Pemerintah Indonesia dan Malaysia berkomitmen untuk terus bersama-sama melawan diskriminasi kelapa
sawit oleh Uni Eropa. Sebagai produsen minyak kelapa
sawit terbesar di dunia, kedua negara tidak akan diam jika negosiasi terkait
sawit tak juga diindahkan.
Komitmen perlawanan terhadap UE itu dikukuhkan dalam pertemuan bilateral Presiden RI Joko Widodo dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad di Kantor Perdana Menteri Malaysia di Putrajaya, Jumat (9/8/2019). "Persatuan dalam melawan diskriminasi
sawit kembali dibahas oleh kedua pemimpin dan beliau berdua memiliki komitmen untuk terus bersatu meneruskan perlawanan terhadap diskriminasi sawit," ujar Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi.
Retno mengatakan, Indonesia dan Malaysia sudah cukup membuka diri untuk negosiasi. Negara-negara ASEAN bahkan sudah sepakat membentuk kelompok kerja dengan UE untuk membahas isu kelapa
sawit itu. Namun, sampai kini belum ada kesepakatan soal arah serta tujuan kelompok kerja tersebut
"ASEAN-UE sudah membentuk working group of palm oil, dan saya ingin melihat core-nya dulu, working group ini diarahkan ke mana, harus ada kesepakatan dulu. Kalau tidak ada kesepakatan, percuma," tuturnya.
Pemerintah Indonesia juga melihat ada jalan tengah, salah satunya dengan mengombinasikan sertifikat produk
sawit rujukan negara-negara produsen
sawit dan UE. Saat ini, indonesia menggunakan ISPO Indonesia Sustainable Palm Oil), sementara UE menggunakan rujukan RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), standar global untuk produksi minyak
sawit berkelanjutan. Semestinya, lanjut Retno, UE bisa membandingkan ketentuan ISPO dan RSPO, lalu menyempurnakan standar produksi
sawit rujukan masing-masing.
Retno menegaskan, Indonesia dan Malaysia sudah melakukan pendekatan terbuka dengan mengajak kerja sama terkait masalah sawit. Jika tawaran kerja sama itu tetap ditolak dan justru produk
sawit terus didiskriminasi, Pemerintah Indonesia dan Malaysia tidak akan diam.
Isu
sawit itu juga tetap akan dimasukkan dalam negosiasi perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA) Indonesia-UE. "Posisi kita sejak awal sudah jelas, bahwa dalam negosiasi CEPA, isu kelapa
sawit harus ada di sana. Jadi, posisi kita very clear, very firmed," kata Retno.
Sumber: Kompas
