GAPKI ‘Ramal’ Produksi CPO Tembus 36,5 Juta Ton

 

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memproyeksi produksi minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dan turunannya sampai akhir 2017 bisa mencapai angka 36,5 juta ton atau meningkat 15,8 persen dibandingkan realisasi tahun lalu 31,5 juta ton.

Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono mengatakan, proyeksi ini berasal dari realisasi produksi sepanjang Januari-Agustus 2017 yang telah mencapai 21 juta ton, atau telah mencapai 66,66 persen dari capaian tahun lalu.

Berdasarkan produksi bulanan dalam delapan bulan pertama, reratanya mencapai 2,62 juta ton. Ini setara dengan rerata tahun lalu untuk 12 bulan. Meski, rerata produksi sampai akhir bulan belum tentu datar sesuai rerata saat ini.

“Persisnya angkanya tidak flat (tidak selalu sama rerata per bulan). Ini hanya untuk memudahkan proyeksi perhitungan sampai akhir tahun saja. Angkanya bisa lebih sedikit dari itu,” ujar Joko disela 13th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2018 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, Kamis (2/11).

Sementara itu, angka ekspor CPO diproyeksi bisa mencapai 30 juta ton sepanjang tahun ini atau meningkat sekitar 20 persen dari realisasi ekspor tahun lalu yang mencapai 26,57 juta ton.

Artinya, volume ekspor tahun ini bisa mengambil porsi sekitar 82,19 persen dari total produksi minyak sawit pada tahun ini. “Sampai akhir tahun kira-kira bisa mencapai 30 juta ton. Itu naik signifikan dari tahun lalu,” imbuh Joko.

Kendati begitu, Joko memperkirakan, sumbangan produksi CPO dari perkebunan petani kecil (small holder) hanya sekitar 34 persen dari total produksi. Meski, secara penguasaan lahan, petani kecil menguasai sekitar 42 persen lahan perkebunan sawit di Indonesia.

“Mungkin orang berhitung produksi dari luas lahan, tapi ternyata bukan 42 persen, melainkan cuma 34 persen. Tapi ini kalkulasi matematis, sistemnya selama ini belum ada,” terangnya.

 

Berbeda, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indoenesia (APKASINDO) memperkirakan, sumbangan produksi CPO dari petani kecil bisa mencapai 11 juta ton per tahun atau hampir 40 persen dari total produksi.

“Kira-kira (sumbangan petani kecil ke produksi CPO nasional) sebesar 11 juta ton per tahun dari 4,7 juta hektar lahan,” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP APKASINDO Rino Afrino.

Namun, ia memperkirakan, kontribusi dari petani kecil terhadap produksi CPO nasional bisa meningkat sekitar 20 persen pada tahun depan lantaran pemerintah memulai program peremajaan perkebunan sawit (replanting) pada tahun ini.

 

Sumber: Cnnindonesia.com

Untuk Melawan Kampanye Hitam, Industri Sawit Butuh Traceablity System

 

Negara-negara tujuan ekspor produk minyak kelapa sawit Indonesia (crude palm oil/CPO) Uni Eropa meminta setiap kejelasan sumber bahan baku produk minyak sawit tersebut. Belum adanya catatan lengkap (traceablity) atas pasok minyak sawit tersebut kerap menjadi bahan kampanye hitam (black campaign) atas produk sawit Indonesia.

Kampanye hitam yang biasanya dipakai oleh UE bahwa produk minyak sawit  Indonesia bersumber dari suplai petani sawit yang diduga dari kebun sawit hasil perambahan hutan lindung. Ketiadaan catatan inilah yang perlu segera dilakukan penataan kembali.

“Pemerintah akan mewajibkan setiap produsen minyak sawit untuk memiliki data dari mana sumber sawit mereka,” tandas Menko Perekonomian Darmin Nasution usai membuka pertemuan Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) ke-13 yang digelar di Nusa Dua, 2-4 November 2017.

Darmin mengakui ketiadaan tracebility system di industri sawit nasional ini menjadi celah bagi negara-negara seperti Uni Eropa untuk melakukan tekanan dan kampanye hitam bahwa produk minyak sawit Indonesia bersumber dari sawit yang merusak lingkungan. Padahal kalau pelaku industri sawit punya catatan ini, kampanye hitam atas sumber minyak sawit tidak perlu ada lagi.

Ia mengambil contoh pelaku industri sawit di negeri jiran Malaysia sudah memiliki traceablity system. Dengan sistem ini, pemerintah Malaysia bisa mengecek dari mana sumber pasok sawit untuk memproduksi minyak sawit.

Informasi ini sangat berguna bukan hanya untuk memberi klarifikasi bahwa pasok sawit dari hasil kebun sawit yang memakai standar kelestarian lingkungan hidup, tapi juga sebagai informasi dalam perkiraan stok sawit dan perkiraan harga sawit.

“Indonesia memang membutuhkan tracebility system ini agar ada kejelasan informasi dari mana asal pasok minyak sawit yang diproduksi oleh pelaku industri sawit di dalam negeri,” ujar Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono.

 

Sumber: Wartaekonomi.co.id

Pemerintah akan Jalankan Program “Replanting” Kebun Kelapa Sawit di Seluruh Indonesia

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan program peremajaan lahan perkebunan kelapa sawit atau replanting tidak hanya dilakukan di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan saja.

Pemerintah akan memeratakan program replanting perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia.

Mantan Gubernur Bank Indonesia ini mengungkapkan, dalam waktu dekat ini pemerintah akan meresmikan program replanting perkebunan sawit di Sumatera Utara yang nantinya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.

“Berikutnya tanggal 26 November atau 27 Novembeer 2017 kita akan ke Sumatera Utara di daerah Deli Serdang. Berapa luasnya kita masih terus mengecek,” kata Darmin di Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) di Bali Nusa Dua Conference Center, Bali, Kamis (2/11/2017).

Darmin menuturkan, untuk menentukan luas replanting tidak mudah. Karena, perkebunan kelapa sawit milik rakyat tersebar dan harus dilakukan pengecekan satu per satu.

“Yang 4.000 hektare sudah ada tetapi kami ingin lebih dari itu. Jadi jangan dianggap kami tinggal cari saja ukur dari ujung ke ujung. Masalahnya, perkebunan kelapa sawit milik rakyat tidak menumpuk dan itu harus cek satu per satu,” jelas Darmin.

Darmin menambahkan, perhitungan pemerintah sebanyak 2,4 juta hektare lahan kelapa sawit di seluruh Indonesia yang perlu direplanting. Menurut dia, butuh waktu 30 tahun untuk menyelesaikan program replanting perkebunan kelapa sawit.

“Sampai saat ini kami sudah hitung, sudah ada 2,4 juta hektar. Saat ini kemampuan kita hasilkan bibit mungkin hanya 60.000 hektar. Makanya kami harus tingkatkan pencetakan bibit itu. Kalau dengan begitu artinya butuh 40 tahun. Idealnya 30 tahun, mudah-mudahan kami bisa percepat dan mereka (petani kelapa sawit) bisa mandiri juga selesiakan,” pungkas dia.

Sebelumnya, Pemerintah meresmikan program replanting perkebunan kelapa sawit seluas 4.400 hektare di Kabupaten Musi Banyuasin. Tidak hanya replanting, Pemerintah juga memberikan dana Rp 25 juta per hektare kepada petani untuk biaya peremajaan kebun kelapa sawit.

 

Sumber: Kompas.com

Jurus Pengusaha RI Perangi Kampanye Hitam Sawit

 

Nusa Dua Indonesia selaku negara pengekspor sawit terbesar di dunia kerap menjadi korban kampanye hitam. Di antaranya, Indonesia dituduh melakukan deforestasi dan menjadi aktor utama di balik kebakaran hutan.

Selama ini, banyak publikasi yang melaporkan jika industri kelapa sawit Indonesia sebagai aktor utama di balik bencana tersebut. Padahal lebih dari 50 persen kebakaran hutan dan lahan terjadi di tanah mineral.

Kampanye hitam itu sengaja digulirkan semata untuk melemahkan Indonesia sebagai negara penghasil minyak nabati terbesar di dunia. Pasalnya, negara-negara di Uni Eropa dan Amerika turut bermain dalam persaingan produksi minyak nabati non-sawit.

Ketua Bidang Komunikasi GAPKI, Bambang Aria Wasesa mengatakan, kampaye hitam itu telah berlangsung sejak lama. Berbagai macam cara juga telah ditempuh pemerintah maupun pengusaha sawit untuk menanggulangi kampanye hitam tersebut.

Salah satunya, kata Bambang, dengan menerapkan pola kemitraan antara perusahaan skala besar dengan perkebunan rakyat. Kemitraan ini nantinya mencakup pemberian modal dan penyediaan bibit sawit unggul untuk program replanting (penanaman kembali).

“Hal itu yang akan menjadi fokus IPOC tahun ini,” ujarnya dalam acara silaturrahmi jelang Konferensi Sawit Internasional (IPOC) 2017 di Bali, Kamis  (2/11/2017).

Bambang menjelaskan, pola kemitraan itu sekaligus menepis anggapan bahwa perusahaan sawit sekala besar meninggalkan perkebunan rakyat. Dengan kemitraan ini, perusahaan sawit berskala besar akan membantu perkebunan rakyat untuk meningkatkan produktivitas.

“Untuk mempersempit kesenjangan produktivitas ini, strategi terbaik adalah kemitraan antara perusahaan dengan perkebunan rakyat,” jelas dia.

 

Jamin Tata Kelola Berkelanjutan

Direktur Tropical Peat Research Institute (TPRI) Serawak Malaysia, Lullie Melling mengamini manfaat kemitraan antara pengusaha dengan kebun rakyat tersebut. Guna menunjang kelanjutan produktivitas sawit di Indonesia.

Pakar gambut itu juga menambahkan, program kemitraan antara perusahaan dengan perkebunan rakyat akan menjamin tata kelola yang berkelanjutan. Termasuk tata kelola perkebunan masyarakat di lahan gambut.

“Tuntutan global agar industri kelapa sawit nasional semakin berkelanjutan juga akan terjawab,” dia menjelaskan.

Pada IPOC 2017, GAPKI mengundang sejumlah pemilik perkebunan rakyat. Tidak hanya di pejuru Indonesia, melanikan juga Malaysia, Papua Nugini, Thailand, Nigeria, dan Guatemala.

Indonesia dan Malaysia sebagai pendiri Dewan Negara Produsen Kelapa Sawit atau Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) menggelar Inaugural Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries (IMMPOPC) di Bali Nusa Dua Convention Center pada 1-3 November 2017.

Selain Indonesia dan Malaysia, CPOPC mengundang berbagai perwakilan negara produsen kelapa sawit lainnya seperti Papua Nugini, Thailand, Nigeria, dan Guatemala.

Direktur Eksekutif CPOPC Mahendra Siregar menjelaskan, negara produsen mengalami berbagai tantangan perdagangan komoditas minyak kelapa sawit, khususnya terkait isu lingkungan hidup dan banyaknya hambatan tarif dan non-tarif yang diterapkan beberapa waktu terakhir.

Pertemuan ini akan menjadi platform pertama bertukar pandangan di antara negara produsen kelapa sawit menghadapi berbagai tantangan komoditas kelapa sawit dalam perdagangan global.

“Pertemuan IMMPOPC merupakan momen penting untuk mendorong adanya kesamaan pandangan dan tujuan negara produsen kelapa sawit. Kesamaan pandangan tersebut dapat melindungi dan memajukan kepentingan bersama negara produsen dalam perekonomian global”, jelas Mahendra dikutip dari keterangan tertulisnya.

Sumber: Liputan6.com

Gapki Fokus Produktivitas dan Sustainabilitas

 

NUSA DUA Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) menilai ada dua fokus utama dalam pola kemitraan antara perusahaan dengan perkebunan sawit rakyat. Dua hal tersebut, yakni peningkatan produktivitas dan mencapai tata kelola perkebunan sawit rakyat berkelanjutan (sustainabilitas).

“Pola kemitraan dengan perkebunan rakyat harus menjadi perhatian utama dalam pengembangan industri kelapa sawit nasional,” kata Ketua Bidang Komunikasi Gapki Bambang Aria Wisena kepada media dalam Konferensi sawit Internasional (IPOC) 2017 di Bali Nusa Dua Convention Center, kemarin. Rencananya Konferensi IPOC akan dibuka hari ini oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Bambang mengatakan, saat ini rata-rata tingkat produktivitas perkebunansawitrakyat masih rendah di bawah 18 ton tandan buah segar (TBS) per hektare per tahun. Padahal perkebunan sawit besar bisa mencapai 30 ton TBS per hektare per tahun. “Untuk mempersempit kesenjangan produktivitas ini, strategi terbaik adalah kemitraan antara perusahaan dengan perkebunan rakyat,” ujar Bambang.

Dia optimistis bahwa dengan pola kemitraan yang kuat yield per hektare perkebunan rakyat juga akan terdongkrak naik. Implikasi selanjutnya, menurutnya, daya saing mereka juga akan lebih kuat. Kemitraan ini sekaligus menepis keraguan bahwa perusahaan skala besar meninggalkan perkebunan rakyat. Ke depan, pengelolaan perkebunan juga seharusnya menjadi perhatian penting. Termasuk dalam hal penyediaan bibit dan pendanaan yang cukup untuk program replanting.

“Tema-tema ipi akan dibahas dalam konferensi sawit internasional yang ke-13 ini,” katanya.

Sejalan dengan pola kemitraan itu, menurut Bambang, tuntutan global agar industri kelapa sawit nasional semakin berkelanjutan juga akan terjawab.

Pada saat yang sama, pakar gambut, Dr Lulie Melling selaku Direktur Tropical Peat Research Institute (TPRI) Serawak Malaysia, menyampaikan pujian dan dukungannya terhadap industri kelapa sawit di Indonesia. “Kemitraan antara perusahaan dengan perkebunan rakyat akan menjamin tata kelola berkelanjutan. Termasuk tata kelola perkebunan masyarakat di lahan gambut,” kata Lulie yang di-undang hadir dalam IPOC 2017.

Untuk membahas isu kemitraan ini, IPOC 2017 juga mengundang perwakilan petani sawit untuk berbicara dalam konferensi sawit terbesar di dunia tersebut.

 

Sumber: Harian Seputar Indoensia

,

Industri Siap Jalankan Minyak Goreng Wajib Kemasan

 

JAKARTA. Pemerintah telah menetapkan kebijakan minyak goreng wajib kemasan dan akan mulai berlaku pada Januari 2020. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, industri minyak nabati siap mengikuti kebijakan ini.

Apalagi, industri memiliki waktu sekitar 2 tahun, dimulai dari Januari 2018 hingga Desember 2019, untuk masa transisi minyak curah ke minyak kemasan.

Menurut Sahat, saat ini kebutuhan minyak goreng curah sebanyak 3,5 juta ton. Karena itu dibutuhkan sekitar 1.200 unit mesin pengemasan untuk minyak goreng. Dia juga mengatakan, saat ini terdapat 87 perusahaan produsen minyak goreng di Indonesia.

“Karena itu masing-masing perusahaan harus membuat investasi di packing line. Kita juga berharap pemerintah membuat pabrik kemasan sendiri supaya biayanya murah,” ujar Sahat kepada Kontan.co.id, Rabu (1/11).

Sementara itu, Sahat menuturkan bahwa kendala yang dihadapi oleh industri produsen minyak goreng adalah masalah biaya. Dia bilang, harga mesin pengemasan berkisar Rp 500 juta sampai Rp 600 juta per unit.

Nantinya, harga minyak goreng kemasan juga akan turut meningkat sebesar 12%-14% dari harga minyak curah saat ini. Tetapi, minyak yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang lebih baik.

Sahat mengaku belum memiliki data berapa banyak perusahaan yang sudah memiliki mesin-mesin pengemasan. Namun, dari anggota GIMNI, terdapat sekitar 130 unit mesin pengemasan minyak goreng kemasan sederhana.

Sahat berpendapat, akan terdapat dua dampak positif yang akan muncul dengan adanya kebijakan ini. Menurutnya, pemerintah akan lebih mudah dalam mengontrol harga. Selain itu, minyak goreng yang dihasilkan akan lebih baik.

Pasalnya, perusahaan yang memproduksi minyak goreng ini akan memiliki identitas yang jelas, apalagi tidak akan ada lagi minyak bekas yang digunakan seperti yang dilakukan terhadap minyak curah.

“Kalau minyak curah kan siapa saja bisa membuat, sementara nantinya produsen minyak goreng kemasan ini akan tercatat semua,” kata Sahat.

 

Sumber: Kontan.co.id

Negara Produsen Kelapa Sawit Berkumpul di Bali, Ini yang Dibahas

 

Jakarta – Indonesia dan Malaysia sebagai pendiri Dewan Negara Produsen Kelapa Sawit atau Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) akan mengadakan Inaugural Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries (IMMPOPC) di Bali Nusa Dua Convention Center pada 1-3 November 2017. Selain Indonesia dan Malaysia, CPOPC mengundang berbagai perwakilan negara produsen kelapa sawit lainnya seperti Papua Nugini, Thailand, Nigeria, dan Guatemala.

Direktur Eksekutif CPOPC Mahendra Siregar menjelaskan, negara produsen mengalami berbagai tantangan perdagangan komoditas minyak kelapa sawit, khususnya terkait isu lingkungan hidup dan banyaknya hambatan tarif dan non-tarif yang diterapkan beberapa waktu terakhir.

Pertemuan ini akan menjadi platform pertama bertukar pandangan di antara negara produsen kelapa sawit menghadapi berbagai tantangan komoditas kelapa sawit dalam perdagangan global.

“Pertemuan IMMPOPC merupakan momen penting untuk mendorong adanya kesamaan pandangan dan tujuan negara produsen kelapa sawit. Kesamaan pandangan tersebut dapat melindungi dan memajukan kepentingan bersama negara produsen dalam perekonomian global”, jelas Mahendra dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (1/11/2017).

Dalam pertemuan tingkat menteri yang akan dipimpin oleh Menko Perekonomian RI, Darmin Nasution tersebut, dibahas berbagai isu, antara lain terkait sustainability kelapa sawit, produktivitas petani kecil, riset dan inovasi kelapa sawit, kerja sama industri menuju produksi bernilai tambah, regulasi teknis,dan kebijakan perdagangan.

Untuk memperkaya diskusi, forum ini akan mengundang berbagai narasumber ahli dari berbagai organisasi multilateral seperti the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dan the Food and Agriculture Organization (FAO).

Kelapa Sawit merupakan komoditas ekspor utama negara berkembang, sektor kelapa sawit tidak hanya berkontribusi menghasilkan devisa dan membuka lapangan kerja tetapi juga menawarkan berbagai potensi nilai tambah seperti kapasitas refinery, hingga ke produk-produk hilir terkait maknanan, energi dan industri.

Kelapa sawit merupakan komoditas strategis di Indonesia dan menggerakkan perekonomian rakyat. Sebesar 41 persen lahan kelapa sawit dimiliki oleh petani kecil dan sektor kelapa sawit berkontribusi terhadap 5,5 juta lapangan kerja langsung dan 12 juta lapangan kerja tidak langsung.

Kelapa sawit yang menyumbang lebih dari US$ 18 miliar pendapatan negara sebagai komoditas ekspor tersebesar Indonesia saat ini melebihi ekspor migas.

Upaya menyeimbangkan perkembangan sektor kelapa sawit, sebagai upaya pemajuan ekonomi, dengan keberlangsungan lingkungan dan sosial, harus dapat dilihat sebagai bagian pencapaian pembangunan berkelanjutan sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 melalui pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, mengatasi inequality, perlindungan lingkungan hidup, inovasi, dan pembangunan infrastruktur.

 

Sumber: Liputan6.com

Peningkatan Produktivitas Sawit Harus Jadi Gerakan Nasional

 

JAKARTA – Ketua Umum Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono menyatakan bahwa peningkatan produktivitas kelapa sawit harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan perusahaan skala besar maupun perkebunan rakyat. Perkebunan sawit rakyat adalah bagian penting perkelapasawitan nasional, karena itu dalam upaya meningkatkan produktivitas maka kebun rakyat harus dilibatkan.

Joko Supriyono mengatakan, kerja sama antara petani dengan perusahaan besar sawit yang baik akan menjamin keberlanjutan sektor penyumbang devisa terbesar tersebut Di sisi lain, pertumbuhan perkebunan sawit rakyat semakin signifikan. “Karena itu, program peningkatan produktivitas kelapa sawit tidak boleh melupakan petani. Kerja sama erat antar perusahaan skala berat dan petani diperlukan untuk memajukan sektor sawit nasional,” kata dia dalam keterangan tertulis jelang pelaksanaan IPOC 2017, Selasa (31/10).

Karena itu, konferensi sawit Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2017 yang akan digelar di Bali pada 1-3 November 2017 mengangkat tema Growth through Productivity, Partnership with Smallholders. Lebih dari 1.500 pelaku di mata rantai industri kelapa sawit dari 23 negara dijadwalkan bakal hadir.

Chairperson IPOC 2017 Mona Suryaari mengatakan, tema tersebut dipilih untuk mendapatkan wawasan tentang pengelolaan perkebunan kelapa sawit di masa mendatang. Sesuai dengan tuntutan global yang semakin memperhatikan isu-isu berkelanjutan, terutama hubungan antara perusahaan dengan petani. “Sudah banyak diakui,industri kelapa sawit nasional makin membuktikan peran dan sumbangsihnya bagi perekonomian Indonesia. Khususnya, perannya dalam upaya pengurangan angka kemiskinan. Kendati demikian, program peningkatan produktivitas dan daya saing merupakan sebuah keniscayaan. Jika tidak, minyak sawit Indonesia akan berat menghadapi persaingan global,” kata Joko.

Joko mengatakan, upaya peningkatan produktivitas mencakup strategi dan mekanisme agar pengelolaan perkebunan sawit semakin efektif dan efisien sehingga mendongkrak daya saing. “Meski persaingan minyak nabati dunia di masa depan semakin ketat dan dinamis, saya optimistis tantangan itu dapat dilalui dengan baik, terutama dengan kerja sama yang erat antara perusahaan skala besar dan perkebunan rakyat” kata Joko.

Dia menambahkan, persaingan ketat terutama dengan minyak kedelai. Apalagi, Amerika Serikat (AS) akan keras (secara ketat) memproteksi minyak nabati di dalam negerinya dari gempuran minyak sawit.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Peran Perkebunan Sawit Rakyat Semakin Menguat

 

JAKARTA – Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, perkebunan sawit rakyat menjadi bagian penting dalam sektor kelapa sawit nasional. Karena itu, dalam upaya meningkatkan produktivitas, kebun rakyat harus dilibatkan.

Kerja sama antara petani dengan perusahaan besar sawit yang baik akan menjamin keberlanjutan sektor sawit. “Pertumbuhan perkebunan sawit rakyat semakin signifikan. Karena itu, program peningkatan produktivitas kelapa sawit tidak boleh melupakan petani,” kata Joko dalam keterangan persnya, Jakarta, Rabu (31/10/2017).

Dia menuturkan, perlu kerja sama erat yang melibatkan perusahaan skala besar maupun petani sawit rakyat. “Hanya dengan kerja sama yang baik antara perusahaan dan petani, sektor sawit nasional akan semakin maju,” imbuhnya.

Sementara, terkait hal tersebut, IPOC 2017 yang akan digelar di Bali pada 1-3 November 2017, mengangkat tema Growth through Productivity: Partnership with Smallholders.

Joko mengatakan, sudah banyak diakui bahwa industri kelapa sawit nasional makin membuktikan peran dan sumbangsihnya bagi perekonomian Indonesia, khususnya pengurangan kemiskinan. Namun, program peningkatan produktivitas dan daya saing merupakan keniscayaan.

“Jika tidak, minyak sawit Indonesia akan berat menghadapi persaingan global,” ucap dia.

Joko mengingatkan, dalam peningkatan produktivitas tentu terkandung strategi dan mekanisme agar pengelolaan perkebunan kelapa sawit semakin efektif dan efisien, sehingga daya saing ikut terdongkrak.

Meski persaingan minyak nabati dunia di masa mendatang semakin ketat dan dinamis, pihaknya optimistis bahwa tantangan tersebut dapat dilalui dengan baik. Terutama, sepanjang terjalin kerja sama yang erat antara perusahaan skala besar dan perkebunan rakyat.

“Karena itu, pentingnya peningkatan produktivitas kelapa sawit harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan perusahaan skala besar maupun perkebunan rakyat,” katanya.

Sumber: Sindonews.com

Kenaikan Ekspor Berpotensi Angkat Harga CPO

 

JAKARTA. Rilis data ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Malaysia yang tumbuh di bulan Oktober ini di yakini masih mampu menjadi sentimen positif bagi pergerakan komoditas ini ke depan. Meski hari ini (31/10) harga CPO tengah terkoreksi setelah menyentuh level tertingginya sejak Januari 2017.

Faisyal, Analis PT Monex Investindo Futures mengatakan, walaupun harga CPO hari ini (31/10) dibuka lebih rendah dari hari sebelumnya (30/10) yakni di level 2.829 ringgit per ton, harga CPO bisa menguat hari ini karena laporan ekspor Malaysia.

Pelemahan harga CPO terjadi karena investor melakukan aksi ambil untung setelah harganya menembus level RM 2.839 per ton. Secara fundamental harga CPO masih berpotensi melanjutkan penguatan. Intertek Testing Services melaporkan tingkat ekspor minyak sawit Malaysia naik 2,5% di Oktober menjadi 1.406.706 ton dari September 1.372.990 ton.

“Untuk bulan Oktober, produksi diperkirakan akan naik namun lebih rendah dari perkiraan,” ujarnya dalam rilis kepada Kontan.co.id, Selasa (31/10).

Di bulan September kemarin produksi CPO Malaysia sudah tercatat turun 1,7% dibandingkan bulan sebelumnya. Produksi menipis karena lebih sedikitnya hari kerja.

Satu-satunya yang membayangi penguatan CPO hanya tinggal valuasi mata uang Ringgit. Mengutip Bloomberg, Selasa (31/10), Ringgit terlihat melemah 0,18% ke level 4,2302. Posisi ringgit yang lebih kuat dapat membuat harga minyak sawit menjadi lebih mahal untuk pemilik mata uang lainnya.

Asal tahu saja mengacu Bloomberg, Selasa (31/10) pukul 16.49 WIB harga minyak sawit kontrak pengiriman Januari 2018 tercatat melemah ke level RM 2.814 per ton. Padahal sehari sebelumnya harganya sempat menyentuh level tertinggi sejak Januari pada harga RM 2.839 per ton.

 

Sumber: Kontan.co.id