Akademisi Unlam: Sawit Bukan Pemicu Banjir Kalsel

 

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Walhi, LSM Lingkungan Hidup, diminta untuk membuktikan fakta ilmiah tuduhan kelapa sawit sebagai penyebab banjir di Kalimantan Selatan. Banjir terjadi disebabkan curah hujan tinggi bukan sebagai dampak hadirnya perkebunan sawit di provinsi beribukota Banjarmasin.

Dr.Ir. Arief Rahmad Maulana Akbar, M.Si., Wakil Dekan Akademik Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) menyatakan  tuduhan bahwa sawit penyebab banjir di Kalsel tidak mendasar karena lokasi banjir awal di daerah Pengaron, Kabupaten Banjar yang  paling awal terendan hampir sebulan.

Tetapi di daerah Pengaron, kata Arief, tidak ada kawasan sawit di sana justru area bekas tambang yang menyisakan danau-danau tanpa penghuni. Selain itu, area banjir besar di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdampingan dengan tambang PT Adaro dan hingga sekarang  tidak ada perkebunan sawit di wilayah tersebut.

“Banjir besar tahun ini memang pemicunya  curah hujan tinggi. Selama empat hari, hujan berlangsung  nonstop. Ini baru seumur hidup terjadi tidak pernah mengalami seperti ini,” cerita.

Merujuk keterangan terulis dari badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang dilansir hari Senin (18 Januari 2021), curah hujan dengan intensitas tinggi tercatat di Stasiun Meteorologi Syamsudin Noor Banjarmasin pada tanggal 10 Januari 2021 sebesar 125 mm, tanggal 11 Januari 2021 sebesar 30 mm, tanggal 12 Januari 2021 sebesar 35 mm, tanggal 13 Januari 2021 sebesar 51 mm, tanggal 14 Januari 2021 sebesar 249 mm dan tanggal 15 Januari 2021 sebesar 131 mm.

Berdasarkan data tadi akumulasi jumlah curah hujan selama 2 hari di Stasiun Meteorologi Syamsudin Noor mencapai 300 mm, yang jika dibandingkan pada normal jumlah curah hujan bulanan Januari sebesar 394 mm. Itu sebabnya, curah hujan ini tergolong dalam kondisi ekstrem.

Ia menjelaskan bahwa mayoritas daerah banjir di Kalsel ini  dilintasi sungai yang bermuara ke sungai Barito. Akibat dampak pasang tinggi Sungai Barito tidak mengalir ke laut. Tetapi arus balik karena terdorong oleh pasang sehingga  sungai meluap. Luapan ini disebabkan dampak hujan tinggi tidak  mampu mengalir ke hilir.

“Kota Banjarmasin hingga sekarang belum mampu surut akibat dampak pasang laut  diluar kebiasaan,” jelasnya.

Ia menyayangkan tuduhan yang dialamatkan Walhi kepada perkebunan sawit. Tuduhan ini sangat tidak ilmiah karena area sawit saat ini bekas area HPH dan eks tambang. Awalnya areal eks HPH dan bekas tambang ini adalah lahan kosong hanya tumbuh ilalang dan semak.

Secara keilmuan perakaran tanaman besar seperti sawit memiliki kemampuan untuk menahan air. “Tuduhan awal yang disampaikan Walhi sangat tidak  ilmiah dan tanpa kajian, mungkin monokultur  seperti perkebunan sawit pasti berdampak. Namun dampaknya tidak akan semasif  pertambangan,” jelasnya.

Raditya Jati, Kepala Pusat Data dan Komunikasi BNPB menjelaskan bahwa banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan perlu dikaji mendalam penyebabnya. “Banjir  ini diperlukan kajian lebih lanjut. Memang untuk pengelolaan daerah aliran sungai kita harus bicara dari hulu ke hilir,” ujarnya dalam jumpa pers.

Jadi tidak bisa bicara selain lingkungan hidup, menurutnya, perlu dikaji pula pengelolaan wilayah sungai dan penataan ruang sebagai komponen kajian. Selain itu, perlu ditinjau pula wilayah berpotensi risiko banjir di wilayah Kalimantan saat ada curah hujan yang cukup tinggi.

Dari buku Mitos vs Fakta Sawit yang diterbitkan PASPI bahwa di Indonesia bencana banjir terjadi di berbagai daerah. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2017 tiga besar daerah provinsi yang paling sering terjadi bencana banjir dalam kurun waktu 2010 sampai 2016 adalah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Dari jumlah kejadian bencana banjir nasional selam 2010-2016, 45 persennya terjadi di ketiga daerah tersebut (rata-rata 15 persen). Perlu dicatat bahwa ketiga provinsi tersebut bukanlah daerah sentra sawit nasional.

“Bencana banjir tidak ada kaitannya dengan perkebunan kelapa sawit dan justru lebih sering terjadi di provinsi yang tidak memiliki perkebunan kelapa sawit,” seperti diterangkan PASPI.

 

Sumber: Sawitindonesia.com