Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), Eddy Abdurrachman mendapatkan tugas khusus dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani. Salah satunya diminta meningkatkan peremajaan sawit rakyat.
“Sesuai arahan Presiden, program peremajaan harus dilakukan untuk 500 ribu hektare dalam waktu tiga tahun. Saya ingin agar peremajaan menjadi fokus”, jelas Menkeu dalam pelantikan Senin kemarin (2 Maret 2020).
Untuk itu, BPDPKS dapat menggandeng penguatan pembiayaan untuk peremajaan sawit dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Prosedur peremajaan kelapa sawit juga telah dipermudah, dari sebelumnya terdapat 14 syarat, menjadi 8 syarat. Selanjutnya, sesuai arahan Komite Pengarah agar dipermudah lagi menjadi 2 syarat.
Dikatakan Sri Mulyani, peremajaan sawit rakyat merupakan upaya untuk tingkatkan keberlanjutan perkebunan sawit, serta industri sawit turunannya.
“Saya tidak tahu apakah perlu delapan syarat itu. Komite Pengarah meminta dipangkas menjadi dua syarat, kalau perlu satu syarat saja. Kami ingin replanting berjalan efektif dan akuntabilitas terjaga,” pinta Sri Mulyani.
Eddy Abdurrachman, Dirut BPDP-KS berjanji akan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Pertanian, karena peremajaan kebun sawit merujuk rekomendasi teknis dari Ditjen Perkebunan Kementan.
“Jadi nanti akan melibatkan dari daerah, dinas-dinas perkebunan kabupaten/kota maupun provinsi dan Direktorat Jenderal Perkebunan di Kementerian Pertanian. Saya akan lebih intens lagi berkoordinasi agar program ini benar-benar bisa dilaksanakan,” kata Eddy.
Disamping itu, untuk mengurangi kelebihan stock Crude Palm Oil (CPO) pemerintah mengambil kebijakan untuk memberlakukan program (B30) mulai 1 Januari 2020 sebagai salah instrumen stabilisasi harga. Program ini berhasil mengangkat harga sampai diatas harga keekonomiannya. “Saat ini harga CPO di atas USD750 per ton dan telah dikenakan pungutan kembali karena harga sudah di atas batas”. Menkeu juga menerangkan “perlu diwaspadai, pelemahan ekonomi dunia sebagai dampak perkembangan virus novel corona terhadap permintaan CPO dunia, dalam hal ini Tiongkok sebagai importir terbesar kedua dari CPO kita”, terang Menkeu.
Menkeu mengingatkan agar BPDPKS tetap menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, “Saya harap Saudara Eddy Abdurrachman dengan bekal jabatan sebelumnya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai serta Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bisa memanfaatkan dana yang dikelola BPDPKS untuk aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan tujuan membangun industri berkelanjutan”.
Sumber: Sawitindonesia.com
