ESDM Perluas Penerapan Biodiesel ke Solar Nonsubsidi pada 2018

 

Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menerapkan campuran 20 persen minyak sawit (biodiesel) ke solar nonsubsidi. Hal tersebut mulai diberlakukan pada 2018.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, pemerintah menargetkan penyerapan biodiesel sebanyak 3,5 juta kilo liter (kl) pada 2018. Jumlah itu meningkat 1 juta (kl) dari target 2017 2,5 juta kl.

“2018 kita di kasih target 3,5 juta kl tambah 1 juta,” kata Rida, di Jakarta, Senin (1/1/2018).

Rida menuturkan, pihaknya memperluas pencampuran biodiesel ke solar nonsubsidi untuk mencapai target penyerapan biodiesel. Penerapan tersebut akan dimulai Mei 2018. Sebelumnya, pencampuran 20 persen biodiesel hanya berlaku untuk solar bersubsidi.

“Memperluas ke non PSO (subsidi), Perluasannya tahun depan periode ke enam Mei-Oktober‎,” tutur dia.

Rida mengungkapkan, perluasan pencampuran biodiesel ke solar nonsubsidi hanya berlaku pada industri khususnya kendaraan operasional pertambangan, bukan solar non subsidi untuk alat transportasi darat umum. Industri terpilih menerapkan campuran biodiesel 20 persen, karena sebelumnya secara ‎sukarela sudah melakukan hal tersebut.

“Pesan pak menteri mengingatkan agar semua pihak, harus sepakat dulu. Selama ini sudah ada yang pakai 15 persen,” tutur Rida.

 

Sumber: Liputan6.com

 

 

Cerita Perjuangan Anak Bangsa Ubah Limbah Sawit Jadi Bahan Bakar

 

Jakarta – “Punya masalah mengolah janjan/tandan kosong sawit? Serahkan ke kami, kami punya solusi menjadikannya bahan bakar berkalori tinggi,” tulis Ananda Setiyo Ivannanto (Ivan) dalam status di facebook-nya, 14 Maret 2014.

Tiga tahun kemudian, tawaran itu mendapatkan respons dari sebuah perusahaan Jepang yang cukup terkemuka di bidang energi terbarukan, JAG Energy.

Pada 29 November 2017, Ivan yang membawa bendera usaha PT Awina Sinergi Indonesia yang berkongsi dengan PT Bakrie Brothers, menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Japan Asia Group (JAG) Energy untuk bekerja sama membangun energi terbarukan. 

Acara itu menjadi istimewa karena disaksikan ratusan pengusaha Jepang dan Indonesia dalam Forum Bisnis Indonesia-Jepang. Turut menyaksikan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Utusan khusus Presiden untuk Jepang Rachmat Gobel, dan Duta Besar Arifin Tasrif.

“Kami berhubungan dengan JAG Energy sejak Juli 2017,” kata Ivan kepada detikFinance sembari menjelaskan latar belakang kerja sama tersebut.

Siapa yang memperkenalkan keduanya?

Prinsip dalam bisnis bahwa “menjalin relasi dan pertemanan itu menjadi sangat penting” di luar kepemilikan modal menemukan artinya.

Ivan mengaku bisa berkenalan dengan JAG lewat mitranya, GEC Bio yang bergerak di pengembangan teknologi semi karbonisasi. Pimpinan proyek Biomass di JAG Energy merupakan kakak kelas satu almamater di Saga University dari CEO GEC Bio.

“Kami diperkenalkan oleh GEC Bio dengan JAG Energy karena JAG Energy butuh dukungan untuk pasokan bahan bakar pembangkit biomassa mereka di Jepang,” tutur lelaki kelahiran 13 Oktober 1985 di Pangkal Pinang, Bangka Belitung itu.

Setelah beberapa kali pertemuan di Tokyo dan Jakarta, termasuk site visit ke Kalimantan Selatan dan Timur, JAG akhirnya mempercayakan kebutuhan bahan bakarnya untuk dipasok oleh Awina Sinergi Indonesia. Ivan mendirikan Awina bersama rekan-rekannya sesama alumni SMU 8, Jakarta dan alumni universitas di Jepang pada 25 Juli 2013.

Sebelumnya dia menjadi kepala perwakilan A-Wing Co. Ltd. dari Jepang sejak 2010 hingga 2013. Selanjutnya pekerjaan tersebut ditangani oleh Awina.

Alumnus Ritsumeikan Asia Pacific University, Jepang itu sengaja berkiprah di bidang energi terbarukan karena melihat kenyataan banyaknya daerah yang belum teraliri listrik di Indonesia. Ia menilai dengan keterbatasan yang dimiliki PLN, energi terbarukan bisa menjadi solusi tepat.

Kebetulan dia punya mitra bisnis di Jepang, A-Wing Co. Ltd yang mengembangkan pembangkit listrik tenaga bayu dengan efisiensi yang tinggi. Pembangkit tersebut bisa menghasilkan listrik dari kecepatan angin 1,2 m/s, dan mengajaknya untuk bisa mengembangkan bisnis turbin angin di Indonesia.

“Ini yang mengawali langkah kami untuk berbisnis energi terbarukan di Indonesia,” ujar Ivan yang mengambil magister di Ritsumeikan.

Ia mengklaim, perusahaannya punya kompetensi untuk menangani energi bayu, surya, air, biomassa (terutama limbah kopi dan sampah kota), dan panas bumi. Potensi energi biomassa di Indonesia, kata Ivan, mencapai 49,8 GW tapi yang sudah terpasang baru sebesar 1,6 GW. “Secara umum potensi energi terbarukan sebesar 441 GW, tapi baru terinstalasi 8,89 GW,” ujarnya.

Terkait kongsi Awina dengan Bakrie Brothers, Ivan menyebut peran Presiden Komisaris Bakrie Brothers, Irwan Sjarkawi. Pada Juni 2017, dia menghubungi Irwan yang tengah berada di Denmark untuk menjalin kerjasama di bidang energi terbarukan.

“Kami mengenal dan banyak berhubungan dengan Bakrie Brothers berkat beliau,” ujar Ivan dengan takzim.

Sebaliknya dia bersama Awina Sinergi aktif membantu menjalinkan kerjasama antara Bakrie Brothers dengan perusahaan-perusahaan Jepang dari berbagai bidang. Sebab Bakrie Brothers juga mempunyai pabrik-pabrik CPO, wood pellet, dan koneksi ke konsesi hutan yang memproduksi bahan bakar biomassa.

Dalam proyek dengan JAG, Ivan melanjutkan, Bakrie Brothers berperan sebagai pemasok bahan mentah berupa tandan kosong Sawit. Lalu Awina yang mengolah limbah dari pabrik kelapa sawit dengan proses semikarbonisasi. Nilai ekspor yang akan dimulai Februari 2018 itu mencapai US$ 164,5 juta (Rp 2,2 triliun) per tahun selama 20 tahun atau total US$ 3,29 miliar (Rp 44 trilliun).

Secara umum, ia menilai pengembangan energi terbarukan di tanah air kita sangat lamban. Penyebab utamanya karena PLN tidak diberikan subsidi untuk bisa membeli harga listrik dari energi terbarukan lebih mahal dari fosil.

Akibatnya, energi terbarukan harus bersaing dengan fosil, dan yang bisa bersaing sangat terbatas dan umumnya kualitas tidak bagus sehingga tidak berkesinambungan.

“Akibatnya aset-aset yang sudah operasional sedikit sekali yang betul-betul menguntungkan untuk dapat dijadikan sumber pendanaan bagi pengembangan proyek-proyek pembangkit baru,” papar Ivan.

Sedangkan untuk daerah yang tidak ada PLN (off grid), ia melanjutkan, belum ada banyak pihak yang berani mengambil risiko untuk koleksi pembayaran dari pelanggan dan pembayaran ke pengembang. Subsidi di daerah off grid yang seharusnya diberikan sehingga pengembang tidak rugi, pada prakteknya sulit didapatkan. Sehingga yang berjalan adalah yang mendapatkan dana hibah dari luar negeri dan mendapatkan konsesi bisnis akibat adanya pembangkit tersebut.

Guna menyiasati hal itu, Ivan berharap pemerintah memberikan keringanan pajak, akses lahan dan kemudahan feedstock. Selain itu, pemerintah dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga donor untuk memberikan pendanaan kepada bank-bank di Indonesia sehingga pengembang bisa dapat akses dana murah.

Juga perlu ada upaya dari APBN atau dari pengumpulan dana dari masyarakat melalui pelanggan PLN atau pungutan dari pembangkit fossil (carbon tax) untuk membiayai subsidi energi terbarukan. Terakhir,

perizinan perlu disederhanakan dan dari sedikit pintu.

“Pemerintah perlu melindungi warganya dengan mitigasi melalui energi terbarukan yang perlu diberikan insentifnya,” ujarnya. (jat/dna)

 

Sumber: Detik.com

PEMDA KUTIM, HIMBAU PERUSAHAAN SAWIT MILIKI KANTOR DI SANGATTA

 

SANGATTA – Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, kembali menghimbau seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Timur, untuk segara memiliki kantor di Sangatta atau berada di lokasi perkebunan beroperasi.

Cara demikain, guna mempermudah koordinasi antara perusahaan dengan pemerintah, bila terjadi permasalahan. Selain tentunya bakal mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi bagi masyarakat sekitar.

“Dalam pertemuan agribisnis klub baru-baru ini kami sudah menghimbau ulang. Sehinga bila da masalah, kita bisa selesaikan dengan cepat. Bisa saja kantornya di Jakarta, tapi di Kutai Timur sebagai wilayah operasional juga harus ada kantornya. Surat menyurat mudah, koordinasi mudah dan ada penyerapan tenaga kerja,” ungkap Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang, pecan lalu.

Untuk memastikan himbauan itu berjalan, Kasmidi bakal memastikan dirinya terjun langsung ke lapangan guna mengecek apakah perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut sudah menjalankan imbauan Pemkab Kutim atau belum. “Saya akan turun langsung dan evaluasi di lapangan. Kemungkinan mulai Januari 2018 mendatang,” kata Kasmidi seperti dikutip Tribunkaltim.co.

Sebelumnya, Bupati Kutai Timur, Ismunandar mengungkapkan, agar permasalahan di kawasan perkebunan kelapa sawit bisa diselesaikan di tingkat kecamatan atau desa setempat. Tidak harus sampai ke Bupati. Karena Camat adalah perpanjangan tangan Bupati.

Harapan Ismunandar, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kutai Timur, memegang prinsip, dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Artinya perusahaan diharapkan bisa bersama-sama mensukseskan  program Bupati dan Wakil Bupati Kutim. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

4 REKOMENDASI PENGEMBANGAN SAWIT DI PAPUA

 

JAYAPURA – Pesatnya pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Papau tak bisa dipungkiri. Saat ini dari luas total lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesiamerujuk data dari Sawit Watch, telah seluas 16,1 juta ha, dimana sekitar 958 ribu ha berada di provinsi Papua (belum termasuk Papua Barat).

Pengembangan sawit yang terus tumbuh merujuk laporan Sawit Watch, dikhawatirkan bakal berdampak bagi lingkungan dan sosial di Papua. Apalagi Papua telah dinobatkan sebagai provinsi konservasi.

Sebab itu dikatakan Kepala Divisi Kampanye Sawit Watch, Maryo Saputra, mewanti-wanti dalam pemberian ijin pada sektor ini. Supaya dampak lingkungan dan sosial tidak meninggi. Lebih lanjut Maryo menghimbau justru dalam peningkatan produksi kelapa sawit lebih memilih dengan intensifikasi dibandingkan dengan cara ekstensifikasi (perluasan lebun sawit). “lebih baik mendorong perusahaan untuk melakukan intensifikasi atau mengembangkan perkebunan yang sudah ada saat ini dan bukan lagi meminta ijin untuk melakukan perluasan,” katanya dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Jumat, (29/12/2017).

Lebib lanjut tutur Maryo, melibatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan perkebunan merupakan satu hal yang wajib dilakukan sehingga ketika habis masa berlaku ijin perusahaan, tanah dikembalikan kepada masyarakat dan masyarakat dapat melanjutkan usaha tersebut.

Berangkat dari masih banyaknya persoalan yang terjadi di sektor ini, khususnya di Papua, maka kami memandang perlu ada tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan ini.

Sawit Watch, Jubi Papua Dan WALHI Papua merekomendasikan beberapa langkah yang bisa segera dilakukan oleh pemerintah terutama dalam konteks Papua, diantaranya, pertama, segera melakukan inventarisasi, pemetaan, dan tata batas wilayah, baik administratif maupun adat di tanah Papua sebagai prioritas utama.

Hal ini juga menjadi salah satu mandat dari putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 dimana hutan adat bukanlah atau tidak lagi menjadi bagian dari kawasan hutan yang selalu merujuk pada entitas Negara sebagai pemiliknya. Disisi lain, proses ini juga akan menjamin keamanan dan kepastian investasi, serta meminimalisir terjadinya tumpang tindih antara izin konsesi dengan tanah adat.

Kedua, segera melakukan proses monitoring dan evaluasi izin dan konsesi perusahaan sawit yang sudah beroperasi selama ini untuk memastikan bahwa operasi perusahaan ini telah dilakukan telah sesuai dengan tata aturan serta standar yang berlaku.

Ketiga, mendorong pemerintah segera membentuk kelembagaan penyelesaian konflik tenurial yang bersinergi dengan kelembagaan adat, untuk mengakomodir dan mengakselerasi proses penyelesaian konflik yang terjadi selama ini, dan keempat, tidak lagi mengeluarkan ijin dalam bentuk apa pun kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

PABRIK BIODIESEL SAWIT BAKAL DIBANGUN DI BATAM

 

BATAM – Guna meningkatkan investas di Batam, Pemerintah Daerah Batam belum lama ini menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) Badan Pengusahaan (BP) Batam Nomor 27 Tahun 2017 yang merupakan revisi dari Perka Nomor 10 Tahun 2017.

Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo, mengatakan, paska diterbitkannya Perka Nomor 27 Tahun 2017, saat ini ditengarai banyak pihak investor mulai tertarik untuk berinvestasi di Batam, lewat surat yang diterima BP Batam. “Nanti akan kita panggil mereka secara bertahap untuk mendengar paparannya,” kata Lukita, saat silaturahmi akhir tahun pimpinan BP Batam dengan media massa, Kamis (28/12/2017).

Lebih lanjut, tutur Lukita Dinarsyah, rencana investasi yang baru ialah pabrik biodiesel sawit akan dibangun dan telah melalui penandatanganan rencana investasi di Batam, dengan nilai investasi sekitar Rp 1 triliun. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

Kaltim Siap Kebut Penghiliran CPO

 

 

SAMARINDA – Dalam sepekan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur menetapkan tiga rancangan peraturan daerah atau raperda yang salah satunya adalah Raperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.

Ketua Komisi U DPRD Kaltim, Eddy Kurniawan mengatakan kebijakan ini penting dajam percepatan dan pengembangan penghiliran subsektor perkebunan khususnya komoditas kelapa sawit.

Pasalnya, di dalamnya diatur mengenai kewajiban untuk mengalokasikan paling sedikit 70 %dari produk hasil pengolahan, untuk memenuhi kebutuhan industri hilir di daerah.

“Kebijakan ini diambil untuk mempercepat pengembangan penghiliran industri kelapasawitdi daerah,” katanya baru-baru ini.

Dia mengatakan, produksi crudepalm oil(CPO) yang dihasilkan mencapai 2,5 juta hingga 3 juta ton, dari 1,15 juta hektare kebun kelapasawitsetiap tahunnya.

Sayangnya, kata dia, CPO yang dihasilkan dari Kaltim dibawa keluar daerah begitu saja, tanpa memberikan nilai tambah bagi Benua Etam.

Untuk itu, pihaknya akan terus mendorong agar seluruh perkebunan besar swasta di Kaltim membangun industri hilir CPO, salah satunya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy di Kabupaten Kutai Timur yang sudah dibangun.

Dengan begitu, para pengusaha perkebunan besar swasta kelapasawittak hanya menanam dan mengeksploitasi sumber daya lahan, tetapi juga wajib berkontribusi membangun industri hilir di daerah.

“Perkebunan menjadi lokomotif ekonomi Kaltim sekaligus sumber daya alam yang baru terbarukan untuk membangun ekonomi hijau,” ujar Eddy

Sebelumnya, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak telah berkomitmen melarang perusahaan perkebunan kelapasawitmengirimkan hasil produk keluar.

Pihaknya juga bertekad untuk merealisasikan transformasi ekonomi melalui sektor pertanian dalam arti luas. Salah satunya adalah melalui pembangunan perkebunan.

Sebagai informasi, selain Raperda Perkebunan Berkelanjutan, ada pula dua raperda lain yang telah disahkan, yakni Raperda terkait dengan Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

Dinas Pertanian Bidik Peremajaan 3000 Hektare Sawit

 

Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menargetkan peremajaan atau “replanting” kebun kelapa sawit seluas 3.000 hektare di daerah itu.

“Kami targetkan peremajaan kebun seluas 3.000 hektare, sesuai dengan jatah peremajaan sawit di daerah itu dari pemerintah pusat,” kata Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Wahyu Hidayat di Mukomuko, Jumat (29/12/2017).

Kabupaten Mukomuko tahun 2018 mendapatkan jatah peremajaan kebun kelapa sawit seluas 3.000 hektare dari pemerintah pusat.

Ia menyebutkan, saat ini lebih dari seluas 1.000 hektare kebun kelapa sawit milik petani setempat yang telah terdata dan telah menyerahkan sejumlah persyaratan untuk mendapat program peremajaan peremajaan dari pemerintah pusat.

Ia menyatakan, instansinya masih kekurangan seluas sekitar 2.000 hektare kebun kelapa sawit yang tidak produktif untuk diusulkan mendapat program peremajaan sawit.

Karena waktu pendataan kebun kelapa sawit yang tidak produktif telah berakhir dalam tahun ini, ia menyatakan, instansinya telah memina perpanjangan waktu pendataan selama sebulan kepada Kementrian Pertanian.

“Pihak kementrian memberikan peluang penambahan waktu pendataan kebun kelapa sawit tidak produktif sampai akhir bulan Januari 2018,” ujarnya.

Ia menyatakan, instansinya melibatkan kepala desa di daerah itu mendata kebun kelapa sawit yang produktifitas rendah karena tanaman kelapa sawit berusia di atas 25 tahun dan produksi tandan buah segar kelapa sawit sebesar 10 ton per hektare/tahun.

Ia mendorong kepala desa segera menyerahkan data lahan perkebunan kelapa sawit tidak produktif di wilayahnya sampai akhir bulan Desember tahun ini.

 

Sumber: Wartaekonomi.co.id

Wakil Ketua Baleg DPR: RUU Perkelapasawitan Perkuat Daya Saing Di Pasar Global

 

 

Firman Soebagyo, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, mengatakan RUU Perkelapasawitan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2018 atas pertimbangan strategisnya komoditas sawit terhadap perekonomian nasional.

“RUU sawit menjadi bagian penting dan strategis pembangunan ekonomi nasional. Tetapi belum ada regulasi kuat untuk mengatur komoditas ini,” jelas Firman Soebagyo dalam perbincangan dengan sawitindonesia.com, Kamis (28 Desember 2017).

Dengan adanya RUU sawit, kata Firman, pengembangan industri sawit akan lebih baik dalam aspek tata kelola dan industrinya karena ada payung hukum. Di dalam negeri sudah terlihat ada skenario mematikan pengembangan sawit.

“Sawit justru jangan dimatikan, makanya butuh regulasi kuat untuk menopang sawit,” tuturnya.

Dikatakan Firman, kehadiran UU perkebunan belum menjangkau sektor hulu sampai hilir. Makanya sawit ini perli diatur dalam regulasi yang berbentuk lex spesialis.

Politi Partai Golkar ini mencontohkan negara lain seperti Malaysia mempunyai regulasi yang bagus untuk mendukung industri kelapa sawitnya. Langkah serupa dapat diikuti Indonesia mengingat kelapa sawit menopang postur APBN setiap tahunnya.

“Tanpa RUU sawit, kita akan ketinggalan menghadapi persaingan global,” ujarnya.

Kendati Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Amran Sulaiman Menteri Pertanian sempat mengutarakan pendapat bahwa RUU sawit belum diperlukan. Firman Soebagyo berupaya memberikan penjelasan dan argumen kepada pemerintah mengenai urgensi RUU sawit.

Selain itu, Firman menepis tuduhan Koalisi LSM bahwa RUU Sawit dijadikan ATM menjelang pemilu 2019. “Tidak benar itu karena usulan RUU sawit digagas jauh hari sebelum pemilu. Malahan negara jangan mau diatur oleh LSM. Selama ini, ada upaya LSM untuk mematikan sawit sebagai komoditas strategis,” ujar Firman yang menjabat anggota Komisi IV DPR ini.

Dalam kesempatan terpisah, Hamdani, anggota Baleg dari Partai Nasdem itu menambahkan, sawit telah terbukti mampu mengatasi kesenjangan ekonomi masyarakat di Pulau Jawa dan luar Jawa. “Perkebunan kelapa sawit memiliki manfaat secara nasional, misalnya sebagai komoditas paling produktif diantara komoditas lain, menyerap banyak tenaga kerja, dan andalan nasional,” ujarnya.

 

Sumber: Sawitidnonesia.com

GUBENUR KALTARA: PENGEMBANGAN SAWIT SESUAI KAIDAH LINGKUNGAN

 

JAKARTA – Diakui atau tidak, jika berkaitan dengan perijinan sektor berbasis sumberdaya lahan maka akan muncul sektor kelapa sawit yang bakal disebut. Namun demikian, tutur Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, sawit adalah komoditas unggulan Indonesia saat ini dan perlu diberikan perlindungan secara hukum.

Jika sawit dikelola dengan baik, maka komoditas ini adalah komoditas yang kerap mendatangkan keuntungan kecil atau besar, lantaran semua bagian pohon sawit memiliki manfaat, tanamannya juga bisa berproduksi 25-35 tahun dimana masa produksi tinggi pada umur 7 sampai 15 tahun.

Kata Irianto, sawit telah menyerap tenaga kerja tinggi di seluruh wilayah Indonesia dan produksi sawit termasuk dalam produksi yang nyaris tanpa limbah. “Sawit juga bisa menjadi penyeimbang alam, tanpa pengelolaan secara good agricultural practices maka produksinya akan rendah,” kata, Irianto kepada InfoSAWIT, belum lama ini di Jakarta.

Diakui Irianto, pengembangan sawit untuk saat ini semestinya menganut pada pengelolaan budidaya berkelanjutan.  Sebab itu pengelolaan kelapa sawit nasional kedepan harus terus dilakukan perbaikan, terlebih negara tetangga telah mampu membangun perkebunan kelapa sawit dengan baik, bahkan hingga mencapai  jutaan hetar, namun anehnya tidak ada yang ribut, kenapa?

Kata Irianto, ini terjadi lantaran semua pihak di Malaysia mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit. “Jadi di internal haru solid, jangan mudah di adu domba, tetapi justru harus bersatu membangun komoditas ini,” katanya. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

Wakil Ketua Baleg DPR: RUU Perkelapasawitan Perkuat Daya Saing Di Pasar Global

 

Firman Soebagyo, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, mengatakan RUU Perkelapasawitan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2018 atas pertimbangan strategisnya komoditas sawit terhadap perekonomian nasional.

“RUU sawit menjadi bagian penting dan strategis pembangunan ekonomi nasional. Tetapi belum ada regulasi kuat untuk mengatur komoditas ini,” jelas Firman Soebagyo dalam perbincangan dengan sawitindonesia.com, Kamis (28 Desember 2017).

Dengan adanya RUU sawit, kata Firman, pengembangan industri sawit akan lebih baik dalam aspek tata kelola dan industrinya karena ada payung hukum. Di dalam negeri sudah terlihat ada skenario mematikan pengembangan sawit.

“Sawit justru jangan dimatikan, makanya butuh regulasi kuat untuk menopang sawit,” tuturnya.

Dikatakan Firman, kehadiran UU perkebunan belum menjangkau sektor hulu sampai hilir. Makanya sawit ini perli diatur dalam regulasi yang berbentuk lex spesialis.

Politi Partai Golkar ini mencontohkan negara lain seperti Malaysia mempunyai regulasi yang bagus untuk mendukung industri kelapa sawitnya. Langkah serupa dapat diikuti Indonesia mengingat kelapa sawit menopang postur APBN setiap tahunnya.

“Tanpa RUU sawit, kita akan ketinggalan menghadapi persaingan global,” ujarnya.

Kendati Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Amran Sulaiman Menteri Pertanian sempat mengutarakan pendapat bahwa RUU sawit belum diperlukan. Firman Soebagyo berupaya memberikan penjelasan dan argumen kepada pemerintah mengenai urgensi RUU sawit.

Selain itu, Firman menepis tuduhan Koalisi LSM bahwa RUU Sawit dijadikan ATM menjelang pemilu 2019. “Tidak benar itu karena usulan RUU sawit digagas jauh hari sebelum pemilu. Malahan negara jangan mau diatur oleh LSM. Selama ini, ada upaya LSM untuk mematikan sawit sebagai komoditas strategis,” ujar Firman yang menjabat anggota Komisi IV DPR ini.

Dalam kesempatan terpisah, Hamdani, anggota Baleg dari Partai Nasdem itu menambahkan, sawit telah terbukti mampu mengatasi kesenjangan ekonomi masyarakat di Pulau Jawa dan luar Jawa. “Perkebunan kelapa sawit memiliki manfaat secara nasional, misalnya sebagai komoditas paling produktif diantara komoditas lain, menyerap banyak tenaga kerja, dan andalan nasional,” ujarnya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com