Pemerintah Uji Coba Kereta Berbahan Bakar Biodiesel

 

 

Lahat:  Pemerintah melakukan uji coba kereta api menggunakan bahan bakar biodiesel untuk mengurangi polusi udara yang selama ini terus meningkat. Biodiesel kadar 20 persen (B20) itu mulai diuji coba pada lokomotif kereta api di Balaiyasa Lahat, Sumatera Selatan, kemarin.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana saat peluncuran lokomotif “Rail Test” uji coba penggunaan Biodiesel di Lahat mengatakan, uji coba biodiesel 20 persen (B20) tidak lain untuk mengurangi polusi udara di Indonesia.

 

“Selama ini pencemaran udara terus bertambah akibat kendaraan dan polusi lingkungan lainnya. Jadi kami mencari solusi antara lain lokomotif kereta api akan menggunakan biodiesel,” ujar dia dikutip dari Antara, Minggu, 11 Februari 2018.

Selain itu, tambahnya, penggunaan biodisel B20 itu untuk memanfaatkan potensi sawit yang ada di Indonesia. Apalagi Indonesia masih tergantung dengan negara luar sehingga potensi yang ada harus dimanfaatkan secara maksimal.

Untuk uji coba sendiri akan dilaksanakan selama enam bulan yang diharapkan hasilnya nanti bermanfaat bagi kereta api dan perekonomian Indonesia.

Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Dadan Kusdiana mengatakan, penggunaan biodiesel ini bertujuan untuk efesien berbagai bidang terutama bidang ekonomi. Oleh karena itu uji coba B20 itu berbagai tolok ukur dilakukan seperti kehematan bahan bakar termasuk anggaran.

Sementara Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri mengatakan, pihaknya menyambut baik atas uji coba tersebut. Pihaknya menyiapkan empat lokomotif dalam uji coba biodiesel rendah emisi tersebut. “Yang jelas bahan bakar tersebut ramah lingkungan sehingga perlu dimaksimalkan,” ujar dia.

Uji coba juga dihadiri Corporate Deputy Derektor Logistik PT KAI Anggoro Triwibowo, utusan Pertamina, Lipi dan unsur terkait lainnya.

 

Sumber: Metrotvnews.com

Prioritaskan Peremajaan dalam Dana Perkebunan

 

 

Serikat Petani Kelapa sawit mengajukan uji materi peruntukan dana perkebunan bagi biodiesel di Pasal 9 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan. Isi pasal itu dinilai bertentangan dengan tujuan dana perkebunan yang diamanatkan Pasal 93 UU No 39/2014 tentang Perkebunan.

Nilai bagi subsidi biodiesel 89 persen dari seluruh dana perkebunan didapat Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa sawit periode 2015 dan 2016. Untuk peremajaan kebun sawit hanya 1 persen atau Rp 25 juta per hektar. “Kami pinjam ke bank untuk biaya tambahan sekitar Rp 35 juta,” kata Alex Simamora, petani di Tanjung Jabung Barat, Jambi, Kamis (8/2), saat berorasi dan beraksi teatrikal di depan Gedung Mahkamah Agung (MA).

Ia bersama Serikat Petani Kelapa sawit (SPKS) dan jejaring petani sawit mengajukan uji materi PP No 24/2015 ke MA. Kebun sawit miliknya dan petani lain berusia 25-35 tahun sehingga tanaman sawit tak produktif, hanya bisa panen 1,5-2 ton buah sawit per ha. Hasil panen tak mencukupi kebutuhan operasional perkebunan serta kebutuhan hidup petani. “Berikan 80 persen dana bagi petani untuk peremajaan kebun,” ujarnya.

Para petani berharap dana perkebunan bisa dikembalikan. Menurut UU No 39/2014, dana yang dihimpun untuk kepentingan pengembangan SDM perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, serta sarana dan prasarana perkebunan.

Namun dalam PP No 24/2015, pemakaian dana itu untuk pengembangan perkebunan, pemenuhan hasil perkebunan untuk pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri perkebunan. SPKS mencatat tahun 2015, dana perkebunan kelapa sawit (CPO Fund) terkumpul Rp 6,64 triliun, dan tahun 2016 naik jadi Rp 11,7 triliun. Artinya, dalam dua tahun, dana perkebunan sawit mencapai Rp 18,34 triliun. Pada 2017, dana perkebunan sawit ditarget Rp 9,6 triliun.

MarseUnus Andry, Kepala Departemen-Advokasi SPKS mengatakan, dari dana Rp 18,34 triliun (dana 2015-dan 2016), 89 persennya digunakan untuk pemenuhan hasil bahan bakar nabati yang berwujud subsidi biodiesel. Sementara 11 persen sisanya terbagi ke dalam beberapa bagian. “Dana untuk bahan bakar nabati atau biofiiel diterima 19 perusahaan di Indonesia Artinya, dana perkebunan kembali lagi kepada perkebunan, bukan petani,” ujarnya

Menanggapi uji materi ini, Direktur Utama BPDP-Kelapa sawit Dono Boestami hanya menjawab singkat melalui teks. “Masalah ini tak cukup didiskusikan melalui WA (Whatsapp). Masalah sawit ini kompleks menjadi tidak bisa dilihat sepotong-sepotong. Tks,” tulisnya.

Namun, ia tak menjawab saat Kompas meminta untuk menelepon. Tercatat 13 kali, mantan Dirut MRT ini ditelepon Kompas sejak sore hingga malam. Beberapa kali terdengar nada sambung, tetapi langsung dialihkan.

Terserap industri

Saat dihubungi Kamis malam, Deputi Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan, pemakaian dana BPDP-Kelapa sawit yang hampir 90 persen untuk biodiesel itu berguna agar sawit bisa tetap terserap industri. Seiring dengan perkembangan harga biodiesel yang membaik, bagian dana untuk peremajaan turut ditingkatkan

“Kalau 90 persen ini tidak dikeluarkan, tidak bisa hasilkan yang 10 persen. Kami mau menciptakan harga Kalau harga internasional bisa dijaga baik, pelan-pelan (persentase untuk biodiesel) bisa diturunkan,” katanya Di sisi lain, kemampuan peremajaan yang bisa dilakukan saat ini baru 185.000 ha dari sekitar 4 juta ha kebun sawit yang perlu diremajakan.

Terkait penambahan tujuan dana perkebunan untuk biodiesel di dalam PP, menurut Musdhalifah, itu dimungkinkan dan kondisi saat itu butuh sentuhan pemerintah agar sawit di kebun bisa dipanen. Pada 2015, harga sawit jatuh hingga Rp 300 per tandan buah segar. Akibatnya, industri tak mau menyerap karena tingginya biaya operasional tak tertutup oleh harga produk.

Karena itu, sebagai solusi, pemerintah memanfaatkan kilang-kilang biodiesel yang telah dibangun beberapa perusahaan sejak 2007 dan 2008, tetapi mangkrak. Kilang pengolahan biodiesel mangkrak karena selisih harga jua tak kompetitif antara harga produksi dan harga jual. Jadi, subsidi pada biodiesel diberikan agar kilang-kilang bisa menyerap tandan buah segar dari petani maupun perusahaan.

 

Sumber: Kompas

Penghasil Energi Terbarukan Secara Efisien

 

 

Sumber energi abadi bagi kehidupan di planet bumi adalah sinar matahari . Tumbuhan di planet bumi ini merupakan alat kehidupan untuk memanen energi dari matahari, untuk kebutuhan kehidupan di bumi. Melalui proses fotosintesa tumbuhan, energi matahari ditangkap dan disimpat dalam bentuk biokimia (biomass). Tentu saja secara alamiah kemampuan jenis tumbuhan untuk menangkap energi matahari berbeda-beda. Perkebunan kelapa sawit dari berbagai indikator, lebih unggul dari hutan tropis dalam memanen energi matahari.

Perbandingan Kemampuan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Memanen Energi Matahari  Dibandingkan dengan Hutan Tropis.

Indikator Perkebunan Kelapa Sawit Hutan Tropis
Efisiensi Fotosintesis (%) 3,18 1,73
Efisiensi Konversi Radiasi (g/m) 1,68 0,86
Pertumbuhan Biomass (ton/tahun) 8,3 5,8
Produksi Bahan Kering (ton/tahun) 36,5 25,7

Sumber : Henson, I.E. (1999). Comparative Eco-Physiology of Palm Oil and Tropical Forest. Oil Palm and The Environment; A malaysian Perspective. Malaysian Plam Oil Growers Council. Kuala Lumpur. P.9-39.

Dari segi efisiensi proses penangkapan energi matahari (efisiensi fotosintesis, efisiensi konversi radiasi) perkebunan kelapa sawitlebih unggul (lebih efisien) hampir dua kali lipat dari kemampuan hutan tropis. Kemudian dari segi hasil proses penangkapan energi matahari (produksi biomass dan bahan kering) perkebunan kelapa sawit lebih unggul dari pada hutan tropis. Pertumbuhan bimass dan bahan kering tersebut merupakan indikator produksi energi terbarukan (renewable energy), laju penyerapan netto CO2sekaligus alaju akumulasi stok karbon yang diserap persatuan waktu.

Kemudian bila dibandingkan kemampuan kelapa sawit dengan tanaman minyak nabati lainnya ternyata kelapa sawit juga lebih unggul dalam menangkap energi matahari dan menyimpannya dalam bentuk biomass (minyak sawit).

Produksi Energi Terbarukan dan Energi Ratio Kelapa Sawit Dibandingkan Tanaman Lain.

Tanaman Produksi Minyak1)(ton/ha/tahun) Energi Ratio 2)
Minyak Sawit 4,27 2,27
Minyak Rape 0,69 1,73
Minyak Bunga Matahari 0,52   –
Minyak Kacang Tanah 0,45   –
Minyak Kedelai 0,45   –
Minyak Kelapa 0,34   –
Minyak Kapas 0,19   –

Sumber : 1. Oil World (2008). Oil World Statistic. ISTA, Mielke GmBh Hamburg.

  1. Schimidt, J. H. 2009. LCA Assessment of Malaysian Palm Oil.

Energi Ratio = energi yang dihasilkan untuk setiap energi yang digunakan.

Data diatas menunjukan bahwa perkebunan kelapa sawit adalah penghasil bahan energi terbarukan tertinggi dibandingkan tanaman lain. Setiap energi (misalnya energi BBF) yang digunakan pada perkebunan kelapa sawit dapat menghasilkan energi terbarukan 2,27 kali lebih besar. Jika masyarakat internasional bersedia menghemat komsumsi BBF  dan energi yang dihemat tersebut digunakan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit, akan digantikan lebih dua kali lipat dalam bentuk energi terbarukan.

Perkebunan kelapa sawit, bukan hanya menghasilkan energi terbarukan yang paling tinggi tetapi juga dengan biaya yang apling murah dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Biaya produksi minyak sawit hanya sekitar 30-40 persen dari biaya minyak nabati lainnya.

Dengan demikian, perkebunan kelapa sawit adalah penyerap CO2, pengasil energi terbarukan tertinggi dan murah. Sebagai satu ekosistem planet bumi, emisi CO2 yang terlanjur tinggi dihasilkan khususnya dari 10 negara pengemisi CO2 terbesar dunia, Oleh perkebunan kelapa sawit diserap dan sebagian disimpan dalam bentuk biomass, sebagian lagi ditukar dengan energi terbarukan yang lebih murah serta tersedia bagi seluruh masyarakat dunia secara lintas generasi. Dengan tersedianya energi yang lebih murah dan ramah lingkungan, komsumsi BBF global yang tealah tinggi selama ini, dapat dikurangi.

Jadi negara-negara pengemisi GHG terbesar dunia, seharusnya berterimakasih pada para petani kelapa sawit, karena sebagian sampah mereka (emisi CO2) diserap oleh kelapa sawit, dan ditukar dengan energi baru dan oksigen. Jika tetap ingin menikmati kemewahan hidup (komsumsi energi tinggi) sialakan menganti sebagian BBF dengan minyak sawit.

Sumber: Indonesia Dan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Isu Lingkungan Global, GAPKI 2013

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Di Hadapan Presiden Jokowi, GAPKI-PWI Akan Melawan Hoax Industri Sawit

 

Bertepatan dengan perayaan Hari Pers Nasional yang diselenggarakan di Padang, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menandatangani kerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

“Terima kasih atas dukungan usaha perkelapasawitan kepada dunia pers Indonesia,” kata Ketua Umum PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Margiono dalam sambutannya pada Puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Ambon, Provinsi Sumatera Barat, Jumat, 8 Februari 2018. Hadir dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja.

Dukungan peningkatan profesionalisme wartawan ini dituangkan dalam MOU antara GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) dengan PWI. Dalam MOU tersebut, GAPKI mendukung kegiatan uji kompetensi bagi wartawan yang dilakukan di sepanjang tahun 2018 serta pelatihan bagi para netizen.

Dari sisi pemerintahan, Margiono sempat menyinggung tingginya perhatian Presiden Jokowi terhadap potensi ekspor Indonesia yang masih bisa lebih ditingkatkan.

“Belum lama ini, media-media memuat sikap Presiden yang ingin ekspor lebih ditingkatkan,” katanya. Apalagi, menurutnya, potensi ekonomi Indonesia memang luar biasa.

Terkait dengan kepedulian terhadap potensi ekspor, Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono menyambut positif.

“Potensi Indonesia memang sangat besar. Salah satunya kelapa sawit yang merupakan komoditas yang sangat strategis di Indonesia,nilai ekspor minyak sawit  Indonesia pada 2017 mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Joko mengatakan, “kita tahu data yang baru dirilis GAPKI menyebutkan eksport sawit mencapai US$ 22,97 miliar, naik 26% dibandingkan 2016  sebesar US$ 18,22 miliar. Melonjaknya ekspor menyebabkan nilai sumbangan devisa minyak sawit ikut meningkat.”

Bahkan, menurut Joko Supriyono, sudah saatnya seluruh stakeholder di Indonesia, termasuk insan pers dan para netizen mendukung dan sama-sama melawan Hoax mengenai industri sawit yang banyak beredar di media. “Kita harus ingat, kampanye negatif sawit itu merupakan perang dagang yang dibuat oleh negara produsen minyak nabati dunia. Jangan sampai berita hoax membunuh industri strategis tanah air” tegas Joko.

Dalam dunia pers, misalnya, persaingan tersebut dapat ditemukan dalam bentuk tersebarnya kampanye negatif (black campaign) tentang kelapa sawit Indonesia.

“Rekan-rekan pers dapat memainkan peran dengan mengungkap fakta-fakta obyektif bahwa kelapa sawit selain bermanfaat secara ekonomi juga komitmen terhadap penegakan isu-isu sustainability” lanjut Joko Supriyono.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Indonesia Sampaikan Keprihatinan Soal Sawit Kepada Italia

 

Jakarta – Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menyampaikan keprihatinan soal larangan minyak kelapa sawit dalam penggunaan biofuel di Uni Eropa kepada Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Italia Angelino Alfana

Menlu RI dan Menlu Italia melakukan pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian ;Luar Negeri di lakana, di-salin dari Antara. “Terkait dengan produk minyak kelapa sawit Indonesia, saya kembali menyampaikan keprihatinan Indonesia .terhadap putusan Parlemen Eropa yang melarang minyak kelapa sawit dalam penggunaan biofuel. Saya sampaikan kembali isu itu kepada Menlu Alfano,” ujar Menlu Retno.

Menlu RI menyampaikan kepada Menlu Italia bahwa industri kelapa sawit adalah hal yang penting bagi kepentingan nasional Indonesia dan kelapa sawit berkontribusi besar bagi kepentingan ekonomi dan ” sosial bangsa. “Dan saya sampaikan bahwa kita melakukan pendekatan yang cukup seimbang antara pembangunan ekonomi dan isu lingkungan,” ucap Retno.

Italia adalah negara tujuan ekspor terbesar ketiga di Uni Eropa untuk produk sawi tasal Indonesia, sehingga kelapa sawit Indonesia juga memiliki kontribusi dalam ekonomi Italia. “Oleh karena itu, Indonesia meminta perhatian pemerintah Italia untuk mendukung penggunaan sawit pada saat diskusi antara parlemen, dewan, dan komisi Eropa,” ucap Menlu RI.

Indonesia menolak keputusan diskriminatif Parlemen Eropa yang tetap menyetujui penghentian penggunaan biofuel berbahan dasar kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan pada 2021.

Pemerintah Indonesia memahami bahwa keputusan Parlemen Eropa tersebut belum menjadi kebijakan akhir. Namun, keputusan tersebut akan memengaruhi pandangan konsumen di Uni Eropa.

Selain itu, keputusan Parlemen Eropa juga dapat memberikan tekanan politik bagi negara-negara anggota Uni Eropa dan berbagai institusinya dalam pembentukan sikap terhadap kelapa sawit sebagai salah satu sumber energi terbarukan. Indonesia menyayangkan bahwa Parlemen Eropa, sebagai institusi terhormat, melakukan tindakan diskriminatif terhadap produk sawit tidak hanya sekali tetapi berulang kali.

Parlemen Eropa secara konsisten tidak mengindahkan fakta bahwa kelapa sawit memiliki efisiensi dan produktivitas sangat tinggi yang berpotensi menyumbang konservasi lingkungan dalam jangka panjang sebagai “global land bank” bila dibandingkan dengan minyak sayur lainnya.

Kelapa sawit juga 10 kali lipat lebih efisien dalam pemanfaatan lahan dibandingkan dengan minyak rapeseed Eropa. Oleh karena itu, kebijakan untuk menghilangkan kelapa sawit dari program biofuel sebagai sumber Energi Terbarukan merupakan kebijakan perdagangan yang proteksionis dari  pada upaya pelestarian lingkungan semata.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjamin dan mempertahankan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pengembangan kelapa sawit melalui berbagai kebijakan dan regulasi.

Industri minyak sawit Indonesia telah terbukti berperan pada pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pencapaian Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

Pengamat ekonomi Bustanul Arifin memprediksi hingga 10 tahun mendatang, volume dan nilai ekspor minyak sawit dan produk turunannya masih akan terus meningkat Hal itu dikatakannya di Jakarta dalam rangka menanggapi data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada 2017 mengalami surplus 11,84 miliar dolar AS.

Pada 2016 nilai ekspor minyak sawit dan produk turunannya (tidak termasuk biodiesel dan oleochemical) sebesar 18,22 miliar dolar AS, tahun ini melejit di angka 22,97 miliar dolar atau naik sekitar 26 persen.

Guru besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila) itu mengaku tak terkejut dengan angka yang dirilis BPS tersebut, karena volume ekspor minyaksawitberbanding lurus dengan produksi.

“Saya tidak terlalu kaget dengan angka-angka itu.karenasawititu nilai ekspornya berbanding lurus dengan produksi, apalagi harga rata-ratanya juga meningkat. Dan tren kenaikan ekspor ini di 2018 masih akan terjadi karena cuaca juga mendukung,” katanya, disalin dari Antara.

Namun demikian, dia mengingatkan kepada para pelaku usaha dan pemerintah bahwa isu “sustainibility” atau keberlangsungan masih akan terus menjadi kendala. “Ini harus diselesaikan. Pemerintah harus terus melakukan diplomasi dagang. Kalau tidak, potensi devisa yang sangat besar ini bisa saja sirna. Karena ini merupakan salah satu hambatan dagang, tariff barrier,” katanya. Selain itu, pemerintah harus gencar membuka pasar-pasar ekspor baru.*

 

Sumber: Harian Ekonomi Necara

Perkebunan Kelapa Sawit Berfungsi Hutan

 

Berdasarkan definisi hutan dengan konsep land cover change yang dianut banyak negara maupun definisi hutan yang dianut FAO, perkebunan termasuk perkebunan kelapa sawit dapat dikatagorikan sebagai hutan berfungsi ekologis hutan), meskipun secara adminitratif tidak berada dalam kawasan hutan. Alasannya adalah sebagai berikut.

Pertama, Perkebunan kelapa sawit merupakan penumbuhan land cover (afforestasi menurut konsep land cover change), memiliki canopy coverhampir/mendekati 100 persen pada umur dewasa (syarat FAO, lebih besar 10 persen), dan memiliki ketinggian pohon setelah dewasa lebih dari 5 meter dan luas hamparan diatas 0,5 hektar (FAO mensyaratkan tinggi pohon 5 meter dan hamparan 0,5 hektar). Dengan demikian memiliki kriteria minimal (threshold) bahkan diatas definisi FAO.

Kedua, Perkebunan kelapa sawit merupakan permanen crop yang baru di replanting setelah 25 tahun (timber plantation  yang oleh FAO dikatagorikan hutan, dipanen 7-10 tahun per siklus) yang berarti fungsi ekologis kelapa sawit lebih lama dari pada timber plantation. Sealain itu, perkebunan kelapa sawit juga memiliki perakaran yang massif/padat, berlapis serta permukaan tanah mengandung banyak bahan organik (pelapah daun, batang) yangberfungsi sebagai bagian dari konservasi tanah dan air seperti mengurangi alitan air permukaan (water run-off) sebagaimana salah satu fungsi hutan.

Ketiga, Perkebunan kelapa sawit merupakan bagian dari pelestarian fungsi ekologis seperti pelestarian daur CO2 daur O2 dan daur air (H2O) melalui mekanisme fotosintesis dan respirasi tanaman kelapa sawit. Fungsi ini juga merupakan bagian hutan secara ekologis.

Keempat, Pembudidayaan kelapa sawit melalui perkebunan merupakan suatu mekanisme efektif melestarikan plasma nutfah (biodiversity), yakni tanaman kelapa sawit berserta mekanisme yang ada, fungsi ekologis dan fungsi ekonomis secara lintas generasi. Kelapa sawit yng pada awalnya (tahun 1870) hanya empat varietas di Kebun Raya Bogor, memlalui perkebunan kelapa sawit, plasma nutfah tersebut terlestarikan secara lintas generasi dan bahkanberhasil dikembangkan menjadi puluhan variestas baru. Fungsi pelestarian plasma nutfah seperti ini juga merupakan fungsi hutan.

Berdasarkan alasan diatas maka perkebunan kelapa sawit secara ekologis dapat dikatagorikan sebagai hutan. Apa lagi dikaitkan dengan upaya penyerapan CO2 (untuk mengurangi pemanasan global) perkebunan kelapa sawit lebih unggul dibanding hutan alam.

Sumber: Indonesia Dan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Isu Lingkungan Global, GAPKI 2013

 

Sumber: Sawitindonesia.com

DPR Masukkan RUU Perkelapasawitan Dalam Prolegnas 2018

 

 

Rancangan Undang-undang (RUU) perkelapasawitan diajukan kembali ke dalam Program Legislasi Nasional 2018. Pembahasan RUU ini sempat terhenti lantaran pemerintah tidak setuju. DPR tetap keukeuh meneruskan pembahasannya tahun ini.

Pada 5 Desember 2017, Rapat Paripurna DPR menyetujui 50 Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2018, terdiri dari 31 RUU usulan DPR, 16 RUU usulan pemerintah, dan tiga RUU usulan DPD.

Supratman Andi Agtas, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam Rapat Paripurna menyatakan bahwa dari 50 RUU yang masuk Prolegnas 2018, 47 di antaranya adalah limpahan dari Prolegnas 2017. “Dari 50 RUU tersebut, 31 RUU diusulkan DPR, 16 diusulkan pemerintah, dan tiga RUU diusulkan DPD,” ujar Supratman.

Salah satu dari 50 RUU tadi adalah RUU Perkelapasawitan yang menjadi inisiatif DPR. Wacana pembuatan UU yang khusus mengatur industri sawit mulai digaungkan semenjak 2015. Pembahasan serius RUU sawit antara pemerintah dan DPR berlangsung pada tahun lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin  Nasution dalam rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR menegaskan RUU perkelapasawitan  tidak dibutuhkan karena  tumpang tindih dengan regulasi lainnya.

Berdasarkan kajian pemerintah, dijelaskan Darmin, bahwa  RUU Perkelapasawitan tumpang tindih dengan  beberapa regulasi seperti UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, UU Nomor 14 tahun 2014 tentang Perindustrian, UU Nomor 19 tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Dukungan serupa datang dari Menteri  Kabinet Kerja Lainnya yaitu Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian. Menurutnya tidak perlu lagi RUU Perkelapasawitan dilanjutkan lantaran ada banyak kekurangan dari implementasi UU yang sudah ada.

Penolakan pemerintah terhadap RUU Perkelapasawitan lantaran pengaruh Koalisi Masyarakat Sipil Pemerhati HAM dan Lingkungan Hidup. Koalisi LSM yang bersifat taktis ini mengirimkan surat pada 23 Mei 2017 kepada Presiden Joko Widodo. Isi surat mengenai permohonan penghentian pembahasan RUU Perkelapasawitan.

Menyikapi usulan Koalisi LSM tersebut, Menteri Sekretaris  Negara, Praktikno berkirim surat tertanggal 22 Juni 2017 ditujukan kepada Menteri Pertanian. Isi surat ini meneruskan usulan Koalisi LSM  supaya RUU Perkelapasawitan dihentikan pembahasannya.

Firman Soebagyo, Anggota Komisi IV DPR, mengeluarkan pernyataan keras supaya pemerintah tidak tunduk kepada tekanan LSM. “Negara jangan mau diatur oleh LSM. Selama ini, ada upaya LSM untuk mematikan sawit sebagai komoditas strategis,” ujar Firman pada Juli tahun lalu.

Saat  itu, Firman berjanji  bahwa DPR tetap melanjutkan pembahasan RUU Perkelapasawitan kendati muncul tekanan dari LSM dan penolakan dari pemerintah. “Kalaupun pemerintah tidak sepakat seharusnya dilakukan pembahasan tingkat satu. Barulah DPR berdebat dengan pemerintah. Sebab, setiap UU itu punya naskah akademik dan draf RUU, berdasarkan aspirasi masyarakat.”

Janji ini dibuktikan dengan kembalinya RUU Perkelapasawitan dalam Prolegnas 2018. Firman Soebagyo menjelaskan bahwa masuknya RUU atas pertimbangan strategisnya komoditas sawit terhadap perekonomian nasional. “RUU sawit menjadi bagian penting dan strategis pembangunan ekonomi nasional. Tetapi belum ada regulasi kuat untuk mengatur komoditas ini,” jelas Firman.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Perkebunan Merupakan Bentuk Afforestasi Dan Penghasil Energi Terbarukan

 

Menyelamatkan bumi dari pemanasan global yang lebih parah merupakan gerakan masyarakat internasioanal untuk dua hal utama, yakni (1) Mengurangi Emisi GHG khusunya karbondioksida (CO2) melalui pengurangan komsumsi BBF secara dramatis dan (2) Menyerap kembali GHG khususnya CO2 dari atmofir bumi. Perkebunan kelapa sawit potensial menjadi bagian solusi dari kedua hal tersebut.

Perkebunan Kelapa Sawit Secara Netto Penyerap CO2.

Dalam planet bumi, hanya tumbuhan/tanaman yang memiliki kemampuan dalam menyerap CO2. Tumbuhan seperti perkebunan, memiliki mekanisme fotosintesis (asimilasi) yang menyerap CO2 atmofir bumi dan energi matahari dan disimpan dalam bentuk biomass (stock karbon). Selain proses fotosintesis, tumbuhan juga melakukan pernapasan/refirasi  yang menghasilkan CO2 ke atmofir bumi. Oleh sebab itu, yang perlu dilihat adalah penyerapan netto-nya yakni CO2 yang diserap dikurangi CO2 yang dilepas. Henson (1999) menghitung penyerapan netto CO2 perkebunan kelapa sawit dibandingkan dengan hutan alam tropis.

Data empiris tersebut menunjukan bahwa seacra netto kelapa sawit dan hutan alam tropis (juga tanaman lainnya) adalah mrnyerap CO2 dari atmofir bumi. Namaun kemampuan perkebunan kelapa sawit dalam menyrap CO2 (secara netto) lebih besar dibandingkan hutan alam tropis.

Perbandingan Penyerapan Karbondioksida Anatara Perkebunan Kelapa Sawit  dan Huatan Alam Tropis.

Indikator Perkebunan Kelapa Sawit Hutan Alam Tropis
Fotosintesis (ton CO2/ha/tahun) 161 163,5
Respirasi (ton CO2/ha/tahun) 96,5 121,1
Netto (ton CO2/ha/tahun) 64,5 42,4

Sumber : Henson, I.E. (1999). Comparative Eco-Physiology of Palm Oil and Tropical Forest. Oil Palm and The Environment; A Malaysian Perspective. Malaysian Palm Oil Growers Council. Kuala Lumpur. P9-39.

Perbedaan penyerapan netto CO2 tersebut disebabkan perbedaan laju fotosintesi dan respirasi. Pada perkebunan (kelapa sawit) pertumbuhan biomass (termasuk produksinya) masih terjadi sampai kelapa sawit ditebang (umur 25 tahun), sehingga laju fotosintesis lebih besar dari laju respirasi. Sedangkan hutan alam tropis yang sudah mencapai usia dewasa (mature) pertumbuhan biomass sudah terhenti atau sangat kecil, sehingga laju fotosintesis sudah sama (mendekati) laju respirasi.

Dengan demikian untuk penyerapan CO2 dari atmofir bumi, konversi hutan dewasa menjadi perkebunan bukanlah bentuk deforestasi tetapi bersifat reforestsi (Sumarwoto, 1992). Mungkin lebih tepat disebut afforestasi yakni membangun fungsi ekologis hutan diluar (administratif) kawasan hutan.

Sumber: Indonesia Dan Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Isu Lingkungan Global, GAPKI 2013.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Perkebunan Kelapa Sawit Bukan Penyebab Utama Global Warning

 

Pemanasan global bukan disebabkan oleh ekpansi perkebunan kelapa sawit melainkan akibat meningkatnya intensitas efek gas rumah kaca pada atmosfer bumi. Secara alamiah atmosfer bumi metane (CH4), dan nitrogen (N2) denagn konsentrasi alamiah tertentu. Fungsinya membentuk mekanisme efek rumah kaca (natural greenhouse effect) untuk melindungi dan memelihara temperatur atmofer bumi agar nyaman unuk kehidupan. Melalui mekanisme efek rumah kaca alamiah tersebut, sebagian energi panas matahari terperangkap dalam atmofer bumi dan sebagian lagi dipantulkan keruang angkasa sehingga temperatur atmofer bumi akan sanat dingin (tidak nyaman untuk kehidupan).

Intensitas efek rumah kaca alamiah tersebut menjadi meningkat ketika konsentrasi gas-gas rumah kaca pada atmofer bumi meningkat di atas konsentrasi alamiahnya. Penyebabnya adalah meningkatnya emisi GHG dari aktivitas kehidupan manusia di bumi dan munculnya gas-gas buatan manusia seperti golongan chloroflurocarbon (CFC) dan hologen (human enhanced greenhouse effect).

Dengan meningkatnya intensitas efek rumah kaca tersebut, radiasi/panas sinar matahari yang terperangkap pada atmofer bumi menjadi lebih besar (Soemarwoto, 1992) dari alamiahnya sehingga memanaskan temperatur udara bumi. Peningkatan temperatur bumi tersebut yang kita kenal sebgai pemanasan global (global warming) akibat dari meningkatnya intensitas efek Rumah Kaca (green house effect) pada atmofer bumi.

Menurut Intergovernmetal Panel on Climate (IPCC, 1991) dalam priode pre-industri (1980-an) sampai tahun 1990, konsentrasi CO2 pada atmofer bumi telah meningkat ari 280 menjadi 353 ppmv (part per million volume). Sementara CH4 meningkat dari 0,8 menjadi 1, 72 ppmv, N2O meningkat dari 288 menjadi 310 ppbv (part perbillion volume). Dan konsentrasi CFC meningkat dari nol menjadi 280-484 pptv (part per trillion volume). Dan menurut data Internasional Energy Agency konsentrasi CO2 atmaofer bumi pada tahun 2005 mencapai 379 ppmv meningkat menjadi 396 ppmv tahun 2013 dan menjadi 399 ppmv tahun 2015 (IEA, 2016).

Peningkatan konsentrasi GHG atmofer bumi terkait dengan kegiatan masyarakat dunia sejak era pra industri (tahun 1800-an) sampai sakarang. Menurut International Energy Agency (2016), sumber emisi gas global berdasarkan jenis gas GHG, urutan terbesar dari emisi CO2 (90 pesen), kemudian disusul CH(9 persen) dan N2O ( 1 persen).

 

Sumber: Sawitindonesia.com

PPKS Hasilkan Body Lotion Berbahan Aktif Minyak Sawit

 

Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) memproduksi Body Lotion berbahan aktif minyak sawit olein merah bernama Guineensis. Body Lotion yang diekstraksi dari minyak ini sawit lebih alami dan punya kandungan nutrisi tinggi seperti karotenoid (pro-vitamin A), vitamin E, dan squalene.

Sulit untuk dipungkiri, kelapa sawit termasuk komoditas alami dan unggulan yang sangat menguntungkan di Indonesia. Produk turunan kelapa sawit dapat dikembangkan menjadi 150 produk baik pangan dan non pangan. Saat ini, minyak sawit tidak lagi sebatas  dijadikan sumber bahan pangan melainkan juga produk turunannya dipakai di industri kosmetik.

Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) semenjak tahun 2016 telah mengembangkan minyak sawit sebagai bahan aktif untuk produk pelembab kulit atau lotion. Pemilihan minyak sawit karena tingginya nutrisi dan kandungan vitamin di dalamnya. Lotion banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Secara umum lotion berfungsi untuk menjaga kelembapan kulit dan memenuhi nutrisi kulit.

Ahmad Gazali Sofwan, Peneliti Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Medan, menjelaskan bahwa ide penelitian tentang lotion berawal dari hasil penelitian yang menjelaskan bahwa kandungan nutrisi buah kelapa sawit yang cukup kompleks, memiliki nutrisi tinggi seperti karotenoid, vitamin E, ubiquinone, squalene dan fitosterol. Hasil penelitian lainnya yang dilakukan terutama dari minyak sawit merah memberikan nilai antioksidan yang sangat kuat sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengobatan, terutama  mengatasi penuaan dini dan memperbaiki sistem regenerasi sel kulit.

“Dari tahun 2016 sampai 2017, PPKS telah meneliti produk olahan atau turunan  sawit yang dikembangkan secara klinis pada kulit. Produk tersebut berasal dari buah sawit dengan varietas PPKS tertentu yang memiliki kandungan nutrisi tinggi dan diolah secara aseptis untuk menghasilkan minyak olein merah alami (Natural Red Palm Olein),” ujarnya.

Ahmad Gazali menjelaskan penelitian lotion berbahan aktif sawit melibatkan sejumlah ahli di bidang pengolahan sawit antara lain Donald Siahaan (PPKS) dan Kasmirul Ramlan Sinaga dari Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara sebagai ahli bidang farmasetika (penelitian dan formulasi kosmetika).

Produk lotion sawit berbahan aktif minyak sawit olein merah pertama kali dikembangkan oleh PPKS dengan karakteristik fisik lotion yang khas yaitu berwarna kuning, sedangkan produk lotion lainnya (negara lain) hanya menggunakan asam lemak yang berasal dari minyak nabati yang terfraksinasi.

Apa yang membedakan lotion sawit dan non sawit? Lotion pada umumnya menggunakan bahan aktif tunggal dan biasanya tidak berasal langsung dari bahan alam, sedangkan lotion berbahan sawit langsung menggunakan minyak sawit sebagai bahan aktif dengan kandungan nutrisi yang tinggi seperti karotenoid (pro-vitamin A), vitamin E, dan squalene yang sangat baik digunakan untuk kulit karena memiliki aktivitas antioksidan yang sangat kuat.

“Lotion dengan bahan aktif yang berasal dari sawit dapat bekerja lebih efektif dibandingkan produk lainnya yang menggunakan bahan aktif tunggal. Produk lotion sawit mampu melembabkan kulit lebih lama dan mampu mencerahkan kulit lebih cepat dibandingkan produk lotion lainnya,” tambah pria dengan latar belakang pendidikan Apoteker ini.

Untuk lotion berbahan sawit ini, kata Ahmad Gazali, dapat digunakan setelah mandi. Caranya mengoleskan ke bagian tangan dan kaki. Dengan mengoleskan lotion tersebut dapat memberikan kelembapan kulit  kembali.

 

Sumber: Sawitindonesia.com