BELITUNG – Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) tak gentar dengan ancaman boikot crude palm oil (CPO) asal Indonesia dari negara-negara Eropa. Apalagi, Eropa defisit minyak nabati sebesar 5 juta ton. Sehingga tak mungkin ancaman itu benar-benar dilayangkan.
“Simple saja, kalau yang 5 juta ton itu, Eropa nggak mau masuk sama sekali, berarti kita kelebihan 5 juta. Nah, kelebihannya itu akan kita alihkan ke tempat lain,” ujar Ketua Umum Gapki, Joko Supriyono, di Belitung, akhir pekan lalu (53/8).
la pun menantang Eropa untuk benar-benar berani menolak CPO asal Indonesia.” Pertanyaan mendasarnya apakah Eropa berani menutup pintu rapat-rapat 5 juta ton itu?” kata dia.
Menurut Joko, kalau soal persyaratan yang diminta Eropa, seperti sustainability, sebenarnya sudah dipenuhi oleh Indonesia. “Terbukti, selama ini pasar Eropa menerima produk CPO kita sebanyak 5 juta ton dalam setahun. Berarti, market itu sudah merasa Indonesia bisa memenuhi persyaratan sustainability. ladi, yang menolak itu pemerintahnya, karena ada desakan dari politisi dan desakan NGO,” kata dia.
Meski begitu, Gapki butuh komitmen serius dari pemerintah. “Kita berharap pemerintah turut melindungi petani dalam negeri sebagaimana dilakukan oleh negara-negara maju lainnya,” kata Joko.
Selain itu, imbuh Joko, industri sawit didukung oleh semua lapisan masyarakat dan harus ada integrasi antar kementerian. “Semua menteri sudah mendukung sawit, tapi belum jadi real action. Misalnya, yang paling nyata regulasi yang mesti dibenarin, ” kata dia.
Apalagi, imbuh Joko, sektor perkebunan kelapa sawit diyakini dapat diandalkan untuk menambal defisit neraca perdagangan dan t menyerap tenaga kerja yang besar.
Tahun lalu, ekspor minyak sawit menyumbang devisa 22,9 miliar dollar AS dan menyerap tenaga kerja sedikitnya 6 juta orang. Atas keunggulan karakteristik ini, kelapa sawit semestinya didorong untuk terus menerus melakukan kegiatan ekspor. “Kita perlu memperkuat peranan industri yang bisa menutup defisit neraca perdagangan ini,” kata Joko.
Kampanye Hitam
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gapki, Togar Sitanggang, mengatakan pengembangan industri kelapa sawit terhambat maraknya kampanye hitam (black campaign) dari negara-negara maju (Uni Eropa dan Amerika). Karena itu, pemerintah perlu bekerja lebih keras untuk melindungi industri sawit Indonesia dari maraknya kampanye hitam tersebut.
Menurut Togar, kekhawatiran negara-negara Eropa karena Indonesia akan menjadi negara adidaya yang mampu memproduksi Energi Terbarukan melalui sawit. Mereka sangat memahami, sawit merupakan industi masa depan sebagai pengganti energi fosil yang tidak ramah lingkungan dan mulai ditinggalkan.
Sumber: Koran Jakarta
