JAKARTA – Pemerintah tengah mencari mekanisme agar produsen minyak goreng mendapatkan bahan baku dengan harga tetap, sehingga dapat memenuhi kewajiban untuk memasok ke pasar domestik.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Tjahya Widayanti mengatakan langkah tersebut untuk menjamin para pelaku usaha tidak merugi di tengah rencana penetapan domestic market obligation atau kewajiban pasok domestik minyak goreng kemasan sederhana.

“Paling tidak bahan baku minyak goreng tersedia dengan harga wajar sehingga produsen minyak goreng tidak rugi,” ujarnya saat ditemui Bisnis, akhir pekan kemarin.

Tjahya mengatakan sebelumnya Menteri Perdagangan telah meminta kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mematok harga komoditas crude Palm Oil (CPO) yang digunakan sebagai bahan baku minyak goreng dengan harga tetap. Namun, permintaan tersebut dinilainya sulit untuk terealisasi.

“Sudah pernah diajukan tetapi sepertinya tidak bisa karena mekanisme [pembelian bahan baku] selama ini dilakukan dengan cara lelang,” imbuhnya.

Dia menambahkan saat ini pemerintah sudah mengantongi besaran persentase minyak goreng yang harus dipasok ke dalam negeri. Akan tetapi, pemerintah masih akan melakukan negoisasi dengan para produsen.

“Pemerintah sudah ada perhitungan persentase sendiri tetapi masih akan didiskusikan dengan pelaku usaha,” jelasnya.

Seperti diketahui, pemerintah akan mengeluarkan aturan yang mewajibkan para produsen untuk memasok minyak goreng kemasan sederhana ke dalam negeri. Tujuan dari kebijakan tersebut yakni untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyebut harga CPO global menunjukkan tren kenaikan pada Mei 2017 dibandingkan dengan April 2017. Harga bergerak pada kisaran US$695 per metrik ton hingga USS740 per metrik ton.

Pada Juni 2017, harga CPO global berada dalam tren penurunan dengan kisaran US$640 per metrik ton hinga US$725 per metrik ton. Sedangkan, pada dua pekan pertama Juli 2017, harga masih bergerak stagnan dibawah US$700 per metrik ton.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GLMNI) Sahat Sinaga sebelumnya mengatakan akan v meminta kompensasi kepada pemerintah terkait rencana kewajiban memasok minyak goreng kemasan sederhana ke dalam negeri.

Kompensasi, sambungnya, harus diberikan jika pemerintah ingin mematok harga minyak goreng tetap rendah. Hal tersebut untuk menutupi kerugian yang ditanggung oleh produsen ketika harga sawit dunia mengalami kenaikan.

“Kalau selama harga sawit rendah tidak masalah tetapi kalau harga sawit di pasar dunia tinggi? siapa yang mau jual [minyak goreng] dengan harga rendah?,” ujarnya.

Sahat menjelaskan saat ini memang persentase minyak yang dipasok oleh produsen ke dalam negeri masih terbilang kecil. Secara keseluruhan, penggunaan produk turunan minyak sawit untuk kebutuhan domestik hanya berkisar 20%.

“Ekspor masih lebih dominan dibandingkan dengan domestik. Oleh karena itu, harga akan tetap berkiblat kepada ekspor,” paparnya.

Salah satu poin penting, menurut Sahat, adalah pengawasan. Pasalnya, beberapa pedagang ada yang masih memainkan harga komoditas itu.

“Pengalaman yang lalu biarpun kita jual dengan harga di bawah pasaran tetapi pedagang jual mahal. Jadi, ini penting siapa yang mengawasi,” jelasnya.

m. nuirahdi pratomo

Sumber: Bisnis Indonesia

Medan. Lahan gambut yang dikelola dengan baik justru bisa memberikan manfaat yang baik pula bagi pengelolanya. Begitu juga dengan yang dilakukan para petani sawit di Teluk Panji, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), yang menanam sawit selaras di atas lahan gambut dan tidak merusak lingkungan gambut itu sendiri.
“Saya dan ribuan warga di Teluk Panji, Labusel, ini kan merupakan para transmigran di tahun 1980-an. Sejak kami menjadi peserta PIR-Trans di Labusel ini, kami kelola lahan gambut dengan baik, kami tanam sawit di atas lahan gambut, dan justru menghasilkan sawit yang bagus,” ujar Heri Susanto, seorang petani sawit dan Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Teluk Panji I.

Ia mengatakan hal itu saat dihubungi MedanBisnis, Rabu (19/7). Heri dan tiga orang sejawatnya saat ini berada di kota Solo, Jawa Tengah, untuk menjadi pembicara dalam acara Pertemuan Teknis Kelapa Sawit (PTKS) 2017 yang digelar Pusat Penelitian Kelapa sawit (PPKS) Medan di Hotel Best Western Premier, Solo Baru, Jawa Tengah, mulai tanggal 18 – 20 Juli 2017.

PTKS ini adalah kegiatan rutin dua tahunan dan merupakan kegiatan yang dapat digunakan sebagai forum berbagi informasi dan teknologi terkini di bidang perkelapasawitan.

Di acara itu tampil juga sejumlah pakar menjadi pembicara seperti mantan Menteri Pertanian Prof Bungaran Saragih, Mukti Sardjono (Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Lingkungan), Direktur GIMNI Sahat M Sinaga, Ketua Dewan Pengawas BPDP-KS Rusman Heriawan, Bayu Krisnamurthi (Mantan Direktur BPDP-KS), Ahmad Haslan Saragih (Direktur PTPN4), dan Prof Rizaldi Boer (IPB).

Heri memaparkan, apa yang mereka alami itu adalah pengalaman selama lebih 30 tahun. Sawit di atas lahan gambut yang mereka kelola itu, kini mampu membuat para petani naik haji dan mampu menguliahkan anak-anak mereka hingga meraih gelar sarjana kedokteran.

“Berkat sawit, kini ada 50 warga kami yang akan naik haji di tahun ini. Ini adalah rekor yang pantas masuk MURI,” ujar Heri.

Saat tampil sebagai pembicara di acara PTKS tersebut, ia mengungkapkan pihak-pihak yang membantu warga PIR-Trans. Seperti PT ABM (Abdi Budi Mulia) yang mengikuti peraturan pemerintah 100% soal pembinaan petani sawit peserta PIR Trans. “Kami digembleng dengan baik oleh PT ABM,” ujar Heri.

Pihak PT ABM membeli TBS milik petani PIR Trans dengan harga yang ditentukan pemerintah. Pihaknya juga dibina dan diberdayakan untuk membentuk KUD. Dan, kini KUD mereka mampu menghasilkan uang hingga miliaran rupiah dan mampu membayar pajak ke negara. Keseriusan PT ABM membina mereka direalisasikan dengan menunjuk salahsatu pejabat PT ABM, yakni H Syahrial Pane, untuk mendidik para petani sawit di Teluk Panji selama belasan tahun.

“Hal ini saya katakan langsung di hadapan ribuan peserta PTKS. Kebetulan Pak H Syahrial Pane duduk di depan. Kami merasa wajib mengatakan hal ini kepada publik sebagai penghargaan kami terhadap PT ABM dan Pak Syahrial Pane sendiri,” kata Heri.

Sayangnya, H Syahrial Pane saat dihubungi secara terpisah, tidak banyak memberikan komentar. “Ah, yang saya dan PT ABM lakukan murni untuk mendukung petani sekaligus mematuhi anjuran pemerintah agar membina petani sawit, tidak ada motif lain,” tegas Syahrial. (hendrik hutabarat)

Sumber: Medanbisnisdaily.com

Jakarta – Pemerintah segera melakukan proyek awalan (pilot project) replanting atau peremajaan 30.000 hektare lahan perkebunan Kelapa Sawit untuk meningkatkan produktivitas tanaman tersebut.

“Kami akan replanting Kelapa Sawit 30.000 hektare sebagai pilot project,” ucap Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofjan Djalil ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, disalin dari Antara.

Terkait peremajaan tersebut, ia mengatakan terdapat komponen yang merupakan dana Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit yang diperkirakan sekitar Rp25 juta per hektare.” Kemudian ada komponen lain pinjaman KUR. Para pengusaha diperintahkan untuk menjadi avalis.pembina.danoff-taker,” kata Sofjan.

Ia mengatakan proyek awalan peremajaan akan dipilih di lokasi yang sektor koperasinya berjalan kuat, mengingat koperasi akan diproyeksikan menjadi basis kegiatan peremajaan lahan tersebut

“Kami berikan bantuan replanting dari BPDP, diberikan pinjaman, dan sertifikat. Tahap pertama 30 ribu hektare, kalau berhasil tahundepan akan ditambah dan model ini ditambah untuk me-replanting kebun rakyat. Yang perlu dijamin adalah bibit dan bantuan teknis,” ucap Sofjan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Peremajaan Karet dan Kelapa Sawit menjelaskan rencana kebijakan peremajaan Kelapa Sawit harus dilakukan guna menghindari persoalan yang semakin rumit.

Menurut Darmin, untuk program peremajaan Kelapa Sawit akan dijalankan dengan menggandeng Kementerian Pertanian dan BPDP Kelapa Sawit “Untuk peremajaan sawit kami akan lebih mengandalkan dari BPDP Sawit Kalau ada mungkin dari Kementerian Pertanian,” kata dia. Selain lahan Kelapa Sawit, pemerintah ebagai tahap awal juga akan menjalankan program peremajaan karet di 2018 yang akan ditetapkan target penanaman seluas 15 ribu hektare.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian memandang RUU Perkelapasawitan berpotensi tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

“Kami belum melihat hal yang tidak tercakup terkait perkelapasawitan pada aturan yang sudah ada, baik di dalam perindustrian, perdagangan dan pertanian. Semua sudah diatur dalam perundang-undangan,” kata Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Airlangga mengampai-kan hal tersebut saat memg-gelar Rapat Kerja antara Pemerintah dan Badan Legislasi DPR bersama Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, dan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman.

Sebagai contoh, lanjut Airlangga, perizinan untuk usaha industri pengolahan pada RUU Perkelapasawitan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan Produk Primer, Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan Produk Lanjutan dan Izin Usaha Perkebunan terkait Jasa Perkelapasawitan.

Ketiga perizinan di atas telah diatur dalam UU Nomor 3/2014 tentang Perindustrian yaitu Izin Usaha Industri dan pengaturan pada RUU Perkelapasawitan dinilai tidak sejalan dengan semangat pemerintah menyederhanakan perizinan usaha serta meningkatkan Ease Of Doing Business.

Airlangga menyampaikan, implementasi norma pengaturan di bidangperke-lapa sawitan saat ini sudah berjalan dengan baik mela-luo tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga terkait Sehingga, Kemenperin mengusulkan untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU tentang Perkelapasawitan.

Namun demikian, tambah Airlangga, dalam rangka meningkatkan kinerja perKelapa Sawitan nasional, perlu dilakukan penanaman tugas dan fungsi K/L terkait termasuk pada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, serta forum kerja sama Council of Palm Oil Producing Country.

Sementara itu, Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia meminta penghapusan pungutan ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang selama ini dianggap merugikan pelaku usaha perkebunan.

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia M Muhammadyah dalam keterangannya dijakarta.memintapengha-pusan pungutan itu dengan mencabut peraturan mengenai tarif layanan BLU BPDP Sawit.

“Peraturan perundang-undangan itu merupakan produk hukum cacat dan banyak merugikan pelaku usaha perkebunan. Petani Kelapa Sawit sebagai produsen juga tidak mempunyai posisi tawar dalam struktur pasar yang monopoli,” katanya.

Ia menambahkan pemberlakuan pungutan ekspor CPO turut menyebabkan turunnya harga Tanda Buah Segar (TBS) Sawit yang diterima oleh petani saat menjual ke pabrik Kelapa Sawit untuk diolah menjadi CPO.

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

SUKOHARJO – Inovasi teknologi diyakini dapat meningkatkan produktivitas benih kelapa sawit dan pada akhirnya mempertahankan daya saing Indonesia di pasar global komoditas tersebut.

Sri Mas Sari

Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) optimistis akan menghasilkan benih dengan potensi produktivitas 10 ton minyak sawit mentah per hektare per tahun pada 2020 melalui inovasi teknologi. Saat ini, potensi produktivitas benih yang dihasilkan PPKS berkisar 6 ton-8 ton per ha.

Direktur PPKS PT Riset Perkebunan Nusantara Hasril Hasan Siregar mengatakan inovasi yang terus-menerus telah mengangkat produktivitas sawit yang pada dekade 1960 hanya menghasilkan CPO 4,3 ton per ha per tahun.

Kini, melalui integrasi teknologi biologi molekuler ke dalam sistem pemuliaan konvensional, serta penerapan pertanyakan secara kultur jaringan akan mampu meningkatkan potensi produksi menjadi lebih dari 10 ton CPO per ha per tahun. “Peranan riset dalam menghadirkan inovasi akan terus diperlukan dari masa ke masa,” katanya dalam kegiatan Pertemuan Teknis Kelapa Sawit di Sukoharjo, Selasa (18/7).

Sejalan dengan inovasi varietas unggul, introduksi dan riset tentang serangga penyerbuk kelapa sawit (SPKS) Elaeidobius kamerunicus juga berkontribusi meningkatkan produksi tandan buah segar (TBS) sekitar 26% pada dekade 1980. Selanjutnya pada 2010-2020, PPKS melalui inovasi teknologi hatch and carry dan pengembangan atrak-tan airomix akan menaikkan produksi (TBS) hingga 25%.

Hasril memaparkan produktivitas kelapa sawit masih relatif rendah, yakni 15%-35% atau di bawah produktivitas potensial, sehingga memerlukan dukungan riset, inovasi dan penerapan praktik terbaik.

“Inovasi kultur teknis terutama pemupukan yang efisien, berimbang dan efektif tentunya selalu diperlukan untuk mencapai produktivitas potensial.”

Hasril juga menyebutkan beberapa inovasi lainnya yang sudah dikembangkan untuk menjawab tantangan teknis perkelapasawitan terkini, a.l. perakitan bahan tanaman unggul kelapa sawit moderat tahan Ganoderma, pemanfaatan teknologi drone dalam monitoring penyakit Ganoderma, penerapan sistem peremajaan yang efektif untuk areal endemik Ganoderma, aplikasi teknologi tata air di lahan gambut atau pasang surut, serta penerapan sistem irigasi pada khan kering.

DAYA SAING

Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi memampaikan Indonesia harus dapat memproduksi minimal 25 ton tandan buah segar kelapa sawit per hektare per tahun jika ingin mempertahankan daya saing di pasar minyak nabati dunia.

Produktivitas TBS itu hendaknya diikuti pula dengan rendemen (yield) setidaknya 25% atau menghasilkan Crude Palm Oil (CPO) 5 ton-6 ton per ha per tahun. Lompatan produktivitas itu penting untuk menggapai visi menggandakan suplai CPO Indonesia ke pasar dunia sekitar 60 juta ton pada 2050.

Saat ini, produktivitas TBS banyak yang masih di bawah 20 ton per ha, terutama dialami oleh petani swadaya karena umur tanaman sudah tua atau kualitas benih tidak baik. Akibatnya, CPO yang dihasilkannya pun hanya sekitar 2,5-3 ton per ha kendati masih Iebih unggul dibandingkan dengan produktivitas minyak mpeseed yang hanya 0,6 ton per ha, minyak biji bunga matahari 0,5 ton per ha, dan minyak kedelai 0,4 ton per ha.

Bayu mengatakan ruang untuk mengerek produktivitas TBS dan CPO itu berada pada perkebunan rakyat mengingat yield yang dihasilkan perkebunan swasta sudah relatif tinggi. “Tidak sekadar mempertahankan keberlanjutan kelapa sawit, kita juga harus mempertahankan keberlanjutan daya saing sawit. Kita menjadi nomor

satu [eksportir minyak nabati] karena memiliki daya saing, daya saing yang memberikan manfaat kepada petani sawit,” ujarnya dalam kegiatan Pertemuan Teknis Kelapa Sawit di Sukoharjo, Selasa (18/7).

Meskipun demikian, lanjut Bayu, sawit hendaknya tidak dibatasi untuk sekadar menghasilkan CPO. Menurut dia, sawit harus menghasilkan multiproduk, mulai dari cairan, padatan, hingga gas.

Mantan Kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP Sawit) itu memberi gambaran, Indonesia mengekspor cangkang sawit ke Jepang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bioenergi Negeri Matahari Terbit. Tahun lalu, volume pengapalan cangkang sawit ke Jepang 450.000 ton dengan harga USS80 per ton free on board (FOB) atau USS120 cost, insurance, and freight (CIF).

Sementara itu, mantan menteri pertanian Bungaran Saragih mengatakan peremajaan kebun sawit menjadi syarat utama untuk mencapai target produksi 25 ton TBS per ha, kemudian disusul oleh praktik pertanian yang baik (GAP).

“Kalau BPDP menyatakan tahun ini replanting 20.000 ha kebun dimulai, barangkali target itu bisa dicapai 5-10 tahun yang akan datang. lima tahun mungkin terlalu ambisius karena baru panen. Mungkin 10 tahun yang akan datang,” katanya.

Sri Mas Sari

Sumber: Bisnis Indonesia

Pada Agustus atau September 2017, Pemerintah AS akan memutuskan benar tidaknya tudingan dumping biodiesel Indonesia

JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat dalam lima bulan tahun ini, kinerja industri biodiesel mengalami stagnasi bahkan turun. Selain karena tudingan dumping, penurunan juga tak terlepas dari terlambatnya pengumuman alokasi oleh PT Pertamina.

Menurut data GAPKI, produksi biodiesel periode Januari 2017-Mei 2017 mencapai 1,03 juta ton. Jumlah itu turun 1,9% dibandingkan periode sama 2016 yang 1,05 juta ton. Sementara produksi biodiesel pada Mei 2017 hanya mencapai 171.900 ton atau turun 26% dibandingkan bulan April yang mencapai 232.500 ton.

Menurut Direktur Ekselaitif GAPKI Fadhil Hasan, kondisi ini berimbas pada penyerapan biodiesel di dalam negeri pada bulan Mei yang hanya 141.750 ton, turun 38% dibandingkan bulan April 2017 yang sebesar 227.720 ton. “Kinerja produksi biodiesel mengalami stagnasi dibandingkan tahun lalu,” ujarnya, Senin (17/7).

Namun Fadhil optimis produksi biodiesel di semester kedua bisa terdongkrak. Pasalnya, di tengah isu tudingan Indonesia melakukan dumping biodiesel, justru permintaan minyak sawit dari Amerika Serikat (AS) naik signifikan pada bulan Mei 2017 lalu.

Kenaikan permintaan minyak sawit dari Negeri Paman Sam tersebut menunjukkan bahwa pasar AS tidak terlalu terpengaruh tudingan dumping biodiesel. Dengan begitu maka diharapkan juga permintaan biodiesel akan kembali naik di akhir tahun.

Data GAPKI menunjukkan, kenaikan permintaan minyak sawit dari AS mencapai 43% menjadi 119,950 ton dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 83,700 ton. “Hal ini mengejutkan di saat AS sedang dengan gencar menuduh Indonesia melakukan dumping biodiesel,” katanya

Pasar China

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga juga menilai Indonesia tidak perlu khawatir terhadap tudingan dumping AS. Sebab saat ini, pemerintah tengah menyasar China sebagai pasar produk biodiesel baru. Negara Tirai Bambu ini membutuhkan 180 juta kilo liter solar per tahun. Saat ini Indonesia tengah melobi China untuk ekspor bahan bakar nabati (BBN) biodiesel 5% atau B5. Bila ekspor B5 jadi terealisasi, diperkirakan kebutuhan biodiesel ke Negara Tembok Raksasa tersebut mencapai 9 juta ton per tahun.

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Ap-robi) Paulus Tjakrawan mengatakan, saat ini kasus tudingan dumping biodiesel tengah dibahas. Kalau pemerintah AS masih memiliki pertanyaan atau data tambahan maka akan segera diajukan ke Pemerintah Indonesia maupun swasta. Kalau tidak, maka pada Agustus atau paling lambat September 2017, pemerintah AS akan memutuskan benar tidaknya tudingan dumping biodiesel Indonesia

Kalau pun nantinya, pemerintah AS memutuskan ada dumping, maka Indonesia masih ada peluang memperkarakan ini ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO). Itu pun kalau Indonesia masih tetap ingin masuk pasar AS. “Harus diakui pasar AS lumayan besar , sekitar 10 juta hingga 11 juta kiloliter biodiesel per tahun,” ujarnya

Paulus memperkirakan total produksi biodiesel Indonesia akan mencapai 2,5 juta ton kiloliter tahun ini. Jumlah itu turun dari tahun lalu yang mencapai 3 juta kiloliter. Penurunan disebabkan pada MeiJuni lalu, suplai biodiesel terhenti karena penunjukan baru dari PT Pertamina yang harus disinkronkan dengan perundang-undangan.

Paulus menambahkan, tahun lalu ekspor biodiesel Indonesia ke Negeri Paman Sam mencapai 400.000 kiloliter. Namun pada tahun ini, relatif turun karena persaingan harga. Sementara ekspor ke Eropa tahun ini nyaris tidak ada karena tudingan dumping. Saat ini Indonesia tengah mengajukan banding ke WTO terkait tudingan ini.

Noverius Laoli/Abdul Basith Bardan

Sumber: Harian Kontan