Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memproyeksi produksi minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dan turunannya sampai akhir 2017 bisa mencapai angka 36,5 juta ton atau meningkat 15,8 persen dibandingkan realisasi tahun lalu 31,5 juta ton.

Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono mengatakan, proyeksi ini berasal dari realisasi produksi sepanjang Januari-Agustus 2017 yang telah mencapai 21 juta ton, atau telah mencapai 66,66 persen dari capaian tahun lalu.

Berdasarkan produksi bulanan dalam delapan bulan pertama, reratanya mencapai 2,62 juta ton. Ini setara dengan rerata tahun lalu untuk 12 bulan. Meski, rerata produksi sampai akhir bulan belum tentu datar sesuai rerata saat ini.

“Persisnya angkanya tidak flat (tidak selalu sama rerata per bulan). Ini hanya untuk memudahkan proyeksi perhitungan sampai akhir tahun saja. Angkanya bisa lebih sedikit dari itu,” ujar Joko disela 13th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2018 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, Kamis (2/11).

Sementara itu, angka ekspor CPO diproyeksi bisa mencapai 30 juta ton sepanjang tahun ini atau meningkat sekitar 20 persen dari realisasi ekspor tahun lalu yang mencapai 26,57 juta ton.

Artinya, volume ekspor tahun ini bisa mengambil porsi sekitar 82,19 persen dari total produksi minyak sawit pada tahun ini. “Sampai akhir tahun kira-kira bisa mencapai 30 juta ton. Itu naik signifikan dari tahun lalu,” imbuh Joko.

Kendati begitu, Joko memperkirakan, sumbangan produksi CPO dari perkebunan petani kecil (small holder) hanya sekitar 34 persen dari total produksi. Meski, secara penguasaan lahan, petani kecil menguasai sekitar 42 persen lahan perkebunan sawit di Indonesia.

“Mungkin orang berhitung produksi dari luas lahan, tapi ternyata bukan 42 persen, melainkan cuma 34 persen. Tapi ini kalkulasi matematis, sistemnya selama ini belum ada,” terangnya.

 

Berbeda, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indoenesia (APKASINDO) memperkirakan, sumbangan produksi CPO dari petani kecil bisa mencapai 11 juta ton per tahun atau hampir 40 persen dari total produksi.

“Kira-kira (sumbangan petani kecil ke produksi CPO nasional) sebesar 11 juta ton per tahun dari 4,7 juta hektar lahan,” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP APKASINDO Rino Afrino.

Namun, ia memperkirakan, kontribusi dari petani kecil terhadap produksi CPO nasional bisa meningkat sekitar 20 persen pada tahun depan lantaran pemerintah memulai program peremajaan perkebunan sawit (replanting) pada tahun ini.

 

Sumber: Cnnindonesia.com

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan program peremajaan lahan perkebunan kelapa sawit atau replanting tidak hanya dilakukan di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan saja.

Pemerintah akan memeratakan program replanting perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia.

Mantan Gubernur Bank Indonesia ini mengungkapkan, dalam waktu dekat ini pemerintah akan meresmikan program replanting perkebunan sawit di Sumatera Utara yang nantinya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.

“Berikutnya tanggal 26 November atau 27 Novembeer 2017 kita akan ke Sumatera Utara di daerah Deli Serdang. Berapa luasnya kita masih terus mengecek,” kata Darmin di Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) di Bali Nusa Dua Conference Center, Bali, Kamis (2/11/2017).

Darmin menuturkan, untuk menentukan luas replanting tidak mudah. Karena, perkebunan kelapa sawit milik rakyat tersebar dan harus dilakukan pengecekan satu per satu.

“Yang 4.000 hektare sudah ada tetapi kami ingin lebih dari itu. Jadi jangan dianggap kami tinggal cari saja ukur dari ujung ke ujung. Masalahnya, perkebunan kelapa sawit milik rakyat tidak menumpuk dan itu harus cek satu per satu,” jelas Darmin.

Darmin menambahkan, perhitungan pemerintah sebanyak 2,4 juta hektare lahan kelapa sawit di seluruh Indonesia yang perlu direplanting. Menurut dia, butuh waktu 30 tahun untuk menyelesaikan program replanting perkebunan kelapa sawit.

“Sampai saat ini kami sudah hitung, sudah ada 2,4 juta hektar. Saat ini kemampuan kita hasilkan bibit mungkin hanya 60.000 hektar. Makanya kami harus tingkatkan pencetakan bibit itu. Kalau dengan begitu artinya butuh 40 tahun. Idealnya 30 tahun, mudah-mudahan kami bisa percepat dan mereka (petani kelapa sawit) bisa mandiri juga selesiakan,” pungkas dia.

Sebelumnya, Pemerintah meresmikan program replanting perkebunan kelapa sawit seluas 4.400 hektare di Kabupaten Musi Banyuasin. Tidak hanya replanting, Pemerintah juga memberikan dana Rp 25 juta per hektare kepada petani untuk biaya peremajaan kebun kelapa sawit.

 

Sumber: Kompas.com

 

NUSA DUA Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) menilai ada dua fokus utama dalam pola kemitraan antara perusahaan dengan perkebunan sawit rakyat. Dua hal tersebut, yakni peningkatan produktivitas dan mencapai tata kelola perkebunan sawit rakyat berkelanjutan (sustainabilitas).

“Pola kemitraan dengan perkebunan rakyat harus menjadi perhatian utama dalam pengembangan industri kelapa sawit nasional,” kata Ketua Bidang Komunikasi Gapki Bambang Aria Wisena kepada media dalam Konferensi sawit Internasional (IPOC) 2017 di Bali Nusa Dua Convention Center, kemarin. Rencananya Konferensi IPOC akan dibuka hari ini oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Bambang mengatakan, saat ini rata-rata tingkat produktivitas perkebunansawitrakyat masih rendah di bawah 18 ton tandan buah segar (TBS) per hektare per tahun. Padahal perkebunan sawit besar bisa mencapai 30 ton TBS per hektare per tahun. “Untuk mempersempit kesenjangan produktivitas ini, strategi terbaik adalah kemitraan antara perusahaan dengan perkebunan rakyat,” ujar Bambang.

Dia optimistis bahwa dengan pola kemitraan yang kuat yield per hektare perkebunan rakyat juga akan terdongkrak naik. Implikasi selanjutnya, menurutnya, daya saing mereka juga akan lebih kuat. Kemitraan ini sekaligus menepis keraguan bahwa perusahaan skala besar meninggalkan perkebunan rakyat. Ke depan, pengelolaan perkebunan juga seharusnya menjadi perhatian penting. Termasuk dalam hal penyediaan bibit dan pendanaan yang cukup untuk program replanting.

“Tema-tema ipi akan dibahas dalam konferensi sawit internasional yang ke-13 ini,” katanya.

Sejalan dengan pola kemitraan itu, menurut Bambang, tuntutan global agar industri kelapa sawit nasional semakin berkelanjutan juga akan terjawab.

Pada saat yang sama, pakar gambut, Dr Lulie Melling selaku Direktur Tropical Peat Research Institute (TPRI) Serawak Malaysia, menyampaikan pujian dan dukungannya terhadap industri kelapa sawit di Indonesia. “Kemitraan antara perusahaan dengan perkebunan rakyat akan menjamin tata kelola berkelanjutan. Termasuk tata kelola perkebunan masyarakat di lahan gambut,” kata Lulie yang di-undang hadir dalam IPOC 2017.

Untuk membahas isu kemitraan ini, IPOC 2017 juga mengundang perwakilan petani sawit untuk berbicara dalam konferensi sawit terbesar di dunia tersebut.

 

Sumber: Harian Seputar Indoensia

 

Jakarta – Indonesia dan Malaysia sebagai pendiri Dewan Negara Produsen Kelapa Sawit atau Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) akan mengadakan Inaugural Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries (IMMPOPC) di Bali Nusa Dua Convention Center pada 1-3 November 2017. Selain Indonesia dan Malaysia, CPOPC mengundang berbagai perwakilan negara produsen kelapa sawit lainnya seperti Papua Nugini, Thailand, Nigeria, dan Guatemala.

Direktur Eksekutif CPOPC Mahendra Siregar menjelaskan, negara produsen mengalami berbagai tantangan perdagangan komoditas minyak kelapa sawit, khususnya terkait isu lingkungan hidup dan banyaknya hambatan tarif dan non-tarif yang diterapkan beberapa waktu terakhir.

Pertemuan ini akan menjadi platform pertama bertukar pandangan di antara negara produsen kelapa sawit menghadapi berbagai tantangan komoditas kelapa sawit dalam perdagangan global.

“Pertemuan IMMPOPC merupakan momen penting untuk mendorong adanya kesamaan pandangan dan tujuan negara produsen kelapa sawit. Kesamaan pandangan tersebut dapat melindungi dan memajukan kepentingan bersama negara produsen dalam perekonomian global”, jelas Mahendra dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (1/11/2017).

Dalam pertemuan tingkat menteri yang akan dipimpin oleh Menko Perekonomian RI, Darmin Nasution tersebut, dibahas berbagai isu, antara lain terkait sustainability kelapa sawit, produktivitas petani kecil, riset dan inovasi kelapa sawit, kerja sama industri menuju produksi bernilai tambah, regulasi teknis,dan kebijakan perdagangan.

Untuk memperkaya diskusi, forum ini akan mengundang berbagai narasumber ahli dari berbagai organisasi multilateral seperti the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dan the Food and Agriculture Organization (FAO).

Kelapa Sawit merupakan komoditas ekspor utama negara berkembang, sektor kelapa sawit tidak hanya berkontribusi menghasilkan devisa dan membuka lapangan kerja tetapi juga menawarkan berbagai potensi nilai tambah seperti kapasitas refinery, hingga ke produk-produk hilir terkait maknanan, energi dan industri.

Kelapa sawit merupakan komoditas strategis di Indonesia dan menggerakkan perekonomian rakyat. Sebesar 41 persen lahan kelapa sawit dimiliki oleh petani kecil dan sektor kelapa sawit berkontribusi terhadap 5,5 juta lapangan kerja langsung dan 12 juta lapangan kerja tidak langsung.

Kelapa sawit yang menyumbang lebih dari US$ 18 miliar pendapatan negara sebagai komoditas ekspor tersebesar Indonesia saat ini melebihi ekspor migas.

Upaya menyeimbangkan perkembangan sektor kelapa sawit, sebagai upaya pemajuan ekonomi, dengan keberlangsungan lingkungan dan sosial, harus dapat dilihat sebagai bagian pencapaian pembangunan berkelanjutan sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 melalui pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, mengatasi inequality, perlindungan lingkungan hidup, inovasi, dan pembangunan infrastruktur.

 

Sumber: Liputan6.com

 

JAKARTA – Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, perkebunan sawit rakyat menjadi bagian penting dalam sektor kelapa sawit nasional. Karena itu, dalam upaya meningkatkan produktivitas, kebun rakyat harus dilibatkan.

Kerja sama antara petani dengan perusahaan besar sawit yang baik akan menjamin keberlanjutan sektor sawit. “Pertumbuhan perkebunan sawit rakyat semakin signifikan. Karena itu, program peningkatan produktivitas kelapa sawit tidak boleh melupakan petani,” kata Joko dalam keterangan persnya, Jakarta, Rabu (31/10/2017).

Dia menuturkan, perlu kerja sama erat yang melibatkan perusahaan skala besar maupun petani sawit rakyat. “Hanya dengan kerja sama yang baik antara perusahaan dan petani, sektor sawit nasional akan semakin maju,” imbuhnya.

Sementara, terkait hal tersebut, IPOC 2017 yang akan digelar di Bali pada 1-3 November 2017, mengangkat tema Growth through Productivity: Partnership with Smallholders.

Joko mengatakan, sudah banyak diakui bahwa industri kelapa sawit nasional makin membuktikan peran dan sumbangsihnya bagi perekonomian Indonesia, khususnya pengurangan kemiskinan. Namun, program peningkatan produktivitas dan daya saing merupakan keniscayaan.

“Jika tidak, minyak sawit Indonesia akan berat menghadapi persaingan global,” ucap dia.

Joko mengingatkan, dalam peningkatan produktivitas tentu terkandung strategi dan mekanisme agar pengelolaan perkebunan kelapa sawit semakin efektif dan efisien, sehingga daya saing ikut terdongkrak.

Meski persaingan minyak nabati dunia di masa mendatang semakin ketat dan dinamis, pihaknya optimistis bahwa tantangan tersebut dapat dilalui dengan baik. Terutama, sepanjang terjalin kerja sama yang erat antara perusahaan skala besar dan perkebunan rakyat.

“Karena itu, pentingnya peningkatan produktivitas kelapa sawit harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan perusahaan skala besar maupun perkebunan rakyat,” katanya.

Sumber: Sindonews.com