KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dorongan penerapan praktik sustainability kelapa sawit terus bergulir, bahkan penerapannya tidak berhenti tingkat pelaku usaha besar, melainkan berlanjut hingga tingkat petani. Sustainability merupakan market driven atau consumer driven sehingga harus diterapkan semua rantai pasok.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki)Joko Supriyono, menyatakan hal ini pada webinar yang diselenggarakan Aspekpir bekerjasama dengan Gapki.
“Petani harus terus didorong untuk sustainbale, maka prioritas pertama adalah peningkatan produktivitas. Kalau produktivitas rendah maka tidak akan bisa bertahan. Sekarang memang harga TBS sedang bagus, tetapi kalau harga sedang rendah produktivitas tinggi membuat petani masih punya margin,” katanya dalam keterangannya, Minggu (1/11).
Tata niaga menjadi masalah sebab tidak punya akses langsung ke PKS dan banyaknya perantara , harga yang diterima petani menjadi jauh dibawah penetapan pemerintah. Misalnya harga penetapan Rp 1.500 per kg tingkat petani hanya Rp 1.200 per kg.
Petani PIR jadi contoh karena bermitra dengan perusahaan maka punya akses langsung ke PKS dan harga yang diterima sesuai harga penetapan. Karena itu petani harus mencari mitra perusahaan dan syaratnya adalah membentuk dan memperkuat kelembagaan. Kemitraan merupakan keniscayaan baik bagi perusahaan maupun petani.
Kemitraan inti plasma sudah selesai sejak tahun 90an sekarang justru dibuka peluang kemitraan karena polanya bebas bisa memilih apa saja mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit.
Ada yang sederhana sekedar jadi avalis saja, ada yang sangat kompleks menyerahkan pengelolaan kebun dalam satu hamparan pada perusahaan untuk dioperasikan dan petani harus membayar fee, ada juga perusahaan yang sekedar menjadi pendamping.
Setiyono, Ketua Umum Aspekpir Indonesia menyatakan masa lalu kemitraan seperti bapak angkat dan anak angkat, apa yang dikerjakan perusahaan maka petani tinggal ikut saja karena memang tidak mengerti. Perusahaan membangun kebun dari a sampai z petani tinggal terima bersih saja.
Petani juga hanya bergerak di budidaya saja, menjual dalam bentuk TBS. Penetapan harga TBS berdasarkan harga CPO dan inti saja. Pemerintah dulu mengatur soal PIR ini dengan melibatkan banyak instansi sehingga rinci, bukti memang serius mengurus rakyat.
Sekarang kemitraan harus sejajar, petani dan perusahaan berstatus sama jadi semua hal harus dirundingkan dulu dan bisa berjalan kalau kedua belah pihak setuju. Bangun kebun bersama-sama, plasma ikut menentukan baik jenis benih yang digunakan, pembibitan , metode replanting dan pemeliharaan.
Petani juga harus maju selangkah, jangan terus menerus berkutat sebagai penghasil TBS saja. Petani harus jadi penghasil CPO dengan ikut memiliki saham di PKS. “Dengan memiliki saham di PKS maka Eropa tidak bisa lagi leluasa menyerang perusahaan sawit karena disitu ada saham petani,” katanya.
Pada webinar juga dilaksanakan penandatanganan MoU antara Gapki dengan Aspekpir tentang pembinaan kemitraan dan percepatan kebun plasma PIR kelapa sawit. Dalam MoU ini Gapki mendorong perusahaan anggotanya bekerjasama dengan anggota Aspekpir untuk melaksanakan kemitraan.
M Nurdin, Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, PTT dan Transmigrasi menyatakan total investasi di kawasan transmigrasi baru untuk pembangunan kebun dan sarana prasarana adalah Rp18,62 triliun.
Ada 44 badan usaha telah bermitra, dan 42 diantaranya bergerak dalam perkebunan kelapa sawit. Sampai Oktober 2020 berdasarkan data business plan per perusahaan atau rencana kerja penanaman modal rencana kebun inti 138.803,14 ha realisasi 78.715,87 ha; rencana kebun plasma 150.399,55 ha realisasi 47.291,43 ha; rencana tenaga kerja 49.571 KK realisasi 21.433 KK.
Sumber: Kontan.co.id
