JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) mengusulkan kepada pemerintah agar menunda bea keluar CPO selama masa pemberlakuan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 50 persen.
Sebelumnya, Pemerintah menaikkan volume domestic market obligation (DMO) yang mewajibkan eksportir memenuhi 50 persen. Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan eksportir wajib memasok minyak goreng di dalam negeri, dari semula 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton.
Kebijakan penundaan BK CPO ini perlu dilakukan untuk menjaga daya saing industri sawit nasional di pasar global. Apabila bea keluar tetap dijalankan, maka stok minyak sawit di dalam bakalan over suplai dan tanki penuh.
“Dengan DMO 50 persen, ekspor harus dibuat lancar. Karena Indonesia tetap butuh devisa, ” ujar Sahat Sinaga, Plt. Ketua Umum DMSI.
Sahat Sinaga menjelaskan saat ini situasinya tidak mudah bahkan bisa lebih buruk daripada tahun lalu. Saat ini, ekspor sawit harus menanggung US$142/ton untuk bea keluar dan pungutan ekspor. Terdiri dari pungutan ekspor US$90/ton dan bea keluar US$52/ton.
“Kalau bea keluar tetap jalan, diperkirakan ekspor sawit akan macet total. Harga tahun ini lebih rendah daripada tahun lalu. Pasar ekspor juga lesu. Makanya, ekspor butuh insentif supaya daya saing kuat di pasar global,” ucap Sahat .
“Kemenkeu kami harapkan bisa membantu optimalisasi ekspor sawit. Caranya bea ekspor ditunda selama DMO 50 persen berjalan sampai Mei mendatang,” pungkasnya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta Kemendag, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Indonesia National Single Window (INSW) untuk mendepositokan 66 persen hak ekspor yang dimiliki eksportir CPO saat ini. Hak ekspor yang didepositokan atau ditahan itu tidak dapat langsung digunakan. Hal itu dilakukan demi meningkatkan pasokan CPO dalam negeri melalui pemenuhan DMO.
Eksportir baru bisa mencairkan deposito hak ekspor secara bertahap mulai 1 Mei, sesuai kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban DMO.
