Pemprov Riau tahun depan akan memulai rencana aksi provinsi (RAP) program sawit berkelanjutan 2018-2023 sebagai lanjutan dari rencana aksi nasional. Salah satu poin utama yang dikerjakan yaitu pendataan kebun sawit rakyat atau swadaya.
Kabid Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau Vera Virginia mengatakan program ini merupakan upaya lanjut seusai terbentuknya tim Forum Kelapa sawit Berkelanjutan Indonesia (Foksbi) di Jakarta pada Juni lalu.
“Setelah pengesahan tim Foksbi di Jakarta, sekarang mulai dilakukan langkah turunan, dan Riau terpilih bersama Sumut dan Kaltim sebagai daerah percontohan, pertimbangannya juga karena lahansawitdi Riau yang paling luas,” katanya seusai pembahasan RAP sawit berkelanjutan di Pekanbaru, Selasa (16/10).
Vera mengatakan tim Foksbi ini belum disahkan oleh Presiden Jokowi, tetapi sudau diisi oleh 11 kementerian dan lembaga terkait yang menaungi perkebunan kelapa sawit.
Untuk Provinsi Riau, salah satu fokus utama program RAP Riau untuk sawit berkelanjutan yaitu pendataan kebun sawit rakyat.
Hal itu dilakukan mengingat berdasarkan data statistik pihaknya, luas perkebunan sawit di Provinsi Riau mencapai 2,3 juta hektare (ha). Namun, luas lahan yang berizin atau memegang hak guna usaha dari pemerintah hanya seluas 975.000 ha yang merupakan kebun perusahaan atau mendekati 1 juta ha, sedangkan sisanya 1,3 juta ha kebun sawit swadaya belum terdata dengan jelas.
Akibatnya, program pemerintah dalam mendorong produktivitas perkebunan savvit rakyat dengan meremajakan tanaman sawit menjadi terkendala.
“Karena itu tahun depan RAP ini mulai berjalan dengan fokus pada pendataan kebun sawit swadaya, yang di lapangan itu bisa dibuktikan nanti murni dikuasai masyarakat atau dikuasai perusahaan dengan cara lain, ini masalahnya dan mau tidak mau harus diselesaikan,” katanya.
Sumber: Bisnis Indonesia
