Dewan Negara-Negara Produsen Minyak sawit Dunia (Council of palm oil Producing Countries/CPOPC) sepakat mendorong peningkatan penggunaan biodiesel. CPO PC juga sepakat untuk menyiapkan strategi bersama dalam mengatasi kampanye hitam sawit di pasar global.
Demikian pernyataan bersama para Menteri CPOPC yang dilansir saat 5th Ministrial Meeting CPOPC di Putrajaya, Malaysia, Kamis (8/11). Pertemuan para menteri tersebut menyoroti keberpihakan pada petani dan pembangunan industri kelapa sawit berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tantangan perdagangan industri kelapa sawit secara global.
Pertemuan tersebut digelar oleh Indonesia dan Malaysia. Dalam pertemuan tersebut, CPOPC menetapkan Malaysia secara resmi sebagai Chairman CPOPC terhitung mulai 1 Januari 2019 menggantikan Indonesia, yang diserahterimakan langsung dari Menko Perekonomian Darmin Nasution kepada Menteri Industri Utama YB Teresa Kok. Kedua menteri juga menegaskan bahwa CPOPC akan terus memperluas keanggotaan dengan mengundang negara-negara produsen sawit.
Dalam pertemuan itu dilakukan penetapan Kolombia sebagai negara anggota CPOPC. Keanggotaan Kolombia sebagai negara produsen sawit terbesar di Benua Amerika diyakini akan memperkuat CPOPC dalam menghasilkan strategi mempromosikan minyak sawit dalam ekonomi global. “Saat ini, situasi pasar kelapa sawit menghadapi tantangan berupa penurunan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) global. Sekaligus, isu keberlanjutan yang membuat produk CPO sulit mendapatkan akses masuk ke negara utama tujuan ekspor,” kata Darmin dalam keterangannya.
CPOPC memutuskan beberapa langkah strategis dalam mempertahankan daya tawar di tengah tantangan pasar global, di antaranya program keberpihakan terhadap petani, penguatan mandatori biodiesel, dan strategi untuk mengatasi kampanye hitam di pasar global. Termasuk, penetapan keanggotaan Kolombia, ini
karena sangat penting bagi CPOPC untuk memperluas keanggotannya guna memperkuat posisi daya tawar sekaligus kerja sama dengan negara produsen kelapa sawit lainnya. “Momen ini menjadi penting bagi CPOPC untuk memainkan peran sebagai forum negara penghasil kelapa sawit untuk mengkoordinasikan langkah-langkah untuk mengatasi tantangan tersebut,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution.
CPOPC juga berkomitmen mendorong keberpihakan terhadap petani kelapa sawit yang berkontribusi besar dalam capaian produksi global. Kedua negara dalam hal ini Indonesia dan Malaysia memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan implementasi praktik budidaya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP) dan program peremajaan sawit. “Tidak hanya itu, kami berkomitmen mengadakan Business and Smallholders Forum pada tahun 2019 mendatang,” kata Darmin.
Kedua negara menyepakati pentingnya konsolidasi program mandatori biodiesel di seluruhi negara anggota, sekaligus mendorong penggunaan biodiesel ke negara-negara pengguna kelapa sawit. Untuk mengatasi kampanye hitam yang mendiskriminasikan produk kelapa sawit, CPOPC mengambil beberapa langkah strategis, di antaranya negara anggota CPOPC tidak akan berpartisipasi dalam workshop terkait Indirect Land Use Change (ILUC) yang merupakan bagian dari European Unionsrenewable energy Directive II (RED II). “Ini karena sangat diskriminatif terhadap produk kelapa sawit di pasar Uni Eropa,” kata Darmin.
CPOPC, lanjut dia, juga terus mengadopsi prinsip-prinsip Suistanable Development Goals (SDGs) sebagai salah satu pendorong komitmen keberlanjutan yang lebih baik di industri kelapa sawit. Untuk menyeimbangkan keuntungan ekonomi dan sosial dengan lingkungan. “Kedua menteri menekankan pada pentingnya meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani rakyat melalui upaya berkelanjutan,” demikian bunyi pernyataan bersama Menteri CPOPC.
Sumber: Investor Daily Indonesia
