Apkasindo: Tata Niaga TBS Petani Harus Diperbaiki

JAKARTA, investor.id – Rencana pemerintah untuk memperluas mandatori Biodiesel campuran 30% atau B30 mendapatkan dukungan berbagai pihak termasuk petani.

Program ini sangat efektif menjaga keseimbangan stok sawit di dalam negeri dan dapat menjaga harga sawit. Implementasi B30 ini bisa sukses di lapangan, jika tata niaga tandan buah segar (TBS) sawit diperbaiki.

Jika tata niaganya sudah diperbaiki maka tidak ada kecurigaan bahwa B30 hanya menguntungkan perusahaan besar sawit saja karena selama ini banyak isu yang beredar bahwa B30 hanya menguntungkan perusahaan besar sawit dan petani sawit cenderung dilupakan.

Sekjen DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Rino Afrino mengatakan  program B30 merupakan kebijakan strategis nasional untuk meningkatkan serapan produksi minyak sawit dalam negeri dan bisa menjaga harga CPO agar ekonomis.

Pihaknya mendukung kelanjutan program ini bagi ketahanan energi nasional dan program ini perlu mendapatkan dukungan semua pihak karena bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan bisa menekan impor BBM.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab atas keberlanjutan Biodiesel dari B30 hingga B100, dalam perdagangan internasional bahwa saat ini selisih harga CPO dan minyak bumi semakin melebar sehingga berdampak pada pemberian insentif B30.

“ Bagi petani, persoalan pungutan ekspor dan B30 ini harus menguntungkan semua pihak dari konteks petani, kami ingin mendapatkan harga TBS yang wajar dan berkeadilan, kuncinya adalah wajib diperbaiki tata niaga TBS di tingkat petani,” ujar dia kepada Investor Daily, di Jakarta, Senin (14/9).

Dengan harga CPO dengan rata rata US$ 600 per ton maka harga TBS petani seharusnya Rp 1.500-Rp 1.700 per kilogram, harga inilah yang seharusnya dapat dinikmati petani di seluruh Indonesia, faktanya di lapangan petani tidak memperoleh harga tersebut dan jauh dibawah harga tersebut.

Berdasarkan koordinasi petani Apkasindo di 22 Provinsi dan 118 Kabupaten, fakta lapangan selalu menjadi keluhan utama yaitu rendahnya harga TBS yang terjadi, petani sawit di Indonesia bagian timur selisih harganya lebih rendah.

Sebaiknya pemerintah mengkaji benar rencana kenaikan pungutan ekspor. Dengan memperbaiki tata niaga TBS, keadilan harga TBS dpaat dinikmati petani.

Harga CPO sebesar US$ 600/ton akan berdampak positif bagi harga TBS petani, jika semuanya sudah adil maka akan memberikan keuntungan dan kebaikan bersama.