GIMNI

Palm Oil Today

DPRD Riau Berencana Temui Bea Cukai untuk Bahas Penerimaan Ekspor CPO

30 Oct 2026

Berkas dan laptop tertutup di meja rapat dengan latar pelabuhan serta tangki penyimpanan.

Komisi III DPRD Provinsi Riau berencana mendatangi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Riau untuk membahas penerimaan negara dari ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Ketua Komisi III Edi Basri menyampaikan rencana itu pada Selasa, 27 Oktober 2026, setelah pihak yang diundang tidak hadir dalam rapat dengar pendapat bersama dewan. Rencana kunjungan tersebut dilaporkan Riau Online dan menjadi pokok pemberitaan yang dipantau RRI.

Berkas dan laptop tertutup di meja rapat dengan latar pelabuhan serta tangki penyimpanan.

Menurut Edi, komisi sebelumnya telah mengundang pihak kantor wilayah Bea Cukai Riau untuk mengikuti rapat. Ia menyebut alasan ketidakhadiran yang diterima dewan kurang dapat diterima, sehingga anggota komisi memilih berencana datang langsung ke kantor instansi tersebut. Pernyataan itu merupakan keterangan dari pihak DPRD sebagaimana diberitakan Riau Online; laporan yang dapat diakses tidak memuat tanggapan langsung dari DJBC mengenai alasan ketidakhadiran ataupun jadwal kunjungan yang sudah dipastikan.

Topik yang ingin dibahas adalah rincian penerimaan terkait ekspor CPO dari Riau. Edi mengatakan komisi memerlukan informasi itu untuk menjalankan fungsi pengawasan atas penerimaan keuangan daerah. Menurut penjelasannya kepada Riau Online, dewan ingin mengetahui kontribusi yang ia sebut sebagai “pajak ekspor CPO sawit Riau” dan kaitannya dengan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit. Hubungan dan besaran penerimaan tersebut masih menjadi hal yang hendak dimintakan penjelasan, bukan angka yang telah dihasilkan dari rapat ini.

Dalam pemberitaan RRI yang dipantau, dewan meminta kejelasan rincian penerimaan dari sektor ekspor CPO. Keterangan Edi kepada Riau Online memperlihatkan bahwa informasi tersebut hendak diperoleh melalui pembicaraan dengan kantor wilayah DJBC, bukan melalui angka hasil pertemuan yang sudah berlangsung. Kedua laporan tidak menyajikan jumlah penerimaan, nilai ekspor, atau besaran DBH untuk agenda yang direncanakan ini. Dengan demikian, pertanyaan dewan mengenai perhitungan kontribusi komoditas sawit belum disertai jawaban berupa angka dalam laporan tersebut.

Selain menghubungi pihak Bea Cukai, Edi menyatakan DPRD Riau akan membahas penerimaan terkait ekspor dengan sejumlah perusahaan sawit di provinsi tersebut. Riau Online tidak menyebut daftar perusahaan, tanggal pertemuan, atau hasil pembahasan, sehingga rencana itu belum dapat diperlakukan sebagai kegiatan yang sudah terlaksana. Pemberitaan tersebut juga tidak mengumumkan temuan pelanggaran oleh kantor Bea Cukai maupun perusahaan; fokusnya adalah permintaan keterangan dan rencana pertemuan.

Agenda ini berbeda dari permintaan data produksi perusahaan refinery sawit yang telah diberitakan sebelumnya: kali ini pihak yang hendak ditemui adalah otoritas kepabeanan dengan pertanyaan khusus tentang penerimaan ekspor CPO. Perkembangan data harga CPO GIMNI dapat dibaca terpisah sebagai indikator komoditas; data harga tidak menggantikan penjelasan resmi mengenai penerimaan negara dan DBH yang diminta DPRD.

Sumber pantauan

Artikel Terkait