Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa
sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriono mengatakan, bisnis industri kelapa
sawit mampu mendongkrak perekonomian negara, sebab sampai dengan saat ini usaha tersebut merupakan salah satu penyumbang terbesar devisa bagi Indonesia.
NERACA
"Kami yakin, apabila pemerintah mendukung secara penuh pengembangan industri kelapa
sawit tingkat perekonomian negara kita akan kuat, bahkan mampu besar menyaingi negara-negara lainnya," kata Joko, di Belitung, disalin dari Antara di lakarta, pekan lalu.
Menurut dia, sawit sebagai salah satu komoditas andalan yaitu "crude palm oil" (CPO) menyumbang porsi sekitar 15 persen dari total ekspor nonmigas. Artinya hal itu dapat dimaksimalkan dalam jangka pendek untuk mengatasi masalah perekonomian Indonesia yang saat ini naik turun.
Ia mengatakan industri
sawit sebenarnya punya peranan penting bagi perekonomian Indonesia di tengah tergerusnya devisa. Hal itu akibat penguatan dolar AS terhadap rupiah dan defisit neraca perdagangan hingga [uni lalu.
Pada semester satu 2018 lalu, ekspor CPO turun enam persen menjadi 14,16 juta dibanding peri od eyang sama tahun lalu 15,04 juta. Hasilnya neraca perdagangan Indonesia otomatis menjadi defisit US$2,03 miliar.
Penurunan ekspor tersebut juga diakibatkan berbagai isu miring terkait industri kelapa
sawit yang terus berkembang di Indonesia. Salah satunya pelanggaran HAM menurut PBB, pelanggaran usia tenaga kerja pada anak-anak, dan pelanggaran tata ruang pada
kebakaran lahan membuat kinerja ekspor CPO Indonesia susut
"Pemerintah perlu mengingat, indsutri kelapa
sawit sampai saat ini telah menciptakan 17,5 juta jiwa untuk lapangan pekerjaan. Bahkan CPO telah menyumbang lebih dari USS20 miliar devisa ekspor," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal
Gapki Togar Sitanggang mengungkapkan,
sawit indonesia cukup dikhawatirkan perkembangannya oleh negara lain. Sehingga banyak sekali isu miring yang dibuat untuk membuat lesu industri tersebut
"Pemerintah harusnya melihat betapa penting industri kelapa
sawit sampai sekarang, sebab sampai saat ini hasil produksi kita cukup besar bahkan salah satu yang terbesar di dunia," jelasnya.
Togar juga menjelaskan bahwa CPO dapat dibuat menjadi salah satu sumber energi yang dapat diperbaharui, tinggal bagaimana negara ini memanfaatkan kesempatan menjadikan industri
sawit sebagai salah satu unggulan yang dapat memperkuat perekonomian negara.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo direncanakan hadir ke Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, untuk melakukan penanaman perdana pohon kelapa
sawit di kebun milik masyarakat yang masuk dalam program peremajaan.
Sekarang ini sedang dikomunikasikan kepada Gubernur Sugianto Sabran mengenai jadwal penanaman perdana program peremajaan kebun kelapa
sawit di provinsi ini, kata Kepala Dinas Perkebunan Kalteng, Rawing Rambang, di Palangka Raya, disalin dari Antara, pekan lalu.
"Setelah ada kepastian dari Gubernur mengenai kapan pastinya, baru akan kami sampaikan ke Pemerintah Pusat untuk disesuaikan dengan jadwal Presiden. Tapi, informasi yang kami terima, Presiden ingin hadir di penanaman perdana kelapa
sawit itu," beber dia.
Gapki bertempat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar lokakarya nasional terkait industri kelapa
sawit yang berkelanjutan. "Kegiatan ini kami laksanakan agar para awak media bisa lebih memahami dan mendapatkan informasi baru terkait industri kelapa
sawit Sebab isu kelapa
sawit ini sebetulnya sering mendapatkan kampanye negatif, padahal informasi tersebut belum tentu benar," kata Joko.
Ia mengatakan bisnis kelapa
sawit merupakan industri yang cukup penting untuk negara. Selain mampu menyerap tenaga kerja dengan jumlah banyak, industri itu juga mampu menghasilkan devisa cukup besar.
Acara yang dilaksanakan pada 23-24 Agustus 2018 itu sendiri diikuti 34 wartawan ekonomi dan pertanian dari berbagai Provinsi di Indonesia. Melalui lokakarya bertema membangun pemahaman komprehensif tentang industri kelapa
sawit yang berkelanjutan itu,
Gapki berharap peserta membawa pulang sebuah pemaham an dan informasi tentang industri kelapa
sawit secara benar.
Pemerintah Pusat melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa
sawit (BPDPKS) membuat program peremajaan kebun kelapa
sawit milik masyarakat di seluruh Indonesia. Untuk Provinsi Kalteng, program peremajaan itu ditargetkan; seluas 10.223 hektare dart harus benar-benar milik masyarakat.
Rawing mengatakan, penanaman perdana tersebut dilaksanakan karena lahan seluas 1.031 hektare milik masyarakat, yang diusulkan Disbun Kalteng un tuk mengikuti program peremajaan kebun
sawit telah, diverifikasi dan divalidasi oleh BPDPKS.
"Kalau sudah selesai diverifikasi, maka setiap satu hektare kebun kelapa
sawit milik masyarakat akan diberikan dana sebesar Rp25 juta. Dana itu untuk peremajaan, ucapnya.
Sumber: Harian Ekonomi Neraca
