Disbun: Industri Sawit Riau Masih Ramah Lingkungan
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau Ferry Erna Putra, mengatakan berdasarkan kunjungan Tim Delegasi Uni Eropah tahun 2018 ke Riau telah membuktikan bahwa industri sawit nasional khususnya Riau masih ramah lingkungan.
"Atas kunjungan mereka tersebut yang telah menepis sendiri kampanye negatif di luar negeri terkait industri sawit Indonesia tidak ramah...
Read MoreStrategi RI Perluas Pangsa Pasar Sawit di Pakistan
Pelaku industri dan importir kelapa sawit Pakistan sambut positif focus group discussion (FGD) untuk mempertajam riset mengenai potensi Pakistan sebagai hub bisnis minyak sawit Indonesia pada Selasa 18 Juni 2019.
Hal ini sebagai langkah memperluas pangsa pasar ke kawasan Asia Selatan, Asia Tengah dan Timur Tengah. FGD tersebut mendapatkan respons positif dari kalangan...
Read MoreGAPKI, GIMNI, dan BPDPKS Gelar Oil Palm Marathon 2019
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Utama, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menggelar lomba lari marathon bertajuk Oil Palm Marathon 2019. Kompetisi internasional ini diadakan di Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada 13 Oktober 2019.
Lomba marathon dengan tema For Sustainable Oil Palm menjadi...
Read MoreMau Gugat Uni Eropa soal Sawit, RI Butuh Waktu 1,5 Tahun
Pemerintah saat ini sedang menyiapkan gugatan untuk Uni Eropa terkait diskriminasi sawit. Gugatan ini dilakukan melalui World Trade Organization (WTO) dengan firma hukum yang akan dipilih oleh pemerintah untuk mendampingi gugatan.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan saat ini ada 5 firma hukum yang sudah masuk dalam...
Read MorePemerintah Sebut Proses Gugatan Uni Eropa ke WTO Butuh 1,5 Tahun
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan menyatakan, butuh waktu panjang untuk proses gugatan ke Uni Eropa lewat Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Paling tidak kata dia, membutuhkan waktu minimal 18 bulan.
"Prosesnya 1,5 tahun, dari mulai mendaftarkan (gugatan) ke WTO," kata dia saat ditemui di Gedung Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu (19/6/2019).
Oke...
Read MoreRI Tunjuk Kuasa Hukum Gugat Uni Eropa ke WTO soal Diskriminasi Sawit
Pemerintah Jokowi-JK akan menempuh segala cara untuk menentang kebijakan Uni Eropa atas diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit milik Indonesia. Bahkan pemerintah akan menggugat dan membawanya ke forum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan menegaskan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan tim kuasa hukum internasional untuk...
Read More