Untuk memudahkan operasional petani sawit yang ada di Provinsi Riau, Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPW APKSINDO) Riau mengusulkan perbaikan akses kebun, jembatan dan pangadaan pupuk. Hal itu diutarakan Gulat Medali Emas Manurung, Ketua DPW APKASINDO Riau dalam Focus Group Discussion (FGD) Program Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tepat Sasran, Pekanbaru, Kamis (22 November 2018).
“Dengan adanya FGD muncul semangat baru untuk hari esok yang lebih baik bagi petani sawit melalui bantuan sarana prasarana BPDP-KS. Misalnya perbaikan jalan, jembatan, pengadaan pupuk. Itu akan mengurangi beban biaya sehingga harga TBS murah bisa terkerek,” ujar Gulat.
Ia menambahkan saat ini kebutuhan infrastruktur sangat penting dan mendesak. Karena jalan dan jembatan dan pengadaan pupuk sangat membebani ongkos produksi. “Biaya operasional mahal sehingga pendapatan petani berkurang. Selama ini kondisi jalan yang ada di kebun tidak masuk pada anggaran daerah,” ujar Gulat.
Dengan adanya bantuan sarana dan prasarana dari BPDPKS sangat membantu petani sawit. “Selama ini petani keberatan dengan biaya mobilisasi, karena memindah Tandan Buah Segar (TBS) dari kebun ke pabrik memakan ongkos yang cukup mahal. Maka jika jalanan lancar akan mengurangi biaya operasional,” pungkas Gulat.
Secara rinci Gulat menjelaskan kebutuhan dana untuk akses jalan, jembatan dan pengadaan pupuk. “Kami, perbaikan jalan sepanjang 26 kilometer perbaikan jalan, 20 jembatan, dan 1.200 ton pupuk per DPD/Kabupaten/Kota. DPW APKASINDO Riau mempunyai 11 kabupaten/Kota,” jelasnya.
Dari letak geografis, Provinsi Riau mempunyai banyak sungai. Maka cukup tepat DPW APKASINDO mengusulkan dana pada BPDPKS untuk perbaikan infrastruktur untuk menunjang operasional petani sawit yang menjadi penyumbang devisa negara.
Dana yang diusulkan untuk penunjang sarana dan prasarana sebesar Rp87 miliar. “Tahap awal perbaikan jalan di kebun cukup pengurukan dengan pasir dan batu tahap selanjutnya pengerasan, jadi perbaikan jalan dilakukan secara bertahap,” jelasnya.
Tidak hanya mengusulkan perbaikan akses kebun, jembatan dan pengadaan pupuk. Sebagai perwakilan petani, APKASINDO juga menginisiasi pembuatan pabrik sawit yang sepenuhnya dimiliki petani. Selama ini, petani hanya menjual TBS ke pabrik perusahaan. Posisi inilah yang membuat petani tidak punya posisi tawar dalam penentuan harga TBS saat anjok seperti sekarang ini.
“Untuk pabrik kelapa sawit petani memang menjadi target kami pada 2019 mendatang yang sudah menjadi masterplan karena ini sifatnya action. Membuat pabrik kelapa sawit mini lebih mudah dibanding skala besar. Dan, ini sudah diuji coba. Ini menjadi tolak ukur harga TBS. Dengan adanya pabrik kelapa sawit petani, kita bisa hitung biaya produksi,” terang Gulat.
Pabrik mini sawit dapat menjadi solusi bagi petani sawit. “Petani APKASINDO harus move on atau hijrah. Ini salah satu untuk mengangkat pendapatan petani. Jika hanya sekedar menjual TBS tidak dapat untung dan terus dirugikan,”pungkas Gulat.
Sumber: Sawitindonesia.com
