Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mengusulkan relaksasi aturan dan percepatan replanting (peremajaan) supaya target pemerintah 185 ribu hektare dapat tercapai. Usulan ini disampaikan dalam pertemuan APKASINDO dengan Menko Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution, di kantornya, Kamis (9 Agustus 2018).
Rino menyampaikan bahwa regulasi yang dikeluarkan oleh ditjen perkebunan sangat rumit dan alur birokrasi sangat panjang, akibatnya program kurang maksimal berjalan di lapangan. Ditambah lagi, penerapan aturan PSR di tingkat dinas perkebunan provinsi sampai kabupaten/kota masih kaku.
Situasi inilah, kata Rino, yang membuat petani menjadi bingung untuk mengajukan pembiayaan. “Petani menjadi bingung karena sosialisasi (PSR) sangat minim,”paparnya. Oleh karena itu, program PSR sebaiknya dipercepat melalui perbaikan aturan dan pembentukan tim percepatan replanting.
Menko Darmin Nasution sepakat dengan usulan Apkasindo untuk mempercepat program PSR. Dalam sebulan, program ini idealnya seluas 20 ribu hektare d mana program PSR berjalan giliran di setiap provinsi.
Ditekankan oleh Menko bahwa filosofi program PSR untuk membantu serta menolong petani rakyat bukannya mempersulit mereka untuk menjadi peserta PSR ini. “Jika persyaratan mereka belum lengkap. Kita harus bantu untuk melengkapi, bukan menghambat program ini,”jelasnya.
Solusi yang diusulkan Apkasindo adalah mengkajiulang regulasi yang sekarang berjalan dan mau mendengar saran dari petani dan pengusaha.
Selain itu, ada baiknya dibentuk tim percepatan replanting yang beranggotakan multistakeholder terdiri dari pemerintah pusat &daerah, BPDP-KS, Apkasindo,Gapki, akademisi, produsen benih, BPN, dan perbankan.
Di akhir pertemuan, Menko mengajak APKASINDO supaya membantu suksesnya program ini dengan harapan dapat membantu semua petani baik plasma maupun swadaya.
Menanggapi permintaan ini, Rino menyatakan kesiapan APKASINDO mendukung program PSR karena anggota Apkasindo tersebar di 22 Provinsi dan 140 kabupaten. Di Rokan Hilir, APKASINDO RIAU berhasil mendampingi KUD Subur Makmur untuk menjadi peserta peremajaan sawit rakyat.
“Dimana bapak presiden sudah meresmikan replantingnya beberapa waktu lalu. Kesuksesan inilah menjadi bukti bahwa Apkasindo siap mendampingi Program PSR,”ungkap Rino.
Rino menambahkan bahwa roh PSR Nasional ini membantu petani swadaya oleh karena itu diharapkan petani diprioritaskan sebagai peserta PSR Nasional. Di satu sisi, petani swadaya memang dihadapkan banyak kendala untuk memenuhi syarat peremajaan. Antara lain lahan tidaksatu hamparan, surat hak alas tanah belum final, kelembagaan masih lemah, dan kebun berada di kawasan hutan.
“Disinilah tugas pemerintah termasuk Apkasindo untuk menyelesaikan persoalan ini. Selain itu, kami mengapresiasi niat baik dan kerja keras BPDP sawit. Tapi percepatan juga harus dikedepankan,”tambahnya.
APKASINDO mengusulkan program peningkatan SDM petani melalui pelatihan dihidupkan kembali. Karena program ini sudah berhenti semenjak Maret 2017. Padahal, kata Rino, pelatihan ini bermanfaat meningkatkan kapasitas dan kemampuan petani sawit di Indonesia.
Hadir dalam pertemuan ini yaitu pengurus Apkasindo dan Prof. Saputra (Direktur 1945 Institute).
Sumber: Sawitindonesia.com
