Setahun Jejak Keringat Jokowi-Maruf Amin di Perkebunan Sawit Rakyat

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Petani sawit mengapresiasi  program Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam setahun terakhir. Ir. Gulat ME Manurung, MP, C.APO., Ketua Umum DPP APKASINDO, mengatakan petani sangat berterimakasih dengan percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang ditargetkan sejak tahun 2020 seluas 500 ribu hektar dalam tiga tahun.

“Harus diakui jejak tabur keringat Jokowi di kebun petani sawit petani, tidak sia-sia,” ujar Gulat dalam perbincangan telepon.

Gulat menyebutkan bahwa petani sumringah begitu mengetahui kebun sawitnya masuk dalam Program PSR. Apalagi, pemerintah menaikkan bantuan PSR menjadi Rp 30 juta/ha dari sebelumnya Rp 25 juta/ha dan dipangkasnya persyaratan PSR dari 14 menjadi hanya 2 syarat. Kemudahan inilah yang membuat petani semakin percaya diri terakomodirnya permohonan PSR mereka khususnya petani sawit kampong.  Diharapkan produksi sawit petani menjadi 2,5 Ton TBS/ha/bulan yang sebelumnya hanya 400kg/ha/bulan.

“Ya benar, petani kampung selama ini terabaikan. Program replanting selama ini hanya menyasar petani plasma. Saatnya kesetaraan bagi petani kampung. Tujuan mulia PSR ini supaya petani kampung merasakan digdayanya efek ganda program biodiesel,” jelasnya.

Selain PSR, Presiden Jokowi melalui BPDPKS juga menabur keringat melalui bantuan sarana dan prasarana.

Di bidang energi terbarukan, program B30 telah berjalan baik. Gulat menyatakan program B30 berdampak positif bagi petani. Tidak ada lagi petani yang menerima harga TBS di bawah Rp 1.000/kg. Tanpa B30, harga sawit petani dipastikan terjun bebas kala pandemi sekarang. Pada minggu ini, harga TBS sudah tembus Rp. 2.000/kg.

“Di 22 provinsi penghasil sawit, praktis ekonominya lebih baik di saat pandemi ini, itu faktanya. Saya tidak bisa membayangkan sawit Indonesia saat pandemi covid tanpa B30 dan selanjutnya dalam waktu dekat akan beranjak ke B40,” paparnya.

Dikatakan Gulat, program B30 inilah yang menyelamatkan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit petani. “Karena B30 ini harga sawit petani tertolong. Di tahun ini, terjadi pandemi Covid-19 yang meluluhlantakkan semua sendi perekonomian dunia,” ujarnya.

Selain itu, ditambahkan Gulat, program B30 telah memberikan ‘tunjukajar’ kesombongan Uni Eropa terhadap industri sawit Indonesia. Pemakaian biodiesel dapat menyeimbangkan permintaan sawit di pasar dalam dan luar negeri. “Indonesia tidak lagi bergantung kepada pasar ekspor. Kuncinya adalah konsumsi domestik CPO,” ujar kandidat Doktor Lingkungan ini.

Uni Eropa dan negara importir CPO lainnya, dengan sekuat tenaga dan modus berupaya supaya konsumsi dalam negeri CPO kita hanya berada pada kisaran maksimum 10%, dengan biodiesel dan produk turunan CPO lainnya. Saat  ini, sudah tembus konsumsi domestik di angka 30 an persen.

Kini, keterlanjuran kebun sawit petani di kawasan hutan menemukan titik terang, Petani sudah letih dengan kriminalisasi berbagai pihak. Gulat Manurung menyebutkan pemerintah sangat memberikan perhatian dan perlindungan bagi petani. Hal itu terlihat dari isi UU Cipta Kerja yang baru disahkan. “Petani yang sebelumnya tidak paham persoalan batas kawasan hutan terselamatkan dengan UU Cipta Kerja,” ungkapnya.

Dari segi SDM, Kebijakan dana pungutan sawit telah dirasakan anak-anak petani, buruh tani  sawit dan penggiat sawit. BPDP-KS yang dinakhodai Eddy Abdurrachman memberikan perhatian besar kepada program beasiswa. “Harapan mengenyam pendidikan di perguruan tinggi buat anak buruh tani menjadi kenyataan. Karena kuota untuk anak-anak petani saat pandemi ini dilipatgandakan,” terangnya.

Dari segi infrastruktur, dijelaskan Gulat, pembangunan  jalan tol telah memberikan kemudahan akses  menolong mobilitas truk CPO ke pelabuhan. Biaya transportasi dapat ditekan. Imbasnya, harga TBS petani sawit dapat terdongkrak, karena penetapan harga TBS Petani juga memperhitungkan biaya transport CPO.

Kendati demikian, petani meminta Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Gulat menyebutkan mandatori ISPO bagi petani harus dibarengi relaksasi dan kemudahan akses legalitas bagi kebun petani. Sebab, syarat utama mendapatkan ISPO adalah legalitas.

“Petani sawit tak bosan-bosannya menanti uluran tangan Pak Jokowi kepada petani yang mustahil meraih ISPO. Masih ada waktu 52 bulan lagi sebelum ISPO diwajibkan. Kami berharap tabur keringat Presiden Jokowi juga menetes membantu petani yang mustahil bisa meraih ISPO,” ujarnya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com