PP No. 14 Tahun 2015 — Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035

Peraturan Pemerintah ini menetapkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 sebagai pedoman perencanaan pembangunan industri nasional untuk jangka waktu 20 tahun, sebagaimana diamanatkan Pasal 9 ayat (5) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Regulasi ini mengikat pemerintah pusat, kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, termasuk pelaku industri, dalam menyusun kebijakan dan rencana pembangunan sektor industri, yang selanjutnya menjadi acuan bagi arah pengembangan sektor-sektor prioritas termasuk industri berbasis sumber daya alam seperti oleokimia.

Poin Singkat

• RIPIN 2015-2035 memuat visi, misi, strategi, sasaran, tahapan capaian, pembangunan sumber daya dan sarana-prasarana industri, pemberdayaan industri, perwilayahan industri, serta kebijakan afirmatif bagi industri kecil dan menengah.
• Pelaksanaan RIPIN 2015-2035 dijabarkan melalui Kebijakan Industri Nasional (KIN) yang disusun oleh menteri bidang perindustrian dan ditetapkan oleh Presiden, berlaku untuk jangka waktu 5 tahun.
• RIPIN dan KIN menjadi acuan wajib bagi menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, serta bupati/wali kota dalam menyusun rencana strategis dan rencana pembangunan industri di wilayah masing-masing.
• Menteri bidang perindustrian bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RIPIN 2015-2035 dan KIN.
• RIPIN 2015-2035 dapat ditinjau kembali setiap 5 tahun sesuai perkembangan kondisi industri nasional.
• Penjelasan umum menyoroti pentingnya industri hijau, ketahanan bahan baku, serta pemanfaatan kearifan lokal dan sumber daya wilayah sebagai landasan pembangunan industri, termasuk industri berbasis hasil pertanian dan perkebunan.