Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) menargetkan penerimaan dana pungutan Rp11 triliun pada 2018

Rusman Heriawan, Ketua Dewan Pengawas BPDP-KS menjelaskan bahwa alokasi dana tahun ini akan dipakai untuk kegiatan replanting 185 ribu hektar, program mandatori biodiesel 3,5 juta kilo liter dengan target penyerapan maksimal 70 persen.

Kendati demikian, target dana pungutan tahun ini lebih rendah dari penerimaan tahun lalu sebesar Rp 14,2 triliun. Menurut Rusman, pungutan dari ekspor CPO (minyak sawit mentah) terus menurun karena lebih banyak ekspor dalam bentuk produk hilir. Pungutan ekspor CPO sebesar US$50/ ton, sedangkan produk hilir bervariasi antara US$10-US$40/ton.

“Porsi ekspor CPO terus mengecil. Jangan dianggap volume linear dengan dana pungutan sebab produk turunan pungutannya berkisar 20-30 dolar AS per ton ya makin kecil,” kata Rusman sela-sela acara Pekan Riset Sawit Indonesia 2018, pada Selasa (13 Februari 2018), di Bandung, Jawa Barat.

Pada tahun lalu, BPDP-KS lmengantongi hasil dana pungutan sawit sebesar Rp14,2 triliun. Dengan rincian perolehan dana, pungutan dari Januari – Desember 2017 rata-rata dana pungutan Rp1 triliun.“Nominal perolehan dana tidak pernah di bawah Rp1 triliun selalu di atas Rp1 triliun, jadi kalau dilihat angkanya sekitar 14,2 triliun.”

Rusman menyebutkan, dana pungutan tertinggi pada Agustus 2017 mencapai Rp 1,5 triliun dengan volume ekspor 5,7 juta ton CPO.

Di tengah isu kampanye hitamnya, namun sawit Indonesia masih diminati negara-negara lain. Buktinya, pada 2017 beberapa negara yang menjadi importir CPO dari Indonesia di antaranya India, China, USA, Belanda, Bangladesh dan Pakistan.

“Negara tertinggi ekspor India 7,6 juta ton, China 4,1 juta ton, Pakistan 2,3 juta ton. Sementara perluasan pasar baru eksport CPO ke Bangladesh dan Pakistan. Khusus untuk Belanda 3,3 juta ton tapi di jual lagi ke negara-negara di Eropa. Jadi urutan ekspor ke India, China, Belanda, Bangladesh dan Pakistan,” kata Rusman.

 

Sumber: Sawitindonesia.com