Platform DSI untuk Tata Kelola Ekspor CPO Ditargetkan Beroperasi 1 September

Tangki penyimpanan, sampel CPO, dan kapal kargo di terminal ekspor sawit

PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menargetkan platform tata kelola ekspor sumber daya alam mulai beroperasi pada 1 September 2026. Pada tahap awal, sistem itu akan mencakup tiga komoditas strategis, yakni minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy.

Direktur Keuangan DSI Sinthya Roesly, seperti diberitakan Bisnis.com pada Selasa (25/8/2026), mengatakan platform tersebut disiapkan untuk memperoleh dan mengonsolidasikan data ekspor, termasuk kontrak komersial dari eksportir. Sistem sedang memasuki tahap pengujian sebelum peluncuran exporter portal pada awal September.

Platform DSI direncanakan terhubung dengan sejumlah sistem pemerintah. Sistem yang disebut meliputi Minerba Online Monitoring System dan e-PNBP Kementerian ESDM, INATRADE Kementerian Perdagangan, CEISA 4.0 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Coretax Direktorat Jenderal Pajak, SiMoDIS Bank Indonesia, Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, serta Online Single Submission Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Transaksi CPO masuk dalam pemantauan awal

Chief Executive Officer BPI Danantara Rosan Roeslani menyebut nilai ekspor ketiga komoditas yang masuk dalam pemantauan awal mendekati US$70 miliar. Dari jumlah tersebut, nilai ekspor CPO dilaporkan sekitar US$22,8 miliar, sedangkan batu bara sekitar US$30,35 miliar dan ferro alloy sekitar US$16,43 miliar.

Rosan menjelaskan bahwa DSI pada tahap awal berfokus pada evaluasi, pemantauan, dan transparansi transaksi. Menurut penjelasannya yang dikutip CNBC Indonesia dan detikFinance, DSI tidak dimaksudkan untuk menggantikan fungsi regulator ataupun menambah lapisan perizinan. Fungsi perizinan, pengaturan, dan pengawasan tetap berada pada kementerian dan lembaga yang berwenang.

DSI juga menyatakan hubungan komersial dan kontrak jangka panjang yang sudah berjalan tetap dihormati. Eksportir masih memegang hak kepemilikan atas barang dalam skema perantara yang diterapkan hingga akhir 2026. Dalam skema tersebut, arus komoditas dan pembayaran disebut tetap berlangsung melalui hubungan komersial yang telah ada.

Titik verifikasi DSI akan mencakup data kuantitas, kualitas, klasifikasi barang, harga, penyelesaian pembayaran, dan repatriasi devisa. Bagi pelaku industri sawit, pelaksanaan sistem ini beririsan langsung dengan tata kelola transaksi ekspor CPO. Perkembangan angka harga referensi dan kebijakan ekspor komoditas ini juga dapat dipantau melalui data harga referensi CPO GIMNI.

Evaluasi model dan biaya tata kelola

Menurut Sinthya, DSI akan menjalankan peran sebagai perantara tunggal terlebih dahulu hingga akhir 2026. Model tersebut dijadwalkan dievaluasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan kementerian atau lembaga lain pada Januari 2027.

Dalam laporan terpisah detikFinance, Sinthya mengatakan besaran biaya atau margin untuk menjalankan mandat DSI masih dihitung. Penetapannya disebut akan mempertimbangkan efisiensi, diupayakan tidak menambah beban eksportir, dan dikonsultasikan dengan para pihak terkait.

Kerangka pelaksanaan DSI merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. PP tersebut ditetapkan pada 20 Mei 2026 dan berlaku efektif sejak 1 Juni 2026. Dokumen kebijakan terkait perdagangan dan industri dapat ditelusuri melalui register regulasi GIMNI.

DSI diluncurkan secara resmi di Jakarta pada 24 Agustus 2026. Direktur Utama DSI Luke Thomas Mahony mengatakan perusahaan akan menggunakan data yang telah tersedia pada sistem kementerian dan lembaga, tanpa meminta pengumpulan ulang apabila datanya sudah ada. Tahap implementasi dijanjikan berlangsung bertahap dan berbasis kesiapan agar arus perdagangan serta hubungan komersial tidak terganggu.