,

Black Campaign Sawit, Bagaimana Awalnya?

Sepekan terakhir, aksi boikot terhadap produk minyak sawit dan turunannya dari FGV Holding Malaysia oleh Amerika Serikat menjadi topik terhangat yang turut dibicarakan oleh pelaku industri sawit nasional.

Tidak hanya karena FGV Holding memiliki sekitar 22.578 hektare kebun sawit di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah saja, tetapi aksi tersebut juga dianggap sebagai salah satu bentuk kampanye negatif yang dilakukan untuk menggeser kedudukan minyak sawit di pasar global.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinanga menanggapi kondisi tersebut. “Itu sudah enggak aneh lagilah. Sama saja dengan Eropa. Apa pun pasti mereka lakukan untuk mendiskreditkan sawit. Asal tahu saja, upaya ini sudah berubah menjadi ideologi, lho.”

Hanya saja, kebencian yang sudah mendarah daging tersebut justru tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Bahkan, dalam memenuhi kebutuhan pangan saja, Negeri Benua Biru dan Benua Merah ini masih bergantung pada minyak kelapa sawit.

Lebih lanjut Sahat menjelaskan bahwa sebenarnya bibit kebencian kepada minyak kelapa sawit oleh Negari Benua Biru dan Benua Merah tersebut sudah mencuat sejak 1970-an. Isu yang pertama kali mencuat yakni mengonsumsi minyak sawit dapat menyebabkan obesitas dan kolesterol.

“Sekitar 1978, saya tinggal di Eropa, isu itu masih berseliweran. Tapi, Eropa enggak percaya dengan isu itu. Mereka tetap membeli minyak sawit,” terang Sahat.

Namun berbagai hasil riset dari para ahli mampu membuktikan bahwa mengonsumsi minyak sawit tidak merusak kesehatan. Hasil riset ini berhasil mematahkan isu negatif yang beredar tersebut sehingga mengakibatkan Amerika dan perusahaan tropical oil bersepakat untuk tidak saling menjelekkan.

Tidak berhenti sampai di situ, pada 2013, Uni Eropa memutuskan untuk menggunakan biodiesel yang bertujuan menurunkan emisi gas rumah kaca. Demi menjalankan misi tersebut, pemerintah setempat menggelontorkan subsidi kepada perusahaan yang memproduksi Fatty Acid Methyl Ester (FAME) yang notabene berbahan baku minyak sawit.

Minyak sawit dipilih karena harganya yang jauh lebih murah dibandingkan rapeseed oil dengan selisih US$120–US$180 per ton (atau sekitar Rp1.767.000–Rp2.651.040 per ton). Dengan proyek tersebut, negara Uni Eropa seperti Prancis melakukan protes kepada pemerintah lantaran rapeseed oil kehilangan pamor sebagai sumber bahan bakar.

Berbekal kondisi tersebut, pada 2016, saat produksi minyak sawit Indonesia mengalami peningkatan drastis ditambah dengan julukan sebagai raja minyak sawit dunia, isu deforestasi dari Benua Biru tersebut muncul.

Sahat bercerita, “dicari-carilah bahan untuk memperkuat isu itu. Foto orang hutan yang seolah teraniaya disebar. Tunggul-tunggul kayu difoto sedemikian rupa seolah-olah hutan Indonesia sudah luluh lantak.”

Di saat isu deforestasi mulai meredup, giliran ekspor biodiesel yang diganjal dengan aturan bea masuk tinggi. Alasannya, biodiesel itu diproduksi dengan bermodalkan subsidi pemerintah. Celakanya lagi, tudingan tersebut juga dibumbui dengan kalimat petani kelapa sawit mensubsidi pembuatan biodiesel.

“Alasan tadi sangat tidak masuk akal sebenarnya. Tapi, itu tadilah, ragam isu pasti akan selalu dibikin supaya dapat harga murah. Sebab seperti yang saya bilang tadi, mereka butuh dengan minyak sawit ini,” ungkat Sahat.

Kendati kelapa sawit mendapatkan serangan bertubi-tubi dari negara-negara kontra, kebutuhan dunia akan minyak sawit tak pernah pudar. Lebih lanjut Sahat menyebutkan, dari semua kenyataan yang ada, inti dari permasalahan yang dihadapi kelapa sawit selama ini yakni persaingan dagang yang berawal dari ketakutan produsen minyak non-sawit.

“Semua lini di masyarakat kita disusupi demi menjelekkan sawit ini, termasuk sejumlah media. Buktinya, ada berita yang bilang FAME dan biodiesel lebih buruk dari fosil. Tapi, enggak ada alasan yang jelas kenapa sampai dibilang kayak gitu,” ujar Sahat.

Sahat juga berpendapat, “kalau memang sawit adalah tanaman yang bisa memperkerjakan orang banyak dan memberikan devisa tinggi, konsistenlah itu sebagai political will bahwa ekonomi Indonesai ditopang oleh sawit dan batu bara.”

Lantas yang lebih penting, pemerintah harus menetapkan siapa sebenarnya komando di sawit agar tidak lagi ada miskomunikasi yang berarti.

“Kalau kapal ini mau bergerak kencang, jangan banyak jangkar,” tegasnya. “Dan yang terakhir, kembangkan pemakaian biohidrokarbon yang melibatkan petani dan koperasi,” tambahnya.

 

Sumber: Wartaekonomi.co.id