Jokowi Dan Sawit

Penandatanganan prasasti tugu plasma nutfah sawit menjadi bukti keberpihakan Presiden Jokowi terhadap komoditas penyumbang devisa terbesar bagi negara. Keberpihakan ini juga ditunjukkan melalui surat resmi yang dikirim pemerintah kepada otoritas Uni Eropa supaya menolak usulan Parlemen Uni Eropa terkait penghapusan kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel. Langkah ini mendapatkan pujian dari pelaku industri dan petani yang merasa gerah dengan manuver parlemen Eropa tadi.

Walaupun mendapatkan tekanan hebat di dalam negeri, kelapa sawit tetap memberikan kontribusi besar bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. Tahun lalu, devisa ekspor sawit mencapai Rp 290 triliun, sebuah angka tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Sawit juga membantu pemerintah dalam bidang kedaulatan energi terbarukan. Kebijakan mandatori biodiesel berjalan lancar tanpa hambatan yang menjadikan Indonesia sebagai pengguna terbesar biodiesel di dunia.

Majalah Sawit Indonesia Edisi 15 Maret 2018 mengulas peranan PT Sandabi Indah Lestari bagi perekonomian Bengkulu. Perusahaan nasional ini menggerakkan ekonomi Bengkulu melalui perputaran uang yang mencapai Rp 6 miliar setiap bulan. Dengan kehadiran PT Sandabi, wilayah di sekitar perkebunan mampu berkembang dan mengentaskan kemiskinan di pedesaan.

H.Soenarto, Presiden Direktur PT Sandabi Indah Lestari menceritakan bisnis sawit yang digelutinya karena ajakan teman. Walaupun dalam perjalanannya, dia berjalan sendiri membangun perusahaan karena banyak tantangan membangun kebun. Setelah 20 tahun lamanya, kini PT Sandabi Indah Lestari sudah berkembang dan mampu menghidupo 1.500 pekerja.

Pembaca, kami harapkan edisi ini memberikan nilai tambah dari aspek informasi dan pengetahuan. Tak lupa, kami harapkan saran dan masukan dari pembaca untuk kemajuan majalah kami.

Indonesia Siap Negosiasi dengan India

 

Jakarta: Pemerintah Indonesia bakal bertemu dengan Pemerintah India untuk bernegosiasi terkait rencana Negeri Hindustan tersebut menaikkan tarif bea masuk bagi impor minyak kelapa sawit (CPO) hingga tiga kali lipat.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengaku dirinya telah meminta Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita untuk bicara dengan pihak India. Sebab CPO menjadi salah satu komoditas ekspor terbesar Indonesia.

“Kita sedang mencoba sebenarnya minta Menteri Perdagangan bicara dulu. Kesannya sebagai sesama negara emerging (berkembang) ngomong dulu lah,” kata Darmin, di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Maret 2018.

Kenaikan bea masuk CPO salah satunya dikarenakan oleh Indonesia yang mengalami defisit perdagangan dengan India. Sebenarnya, dalam memberi keadilan atau kesamaan nilai perdagangan, India berupaya untuk menjajakan barangnya ke Indonesia dengan mengingatkan Indonesia agar mengimpor barang asal India seperti daging dan beras.

“Karena memang surplusnya besar sekali dengan India,” tutur Darmin.

Oleh karenanya, lanjut Mantan Gubernur Bank Indonesia ini, untuk mencari solusi terbaik kedua belak pihak memang harus duduk bersama. “Ya kita harus bicara dulu lah,” jelas dia.

Berdasarkan data BPS terkait neraca perdagangan nonmigas, pada Januari-Februari, Indonesia mengalami surplus ke India sebesar USD1,33 miliar. Sementara itu, ekspor sawit Indonesia ke India saat ini dikenakan tarif impor  sebesar 7,5 persen hingga 15 persen, dengan tarif untuk produk turunan sawit sebesar 15-25 persen.

Tantangan menjadi kian berat ketika Pemerintah India berencana menambah tarif kepabeanan sebesar 45 persen untuk produk sawit dan 54 persen untuk produk turunan sawit.

 

Sumber: Metrotvnews.com

Cuaca Normal Produksi CPO Diperkirakan Naik Up

 

 

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan, kondisi cuaca tahun ini lebih basah dibandingkan kondisi 2015. Dan, tingkat kekeringan juga tidak seekstrim seperti pada tiga tahun lalu.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan, pada Mei hingga Agustus 2018, Indonesia memasuki musim kering namun tidak merata. Kemudian, dilanjutkan musim hujan secara merata di seluruh wilayah Indonesia pada Oktober hingga Desember. Sementara itu, hingga Mei, cuaca dikategorikan dalam kondisi weak La Nina.

Untuk itu, Dwikorita Karnawati mengingatkan, potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tetap ada dan harus diantisipasi sejak dini. Hal itu, disampaikan dalam Munas ke-10 Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), di Jakarta.

Menurut Rita sapaan akrab Dwikorita, sebagian wilayah di Sumatera, Jawa dan Kalimantan, pada Maret telah memasuki puncak musim kering sehingga potensi hutan terbakar tetap ada dan harus diantisipasi. “Pada saat bersamaan, ada juga wilayah yang mengalami puncak musim hujan seperti pantai barat Sumatera. Sebaliknya di pantai timur justru mengalami kekeringan,” lanjut Rita.

Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Mulyono Prabowo menambahkan, kondisi cuaca tahun ini diprediksi normal, merupakan momentum yang baik untuk produksi sawit. “Saat ini ada weak La Nina hingga Mei. cuacanya lebih basah dibandingkan 2015. Pihaknya memprediksi pada Maret hingga April terjadi turun hujan meski tidak merata,” kata Prabowo

Menanggapi adanya perkiraan kondisi cuaca dari pihak BMKG yang berpotensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah beroperasinya perusahaan perkebunan kelapa sawit. Ketua bidang Agraria dan Tata Ruang Eddy Martono GAPKI mengatakan pihaknya juga memperkirakan, produksi minyak sawit crude palm oil (CPO) nasional pada 2018 akan meningkat dibandingkan 2017 didukung kondisi cuaca yang cenderung normal.

Menurut Eddy, selama tidak terjadi banjir berlebihan atau kebakaran, panen tidak terganggu. Jika tidak terjadi banjir dalam jangka waktu lama, efeknya tidak terlalu signifikan. Hanya terkendala pengangkutan hasil panen dari kebun. Sebaliknya jika terjadi kebakaran cukup besar, butuh waktu minimal satu tahun untuk mengembalikan kondisi kebun. Dan, cuaca  yang normal akan berdampak baik bagi produksi sehingga produksi CPO tahun ini diperkirakan bisa naik lebih dari 38 juta. (Robi Fitrianto)

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Joko Supriyono Terpilih Menjabat Ketua Umum GAPKI 2018-2023

 

Joko Supriyono terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) periode 2018-2023. Ini berarti, Joko Supriyono terpilih untuk untuk kedua kalinya sebagai Ketua Umum GAPKI.

Proses aklamasi diawali dengan pemilihan tim formatur. Dalam proses pemilihan tim formatur, ada lima calon nama yang muncul berdasarkan pilihan anggota GAPKI yaitu Joko Supriyono (769 suara), Mustafa Daulay (346 suara), Kacuk Sumarto (345 suara),  Eddy Martono (274 suara), dan Susanto Yang (270 suara).

Setelah diperoleh tim formatur, dalam prosesnya empat anggota Tim Formatur yaitu Mustafa Daulay, Kacuk Sumarto, Eddy Martono, dan Susanto tidak bersedia maju sebagai calon Ketua Tim Formatur.  “Maka otomatis yang menjadi Ketua Formatur (Ketua Umum) GAPKI adalah Joko Supriyono,” kata Tofan Mahdi, Juru Bicara GAPKI.

Dalam Munas ke-X GAPKI diputuskan pula lama waktu kepengurusan diubah dari 3 tahun menjadi 5 tahun.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Perkebunan Kelapa Sawit Melindungi Satwa Liar (Bagian II)

 

Secara alamiah, perilaku satwa-satwa liar tidak mudah keluar dari zona nyaman habitatnya. Komunitas sawtwa liar bartahan tetap berada pada habitatnya secara turun temurun. Sehingga jika satwa-satwa liar terpaksa keluar dari habitatnya, berarti “rumahnya” satwa-satwa liar tidak nyaman lagi atau terancam. Mengapa tidak nyaman?

Ada tiga penyebab utama mengapa satwa liar terancam dan terdesak ke kawasan budidaya. Maraknya pembalakan pohon-pohon (logging) dari habitat satwa liar yakni hutan lindung/konservasi. Sejaktahun 1970 – an sampai sekarang hutan linddung/konservasi sering dirambah pembalak kayu alam (legal dan ilegal logging). Setiap tahun jutaan kubik kayu alam keluar dari hutan termasuk dari “rumahnya” satwa-satwa liar. Statistik Kementerian Kehutanan merlaporkan ratusan kasus ilegal logging setiap tahunnya tertangkap. Belum lagi ilegal logging yang tidak  tertangkap, pasti jauh lebih besar. Masyarakat disekitar hutan tahu benar bagaimana maraknya kegiatan ilegal logging ini.

Selain pembalakan kayu, ancaman satwa liar juga datang dari perburuan satwa liar (ilegal hunting) yang juga marak dari tahun ke tahun. Setiap tahun Kementerian Kehutanan melaporkan ratusan perburuan ilegal yang berhasil ditanagkap. Lagi-lagi yang tidak tertangkap jauh lebih besar. Penemuan gajah mati namun gadingnya sudah hilang, bangkai harimau tanpa kulit yang ditemukan di hutan-hutan lindung. Banyaknya kasus penyelundupan satwa-satwa liar yang dilindungi setiap tahun dari berbagai daerah menujukan parahnya masalah ini.

Sedang yang ketiga adalah kebakaran hutan lindung dan konservasi setiap tahun. Kementerian Kehutanan mencatat bahwa setidaknya setiap tahun seluas 3-5 juta hektar hutan lindung/konservasi, cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata terbakar. Ketiga faktor (logging, perburuan satwa liar dan kebakaran hutan) yang mengancam satwa liar tersebut menunjukn masih buruknya tata kelola hutan lindung/konservasi “rumahnya” satwa-satwa liar.

Tata kelola ini lah yang perlu diperbaiki pemerintah kedepan. Pemerintah harus tegas menghentikan kegiatat apapun di hutan lindung/konservasi yang merupakan habitat alamiah satwa-satwa liar. “Rumahnya” satwa liar yang terbakar dan rusak akibat logging perlu segera di restorasi. “Mengkambing hitamkan” kebun sawit dikawasan budidaya sebagai faktor yang mengancam habitat satwa-satwa liar, selain tidak berdasar dan hanya mengalihkan permasalahan yang sebenarnya yakni tata kelola yang buruk habitat satwa liar di hutan lindung/konservasi.

Sumber: Mitos vs Fakta, PASPI 2017

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Program B-20 Hemat Duit Negara Rp 21 Triliun

 

Program dana perkebunan kelapa Sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) menjadi kebijakan makro untuk menyelamatkan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit. Salah satunya penyaluran dana untuk program pemanfaatan niodiesel sebagai bagian dari industri hulu kelapa sawit, merupakan pasar yang tepat untuk mengoptimalkan minyak sawit di dalam negeri.

Melalui pendanaan selisih kurang antara Harga Indeks Pasar Minyak Solar dengan Harga Indeks Pasar Biodiesel. Dengan pendanaan ini, produksi CPO dapat terserap sehingga harga CPO dapat dijaga kestabilannya dan menguntungkan semua pihak dalam konteks keberlanjutan perkebunan kelapa sawit.

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Dono Boestami menyampaikan dengan tegas bahwa insentif biodiesel bukan subsidi. Bahkan, insentif ini menghemat uang negara hingga Rp 21 triliun.

“Dana yang digunakan dipungut dari perusahaan yang melakukan ekspor komoditas kelapa sawit,” ujar Dono.

Insentif Biodiesel sebagai salah satu wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Sumber dana bukan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga Negara tidak mengerluarkan dana. Namun, dana itu berasal dari pungutan perusahaan yang melakukan eksport komoditas kelapa sawit.
Dana tersebut digunakan untuk pengembangan Biodiesel yang menjadi ketahanan energi nasional untuk menyelamatkan lingkungan dengan mendorong pengembangan energi terbarukan.

Dana diperoleh dari kutipan atau pungutan sebesar 50 dolar AS per ton minyak sawit mentah CPO dan 30 dolar AS untuk tiap ton produk turunan sawit yang diekspor. Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Mei 2015. Dana tersebut dikelola oleh BPDP-KS.

Menurut Dono, dengan adanya skema insentif ini, pemerintah tidak perlu mengeluarkan APBN Rp 21 trliun dari 2015-2017 untuk implementasi kebijakan mandatori biodiesel. Selain itu, dengan adanya skema insentif ini, pemerintah juga menghemat devisa negara hingga Rp 14,83 triliun per tahun karena tidak perlu impor bahan bakar jenis solar sekitar 3 juta Kilo Liter (KL).

Penghematan dana ini digunakan untuk perluasan berbagai macam program pemerintah termasuk penanggulangan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan.
Selain penghematan, skema insentif juga terbukti mengurangi karbondioksida dan menjadi bagian dari komitmen COP 21 Paris untuk memenuhi target nasional pengurangan emisi sebesar 29 persen (unconditional) dan 41 persen (dengan dukungan internasional) pada 2030.

Selanjutnya, Dono menambahkan tanpa penerapan kebijakan biodiesel ini, Indonesia sulit memenuhi komitmen tersebut. Saat ini ada 19 perusahaan produsen biodiesel yang menerima insentif.

“Insentif diberikan kepada perusahaan yang memproduksi biodiesel. Semua perusahaan yang memproduksi biodiesel dan memenuhi syarat kualitas dapat menjadi penyalur biodiesel,” tambahnya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Pulau Kalimantan Sebagai Salah Satu Daerah Penggembangan Perkebunan Kelapa Sawit Menjaga Biodiversity Asli (Bagian I)

 

 

Pulau Kalimantan ynag dikenal dengan Pulau Borneo merupakan salah satu pengembangan perkebunna kelapa sawit Indonesia. Asal-usul lahan perkembangan kelapa sawit di pulau kalimantan, dengan luas daratan sebesar 53,1 juta hektar, dengan penggunaan ruang untuk kawasan hutan (berhutan dan tak berhutan) sebesar 36,5 juta hektar atau 68,8 persen, kawasan non hutan sebesar 16,5 juta hektar atau 31,1 persen dari luas daratan kailmantan.

Luas perkebunan kelapa sawit di pulau kalimantan baru mencapai 3,4 juta hektar atau hanya 6,5 persen dari luas daratan pulau kalimantan. Dengan kata lain, penggunaan lahan di pulau kalimantan yang terbesar adalah untuk kawasan hutan dan bukan untuk kebun sawit.

Sebagaimana kebijakan nasional, ruang untuk “rumahnya” biodiversity asli berupa hutan lindung dan konservasi seluas 11,9 juta hektar di pulau kalimantan baik secara In Situ maupun Ex Situ. Pelestarian biodiversity asli kalimantan terbesar diseluruh provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Penggunaan Lahan di Pulau Kalimantan

Penggunaan Lahan Ribu Hektar Persen
Kawasan Lindung
Hutan Konservasi (KSA-KPA) 4.956,30 9,34
Hutan Lindung 7.031,60 13,25
Kawasan Budidaya
Hutan Produksi Terbatas 10.622,40 20,02
Hutan Produksi 10.848,70 20,45
Hutan Produksi Konversi 3.072,60 5,79
Sub Total Hutan 36.531,60 68,51
Kebun Sawit 3.451,95 6,51
Sektor Lainnya 13.074,15 24,64
Total Daratan 53.057,70 100

Sumber: Statistik Kehutanan; Statistik Perkebunan Kelapa Sawit

Sumber: Mitos vs Fakta, PASPI 2017

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Pulau Kalimantan Sebagai Salah Satu Daerah Penggembangan Perkebunan Kelapa Sawit Menjaga Biodiversity Asli (Selesai)

 

 

Sebagai contoh Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan salah satu daerah pengembangan kelapa sawit terbesar dipulau Kalimantan, masih tetap mempertahankan “rumahnya” biodiversity Kalimantan  Timur yang terdiri atas: (a) Taman Nasional yang menyebar di 2 lokasi seluas 1.505.129 hektar; (b) Cagar Alam yang menyebar di 2 lokasi seluas 178.478 hektar; (c) Suaka Margasatwa yang menyebar di 1 lokasi dengan luas 103,05 hektar.

Pola pelestarian biodiversity di provinsi lain di Pulau Kalimantan juga dilakukan secara baik In Situ maupun Ex Situ. Kebijakan pembangunan kelapa sawit di Pulau Kalimantan tetap memberikan ruang bagi pelestarian biodiversity.

Pelestarian Biodiversity Secara In Situ di Provinsi Kalimantan Timur

Nama Luas (ha) Biodiversity
Taman Nasional
Kayan Mentarang 1.306.500 Flora seperti : Anggrek, Rotan dan lainnya. Fauna Seperti : Enggang, Kuau Raja, Sempidan Kalimantan, Banteng, Beruang Madu dan lainnya.
Kutai 198.629 Flora seperti : Ulin, Pasak Bumi, Mangrove, Anggrek, Kantung Semar dan lainnya.  Fauna seperti : Orang Utan, Beruk, Rusa Sambar dan lainnya.
Cagar Alam
Teluk Adang 59.761 Flora Seperti : Rotan, Aren dan lainnya.  Fauna seperti : Lutung Kelabu, Rusa Sambar dan lainnya.
Bukit Sapat Hawung 1.385 Flora seperti : Balau, Keruing, Mahang, Ulin dan lainnya.  Fauna seperti : Burung Rangkong, Orang Utan, Owa-Owa, Burung Murai Batu, Burung Merak dan lainnya.
Muara Kaman Sedulang 65.497 Flora seperti : Meranti, Ulin, Rotan dan lainnya.  Fauna seperti : Babi Hutan, Bekantan, Lutung, Monyet Ekor Panjang, Berang-Berang dan lainnya.
Padang Luwai 4.787 Flora seperti : Anggrek Hitam, Kapulaga Seberang, Pasak Bumi dan lainnya.  Fauna seperti : Babi Hutan, Rusa, Kijang, Biawak, Rangkong, Punai, Parkit Carolina, Gagak dan lainnya.
Teluk Apar 47.048 Flora seperti : Api-Api, Mangrove dan lannya.  Fauna seperti : Monyet Ekor Panjang, Lutung, Raja Udang, Cucak Rowo dan lainnya.
Suaka Margasatwa
Pulau Semama 103,05 Flora seperti : Bakau, Mangrove dan lainnya.  Fauna seperti : Tripang, Kima, Ketam Kelapa dan lainnya.

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sumber: Mitos vs Fakta, PASPI 2017

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Perkebunan Kelapa Sawit Melindungi Satwa Liar (Bagian I)

 

 

Dalam laporan berbagai LSM anti sawit baik yang beroperasi di Indonesia maupun trans nasional, sering memuat berita bagaimana satwa liar khusnya satwa yang dilindungi terancan punah di Indonesia akibat pengembangan perkebunan kelapa sawit. Satwa liar seperti Orang Utan, Mwas, Harimau Sumatera, Gajah Sumatera dan lain-lain sering diberitakan terancam punah akibat terjadi perusakan di habitatnya. Laporan LSM tersebut umumnya mengkaitkan pembangunan perkebunan kelapa sawit sebagai penyebab terancamnya habitat satwa-satwa liar. Tuduhan yang demikian, sengaja dibuat untuk membangun simpati masyarakat dunia agar membenci sawit. Secara tendesius, para LSM anti sawit menyebut bahwa kebun sawit lah yang menyebabkan terancamnya Orang Utan, Mawas, Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, dan lain-lain. Benarkah demikian?

Berbeda dengan negara-negara barat yang pada masa pembangunannya menghabiskan semua hutan primer termasuk satwa liar penghuninya, Indonesia tidaklah demikian. Indonesia sejak awal sudah sadar bentuk pentingnya pelestarian satwa-satwa liar maupun ragam tumbuhan alam. Undang-Undang telah menetapkan minimum 30 persen luas daratan diperuntukan untuk kawasan lindung, sebagai “rumahnya” satwa-satwa liar dan ragam tumbuhan alam.

Menurut statistik kehutanan 2015, luas hutan lindung dan konservasi di Indonesia mencapai seluas 41,5 juta hektar. Dalam hutan lindung dan konservasi tersebut termasuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan rakyat, taman buru dan lannya yang menjadi “rumahnya” satwa-satwa liar maupun ragam tumbuhan alam. Pada hutan lindung/konservasi itulah habitatnya Orang Utan, Mawas, Harimau, Gajah, Beruang, Badak dan lain-lain. Penetapan lokasi habitat satwa-satwa liar tersebut bukan asal-asalan melainkan ditetapkan berdasarkan habitat alamiahnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Habitat satwa-satwa liar tersebut berada dan merupakan kawasan lindung/konservasi yang tidak boleh dikonversi ke penggunanan lainnya. Kawasan yang boleh saling konversi adalah lahan-lahan dalam kawasan budidaya termasuk hutan produksi yang ada di dalamnya. Perluasan pemukiman, pertanian/perkebunan termasuk kebun sawit berada dalam kawasan budidaya tersebut. Satwa liar dan kebun sawit (pemukiman dan pertanian) berada pada kawasan yang berbeda dan tidak bercampur baur. Lanatas, jika sudah ada habitat alamiah satwa-satwa liar tersebut mengapa satwa-satwa liar sering ditemukan dan diberitakan memasuki kawasan permukiman penduduk, kawasan budidaya termasuk kebun sawit sehingga berkelahi dengan masyarakat?

Sumber: Mitos vs Fakta, PASPI 2017

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Indonesia Tidak Rugi Boikot Sawit Ke Eropa

 

 

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mendorong pemerintah untuk memboikot produk dari  Eropa. Selain itu, penghentian ekspor sawit ke Eropa dapat menjadi opsi negosiasi dagang

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mengeluarkan sikap tegas terhadap Resolusi sawit Eropa. Mereka mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah dan strategi khusus. Terkait Parlemen Uni Eropa yang menyutujui proposal UU energi terbarukan yang melarang penggunaan minyak sawit untuk biodiesel pada 2021 mendatang.

Sikap tegas disampaikan APKASINDO yang disampaikan Asmar Arsyad selaku Sekretaris Jenderal APKASINDO, dengan menyerukan boikot-boikot produk asal Uni Eropa. Pernyataan itu merupakan salah satu dari sikap untuk menolak keputusan parlemen Uni Eropa yang melarang penggunaan minyak sawit untuk biodiesel.

“Pelarangan minyak sawit untuk biodiesel di Eropa sama dengan kejahatan sistematis untuk membunuh 5,3 juta petani Indonesia yang hidupnya tergantung dari kelapa sawit. Sehingga kami meminta Uni Eropa untuk menghentikan upaya pelarangan penggunaan minyak sawit untuk biodisel serta mengimbau masyarakat Indonesia dan mendorong pemerintah untuk memboikot produk-produk Eropa,” kata Asmar pada akhir Januari 2018 di Jakarta.

Keputusan parlemen Eropa sangat memukul Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Terutama para petani sawit Indonesia akan terkena dampaknya. Selanjutnya, Arsjad menduga keputusan parlemen Eropa dilatarbelakangi isu sustainability dan deforestasi di perkebunan kelapa sawit Indonesia. Kendati demikian, pada kenyataannya pemeirntah beserta asosiasi sudah memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi di masa lalu sehingga tidak pantas dihukum atas isu-isu yang tidak bertanggung jawab.

“Eropa lebih suka meunuding sawit Indonesia penyebab deforestasi tanpa melihat kenyataan yang ada di lapangan,” ujarnya.

Parlemen Uni Eropa (UE) telah sepakat menyetujui proposal Renewable Energy Directive (RED) II. Proposal tersebut akan mengeluarkan penggunaan biodiesel yang terbuat dari minyak sawit. Peraturan tersebut direncanakan akan pada 2021 mendatang. Minyak sawit tidak lagi digunakan dalam campuran biodiesel di Eropa karena penggunaannya untuk bahan makanan.

 

Sumber: Sawitindonesia.com