DPR: Sawit Punya Nilai Strategis untuk Perekonomian Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komoditas kelapa sawit memiliki nilai yang strategis bagi bangsa Indonesia.

Pasalnya dari tanaman ini menjadi sumber devisa negara dan penopang ekonomi nasional.

“Bangsa Indonesia wajib bersyukur karena memperoleh anugerah yang luar biasa dari Tuhan berupa tumbuh suburnya kelapa sawit yang menjadi sumber devisa negara dan menjadi penopang ekonomi nasional,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminuddin di Jakarta, Selasa (1/9/2020).

Nilai ekspor produk minyak sawit termasuk oleokimia dan biodiesel pada 2019 mencapai sekitar 20 miliar dolar AS.

Tingginya ekspor minyak sawit dan produk turunannya ini, kata Hasan Aminuddin, menjadikan neraca perdagangan Indonesia bisa lebih baik.

Menurut Hasan, perkebunan kelapa sawit yang umumnya dibangun di daerah terpencil dan minim sarana-prasarana ekonomi, telah mampu mendorong berkembangnya satu wilayah menjadi sentra ekonomi.

“Daerah di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Barat telah berkembang pesat ekonominya karena kelapa sawit,” kata Anggota DPR dari Fraksi Nasdem ini.

Hal itu, kata Hasan, sejalan dengan kebijakan nasional untuk memfokuskan pembangunan di daerah pinggiran. Memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan.

Ke depan, peran kelapa sawit diharapkan akan semakin penting. Terutama karena terkait dengan permintaan yang semakin meningkat untuk dukungan penyediaan pangan dan energi secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, Hasan meminta semua pihak untuk berhati-hati dalam melontarkan pernyataan terkait kelapa sawit. Sebab jika tidak pas, justru akan menjadi bumerang bagi perekonomian Indonesia.

Senada, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah menyebutkan komoditas sawit sudah menjadi industri strategis karena sumbangan yang luar biasa besar, baik dalam hal pembukaan peluang kerja maupun devisa bagi negara.

Di sisi lain, Luluk mengakui adanya kampanye hitam yang dilakukan komunitas-komunitas internasional terkait sawit.

“Ini dilakukan negara Eropa yang menjadi negara tujuan ekspor. Ya, memang ada kepentingan ekonomi yang sengaja didesain dengan isu-isu lingkungan hidup,” katanya.

Luluk menyebutkan para komunitas internasional gencar melakukan kampanye hitam dengan pendekatan yang seolah-olah bisa diterima secara ilmiah bahwa produk dari olahan sawit berbahaya secara kesehatan, serta soal isu lingkungan.

Dia mencontohkan penggunaan pendekatan-pendekatan dengan riset, misalnya produk dari sawit dianggap memiliki lemak jenuh yang bisa mengganggu jantung.

“Bagi mereka, intinya sawit harus diperangi karena tidak mendukung gaya hidup sehat. Kedua soal isu lingkungan hidup. Jadi, kita ini dipepet dari ujung ke ujung, baik isu kesehatan dan lingkungan,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah perlu membuat “counter issue”, misalnya dalam persoalan lingkungan dengan menunjukkan langkah konkrit sudah dilakukannya pengawasan dan pembinaan secara benar agar tidak terjadi perusakan lingkungan.

“Harus ada pemberdayaan petani-petani, terutama sawit rakyat, misalnya pola berkebun dan sebagainya. Kita juga dorong pemerintah bisa meng-‘counter’ isu secara ilmiah dan elegan juga bahwa kalau disebut produk olahan sawit itu tidak baik, bikin ‘counter’ kampanye bahwa ada banyak nilai manfaat dari sawit,” kata Luluk.

Sumber: Tribunnews.com