (BBN) dari sawit yang saat ini dikenal biodiesel yang tahun ini mencapai pencampuran 30% (B30). \’Targetnya, kinerja sektor sawit meningkat, stabilisasi harga tercapai, kesejahteraan petani membaik, dan industri sawit menuju berkelanjutan,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Eddy mengatakan, peran sektor sawit bagi perekonomian nasional sangatlah besar. Rata-rata produksi sawit per tahun kurang lebih 37,57 juta ton dan rata-rata nilai konsumsi untuk produksi sawit per tahunnya sekitar Rp 33,59 triliun. Rata-rata nilai ekspor sawit per tahun sebesar US$ 21,40 miliar atau rata-rata 14,19% per tahun dari total ekspor nonmigas. Kontribusi sawit terhadap penerimaan negara khususnya penerimaan pajak berkisar Rp 14-20 triliun per tahun. “Industri sawit juga memberikan lapangan pekerjaan cukup besar, tenaga kerja langsung kurang lebih 4,20 juta orang dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung. Di perkebunan kelapa sawit rakyat itu sendiri terdapat 2,40 juta petani swadaya yang menyelenggarakan perkebunan sawit rakyat dengan melibatkan 4,60 juta pekerja,” ungkap Eddy.

Program PSR

Sementara itu, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subagyono mengatakan, dari total luas perkebunan sawit nasional 16,38 juta hektare (ha), luas sawit rakyat mencapai 6,94 juta ha. Sedangkan potensi PSR seluas 2,78 juta ha yang terdiri atas plasma dan swadaya 2,27 juta ha, plasma dan PIR-BUN 0,14 juta ha, dan plasma PIR-TRANS/PIR-KKPA 0,17 juta ha. Potensi PSR utamanya ada di Sumatera dan Kalimantan. “Sejak 2019, pemerintah menetapkan target PSR secara nasional 180 ribu ha per tahun hingga 2022,” ungkap Kasdi.

Kasdi menjelaskan, implementasi program PSR tidak mudah terutama dalam proses clear and clean lahan sawit rakyat yang berada di dalam kawasan hutan. Untuk sawit rakyat dalam kawasan hutan diharapkan bisa terselesaikan dengan terbitnya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Dalam PP No 23 Tahun 2021 disebutkan pola penyelesaian terkait sawit rakyat dalam kawasan hutan yakni bagi kebun sawit rakyat pada hutan konservasi, lindung, produksi dilakukan melalui kemitraan konservasi dan perubahan batas kawasan hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan, areal sawit yang terindikasi berada dalam kawasan hutan luasnya 3,30 juta ha.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Kementan Dorong Peremajaan Sawit Rakyat di Sumatera & Kalimantan

 

Jakarta – Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Kasdi Subagyono mendorong peremajaan tanaman sawit. Hal ini mengingat total luasan sawit sudah mencapai 16,38 juta hektare yang tersebar di setiap provinsi wilayah barat Indonesia, termasuk Papua. Sementara total luasan sawit rakyat sekitar 6,94 juta hektare.

 

“Potensi PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) 2,78 juta hektare, sebarannya dominan ada di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kenapa? Karena di sana kebun sawit kita pertama kali dibangun,” ujar Kasdi dalam keterangan tertulis, Selasa (30/3/2021).

Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat dengan pendapat bersama Komisi IV DPR RI dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Menurut Kasdi saat ini langkah yang perlu diambil yaitu melakukan bimbingan teknis (bimtek) serta sosialisasi peremajaan sawit guna mewujudkan pemerataan di lokasi sentra sawit. Dengan begitu, diharapkan produksi sawit nasional dapat meningkat.

“Saya setuju dengan bapak-bapak di Komisi IV agar sosialisasi ini melibatkan banyak pihak. Artinya peningkatan kapasitas melaluibimtek, jadi tidak berhenti di sosialisasi. apalagi setiap bulan, kami ada 2 workshop untuk menjemput berkas, di mana kepala dinas juga kami libatkan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman mengatakan selama ini pihaknya terus berupaya dalam mendukung perkembangan sawit nasional. Dukungan itu bahkan sudah dipertegas melalui Perpres 61/2015 jo Perpres no 66/2018 yang meliputi kemampuan menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana.

“Dalam hal penyaluran dana kita harus patuh pada rekomendasi Ditjenbun Kementan, dan usulan dari petani maupun gapoktan. Kita berharap persawitan kita mengalami perkembangan yang makin baik,” tuturnya.

Di sisi lain, Anggota Komisi IV DPR RI, Sutrisno memberikan apresiasi atas kemajuan sawit nasional yang dinilai mampu memperkuat posisi sawit Indonesia di pasar dunia.

“Saya memberi apresiasi tentang kemajuan sawit yang akhirnya kita menguasai dunia,” pungkasnya.

Sebagai informasi, rapat ini menghasilkan beberapa poin kesimpulan penting sebagai dokumen negara yang akan dilaksanakan, di antaranya meminta BPDPKS segera merealisasikan penyaluran dana peremajaan kelapa sawit bagi petani, meminta pemerintah agar segera mempertimbangkan penunjukan kelembagaan dengan kapasitas memadai, seperti asosiasi bidang perkelapasawitan untuk mendampingi para petani calon peserta peremajaan.

Di samping itu, Komisi IV DPR juga meminta BPDPKS segera melakukan koordinasi dan konsultasi dalam pengalokasian anggaran dan penguatan ekspor, serta meminta Kementan dan BPDPKS melakukan sosialisasi di dapil masing-masing anggota Komisi IV dengan melibatkan petani dan penyuluh.

 

Sumber: Detik.com

Isu Pandemi, Pekerja dan Iklim Menjadi Faktor Pertimbangan kenaikan Harga Sawit

 

InfoSAWIT, JAKARTA – Pergerakan harga minyak sawit mentah (CPO) yang terus meninggi semenjak Juni 2020 didorong oleh gangguan pasokan minyak nabati utama serta daerah penghasil minyak sawit. Dengan permintaan yang melampaui pasokan pada Kuartal III 2020, harga patokan minyak sawit di Bursa Malaysia Derivatives Exchange tercatat mampu melampaui RM 3.000 hingga diperdagangkan pada RM 3.064 per ton tepatnya pada pertengahan Oktober, atau 38% lebih tinggi dibanding tahun lalu pada periode yang sama. Pada pertengahan November 2020, harga minyak sawit mentah (CPO) mampu mencapai level tertinggi, sekitar RM 3.490 per ton.

Selain pasokan, kenaikan harga minyak sawit di dunia tersebut tercatat dipengaruhi beberapa faktor lainnya. Dalam laporan yang diterbitkan Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit (CPOPC) mencatat, faktor iklim, kasus pandemic Covid-19 yang berdampak pada pembatasan aktivitas, serta masalah pekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia, menjadi sederet faktor yang menjadi pertimbangan.

Termasuk, minyak sawit diuntungkan dengan adanya pasokan minyak nabati lainnya yang lebih rendah dari perkiraan, terutama dari minyak bunga matahari dan rapeseed, yang pada akhirnya memicu kenaikan tajam harga minyak nabati, yang lantas berdampak pula pada melonjaknya harga CPO.

Kendati kasus pandemi mulai muncul di awal tahun 2020, dan mendorong dilakukannya kebijakan pembatasan (lockdown) di sejumlah negara konsumen minyak sawit di dunia, namun tekanan itu hanya berlaku sesaat, lantaran pada kuartal II tahun 2020, negara-negara pengimpor utama minyak sawit mulai melakukan re-stock. Selain itu, berkurangnya ketersediaan minyak goreng bekas dan lemak hewani akibat pandemi telah menyebabkan beberapa produsen biodiesel mengalihkan bahan bakunya ke minyak nabati, yang juga mendorong permintaan minyak sawit global.

Kasus pandemi-19, catat CPOPC, tidak berdampak parah terhadap permintaan minyak nabati, termasuk minyak sawit. Musababnya minyak nabati adalah kebutuhan sehari-hari, baik itu bahan pokok dapur, bahan pembersih atau bahan bakar terbarukan, dalam kehidupan banyak orang di seluruh dunia.

Faktanya, meningkatnya permintaan produk oleokimia telah menopang permintaan minyak nabati, termasuk minyak sawit. Turunan oleokimia seperti gliserin, asam lemak dan metil ester, merupakan bahan baku untuk sanitiser, deterjen dan sabun yang mengalami peningkatan permintaan karena kesadaran kebersihan yang lebih baik dan protokol kesehatan yang diamanatkan oleh pemerintah.

“Sejak dimulainya pandemi Covid-19, telah terjadi pergeseran perilaku konsumen yang sebelumnya makan di restoran, café dan lainnya, kini banyak rumah tangga memasak dan makan di rumah. Manfaat dari perubahan perilaku ini, konsumen akan mengganti minyak nabati mereka secara lebih teratur, karena perusahaan menjual kemasan yang lebih kecil kepada konsumen sehubungan dengan permintaan yang lebih rendah dari restoran,” demikian catat laporan CPOPC yang diperoleh InfoSAWIT. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

,

Berkah Spent Bleaching Earth Ditetapkan Limbah Non B3

 

Spent Bleaching Earth (SBE) ditetapkan  sebagai limbah non B3. Aturan baru ini diharapkan mampu meningkatkan produk olahan SBE. Selain itu, daya saing ekspor produk hilir lebih menguat.

UU Cipta Kerja membawa berkah bagi industri pengolahan minyak sawit. Lewat regulasi turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Beleid ini menetapkan Spent Bleaching Earth (SBE) bukan lagi limbah berbahaya atau beracun (B3).

 

“Hanya di Indonesia, SBE ini disebut limbah B3. Berbeda dengan negara lain yang mengkategorikannya sebagai “solid-waste” material,” ucap Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dalam perbingan via telepon.

Spent Bleaching Earth (SBE) merupakan limbah padat yang dihasilkan dari proses bleaching dalam  industri pengolahan kelapa sawit seperti minyak goreng dan oleokimia. Dalam artikel ilmiah KY Cheong (2013) berjudul Effect of Spent Bleaching Earth Based Bio Organic Fertilizer on Growth, Yield and Quality of Eggplants Under Field Condition”, dijelaskan bahwa SBE ini berasal saat proses degumming (pemisahan kotoran) dan bleaching (pemucatan warna) di dalam kegiatan refineri sawit. Dalam setahun, jumlah SBE mencapai 600 ribu ton dari proses refineri minyak nabati di seluruh dunia sebanyak 60 juta ton.

 

Memang, SBE dikhawatirkan beresiko bagi lingkungan karena kandungan minyaknya antara 20%-40%.  Tak heran, pembuangan SBE dilarang di lapangan terbuka dan sembarangan.  Lantaran akan memicu polusi dan dapat terbakar. Kendati demikian, teknologi mengurangi kadar minyak SBE telah diaplikasikan. Alhasil, material ini tidak dikategorikan limbah B3.

Sebagai informasi, SBE ini berasal dari bleaching earth dalam proses pemurnian minyak sawit di industri pengolahan. Bleaching earth adalah sejenis tanah liat yang banyak mengandung silika dan aluminium yang disebut fuller’s earth atau bentonite berasal dari hasil tambang.

Menurut Sahat, penamaan bleaching earth banyak ragam. Di Inggris, material ini dinamakan “fuller’s earth”.  Sementara Amerika, bahan pemutih ini disebut “bentonite” ( ditemukan di Arkansas, Death Valley, Utah dan Montana). Pada  1878, industri di Amerika Serikat memakai fuller’s earth untuk penjernihan soybean oils dan seluruh dunia mulai menggunakannya sebagai penjernih minyak termasuk wine, liquer, cider, beer dan vinegar. Di Indonesia,  fuller’s earth banyak ditemukan di Indonesia seperti Cimapaks (Sukabumi), Sipirok – Sumatera Utara dan daerah perbukitan di Jawa Timur.

 

Dijelaskannya bleaching earth sejenis tanah liat (clay) dan sangat aktif sebagai absorben dengan komponen utama berupa oksida-oksida Si, Al, Fe, Mg dan K . Agar berdaya serap  lebih tinggi lalu diolah dengan cara pelumatan bahan galian, diacidifikasi, dikeringkan, dan lebih dihaluskan agar luas permukaan bahan menjadi lebih besar.

Dalam presentasi GIMNI berjudul Aplikasi TPPBM Sebagai Bahan Konstruksi Bangunan dijelaskan bahwa Bleaching Earth dipakai berkisar 1%-1,1 % dari  berat  minyak sawit yang diolah untuk  menyerap warna dan  zat-zat organik  tersebut. Proses inilah yang menghasilkan Spent Bleaching Earthberwarna  hitam dan mengandung  minyak sawit  berkisar 22% – 30%  dari  berat total  SBE.

Sahat menjelaskan SBE tidak dikategorikan Limbah B3 karena bahan pemucat (bleaching earth) bukanla bahan B3. Setelah itu diolah menjadi minyak nabati (non B3). ”Logikanya, bahan non B3 bercampur dengan B3. Lalu kenapa harus dimasukkan limbah B3?” tanya Sahat.

“Di berbagai negara, limbah SBE dapat diolah dengan teknologi untuk menurunkan kandungan minyak di dalamnya kurang dari 3%,” ujar alumni Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung ini.

Menurutnya, SBE dapat diolah menjadi produk bernilai tambah melalui teknologi solvent extraction. Mengurangi kandungan minyak di SBE melalui teknologi Solvent Extraction dengan memakai pelarut hexan.

Teknologi Solvent Extraction dapat mengolah B3 –SBE menjadi produk seperti pasir De-OBE dan minyak R-Oil. Produk yang dihasilkan dari ekstraksi antara lain subtitusi pasir untuk pembuatan bahan bangunan, bahan pupuk mikronutrisi, pelapis dasar jalan raya, bahan baku keramik, re-use bahan baku bleaching earth, dan bahan baku semen.

 

“SBE ini merupakan sumber daya baru. Dapat mendatangkan investasi dan punya nilai tambah dengan teknologi,” ujar Sahat.

Di Malaysia, SBE telah dikaji bermanfaat untuk pupuk di perkebunan sawit. Pendekatan ini dilakukan dalam riset KY Cheong (2013) berjudul “Effect of spent bleaching earth based bio organic fertilizer on growth, yield and quality of eggplants under field condition”. SBE dapat diolah menjadi pupuk organik yang diformulasikan dengan batang sawit, pelepah kelapa sawit, dan tandan kosong.

Lalu berapa jumlah SBE dihasilkan dalam sehari? Sahat menjelaskan dengan kapasitas refineri sawit antara 600 ton sampai 2.500 ton per hari. Dengan asumsi penggunaan bleaching earth sebesar 1%-2%, rerata akan menghasilkan SBE berjumlah 6 ton per hari.

Sahat menyayangkan kalangan LSM dan peneliti yang tidak membaca PP Nomor 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Spent Bleaching Earth (SBE) ditetapkan menjadi limbah non B3 sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV. SBE dengan kode N 108 dalam lampiran PP Nomor 22/2021 disebutkan Proses industri oleochemical cikal dan/atau pengolahan minyak hewani atau nabati yang menghasilkan SBE hasil ekstraksi (SBE Ekstraksi) dengan kandungan minyak kurang dari atau sama dengan 3%.

“Pelaku industri hilir sawit sanggup mengikuti regulasi pemerintah. Sudah ada teknologi untuk menekan kandungan minyak SBE di bawah tiga persen,” jelasnya.
,

Menyoal Aturan Limbah Sawit Tak Lagi Kategori Berbahaya

 

  • Tak hanya limbah debu batubara, fly ash dan bottom ash (FABA) tak lagi masuk kategori limbah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), lewat Peraturan Pemerintah Nomor 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah mengeluarkan spent bleaching earth (SBE) dari kategori limbah B3.
  • Rosa Vivien Ratnawati, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, KLHK mengatakn, hasil penelitian, setiap 60 juta ton produksi minyak sawit menghasilkan 600.000 ton limbah SBE. Dalam tiga tahun terakhir, limbah SBE terus meningkat, yakni 184.162 ton (2017), 637.000 ton (2018) dan 778.000 ton (2019).
  • Penelitian Walhi menunjukkan, limbah SBE mempengaruhi tingkat keasaman tanah dan mengganggu pertumbuhan tumbuhan sekitar. Dwi Sawung, dari Walhi Nasional mengatakan, dengan mengeluarkan dari kategori limbah B3, kalau ada warga terdampak limbah ini, tidak bisa lagi menggugat secara hukum.
  • Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional menilai, mengeluarkan limbah B3 jadi non B3 ini sebagai upaya ‘pemutihan’ wilayah-wilayah yang telah tercemar dan belum bisa tertangani dengan baik dan efektif.

 

 

Warga di Rembang, Jawa Tengah, sejak tahun lalu protes karena limbah sawit, berupa spent bleaching earth (SBE) mencemari lingkungan sekitar mereka. Limbah itu datang dari kapal dari Riau, yang berlabuh di Pelabuhan Rembang, dan bilang ‘titip’ limbah, tetapi tertumpuk di dekat lahan pertanian warga berbulan-bulan.

Kasus serupa, pembuangan limbah SBE juga pernah terjadi di Pati dan Jakarta. Warga sekitar Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara, awal Januari 2019 mengeluhkan bau menyengat timbul dari gundukan limbah. Limbah ini bau menyengat, dan mudah terbakar.

Kini, lewat Peraturan Pemerintah Nomor 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah mengeluarkan SBE dari

kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Serupa dengan limbah debu batubara baik fly ash dan bottom ash (FABA) juga tak lagi masuk kategori limbah B3.

Aturan turunan dari UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja ini pun mendapat protes keras dari para pegiat lingkungan hidup. Mereka menilai, mengeluarkan SBE dari limbah B3 sama saja dengan pelepasan tanggung jawab dan jerat hukum terhadap pencemaran.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan, limbah yang keluar dari kategori B3 yang memiliki kadar minyak di bawah 3%. Berdasarkan lampiran XIV PP 22/2021, jenis limbah sawit SBE masuk daftar non-B3 dengan kode limbah N108.

“Jadi, saya mau sampaikan, SBE tetap limbah B3 jika kadar minyak di atas 3%. Tetapi setelah diperas dan kadar minyak di bawah 3% jadi limbah non B3 dan terbukti tidak mengandung limbah B3 karena tidak mengandung logam berat,” kata Rosa Vivien Ratnawati, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, KLHK saat temu media daring baru-baru ini.

Kandungan minyak limbah SBE, katanya, sudah terekstraksi dari 20% jadi kurang 3%. Dia klaim, kebijakan ini, sudah berdasarkan kajian teknis dan ilmiah. Limbah jenis ini, katanya, tidak menunjukkan karakteristik limbah beracun dan berbahaya. Inilah, kata Rosa, yang jadi dasar SBE keluar dari limbah B3.

“Meski bukan limbah B3, tapi tetap limbah harus dikelola dengan standar. Kami akan perketat pengawasan terhadap proses pengelolaan,” katanya.

Lokasi tumpukan limbah sudah diberi police line. Warga berharap, persoalan limbah sawit ini segera teratasi. Foto: Lilik Yuliantoro
Lokasi tumpukan limbah SBE sudah diberi police line. Warga Rembang  berharap, persoalan limbah sawit ini segera teratasi. Foto: Lilik Yuliantoro

 

Dia sebutkan, pengawasan itu antara lain melalui dokumen persetujuan lingkungan. Kalau terjadi pelanggaran, akan ada sanksi hukum.

Hingga kini, aturan soal pengawasan itu belum ada. KLHK, baru menyusun peraturan Menteri LHK yang mengatur pengelolaan limbah non-B3 ini.

“Akan tetap diawasi, karena persyaratan gimana pemanfaatan, penimbunan, itu masuk ke amdal, dokumen lingkungan, hingga itu harus dipatuhi oleh perusahaan,” kata Rosa.

Berdasarkan hasil penelitian, kata Rosa, setiap 60 juta ton produksi minyak sawit menghasilkan 600.000 ton limbah SBE. Dalam tiga tahun terakhir, limbah SBE terus meningkat, yakni 184.162 ton (2017), 637.000 ton (2018) dan 778.000 ton (2019).

Dia mengatakan, jumlah timbulan limbah SBE tidak sebanding dengan perusahaan pengelola SBE berizin. Saat ini, katanya, 11 perusahaan dengan kapasitas total 116.000 ton per tahun. “Gap antara limbah yang dihasilkan dengan yang dimanfaatkan menyebabkan banyak SBE dibuang ilegal antara lain secara open dumping sebagai media urug.”

Sebelumnya, melalui Permen LHK Nomor 10/2020 tentang Uji Karakteristik dan Penetapan Status Limbah mengakomodir limbah B3 bisa dikecualikan dengan ada prosedur yang perlu ditempuh.

“Sesuai ilmu pengetahuan, tetapi juga tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Kami memberikan info bahwa SBE ini adalah salah satu limbah B3 yang dapat dikecualikan dengan beberapa kemudahan,” katanya dalam webinar Best Practice Pengelolaan Limbah B3 SBE, Juni lalu.

Adapun, antara lain bentuk pemanfaatan SBE melalui penerapan teknologi hexane extraction hingga kandungan minyak paling tinggi jadi 3%. Teknologi itu bisa menghasilkan minyak biodiesel, bahan baku fresh bleaching earth, substitusi baha baku bata merah dan dimanfaatkan pabrik semen.

Kebun sawit di Indonesia sekitar 16 juta hektar lebih.  Benarkah SBE tak lagi masuk kategori B3 itu akan berikan manfaat optimal ataukah bahaya optimal? Foto: Ayat S Karokaro/ Mongabay Indonesia

 

Perjuangan pengusaha sawit?

Satu suara dengan KLHK, Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati (GIMNI) menyambut baik kebijakan ini. Dia bilang, PP Nomor 22/2021 bakal berdampak positif bagi industri hilir sawit terutama refined oil seperti minyak goreng dan oleokimia.

Hingga kini, terdapat dua pabrik pengolah SBE via fasilitas ekstraksi di dalam negeri, yakni, di Gresik, Surabaya dan Dumai, Riau. Ada 92 refinery sawit berkapasitas 600-3.000 ton per hari di dalam negeri. Ada produksi SBE 675.000 ton per tahun.

Sahat mengatakan, perlu 22 pengolahan SBE sampai 2023 dengan investasi Rp1,8 triliun. Pembangunan pabrik pengolahan di dekat refinery akan membantu proyek menjadi lebih efisien.

“Ini titik cerah untuk refinery. Waste to oil itu punya value tinggi, apalagi di Uni Eropa. Return-nya itu fantastik. Kami dari 2015 berjuang untuk ini,” katanya dalam diskusi Let’s Talk About Palm Oil.

SBE ini dinilai menjadi sumber baru untuk mendatangkan investasi dan punya nilai tambah dengan teknologi. SBE diolah menjadi produk bernilai tambah melalui teknologi solvent extraction dengan pakai pelarut hexan.

Teknologi ini dapat mengolah B3–SBE menjadi produk seperti pasir De-OBE dan minyak R-Oil. Produk yang dihasilkan antara lain subtitusi pasir untuk pembuatan bahan bangunan, bahan pupuk mikronutrisi, pelapis dasar jalan raya, bahan baku keramik, re-use bahan baku, dan bahan baku semen.

 

Tumpukan limbah sawit dibuang di sekitar lahan pertanian warga di Rembang. Foto: Lilik Yuliantoro
Tumpukan limbah sawit dibuang di sekitar lahan pertanian warga di Rembang. Foto: Lilik Yuliantoro

 

Pemutihan kejahatan lingkungan

Bagi pegiat lingkungan, aturan ini rawan terjadi pencemaran lingkungan hidup dan membahayakan warga.

Dwi Sawung, dari Walhi Nasional pesimis, SBE keluar dari kategori limbah B3 akan mengoptimalkan pemanfataan. Sebelum ada kebijakan ini, kata Sawung, SBE ini bisa dimanfaatkan namun perlu pengujian untuk penghilangan racun.

“Dengan hilang dari B3, bagaimana pengelolaannya? Meski negara maju tidak memasukkan dalam limbah B3, tetapi standar pengelolaan setara dengan B3 di kita, ketat, jadi tidak sembarangan,” katanya.

Penelitian Walhi menunjukkan, limbah SBE mempengaruhi tingkat keasaman tanah dan mengganggu pertumbuhan tumbuhan sekitar. Dengan mengeluarkan dari kategori limbah B3, kalau ada warga terdampak limbah ini, katanya, tidak bisa lagi menggugat secara hukum.

Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional menilai, mengeluarkan limbah B3 jadi non B3 ini sebagai upaya ‘pemutihan’ wilayah-wilayah yang telah tercemar dan belum bisa tertangani dengan baik dan efektif.

“Nyata bahwa UU Cipta Kerja ini mampu melegalisasi kejahatan-kejahatan lingkungan yang selama ini sudah dilakukan oleh pebisnis nakal. Menghilangkan hal-hal mendasar, hak atas lingkungan hidup bersih dan sehat, serta mempermudah investasi dengan mengabaikan kehati-hatian.”

 

Sumber: Mongabay.co.id

Tiga Kelompok Tani Usulkan Peremajaan Sawit di Mukomuko

 

AKURAT.CO, Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu mengatakan sebanyak tiga kelompok tani di daerah ini telah mengusulkan peremajaan tanaman kelapa sawit di atas lahan seluas 345,68 hektare.

“Petani-petani ini mengusulkan bantuan peremajaan tanaman kelapa sawit yang tidak produktif karena menggunakan bibit asalan dan tanaman berusia tua” kata Verifikator Peremajaan Sawit Rakyat Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Roni Linbong dalam keterangannya di Mukomuko, Sabtu (28/03/2021).

Ia menyebutkan ketiga kelompok tani ini, yakni KRP Sinar Abadi Desa Sungai Gading mengusulkan peremajaan sawit seluas 132,43 hektare, Kelompok Tani Cahaya Sejahtera Desa Talang Sakti mengusulkan peremajaan sawit seluas 120,47 hektare, kelompok tani Maju Bersama Desa Sungai Lintang mengusulkan peremajaan sawit seluas 92,78 hektare.

Ia mengatakan sampai sekarang belum mengusulkan sebanyak tiga kelompok tani sebagai calon penerima program peremajaan tanaman kelapa sawit karena belum adanya rekomendasi terhadap tiga kelompok tani ini dari pemerintah kabupaten setempat.

“Belum lama terjadi pergantian pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian setempat sehingga pejabat yang baru belum mengeluarkan rekomendasi terhadap tiga kelompok tani untuk diusulkan sebagai calon penerima bantuan peremajaan tama,an kelapa sawit,” ujarnya.

Ia mengatakan, setelah proses kelengkapan administrasi di tingkat kabupaten, lalu dilanjutkan ke provinsi melakukan verifikasi dan kemudian diteruskan ke pemerintah pusat melalui Ditjen Perkebunan.

Sementara itu, masih ada satu dari tiga kelompok tani yang mengusulkan peremajaan tanaman kelapa sawit tahun 2020 yang belum penandatangan para pihak dengan pemerintah pusat, yakni Kelompok Tani Harapan Jaya Desa Lalang Luas.

“Sedangkan dua kelompok tani dari Kecamatan Malin Deman telah penandatangan para pihak dengan Ditjen Perkebunan dan BPDPKS tetapi belum menerima penyaluran dana peremajaan tanaman kelapa sawit.

 

 

Sumber: Akurat.co

Moratorium Sawit Tidak Perlu Diperpanjang, Cukup Jalankan Regulasi

 

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Kalangan akademisi meminta pemerintah untuk tidak memperpanjang moratorium sawit. Pasalnya, regulasi pemerintah sangat lengkap mengatur tata kelola sawit dari aspek perekonomian, lingkungan, dan sosial.

Usulan ini diungkapkan Dr. Sadino, Pengamat Kehutanan dan Prof. Sudarsono Soedomo, Guru Besar Ilmu Kebijakan Kehutanan IPB University, mengenai Inpres Nomor 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, yang akan berakhir pada 2021.

“Moratorium tidak usah diperpanjang dan dapat menjalankan mandatori yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri. Konsep regulasi sudah sangat komplit mulai dari UU, PP, Perpres, dan Permen. Begitu pula juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis),” ujar Sadino.

Sadino mengungkapkan regulasi kita di dunia sawit itu sudah menerapkan tiga aspek tata kelola kebun sawit yaitu aspek ekonomi, lingkungan dan sosial.

“Tinggal implementasi di lapangan saja perlu selalu diingatkan yang kurang baik supaya lebih baik dan yang sudah baik ditingkatkan lebih baik,” jelasnya.

Senada dengan Sadino. Prof. Soedarsono Sudomo, Guru Besar Ilmu Kebijakan Kehutanan IPB University, menyebutkan bahwa moratorium perizinan baru sawit tidak perlu diperpanjang karena sebenarnya Inpres 8/
2018 itu tidak perlu ada. Problem yang sebenarnya berada di pemerintah khususnya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sering membuat mandeg semua urusan.

Sudarsono menyebutkan ada beberapa alasan mengapa inpres itu tidak perlu diperpanjang atau jika mungkin diperpendek. Pertama, Inpres 8 tahun 2018 itu memang tentang perkebunan kelapa sawit, khususnya soal perizinan dan produktivitas, tetapi nuansanya adalah nuansa kehutanan. Yang sakit dan berpenyakit itu kehutanan, tetapi ditularkan ke sektor lain. Tentu saja bukan sekedar tidak menyelesaikan masalah, tetapi malah menambah masalah.

Kedua, kelapa sawit hingga detik ini merupakan industri andalan untuk menopang perekonomian nasional. Langkah logisnya adalah perizinannya harus dipermudah, bukan malah dihentikan meski hanya untuk sementara.

Ditambahkan Sudarsono apabila masalahnya ada di pemerintahan, maka yang perlu dikoreksi adalah pemerintahnya. Sementara itu, industrinya harus tumbuh sehat dan memberikan kemakmuran.

Ketiga adalah peningkatan produktivitas lahan, khususnya sawit rakyat, itu memang penting tetapi harus didukung oleh pemikiran yang benar.

“Jika memakai logika yang digunakan dalam inpres tersebut dimaknai bahwa sawit menggusur hutan. Faktanya, produktivitas sawit tinggi maka kebutuhan lahan untuk sawit lebih kecil. Imbasnya adalah lebih sedikit juga hutan yang tergusur. Sekarang saya balik, apakah karena produktivitas hutan yang sangat rendah maka diperlukan kawasan hutan yang begitu luas?” tanya peraih S3 Ilmu Pengelolaan Hutan IPB University.

Ringkasnya, kata Sudarsono, Inpres 8 tahun 2018 itu menjawab pertanyaan yang salah; sektor yang sangat tidak produktif dimanja dan menghambat sektor yang jauh lebih produktif dan tumbuh sehat. “Kalau cara mikirnya seperti ini, kapan rakyat Indonesia dapat hidup makmur?” kata Sudarsono.

Sadino meminta pemerintah agar menjalankan regulasi karena sudah lengkap. Contoh membangun sawit saat ini tidak mudah harus lengkap izin karena sudah ada standar ISPO, Amdal, HCV, UUCK dan lainnya.

“Instrumen hukumnya itu dijalankan dulu dan perlu diingat sawit itu ujungnya sustainability dan terlihat yang bisa membuktikan ya sawit ini. Kalau ada yang kurang memperhatikan aspek lingkungan perlu dibina,” pungkas Sadino.

 

Sumber: Sawitindonesia.com