JAKARTA – Tata kelola minyak goreng (migor) harus diperbaiki pemerintah. Asosiasi pengusaha mengusulkan untuk meniru model bisnis Pertamina dalam mendistribusikan penugasan bahan bakar minyak (BBM). Pengelolaan yang terintegrasi dari hulu ke hilir memudahkan untuk melakukan intervensi harga ketika terjadi kenaikan.
Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, badan usaha milik negara (BUMN) seperti Bulog dan ID Food dapat dimaksimalkan untuk penugasan itu. Berdasar perhitungannya, modal kerja yang dibutuhkan BUMN untuk mengelola minyak goreng dari hulu ke hilir sekitar Rp 4,6 triliun.
“Pemerintah juga tak perlu ambil pusing soal sumber dana. Sebab, bisa menggunakan dana kelolaan pungutan ekspor sawit yang ada di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Soal kemampuan distribusi, kita tak meragukan kemampuan Bulog dan ID Food karena telah memiliki jaringan hingga ke 34 provinsi,” papar Sahat kemarin (25/7).
Menurut Sahat model tata kelola itu bisa menjadi solusi untuk meratakan distribusi migor curah maupun kemasan sederhana seharga Rp 14 ribu per liter kepada masyarakat Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Maruli Gultom menambahkan, pemerintah bisa mengandalkan Holding Perkebunan Nusantara (PTPN) yang saat ini memiliki perkebunan sawit sekitar 300 ribu hektare.
Menurut dia, dengan area seluas itu, kebutuhan dalam negeri bisa dikendalikan oleh PTPN. “Cukup tini saja seperti Pertamina, beres. Seluruh produksi CPO PTPN diproses jadi minyak goreng, selesai,” tegas Maruli.
Sumber: Jawa Pos
