JAKARTA, SAWIT INDONESIA Sahat Sinaga, Plt. Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) menyatakan kontribusi kelapa sawit bagi Indonesia masih terus mendapatkan hadangan dari kampanye hitam yang dihembuskan jejaring NGO internasional seperti Greenpeace, Mighty Earth, Rainforest Action Network, AidEnvironment, dan lainnya. Padahal, dibandingkan minyak nabati lain, kelapa sawit jelas mempunyai keunggulan sulit tersaingi dari aspek produktivitas dan harga lebih kompetitif.
“Untuk menekan daya saing sawit, dibuatlah hambatan non tarif dan berbagai standar sustainability supaya menambah beban biaya produksinya. Serangan terhadap kelapa sawit dipastikan tidak akan pernah turun,” ungkapnya.
Seperti diketahui, kampanye hitam selama beberapa tahun terakhir kerap membayangi industri sawit terutama yang berada di wilayah-wilayah terpencil. Misalkan saja Mighty Earth yang gencar menggunakan isu deforestasi dan pembakaran hutan. Belakangan ini, NGO tersebut diketahui tidak memiliki izin legalitas baik di Indonesia maupun di negara asalnya, Amerika Serikat. NGO ini merupakan sayap kanan dari lembaga lobi Waxman Strategies milik Henry Waxman, mantan anggota kongres Amerika, bekerja untuk mempengaruhi korporasi dalam penggunaan sumber produk alam terutama sawit melalui kampanye-kampanye media.
Ditegaskan kembali oleh Sahat, bahwa Indonesia tidak boleh tunduk dengan tekanan NGO internasional melalui beragam isu di dalam kampanyenya. Dari sejumlah kampanye yang dilakukan, NGO cenderung provokatif dan mengganggu perekonomian bangsa. Sebagai contoh lain, tuduhan minyak sawit kotor yang pernah dilakukan Greenpeace. “Kampanye “Minyak Sawit Kotor” yang pernah dilakukan Greenpeace menunjukkan bahwa mereka tidak menghargai upaya pemerintah Indonesia dalam memperbaiki tata kelola sawit Indonesia.
“Makanya timbul pertanyaan, apakah kampanye NGO ini titipan dari komoditas pesaing sawit atau ada upaya-upaya negara tertentu untuk membuat ekonomi Indonesia menjadi lebih terpuruk?,”tanya Sahat.
Sahat menegaskan bahwa NGO yang tidak memberikan manfaat apapun bagi Indonesia sebaiknya ditindak tegas sesuai regulasi Indonesia. “Mereka tidak menambah perbaikan ekonomi dan mendorong pembangunan Indonesia, malahan merecoki kepentingan ekonomi kita,” pungkasnya.
Rino Afrino, Sekjen DPP APKASINDO, menegaskan pula masalah kampanye hitam menjadi perhatian utama petani sawit yang berpotensi mengganggu usaha petani. Itu sebabnya, segala macam kampanye hitam NGO berdampak negatif bagi kelapa sawit secara keseluruhan. Maka, pemerintah sebaiknya bertindak tegas kepada NGO yang merusak ekonomi nasional.
“Oleh karena itu, kami minta pemerintah bertindak tegas kepada NGO manapun yang mengganggu kepentingan nasional. Jangan dibiarkan kampanye hitam leluasa seperti itu,” tegasnya.
Sumber: Sawitindonesia.com
