Kalangan petani sawit mengapresiasi kebijakan Joko Widodo terhadap perkebunan sawit rakyat. Selama masa pemerintahannya, Presiden telah memberikan perhatian lebih dalam upaya peningkatan produktivitas dan pendapatan petani.
“Keberpihakan pemerintah kepada industri kelapa sawit khususnya kepada petani sudah on the track,” kata Gulat Manurung, Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Provinsi Riau, kepada sawitindonesia.com, Senin, (18 Februari 2019).
Pemerintah mengadakan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk meningkatkan produktivitas sawit kebun petani dan memberikan kepastian usaha perkebunan. Dana bantuan peremajaan senilai Rp25 juta per hektare sesuai rekomendasi teknis.
Data Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit menyebutkan Program PSR sepanjang 2018 mencapai 12.622 hektare. Realisasi dana PSR tercatat senilai Rp315,54 miliar untuk 6.415 petani dari 46 koperasi.
Dikatakan Gulat bahwa Presiden Jokowi memiliki komitmen bagus terhadap redistribusi lahan kepada masyarakat khususnya petani. Sebagaimana disampaikan Jokowi perihal kebijakan moratorium dimana tidak pernah memberikan izin baru kepada korporasi.
“Justru sebaliknya melakukan redistribusi lahan kepada masyarakat dan ini berlangsung 5 tahun ke depan. Konsep dan komitmen Jokowi sangat mencerminkan Sawit Indonesia Berdaulat,” ucapnya.
Berkaitan pengembangan energi terbarukan, Jokowi telah berhasil menjalankan program biodiesel 20% atau B20. Gulat mengatakan dalam lima tahun kedepan di bawah kepemimpinan Jokowi Indonesia akan menjadi negara terdepan dalam pengembangan biofuel.
“Hal ini telah dikatakan Jokowi dalam Debat Capres Putaran Kedua yang akan meningkatkan pemakaian biofuel,” kata Gulat.
Gulat menambahkan semangat yang dibangun Jokowi untuk sawit Indonesia sangatlah jelas. Karena berkomitmen memutus tekanan asing yang selalu mengintervensi sawit Indonesia.
Dikatakan Gulat, pemerintah meningkatkan konsumsi CPO dalam negeri baik untuk biosolar dan produk barang jadi lainnya.
Sumber: Sawitindonesia.com
