Lahat:  Pemerintah melakukan uji coba kereta api menggunakan bahan bakar biodiesel untuk mengurangi polusi udara yang selama ini terus meningkat. Biodiesel kadar 20 persen (B20) itu mulai diuji coba pada lokomotif kereta api di Balaiyasa Lahat, Sumatera Selatan, kemarin.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana saat peluncuran lokomotif “Rail Test” uji coba penggunaan Biodiesel di Lahat mengatakan, uji coba biodiesel 20 persen (B20) tidak lain untuk mengurangi polusi udara di Indonesia.

“Selama ini pencemaran udara terus bertambah akibat kendaraan dan polusi lingkungan lainnya. Jadi kami mencari solusi antara lain lokomotif kereta api akan menggunakan biodiesel,” ujar dia dikutip dari Antara, Minggu, 11 Februari 2018.

Selain itu, tambahnya, penggunaan biodisel B20 itu untuk memanfaatkan potensi sawit yang ada di Indonesia. Apalagi Indonesia masih tergantung dengan negara luar sehingga potensi yang ada harus dimanfaatkan secara maksimal.

Untuk uji coba sendiri akan dilaksanakan selama enam bulan yang diharapkan hasilnya nanti bermanfaat bagi kereta api dan perekonomian Indonesia.

Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Dadan Kusdiana mengatakan, penggunaan biodiesel ini bertujuan untuk efesien berbagai bidang terutama bidang ekonomi. Oleh karena itu uji coba B20 itu berbagai tolok ukur dilakukan seperti kehematan bahan bakar termasuk anggaran.

Sementara Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri mengatakan, pihaknya menyambut baik atas uji coba tersebut. Pihaknya menyiapkan empat lokomotif dalam uji coba biodiesel rendah emisi tersebut. “Yang jelas bahan bakar tersebut ramah lingkungan sehingga perlu dimaksimalkan,” ujar dia.

Uji coba juga dihadiri Corporate Deputy Derektor Logistik PT KAI Anggoro Triwibowo, utusan Pertamina, Lipi dan unsur terkait lainnya.

Sumber: Metrotvnews.com

Sumber energi abadi bagi kehidupan di planet bumi adalah sinar matahari . Tumbuhan di planet bumi ini merupakan alat kehidupan untuk memanen energi dari matahari, untuk kebutuhan kehidupan di bumi. Melalui proses fotosintesa tumbuhan, energi matahari ditangkap dan disimpat dalam bentuk biokimia (biomass). Tentu saja secara alamiah kemampuan jenis tumbuhan untuk menangkap energi matahari berbeda-beda. Perkebunan kelapa sawit dari berbagai indikator, lebih unggul dari hutan tropis dalam memanen energi matahari.

Perbandingan Kemampuan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Memanen Energi Matahari  Dibandingkan dengan Hutan Tropis.

Sumber : Henson, I.E. (1999). Comparative Eco-Physiology of Palm Oil and Tropical Forest. Oil Palm and The Environment; A malaysian Perspective. Malaysian Plam Oil Growers Council. Kuala Lumpur. P.9-39.

Dari segi efisiensi proses penangkapan energi matahari (efisiensi fotosintesis, efisiensi konversi radiasi) perkebunan kelapa sawitlebih unggul (lebih efisien) hampir dua kali lipat dari kemampuan hutan tropis. Kemudian dari segi hasil proses penangkapan energi matahari (produksi biomass dan bahan kering) perkebunan kelapa sawit lebih unggul dari pada hutan tropis. Pertumbuhan bimass dan bahan kering tersebut merupakan indikator produksi energi terbarukan (renewable energy), laju penyerapan netto CO₂sekaligus alaju akumulasi stok karbon yang diserap persatuan waktu.

Kemudian bila dibandingkan kemampuan kelapa sawit dengan tanaman minyak nabati lainnya ternyata kelapa sawit juga lebih unggul dalam menangkap energi matahari dan menyimpannya dalam bentuk biomass (minyak sawit).

Produksi Energi Terbarukan dan Energi Ratio Kelapa Sawit Dibandingkan Tanaman Lain.

Sumber : 1. Oil World (2008). Oil World Statistic. ISTA, Mielke GmBh Hamburg.

2. Schimidt, J. H. 2009. LCA Assessment of Malaysian Palm Oil.

Energi Ratio = energi yang dihasilkan untuk setiap energi yang digunakan.

Data diatas menunjukan bahwa perkebunan kelapa sawit adalah penghasil bahan energi terbarukan tertinggi dibandingkan tanaman lain. Setiap energi (misalnya energi BBF) yang digunakan pada perkebunan kelapa sawit dapat menghasilkan energi terbarukan 2,27 kali lebih besar. Jika masyarakat internasional bersedia menghemat komsumsi BBF  dan energi yang dihemat tersebut digunakan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit, akan digantikan lebih dua kali lipat dalam bentuk energi terbarukan.

Perkebunan kelapa sawit, bukan hanya menghasilkan energi terbarukan yang paling tinggi tetapi juga dengan biaya yang apling murah dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Biaya produksi minyak sawit hanya sekitar 30-40 persen dari biaya minyak nabati lainnya.

Dengan demikian, perkebunan kelapa sawit adalah penyerap CO₂, pengasil energi terbarukan tertinggi dan murah. Sebagai satu ekosistem planet bumi, emisi CO₂ yang terlanjur tinggi dihasilkan khususnya dari 10 negara pengemisi CO₂ terbesar dunia, Oleh perkebunan kelapa sawit diserap dan sebagian disimpan dalam bentuk biomass, sebagian lagi ditukar dengan energi terbarukan yang lebih murah serta tersedia bagi seluruh masyarakat dunia secara lintas generasi. Dengan tersedianya energi yang lebih murah dan ramah lingkungan, komsumsi BBF global yang tealah tinggi selama ini, dapat dikurangi.

Jadi negara-negara pengemisi GHG terbesar dunia, seharusnya berterimakasih pada para petani kelapa sawit, karena sebagian sampah mereka (emisi CO₂) diserap oleh kelapa sawit, dan ditukar dengan energi baru dan oksigen. Jika tetap ingin menikmati kemewahan hidup (komsumsi energi tinggi) sialakan menganti sebagian BBF dengan minyak sawit.

Sumber: Indonesia Dan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Isu Lingkungan Global, GAPKI 2013

Sumber: Sawitindonesia.com

Jakarta – Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menyampaikan keprihatinan soal larangan minyak kelapa sawit dalam penggunaan biofuel di Uni Eropa kepada Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Italia Angelino Alfana

Menlu RI dan Menlu Italia melakukan pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian ;Luar Negeri di lakana, di-salin dari Antara. “Terkait dengan produk minyak kelapa sawit Indonesia, saya kembali menyampaikan keprihatinan Indonesia .terhadap putusan Parlemen Eropa yang melarang minyak kelapa sawit dalam penggunaan biofuel. Saya sampaikan kembali isu itu kepada Menlu Alfano,” ujar Menlu Retno.

Menlu RI menyampaikan kepada Menlu Italia bahwa industri kelapa sawit adalah hal yang penting bagi kepentingan nasional Indonesia dan kelapa sawit berkontribusi besar bagi kepentingan ekonomi dan ” sosial bangsa. “Dan saya sampaikan bahwa kita melakukan pendekatan yang cukup seimbang antara pembangunan ekonomi dan isu lingkungan,” ucap Retno.

Italia adalah negara tujuan ekspor terbesar ketiga di Uni Eropa untuk produk sawi tasal Indonesia, sehingga kelapa sawit Indonesia juga memiliki kontribusi dalam ekonomi Italia. “Oleh karena itu, Indonesia meminta perhatian pemerintah Italia untuk mendukung penggunaan sawit pada saat diskusi antara parlemen, dewan, dan komisi Eropa,” ucap Menlu RI.

Indonesia menolak keputusan diskriminatif Parlemen Eropa yang tetap menyetujui penghentian penggunaan biofuel berbahan dasar kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan pada 2021.

Pemerintah Indonesia memahami bahwa keputusan Parlemen Eropa tersebut belum menjadi kebijakan akhir. Namun, keputusan tersebut akan memengaruhi pandangan konsumen di Uni Eropa.

Selain itu, keputusan Parlemen Eropa juga dapat memberikan tekanan politik bagi negara-negara anggota Uni Eropa dan berbagai institusinya dalam pembentukan sikap terhadap kelapa sawit sebagai salah satu sumber energi terbarukan. Indonesia menyayangkan bahwa Parlemen Eropa, sebagai institusi terhormat, melakukan tindakan diskriminatif terhadap produk sawit tidak hanya sekali tetapi berulang kali.

Parlemen Eropa secara konsisten tidak mengindahkan fakta bahwa kelapa sawit memiliki efisiensi dan produktivitas sangat tinggi yang berpotensi menyumbang konservasi lingkungan dalam jangka panjang sebagai “global land bank” bila dibandingkan dengan minyak sayur lainnya.

Kelapa sawit juga 10 kali lipat lebih efisien dalam pemanfaatan lahan dibandingkan dengan minyak rapeseed Eropa. Oleh karena itu, kebijakan untuk menghilangkan kelapa sawit dari program biofuel sebagai sumber Energi Terbarukan merupakan kebijakan perdagangan yang proteksionis dari  pada upaya pelestarian lingkungan semata.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjamin dan mempertahankan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pengembangan kelapa sawit melalui berbagai kebijakan dan regulasi.

Industri minyak sawit Indonesia telah terbukti berperan pada pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pencapaian Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

Pengamat ekonomi Bustanul Arifin memprediksi hingga 10 tahun mendatang, volume dan nilai ekspor minyak sawit dan produk turunannya masih akan terus meningkat Hal itu dikatakannya di Jakarta dalam rangka menanggapi data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada 2017 mengalami surplus 11,84 miliar dolar AS.

Pada 2016 nilai ekspor minyak sawit dan produk turunannya (tidak termasuk biodiesel dan oleochemical) sebesar 18,22 miliar dolar AS, tahun ini melejit di angka 22,97 miliar dolar atau naik sekitar 26 persen.

Guru besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila) itu mengaku tak terkejut dengan angka yang dirilis BPS tersebut, karena volume ekspor minyaksawitberbanding lurus dengan produksi.

“Saya tidak terlalu kaget dengan angka-angka itu.karenasawititu nilai ekspornya berbanding lurus dengan produksi, apalagi harga rata-ratanya juga meningkat. Dan tren kenaikan ekspor ini di 2018 masih akan terjadi karena cuaca juga mendukung,” katanya, disalin dari Antara.

Namun demikian, dia mengingatkan kepada para pelaku usaha dan pemerintah bahwa isu “sustainibility” atau keberlangsungan masih akan terus menjadi kendala. “Ini harus diselesaikan. Pemerintah harus terus melakukan diplomasi dagang. Kalau tidak, potensi devisa yang sangat besar ini bisa saja sirna. Karena ini merupakan salah satu hambatan dagang, tariff barrier,” katanya. Selain itu, pemerintah harus gencar membuka pasar-pasar ekspor baru.*

Sumber: Harian Ekonomi Necara

Rancangan Undang-undang (RUU) perkelapasawitan diajukan kembali ke dalam Program Legislasi Nasional 2018. Pembahasan RUU ini sempat terhenti lantaran pemerintah tidak setuju. DPR tetap keukeuh meneruskan pembahasannya tahun ini.

Supratman Andi Agtas, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam Rapat Paripurna menyatakan bahwa dari 50 RUU yang masuk Prolegnas 2018, 47 di antaranya adalah limpahan dari Prolegnas 2017. “Dari 50 RUU tersebut, 31 RUU diusulkan DPR, 16 diusulkan pemerintah, dan tiga RUU diusulkan DPD,” ujar Supratman.

Salah satu dari 50 RUU tadi adalah RUU Perkelapasawitan yang menjadi inisiatif DPR. Wacana pembuatan UU yang khusus mengatur industri sawit mulai digaungkan semenjak 2015. Pembahasan serius RUU sawit antara pemerintah dan DPR berlangsung pada tahun lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin  Nasution dalam rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR menegaskan RUU perkelapasawitan  tidak dibutuhkan karena  tumpang tindih dengan regulasi lainnya.

Berdasarkan kajian pemerintah, dijelaskan Darmin, bahwa  RUU Perkelapasawitan tumpang tindih dengan  beberapa regulasi seperti UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, UU Nomor 14 tahun 2014 tentang Perindustrian, UU Nomor 19 tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Dukungan serupa datang dari Menteri  Kabinet Kerja Lainnya yaitu Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian. Menurutnya tidak perlu lagi RUU Perkelapasawitan dilanjutkan lantaran ada banyak kekurangan dari implementasi UU yang sudah ada.

Penolakan pemerintah terhadap RUU Perkelapasawitan lantaran pengaruh Koalisi Masyarakat Sipil Pemerhati HAM dan Lingkungan Hidup. Koalisi LSM yang bersifat taktis ini mengirimkan surat pada 23 Mei 2017 kepada Presiden Joko Widodo. Isi surat mengenai permohonan penghentian pembahasan RUU Perkelapasawitan.

Menyikapi usulan Koalisi LSM tersebut, Menteri Sekretaris  Negara, Praktikno berkirim surat tertanggal 22 Juni 2017 ditujukan kepada Menteri Pertanian. Isi surat ini meneruskan usulan Koalisi LSM  supaya RUU Perkelapasawitan dihentikan pembahasannya.

Firman Soebagyo, Anggota Komisi IV DPR, mengeluarkan pernyataan keras supaya pemerintah tidak tunduk kepada tekanan LSM. “Negara jangan mau diatur oleh LSM. Selama ini, ada upaya LSM untuk mematikan sawit sebagai komoditas strategis,” ujar Firman pada Juli tahun lalu.

Saat  itu, Firman berjanji  bahwa DPR tetap melanjutkan pembahasan RUU Perkelapasawitan kendati muncul tekanan dari LSM dan penolakan dari pemerintah. “Kalaupun pemerintah tidak sepakat seharusnya dilakukan pembahasan tingkat satu. Barulah DPR berdebat dengan pemerintah. Sebab, setiap UU itu punya naskah akademik dan draf RUU, berdasarkan aspirasi masyarakat.”

Janji ini dibuktikan dengan kembalinya RUU Perkelapasawitan dalam Prolegnas 2018. Firman Soebagyo menjelaskan bahwa masuknya RUU atas pertimbangan strategisnya komoditas sawit terhadap perekonomian nasional. “RUU sawit menjadi bagian penting dan strategis pembangunan ekonomi nasional. Tetapi belum ada regulasi kuat untuk mengatur komoditas ini,” jelas Firman.

Sumber: Sawitindonesia.com

Pemanasan global bukan disebabkan oleh ekpansi perkebunan kelapa sawit melainkan akibat meningkatnya intensitas efek gas rumah kaca pada atmosfer bumi. Secara alamiah atmosfer bumi metane (CH₄), dan nitrogen (N₂) denagn konsentrasi alamiah tertentu. Fungsinya membentuk mekanisme efek rumah kaca (natural greenhouse effect) untuk melindungi dan memelihara temperatur atmofer bumi agar nyaman unuk kehidupan. Melalui mekanisme efek rumah kaca alamiah tersebut, sebagian energi panas matahari terperangkap dalam atmofer bumi dan sebagian lagi dipantulkan keruang angkasa sehingga temperatur atmofer bumi akan sanat dingin (tidak nyaman untuk kehidupan).

Intensitas efek rumah kaca alamiah tersebut menjadi meningkat ketika konsentrasi gas-gas rumah kaca pada atmofer bumi meningkat di atas konsentrasi alamiahnya. Penyebabnya adalah meningkatnya emisi GHG dari aktivitas kehidupan manusia di bumi dan munculnya gas-gas buatan manusia seperti golongan chloroflurocarbon (CFC) dan hologen (human enhanced greenhouse effect).

Dengan meningkatnya intensitas efek rumah kaca tersebut, radiasi/panas sinar matahari yang terperangkap pada atmofer bumi menjadi lebih besar (Soemarwoto, 1992) dari alamiahnya sehingga memanaskan temperatur udara bumi. Peningkatan temperatur bumi tersebut yang kita kenal sebgai pemanasan global (global warming) akibat dari meningkatnya intensitas efek Rumah Kaca (green house effect) pada atmofer bumi.

Menurut Intergovernmetal Panel on Climate (IPCC, 1991) dalam priode pre-industri (1980-an) sampai tahun 1990, konsentrasi CO₂ pada atmofer bumi telah meningkat ari 280 menjadi 353 ppmv (part per million volume). Sementara CH₄ meningkat dari 0,8 menjadi 1, 72 ppmv, N₂O meningkat dari 288 menjadi 310 ppbv (part perbillion volume). Dan konsentrasi CFC meningkat dari nol menjadi 280-484 pptv (part per trillion volume). Dan menurut data Internasional Energy Agency konsentrasi CO₂ atmaofer bumi pada tahun 2005 mencapai 379 ppmv meningkat menjadi 396 ppmv tahun 2013 dan menjadi 399 ppmv tahun 2015 (IEA, 2016).

Peningkatan konsentrasi GHG atmofer bumi terkait dengan kegiatan masyarakat dunia sejak era pra industri (tahun 1800-an) sampai sakarang. Menurut International Energy Agency (2016), sumber emisi gas global berdasarkan jenis gas GHG, urutan terbesar dari emisi CO₂ (90 pesen), kemudian disusul CH₄ (9 persen) dan N₂O ( 1 persen).

Sumber: Sawitindonesia.com