LPDB Siapkan Pembiayaan Koperasi Sawit untuk Bangun Pabrik Pengolahan

Tandan buah segar di depan fasilitas pengolahan sawit yang dikelola koperasi

Kementerian Koperasi mendorong hilirisasi sawit berbasis koperasi, sementara Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi menyatakan siap mendukung pembiayaan bagi koperasi petani yang ingin membangun fasilitas pengolahan. Langkah tersebut diarahkan agar petani tidak berhenti sebagai pemasok tandan buah segar, tetapi dapat mengambil bagian lebih besar dalam rantai nilai industri sawit.

Dukungan itu disampaikan dalam Seminar Nasional Optimalisasi dan Hilirisasi Sawit Berbasis Koperasi di Musi Banyuasin. DetikFinance melaporkan pada Jumat, 21 Agustus 2026, kegiatan tersebut dihadiri sekitar 1.000 peserta yang terdiri atas petani sawit, asosiasi, kelompok tani, perangkat daerah, dan pengurus koperasi.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan kementeriannya bersama LPDB Koperasi akan membantu, mendampingi, dan membiayai koperasi petani sawit yang mengelola lahan bersama PT Agrinas Palma Nusantara. Menurut Ferry, koperasi diharapkan menjadi bagian penting dari industri sawit sejak tahap produksi hingga hilirisasi.

Pembiayaan disertai penguatan kelembagaan

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto menyampaikan bahwa dukungan tidak terbatas pada akses dana bergulir. LPDB juga menyiapkan pendampingan, penguatan tata kelola, dan peningkatan kapasitas usaha agar pembiayaan dapat digunakan secara produktif dan berkelanjutan.

Krisdianto menilai koperasi perlu berkembang menjadi badan usaha yang sehat dan profesional, dengan kemampuan mengelola fasilitas pengolahan, akses pasar, serta manajemen rantai nilai. Kepemilikan pabrik pengolahan melalui koperasi disebut dapat memperkuat posisi tawar petani dan mengembalikan manfaat ekonomi kepada para anggota.

PT Agrinas Palma Nusantara juga membuka peluang kolaborasi dengan koperasi petani, khususnya dalam pengelolaan kebun dan pengembangan hilirisasi. Musi Banyuasin dinilai berpotensi menjadi salah satu model pengembangan karena memiliki basis petani, dukungan pemerintah daerah, dan peluang terhubung dengan industri pengolahan.

Ekosistem pembiayaan sawit

Perkembangan ini muncul bersamaan dengan meningkatnya ruang pendanaan sektor sawit. Fortune Indonesia melaporkan proyeksi pungutan ekspor sawit hingga akhir 2026 sebesar Rp41,22 triliun, naik 30,84 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Hingga akhir Juli, penerimaan yang dihimpun Badan Pengelola Dana Perkebunan dilaporkan mencapai Rp27,81 triliun.

Laporan Fortune juga menyebut pemerintah menempatkan Peremajaan Sawit Rakyat sebagai salah satu instrumen peningkatan produktivitas kebun rakyat. Dalam konteks hilirisasi, penguatan produktivitas di kebun dan peningkatan kapasitas koperasi di tingkat pengolahan menjadi dua agenda yang sedang berjalan di dalam ekosistem sawit nasional.

Informasi kebijakan dan ketentuan pemerintah yang berkaitan dengan tata niaga komoditas dapat dipantau melalui register regulasi GIMNI.