Pemerintah Provinsi Bengkulu berupaya memperbaiki pencatatan daerah asal minyak kelapa sawit mentah atau CPO yang diekspor. Menurut laporan ANTARA Bengkulu pada 26 Oktober 2026, barang yang diproduksi di provinsi itu belum seluruhnya tercatat menurut wilayah asal dalam perdagangan ekspor. Pembenahan pencatatan diarahkan agar profil produksi dan perdagangan daerah dapat tergambar lebih jelas.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana menyampaikan hal itu dalam diskusi bertema “Optimalisasi Ekspor CPO untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu” di Bengkulu. Ia mengatakan informasi asal komoditas dapat membantu investor dan pemerintah pusat mengetahui potensi produksi CPO serta komoditas perkebunan yang diekspor dari daerah tersebut. Harapan mengenai daya tarik investasi itu merupakan penilaian narasumber, bukan laporan bahwa investasi baru telah terealisasi.
ANTARA mengutip Wakil Gubernur Bengkulu Mian yang menyebut potensi produksi CPO provinsinya sekitar 1,3 juta hingga 1,5 juta ton per tahun. Angka tersebut merupakan keterangan tentang produksi potensial, bukan volume ekspor Bengkulu yang sudah terverifikasi. Mian justru menyatakan volume ekspor yang benar-benar berasal dari Bengkulu belum tercatat secara optimal. Dengan demikian, kedua angka itu tidak bisa langsung digunakan sebagai total ekspor provinsi.
Salah satu persoalan yang disampaikan Mian adalah rute pengiriman. Sebagian CPO yang diproduksi di Bengkulu dikirim lewat pelabuhan di daerah lain, termasuk Teluk Bayur di Padang, Sumatera Barat. Pergerakan melalui pelabuhan luar provinsi menjadi alasan perlunya membedakan lokasi pengapalan dari asal produksi. Pemberitaan tersebut tidak memuat besaran muatan Bengkulu yang melewati Teluk Bayur, sehingga belum ada dasar untuk menghitung selisih statistik ekspornya.
Menurut Mian, data asal ekspor yang lebih baik juga dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperjuangkan pembagian Dana Bagi Hasil sawit yang dinilai lebih sesuai dengan potensi produksinya. Itu adalah tujuan yang dikemukakan pemerintah provinsi; ANTARA tidak menyebut perubahan besaran dana bagi hasil telah disetujui. Pembaca yang mengikuti perkembangan komoditas ini secara lebih luas dapat melihat halaman data harga CPO GIMNI, yang berbeda dari statistik asal barang dan tidak menggantikan pencatatan ekspor.
Selain pembenahan data perdagangan, pemerintah provinsi disebut mengupayakan peningkatan produktivitas kebun sawit melalui peremajaan tanaman, intensifikasi, dan penggunaan bibit berkualitas. ANTARA tidak merinci target luas, anggaran, maupun jadwal untuk setiap langkah tersebut. Fokus pemberitaan ini tetap pada pencatatan asal CPO: tanpa data asal yang lebih lengkap, potensi produksi yang disebut pemerintah daerah belum dapat disamakan dengan capaian ekspor yang dicatat atas nama Bengkulu.
Sumber pantauan
- ANTARA News Bengkulu, “Pemprov Bengkulu optimalkan pencatatan ekspor asal komoditas untuk CPO”, 26 Oktober 2026: https://bengkulu.antaranews.com/amp/berita/483871/pemprov-bengkulu-optimalkan-pencatatan-ekspor-asal-komoditas-untuk-cpo
