Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) bertemu dengan Deputi Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Republik Demokratik (RD) Kongo H.E. Leonard She Okitundu beserta rombongannya di Hotel Borobudur, Jumat (7 September 2018).
“Saat ini Indonesia mengekspor minyak goreng dalam bentuk kemasan jadi, sangat baik jika di RD Kongo dapat dibuka investasi refinery. Untuk investasi ini tentunya perlu mendapatkan akses kemudahan seperti keringanan bea masuk impor minyak sawit ke RD Kongo,” ujar Mukti dalam presentasinya.
Deputi Perdana Menteri RD Kongo menyambut baik pemaparan dari GAPKI dan sangat tertarik untuk segera merealisasikan kerja sama yang ditawarkan oleh GAPKI.
“Kami sangat tertarik dengan usulan kerja sama ini karena memang tujuan utama kami berkunjung ke Indonesia adalah untuk menarik pengusaha Indonesia untuk berinvestasi di RD Kongo. Kita sekarang dapat segera membicarakan kerja sama ini dalam bentuk nyata dalam waktu dekat ini,” ujar H.E. Leonard She Okitundu di sela pertemuan.
Pada 1960-an, RD Kongo adalah negara 5 terbesar penghasil minyak sawit. Seiring dengan waktu berjalan dan kondisi politik negara yang tidak mendukung menyebabkan industri sawit tidak berkembang seperti yang diharapkan.
Saat ini kondisi politik sudah baik dan RD Kongo berniat untuk menghidupkan kembali industri kelapa sawit. Dalam pertemuan diketahui saat ini ada sekitar 10 juta hektar lahan yang tersedia di RD Kongo yang bisa digarap untuk agrikultur termasuk lahan perkebunan kelapa sawit yang terabaikan.
Pemerintahan Kongo juga menawarkan kemudahan investasi antara lain fasilitas perijinan, keamanan, nol persen untuk pajak pertambahan nilai dan penghasilan. Mukti menyebutkan dalam waktu dekat pengusaha yang tergabung di GAPKI dapat memanfaatkan peluang kerja sama yang terbuka saat ini untuk meluaskan pasar baru ekspor minyak sawit maupun kerja sama dalam bentuk lain ke RD Kongo.
Turut hadir dalam pertemuan beberapa Pengurus GAPKI di antaranya Edi Suhardi (Ketua Kompartemen Hubungan Stakeholders), Rianto Hanafiah (Ketua Kompartemen Hubungan Industrial), Steaven Halim (Sekretaris III) dan Norman Fajar (Ketua Kompartemen Sektor Publik).
Sumber: Sawitindonesia.com
