Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong perluasan penyaluran MinyaKita ke kabupaten dan kota melalui kerja sama dengan Perum Bulog. Di Halmahera Timur, rencana itu masih berada pada tahap penjajakan. Pertemuan antara Ketua DPRD Halmahera Timur Idrus E. Maneke dan Kepala Bulog Cabang Ternate Jeffry Tanasu berlangsung di kantor Bulog pada Jumat, 16 Oktober 2026.
Pertemuan tersebut difasilitasi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Utara Ronny Saleh. Menurut Ronny sebagaimana diberitakan RRI Ternate, Pemerintah Provinsi ingin kebutuhan pokok yang disalurkan melalui program tersebut dapat dijangkau warga di luar Kota Ternate. Pemerintah kabupaten diharapkan ikut membahas cara intervensi distribusi bersama provinsi dan Bulog.
Idrus menyampaikan bahwa pembicaraan mencakup ketersediaan serta mekanisme penyaluran ke Halmahera Timur. Dalam laporan Kasedata, ia menyoroti biaya transportasi yang dapat memengaruhi harga jual dan menyebut dukungan ongkos angkut sebagai salah satu hal yang akan didorong DPRD. Itu masih berupa usulan, bukan subsidi transportasi yang telah disetujui untuk Halmahera Timur.
Jeffry Tanasu menyatakan Bulog akan menindaklanjuti pembahasan dengan pihak terkait untuk merumuskan penyaluran. Dengan demikian, pertemuan tersebut tidak boleh dibaca sebagai laporan bahwa pasokan sudah tiba di kabupaten atau harga di pasar setempat telah sesuai harga eceran tertinggi (HET).
Penyaluran minyak goreng di wilayah kepulauan dan pantauan harga konsumen juga tercatat dalam data harga minyak goreng GIMNI. Untuk Halmahera Timur, tahapan berikut yang disebut sumber adalah perumusan kerja sama serta mekanisme distribusi oleh pemerintah daerah dan Bulog.
Sumber pantauan
RRI Ternate, “Pemprov Malut Intervensi Distribusi MinyaKita, Haltim Menyusul”, 16 Oktober 2026
Kasedata, “HET Jadi Perhatian, Pemprov Malut Dorong Distribusi MinyaKita ke Haltim”, 16 Oktober 2026
