merika Serikat.

sri.massahbisnis.com

Wakil Ketua Dewan minyak sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengatakan langkah itu untuk mensiasati hambatan perdagangan ke sejumlah pasar tradisional CPO dan turunannya, seperti Eropa dan AS yang se-

lama ini meniupkan kampanye hitam maupun mengenakan hambatan tarif.

Adapun, upaya menggarap pasar nontradisional yang daya belinya tidak cukup tinggi dapat dilakukan dengan melayani pembelian secara ritel. Langkah itu dapat ditempuh dengan membuka pelabuhan dan mendirikan tangki di negara tujuan.

Selama ini, eksportir mengirimkan CPO dan turunannya dalam volume besar hingga di atas 1.000 ton. Jika mendirikan tangki di negara tujuan, eksportir dapat melayani pembelian dalam volume puluhan atau ratusan tori.

“Kami harapkan yang bikin perusahaan pemerintah (BUMN). Bukan swasta, enggak bisa. Kalau pemerintah yang punya, aman, tidak memihak,” kata Sahat, Jumat (9/6).

Dengan melayani pembelian secara ritel pula, lanjut dia, eksportir tidak perlu mengurus letter of credit (L/C) karena menerima pembayaran secara tunai dari importir.

Sahat yakin cara itu akan mampu menggandakan ekspor CPO dan turunannya ke Pakistan dan Rusia. Data DMSI menyebutkan volume pengapalan ke kedua negara itu masing-masing 1,2 juta ton dan 350.000 ton.

Dia memberi gambaran, di Pakistan setidaknya perlu didirikan tangki berkapasitas 300.000 ton dengan nilai investasi USS25 juta. “Daripada kita pusing terus sama AS dan Eropa,” ujarnya.

LANGKAH TEPAT

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nunvan me lihat adanya peluang yang baik bagi ekspor CPO jika Indonesia dapat berinvestasi pelabuhan di

Pakistan.Terutama untuk menyiapkan Pakistan sebagai hub untuk Eropa Timur,” katanya.

Kendati demikian, dia mengakui sejauh ini belum ada upaya pemerintah yang mengarah pada realisasi gagasan itu.

Ekonom Institut Pertanian Bogor Hermanto Siregar berpendapat usulan membangun pelabuhan dan tangki CPO sendiri di negara tujuan ekspor, terutama pasar nontradisional, merupakan langkah tepat.

Menurutnya, Holding Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara 111 (PTPN IU) dapat bekerja sama dengan BUMN lain dan perusahaan di Pakistan dan Rusia untuk membangun fasilitas itu. Menggandeng perusahaan setempat diperlukan untuk mengatasi ganjalan peraturan di negara tujuan.

Pelabuhan hendaknya dapat digunakan pula untuk kegiatan komersial lain atau bongkar muat komoditas lain di luar CPO untuk memenuhi aspek kelayakan [feasibility). “Kalau CPO saja, investasinya terlalu besar,” katanya.

Sumber: Bisnis Indonesia

DUNIA, – Kebijakan Pemerintah China yang akan menerapkan program biodiesel campuran 5% dengan solar atau B5 menjadikan pasar potensial bagi produk sawit Indonesia terutama biodiesel.

“Pemakaian B5 di China akan menciptakan kebutuhan minyak sawit (CPO) 9 juta ton. Kalau China sudah terapkan B5, enggak peduli lagi kita (ekspor) dengan Eropa dan Amerika Serikat,” kata Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) M.P. Tumanggor dalam siaran pers, Jumat (9/6/2017).

Angka permintaan 9 juta ton ini berasal dari perhitungan kebutuhan bahan bakar solar China 180 juta kiloliter. Apabila dikalikan 5%, sama dengan 9 juta kiloliter atau setara 9 juta ton. Tahun lalu, ekspor produk sawit Indonesia ke China mencapai 3,8 juta ton.

Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia Sahat Sinaga menyebutkan delegasi Indonesia akan berkunjung ke China sebagai tindak lanjut pembicaraan Presiden Joko Widodo dan Presiden Republik Rakyat China, Xi Jinping.

“Delegasi diperkirakan berangkat 16 Juni yang dipimpin Menko Maritim Luhut Panjaitan,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam pertemuan Belt and Road Forum for International Cooperation di Beijing, China pada pertengahan Mei 2017, Presiden Joko Widodo menyebutkan Pemerintah Indonesia menyambut baik program mandatori biodiesel 5% yang dikembangkan China. Untuk itu, program ini akan membutuhkan pasokan minyak kelapa sawit yang akan meningkat sepanjang tahun.

“Indonesia siap memasok kebutuhan CPO (crude palm oil) ke China lebih banyak,” kata Jokowi.

Tingginya permintaan CPO maupun biodiesel dari China dapat menutupi lesunya penjualan ke AS dan Uni Eropa. Sahat menjelaskan sejak 2016, ekspor biodiesel ke AS tidak lagi kompetitif karena pemberlakuan tarif bea masuk. Apalagi pasca keluarnya AS dari kesepakatan COP21, ini berarti pemerintahan Donald Trump tidak punya kewajiban mencampur biodiesel.

“Ekspor biodiesel terus menurun ke AS dan Eropa. Penyebabnya sama-sama ada bea masuk tambahan,” ujar Sahat.

Faktor lainnya adalah kebijakan antidumping Negari Paman Sam yang dialamatkan kepada produk biodiesel Indonesia. Tumanggor mengakui ekspor biodiesel ke AS terus tertekan akibat tuduhan dumping dan subsidi. Tak hanya itu, harga jual semakin tidak kompetitif lantaran pengenaan bea masuk.

“Kalau tetap menjual ke Amerika Serikat, harganya tidak akan masuk. Akibat bea masuknya cukup tinggi,” jelas Tumanggor.

Itu sebabnya, menurut Sahat, pelaku industri mendorong penerapan program B5 di China. Pelaku industri ingin menawarkan skema kerjasama, misalkan pengusaha China mendirikan pabrik biodiesel di Indonesia. Produsen biodiesel Indonesia yang membangun pabrik di China selanjutnya bahan baku dari Indonesia.

“Nanti bea masuk CPO bagaimana, tergantung juga. Misalkan harga mau dipatok sama, tergantung kerja samanya,” katanya. (BIS/roc).

Sumber: Riauone.com

JAKARTA, KOMPAS.com – Pelaku industri biodiesel Indonesia mengapresiasi kebijakan pemerintah Penggunaan biodiesel di China menjadi pasar potensial untuk meningkatkan ekspor produk sawit Indonesia terutama biodiesel.

“Pemakaian B5 di China akan menciptakan kebutuhan minyak sawit ( CPO) sebesar 9 juta ton. Kalau China sudah terapkan B5, enggak peduli lagi kita (ekspor) dengan Eropa dan Amerika Serikat,” kata MP Tumanggor, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI), melalui keterangan resmi, Jumat (9/6/2017).

Dia menambahkan, angka permintaan 9 juta ton ini berasal dari perhitungan kebutuhan bahan bakar solar China sebesar 180 juta kilo liter.

“Apabila dikalikan 5 persen sama dengan 9 juta kilo liter atau setara 9 juta ton. Tahun lalu, ekspor produk sawit Indonesia ke China mencapai 3,8 juta ton,” jelasnya.

Sahat Sinaga, Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia, menyebutkan delegasi Indonesia akan berkunjung ke China sebagai tindak lanjut pembicaraan Presiden Joko Widodo dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jinping beberapa waktu lalu.

“Delegasi diperkirakan berangkat tanggal 16 Juni yang dipimpin Menko Maritim Luhut Panjaitan,” ujarnya.

Sahat Sinaga menjelaskan, semenjak tahun 2016 ekspor biodiesel ke Amerika Serikat tidak lagi kompetitif karena pemberlakukan tarif bea masuk. Apalagi pasca keluarnya Amerika dari kesepakatan COP21, ini berarti pemerintahan Donald Trump tidak punya kewajiban mencampur biodiesel.

Menurutnya, tingginya permintaan CPO maupun biodiesel dari China dapat menutupi lesunya penjualan ke Amerika Serikat dan Uni Eropa.

“Ekspor biodiesel terus menurun ke USA dan Eropa. Penyebabnya sama-sama ada bea masuk tambahan,” ujar Sahat.

Faktor lainnya adalah kebijakan antidumping Amerika Serikat yang dialamatkan kepada produk biodiesel Indonesia. Sementara itu, MP Tumanggor mengakui, ekspor biodiesel ke Amerika Serika terus tertekan akibat tuduhan dumping dan subsidi. Tak hanya itu, harga jual semakin tidak kompetitif lantaran pengenaan bea masuk.

“Kalau tetap menjual ke Amerika Serikat, harganya tidak akan masuk. Akibat bea masuknya cukup tinggi,” jelas Tumanggor.

Menurut Sahat, pelaku industri mendorong penerapan program B5 di China. Pelaku industri ingin menawarkan skema kerja sama seperti pengusaha China mendirikan pabrik biodiesel di Indonesia.

“Produsen biodiesel Indonesia yang bangun pabrik di Tiongkok selanjutnya bahan baku dari Indonesia. Nanti bea masuk CPO gimana, tergantung juga. Misalkan harga mau dipatok sama tergantung kerja samanya,” pungkas Sahat.

Sumber: Kompas.com

tama biodiesel.

“Pemakaian B5 di Tiongkok akan menciptakan kebutuhan minyak sawit (CPO) sebesar 9 juta ton. Kalau Tiongkok sudah terapkan B5, nggak peduli lagi kita (ekspor) dengan Eropa dan Amerika Serikat,” kata MP Tumanggor, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI), dalam silaturahmi bersama media di Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Angka permintaan 9 juta ton ini berasal dari perhitungan kebutuhan bahan bakar solar Tiongkok sebesar 180 juta Kl. Apabila dikalikan 5% sama dengan 9 juta Kl atau setara 9 juta ton. Tahun lalu, ekspor produk sawit Indonesia ke Tiongkok mencapai 3,8 juta ton.

Sahat Sinaga, Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia, menyebutkan delegasi Indonesia akan berkunjung ke Tiongkok sebagai tindak lanjut pembicaraan Presiden Joko Widodo dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jinping. “Delegasi diperkirakan berangkat tanggal 16 Juni yang dipimpin Menko Maritim Luhut Panjaitan,” ujarnya.

Sebelumnya dalam pertemuan Belt and Road Forum for International Cooperation di Beijing, Tiongkok pada pertengahan Mei 2017. Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia menyambut baik program mandatori biodiesel 5% yang dikembangkan Tiongkok. Untuk itu, program ini akan membutuhkan pasokan minyak kelapa sawit yang akan meningkat sepanjang tahun.

“Indonesia siap memasok kebutuhan CPO (crude palm oil) ke Tiongkok lebih banyak,” kata Jokowi.

Tingginya permintaan CPO maupun biodiesel dari Tiongkok dapat menutupi lesunya penjualan ke Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sahat Sinaga menjelaskan semenjak tahun 2016 ekspor biodiesel ke Amerika Serikat tidak lagi kompetitif karena pemberlakukan tarif bea masuk. Apalagi pasca keluarnya Amerika dari kesepakatan COP21, ini berarti pemerintahan Donald Trump tidak punya kewajiban mencampur biodiesel.

“Ekspor biodiesel terus menurun ke USA dan Eropa. Penyebabnya sama-sama ada bea masuk tambahan,” ujar Sahat.

Fakto lainnya adalah kebijakan antidumping Amerika Serikat yang dialamatkan kepada produk biodiesel Indonesia. MP Tumanggor mengakui ekspor biodiesel ke Amerika Serika terus tertekan akibat tuduhan dumping dan subsidi. Tak hanya itu, harga jual semakin tidak kompetitif lantaran pengenaan bea masuk.

“Kalau tetap menjual ke Amerika Serikat, harganya tidak akan masuk. Akibat bea masuknya cukup tinggi,” jelas Tumanggor.

Itu sebabnya, menurut Sahat, pelaku industri mendorong penerapan program B5 di Tiongkok. Pelaku industri ingin menawarkan skema kerjasama misalkan pengusaha Tiongkok mendirikan pabrik biodiesel di Indonesia. Produsen biodiesel Indonesia yang bangun pabrik di Tiongkok selanjutnya bahan baku dari Indonesia. “Nanti bea masuk CPO gimana, tergantung juga. Misalkan harga mau dipatok sama tergantung kerja samanya”, pungkas Sahat.

Sumber: Sawitindonesia.com

Bisnis.com, JAKARTA– Kalangan pengusaha menilai Peraturan Pemerintah No.57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dapat mengganggu iklim usaha jika tidak terapkan secara tepat.

Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Nasional (DMSI) Sahat Sinaga memaparkan industri sawit di lahan gambut sudah dilakukan sejak sebelum Indonesia merdeka. Penanaman dilakukan secara berkelanjutan terutama di lahan gambut Aceh dan Sumatra Utara.

Dia menerangkan, pembukaan lahan dengan cara dibakar sudah dilakukan sejak tahun 1985-an, karena itu adalah metode paling murah dan mudah.

Namun sejak pemerintah mengeluarkan peraturan pelarangan pembakaran hutan gambut, perusahaan-perusahaan sawit mematuhinya. Menurutnya justru yang lebih banyak membuka lahan dengan cara dibakar adalah individu-individu yang ingin membuka lahan baru.

“Sebenarnya industri sawit di lahan gambut itu sudah menginjak generasi ketiga. Selama ini tidak ada masalah. Kalau perusahaan tidak pernah lagi membakar lahan sejak dilarang pemerintah,” katanya dalam rilis yang diterima, Rabu (30/5/2017).

Menurutnya peraturan tersebut akan mengendurkan iklim investasi perkebunan kelapa sawit yang sudah berjalan on the track sejauh ini. Para pelaku usaha terutama yang sudah lama melakukan investasi lama di sektor kelapa sawit dan hutan tanaman industri dikatakan Sahat membutuhkan kepastian hukum dalam berinvestasi.

Kontribusi industri pulp dan paper tahun 2016 yang menyumbangkan devisa ekspor sebesar US$5 miliar, pajak dan penghasilan negara bukan pajak (PNBP) Rp42,5 triliun dan memberikan lapangan kerja kepada kurang lebih 1,49 juta orang.

Sementara untuk kontribusi industri kelapa sawit tahun 2016 menyumbangkan pemasukan devisa ekspor sebesar US$19,6 miliar, pemasukan pajak dan PNBP sebesar Rp79,5 triliun dan memberikan lapangan kerja kepada kurang lebih 5,3 juta orang.

Ditambah lagi, status Indonesia sebagai produsen minyak kelapa sawit nomor wahid di dunia dan merupakan produsen kertas nomor enam di dunia, serta produsen pulp nomor sembilan di dunia atau nomor tiga di Asia.

Dia mengatakan, regulasi terkait lahan gambut ini hendaknya tidak berlaku surut dan dapat diterapkan hanya untuk investor baru. Langkah ini ditempuh untuk memenuhi target Indonesia sebagai produsen pulp nomor enam di dunia dan nomor satu di Asia serta mempertahankan produsen minyak kelapa sawit nomor satu di dunia.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APH) Iman Santoso mengatakan di lain pihak, pelaku usaha mengingatkan akan adanya dampak dari regulasi gambut terhadap perekonomian negara. Jika peraturan itu tetap berlaku maka areal HTI bakal berkurang sehingga potensi pungutan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan tenaga kerja akan menyusut.

Belum lagi akibat tidak sinkronnya PP No. 57/2016 dengan peraturan menteri turunannya, menunjukkan adanya kontraproduktif dengan semangat pemerintah yang ingin mengenjot investasi. Padahal, salah satu alasan investor menanam modal adalah kepastian berusaha yang dalam sektor perkebunan kelapa sawit adalah jaminan jangka waktu pengelolaan hak guna usaha (HGU).

“Jika aturan itu tetap berlaku maka areal HTI bakal berkurang, sehingga potensi pungutan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan tenaga kerja akan menyusut,” katanya.

PP No. 57/2016 mewajibkan 30% konsesi kehutanan dan perkebunan bergambut ditetapkan sebagai zona ekosistem gambut fungsi lindung. Konsekuensinya, pemegang izin tidak lagi dibolehkan menggarap lahan setelah masa daur tanaman habis. Namun, pengelola kebun tetap diwajibkan menjaga lahan tersebut sampai izin berakhir.

Dia mengatakan, jika industri usaha kehutanan dan perkebunan terganggu iklim investasinya, maka akan mengakibatkan berhentinya operasional industri akibat tidak adanya kepastian usaha, sehingga bermuara pada penurunan peringkat/rating investasi Indonesia saat ini atau berpotensi turun menjadi di bawah investment grade.

Sumber: Bisnis.com